Beranda » ARTIKEL » Artikel Politik » Kontroversi Pidato SBY Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2012

Kontroversi Pidato SBY Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2012

Dalam pidatonya pada pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2012, di Jakarta, Kamis (26/04/2012) lalu, Presiden SBY memberikan arahan dan instruksi dalam rangka gerakan penghematan penggunaan BBM bersubsidi (Premium dan Solar) secara nasional.

Fakta terkait isi Pidato SBY yang akan berdampak terjadinya kontroversi :

Dalam pidatonya tersebut, Presiden SBY kembali menyalahkan pihak yang mampu dan kaya sebagai penyebab utama semakin membengkaknya anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar subsidi BBM tersebut. Menurut SBY, anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat miskin terpaksa berkurang banyak sekali karena dipakai untuk menutup beban anggaran subsidi tersebut. Ini akibat dari orang-orang yang mampu dan kaya, bahkan sangat kaya membeli BBM bersubsidi.

“Menjadi tidak adil, menjadi tidak patut, dan keliru manakala saudara-saudara yang sudah mampu dan kaya, bahkan sangat kaya, membeli BBM bersubsidi yang akhirnya mengurangi anggaran negara untuk membangun rumah sakit, entah sekolah, entah jalan, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya,” kata Presiden SBY (Kompas.com, 26/04/2012).

Analisis : Argumentasi Publik yang berpotensi melemahkan isi pidato SBY :

1. Tidak adil menyalahkan pemilik Mobil (atau orang Kaya) sebagai penyebab membengkaknya subsidi.

Memang benar pemerintah harus membayar subsidi untuk BBM yang sangat besar. Tidak seperti yang disangkal oleh beberapa pengamat, semacam Kwik Kwan Gie (BBM Disubsidi adalah Omong Kosong). Tetapi, apakah adil dan patut pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY mempersalahkan para pengguna mobil tertentu membeli BBM bersubsidi itu?

Masyarakat mengetahui, bahwa selama ini yang membuat anggaran negara tergerus, mulai dari APBN sampai dengan APBD adalah karena begitu banyaknya kasus-kasus (mega) korupsi. Setiap kasus jumlahnya mencapai miliaran rupiah sampai dengan triliun rupiah. Padahal kasus-kasus seperti ini jumlahnya sampai ratusan kasus!

Kasus Nazaruddin cs saja sudah menggerogoti uang negara dari APBN paling sedikit 6 triliun rupiah. Itu baru yang diketahui KPK. Belum yang belum terungkap. Belum dengan kasus-kasus mega korupsi lainnya yang selalu melibatkan pejabat tinggi negara.

Dari semua kasus (mega) korupsi ini tak ada satupun yang terlihat serius dituntaskan. Pelakunya pun dihukum dengan sangat ringan. Rata-rata hanya 2-4 tahun penjara.

Kasus-kasus mega korupsi ini termasuk di dalamnya adalah persengkolan-persengkolan pejabat tinggi negara dengan korporasi-korporasi asing untuk bersama-sama menguras kekayaan alam Indonesia demi kepentingan pribadinya. Belum lagi salah urus pengelolaan pertambangan, hasil hutan, dan sebagainya, yang terus-menerus membuat negara defisit dalam APBN-nya.

Kasus-kasus (mega) korupsi yang dimaksudkan di atas inilah yang telah sebenarnya dengan efektif merampas hak-hak rakyat banyak untuk disejahterakan oleh pemerintah. Kalau tidak ada kasus-kasus itu, anggaran negara bisa lebih dari cukup dipakai mensejahterakan rakyat. Jadi teramat simplistis menyalahkan orang mampu atau orang kaya yang membeli BBM bersubsidi. Jika dibandingkan dengan jumlah uang negara yang dikorup dari kasus-kasus mega korupsi dan sebagainya itu.  

2.  SBY Menuding Tanpa Punya Standar

Presiden SBY mengatakan bahwa tidak adil, tidak patut, dan keliru orang yang mampu/kaya/sangat kaya membeli BBM bersubsidi. Padahal pemerintah hingga saat ini belum mempunyai definisi standar baku untuk menggolongkan orang yang termasuk mampu/kaya berdasarkan mobil yang dimilikinya itu.

Seperti diketahui Pemerintah berencana melakukan pengendalian/ pembatasan dengan menetapkan besaran cc mobil. Yakni 1.500 cc. Mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas tidak boleh lagi membeli BBM bersubsidi. Sedangkan di bawah 1.500 cc, dibolehkan. Karena mobil di bawah 1.500 cc itu dianggap dimiliki oleh orang kurang/tidak mampu. Padahal, kenyataannya tidak ada mobil yang persis 1.500 cc, yang ada adalah 1.490-an cc. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, mobil yang 1.490-an cc digolongkan sebagai 1.500 cc.

