Pemimpin juga manusia, punya perasaan yang sentimentil tatkala mendapat sorotan publik terkait kebijakan yang telah dilakukannya. Apalagi soroton tersebut dianggap diametral terhadap keyakinannya sendiri tentang apa yang sudah diperbuat. Berkeluh kesah atau bahasa lainnya ”curhat” adalah hal biasa. Namun jika pemimpin kerap berkeluh kesah kepada publik tentu saja bisa diintepretasikan bahwa pemimpin itu tidak chaovinis. Tentu ironis tatkala kita beranggapan bahwa seharusnya yang kerap berkeluh kesah itu adalah publik kepada pemimpinya. Bukankah pemimpin yang harus mendengar keresahan hati rakyatnya, bukan malah rakyat yang justru harus mendengar keluh kesah dan perasaan pemimpin ?.

Faisal Basri

Saya pertama kali mengenal Pak Boed pada akhir 1970-an lewat buku-bukunya yang enak dibaca, ringkas, dan padat. Pada akhir 1970-an. Kalau tak salah, judul-judul bukunya selalu dialawali dengan kata ”sinopsis,” ada Sinopsis Makroekonomi, Sinopsis Mikroekonomi, Sinopsis Ekonomi Moneter, dan Sinopsis Ekonomi Internasional. Kita mendapatkan saripati ilmu ekonomi dari buku-bukunya yang mudah dicerna.

Pada suatu kesempatan, Pak Boed mengutarakan pada saya niatnya untuk merevisi buku-bukunya itu. Mungkin ia berniat untuk menulis lebih serius sehingga bisa menghasilkan buku teks yang lebih utuh. Kala itu saya menangkap keinginan kuat Pak Boed untuk kembali ke kampus dan menyisihkan waktu lebih banyak menulis buku. Karena itu, ia tak lagi berminat untuk kembali masuk ke pemerintahan setelah masa tugasnya selesai sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintihan Ibu Megawati.

Pak Boed dan Pak Djatun (Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian) bekerja keras memulihkan stabilitas ekonomi yang “gonjang-ganjing” di bawah pemerintahan Gus Dur. Hasilnya cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan terus menerus. Di tengah hingar bingar masa kampanye seperti dewasa ini, Ibu Mega ditinggalkan oleh wapresnya, dua menko, dan seorang menteri (Agum Gumelar). Ternyata perekonomian tak mengalami gangguan berarti. Kedua ekonom senior ini bekerja keras mengawal perekonomian. Hasilnya cukup menakjubkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2004 mencapai 6,65 persen, tertinggi sejak krisis hingga sekarang.

Pemberitaan media massa hari ini dan kemarin 28/1 praktis di dominasi oleh hiruk pikuk aktivitas demonstrasi. Sebuah pangung pergulatan dan ekspresi politik masyarakat dalam memperingati 100 hari pemerintahan KIB II yang dipimpin Yudhoyono.

Mengapa 100 hari menjadi begitu penting ? bukankah program 100 hari hanya merupakan simbol, bagaimana kita kemudian bisa mengkualifikasi sekaligus mengkuantifikasi sebuah indikator keberhasilan maupun kegagalan dalam hitungan 100 hari program yang dijalankan pemerintah ? itulah pertanyaan sekaligus argumentasi SBY kepada publik terkait dengan peristiwa sosial-politik kemarin.

Pertanyaan sekaligus  respons argumentatif SBY menyoal peristiwa demonstrasi kemarin membuat masyarakat justru sejatinya menjadi terang benderang, tentang siapa yang sebenarnya lebih tidak substantif membaca momentum peristiwa sosial-politik tersebut.

Headline media massa hari ini mengulas salah satu pernyataan SBY terkait istilah ”pemakzulan” terhadap jabatannya sebagai Presiden.

Di hadapan perwira dan pimpinan TNI di Markas besar TNI Cilangkap, Presiden memaparkan bahwa untuk pemakzulan presiden maupun wakil presiden, terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam UUD. Presiden atau wapres disebut tidak layak memimpin negara bila melakukan pelanggaran berat, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, melakukan perbuatan tercela dan tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai kepala negara maka aturan yang sudah jelas itu lah yang menjadi koridor. “Aturannya jelas, bukan pasal karet yang bisa dibawa ke sana ke mari. Mari kita ke pemahaman yang utuh ke UUD,” jelas Presiden.

” KECAMAN terhadap Komisi III DPR terus berdatangan. Salah satu komisi bergengsi di lingkungan Senayan itu dinilai gagal menjaga dan membangun reputasi lembaga ketika mengadakan rapat dengan para mitra kerja. Gelombang kecaman kian bermunculan setelah rapat Komisi III dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pengamat, dan mahasiswa, Selasa (10/11) malam, berakhir ricuh. ”

Pernyataan diatas adalah salah satu anggle headline media massa yang sebagian besar menyoroti masalah kasus KPK versus kepolisian dan Kejaksaan yang semakin terang-benderang ujungnya, yakni adanya konspirasi dan skenario politik untuk mendelegitimasi eksistensi individu maupun lembaga penegakan hukum kita.

Maka meminjam istilah Eep Saefulloh Fattah tentang teori ”senjata dan pelatuk” sebagai ilustrasi ketepatan mengambil momentum dan positioning yang seharusnya dimiliki oleh  pejabat publik dan lembaga politik, sepertinya terminologi istilah itu layak disematkan pada komisi III DPR yang saat ini gencar menjadi sorotan publik.

Jakarta – Media asing terus menyoroti kisruh KPK melawan Polri. Harian berpengaruh The Wall Street Journal (WSJ) bahkan mempertanyakan sikap Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus itu. “Indonesia Antigraft Showdown: Will the president support the anticorruption commission?” demikian judul tulisan WSJ dalam jurnal opininya, Jumat (13/11/2009).

Menurut WSJ, rakyat biasa Indonesia mendukung kuat KPK terkait kasus Bibit-Chandra. Aksi-aksi demo marak berlangsung di Jakarta. Media lokal ramai mengangkat kasus tersebut dan TV Indonesia kerap menayangkan sidang-sidang terkait kasus KPK tersebut.

Secara kronologis masyarakat barangkali sudah memahami dan mengerti (bukan malah bingung) tentang statement “pengakuan jujur dan berdiri sebagai penegak keadilan” dari semua pejabat terkait masalah KPK Polri dan kejaksaan. Tentunya masyarakat sekarang menjadi percaya tentang keyakinannya mengenai ketidakpercayaannya terhadap institusi penegak hukum kita. Ada baiknya kita bisa menganganalisis secara parsial melalui hasil telaah pemberitaan di media tentang kasus ini.

Melihat centang perenangnya proses penegakan hukum di Indonesia, terutama setelah secara telanjang publik melihat praktek mafioso peradilan dan penegakan hukum (kasus kriminalisasi KPK) itu memang benar-benar sangat nyata, maka pertanyaan mendasar kemudian adalah masih cukup tersediakah modal kepercayaan masyarakat   terhadap eksistensi lembaga negara penegak hukum ?. Saya sangat amat khawatir jika ternyata masyarakat sudah sama sekali detrust terhadap instusi negara penegak hukum. Lantas apa jadinya negara ini ?.