Padahal mobil yang ber-cc di bawah 1.500 cc yang disebut pemerintah adalah mobil-mobil murah atau mobil yang dimiliki oleh orang kurang/tidak mampu, ternyata harga mobil tersebut rata-rata diatas 100 juta. artinya sangat tidak mungkin mendefinisikan mobil orang tidak mampu dengan kualifikasi harga kendaraan sebesar itu.sebagai bukti, misalnya, Daihatsu Xenia yang 1.298 cc harga di Jakarta mencapai Rp. 180.300.000. Ford Fiesta 1.388 cc mencapai Rp. 224.250.000. Suzuki Ertiga 1.398 cc harganya mencapai Rp. 165.000.000. Avanza 1.298 cc mencapai Rp. 170.700.000, dan seterusnya. Belum lagi kalau dimasukkan harga Toyota Yaris, Honda Jazz, dan sejenisnya yang harga mencapai Rp. 227.950.000 untuk Yaris, dan Rp. 225.000.000 untuk jazz.

Sebaliknya ada mobil-mobil yang memang tergolong mewah dengan cc besar, di atas 2.500 cc, bahkan 3.000 cc, tetapi karena memang berbahan bakar solar, pemiliknya mau tidak mau membeli solar yang termasuk BBM bersubsidi. Misalnya, Kijang Innova Diesel yang harganya di atas Rp 300 juta, Fortuner Diesel yang harganya di atas Rp 400 juta, dan Land Cruiser Diesel Rp 1,4 miliar lebih.

3. Pidato SBY berpotensi menimbulkan kontrapoduktif terhadap upaya penyelesaian masalah BBM

Isi pidato SBY dengan data dilapangan juga terbukti bertolak belakang. Hal tersebut terkait dengan pengguna BBM bersubsidi yang terbesar atau mayoritas adalah mobil-mobil di atas 1.500 cc. Padahal sebaliknya. pengguna terbesar adalah mobil-mobil dengan cc di bawah 1500 cc.

Menurut data litbang Kompas, data penjualan mobil periode 2005 sampai dengan Maret 2012 di bawah ini, maka ternyata justru mobil di bawah 1.500 cc –lah yang jauh lebih banyak daripada mobil di atas 1.500 cc. Dengan kata lain mobil di atas 1.500 cc sekalipun misalnya, semuanya 100 persen membeli BBM bersubsidi masih jauh kalah banyak daripada mobil di bawah 1.500 cc.

Data tersebut belum termasuk bus, pikap/truk, dan kabin ganda. Maka, apabila golongan kendaaran ini dimasukkan juga, dan memang harus dimasukkan, maka akan semakin besar kendaraan yang memang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.

Jumlah itu akan menjadi semakin membesar lagi ketika kita memasukkan lagi jumlah kendaraan roda dua/sepeda motor yang jumlahnya jauh lebih besar daripada semua kendaaran roda empat atau lebih dijadikan satu. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan seluruh merek dan jenis speda motor untuk periode Januari – Maret 2012 ini saja sudah mencapai 1.931.677 unit (Tribunnews.com, 18/04/2012).

Menurut data dari AISI (http://www.aisi.or.id/statistic/), jumlah penjualan sepeda motor seluruh merek dari tahun 2005 – 2011 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2005 : 5.074.185 unit,

- Tahun 2006: 4.428.274 unit,

- Tahun 2007: 4.688.263 unit,

- Tahun 2008: 6.216.831 unit,

- Tahun 2009: 6.215.831 unit,

- Tahun 2010: 7.398.644 unit,

- Tahun 2011: 8.043.535 unit.

Kesimpulan

Secara umum pidato presiden SBY dianggap tidak akurat dan akan dianggap publik SBY telah melakukan kebohongan publik.

Sebab selama ini jumlah pemakai BBM bersubsidi mayoritas adalah kendaraan bermotor yang memang dan seharusnya diizinkan membeli BBM bersubsidi. Sedangkan mobil di atas 1.500 cc adalah pembeli minoritas BBM bersubsidi. Ini masih dikurangi lagi dengan mobil-mobil ber-cc besar dan mewah yang membeli BBM non-subsidi. Tidak semua mobil golongan ini membeli BBM bersubsidi.

dikatakan melakukan kebohongan publik karena mengatakan bahwa orang-orang mampu/ kaya/ sangat kayalah yang bertanggung jawab atas semakin membengkaknya anggaran negara untuk BBM bersubsidi.

Disamping itu, menyalahkan kelompok masyarakat (orang kayak atau orang mampu) membeli BBM bersubsidi juga tidak tepat. Karena tidak ada undang-undang yang melarang. Dengan kata lain Presiden SBY secara simplistis menjadikan mereka sebagai kambing hitam.

Padahal, berdasarkan pemberitaan dan opini dimedia massa justru pemerintah dan DPR, yang terus-menerus membuat masalah BBM bersubsidi ini sebagai komoditi politik. Akibatnya, saat ini dunia bisnis mengalami iklim ketidakpastian. Harga kebutuhan pokok telanjur naik.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 1.834 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.834 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: