Tingginya dinamika politik ditahun 2012 ini, diprediksi cenderung dipengaruhi oleh sejumlah ekspektasi partai politik dan berbagai instrumen atau UU sistem politik yang mewarnai dan mempengaruhi quo vadis parpol dalam mendulang suara di pemilu 2014 – termasuk berbagai kasus-kasus hukum dan korupsi yang juga akan diprediksi akan dijadikan angle kelompok elit untuk masuk kedalam ruang yang lebih produktif melegitimasi eksistensi. Baik eksistensi partai politik, maupun eksistensi politisi untuk berkiprah di panggung politik formal di Senayan melalui pemilu legislatif maupun pilpres di 2014 mendatang.

Indikator naiknya tensi politik di tahun 2012 ini dipengaruhi pula oleh sejumlah agenda-agenda krusial yang dijadikan barometer bagi elit politik untuk semakin fokus merancang strategi pencapaian target politiknya di tahun 2014 mendatang. Dan tahun 2012 adalah momentum paling tepat untuk mengelaborasi kebutuhan sejumlah keinginan dan peluang yang tersedia itu.

Ketersediaan peluang mengkonstruksi peran dan eksistensi parpol ditahun 2012 ini dapat dilihat dari dua faktor. Yakni faktor keberadaan swing voter dan kondisi floating mass yang disebabkan karena implikasi politik kebijakan pemerintah yang bertalian kelindan dengan kepentingan rakyat.

Faktor swing voter dalam kondisi dan konstelasi politik saat ini menjadi momentum strategis partai politik untuk mengkondisikan pemilih yang tadinya memiliki ekspektasi positif terhadap partai politik yang sebelumnya menjadi pilihan masyarakat. Dalam konteks ini partai politik berupaya memanfaatkan momentum berbagai kasus dan konflik di masyarakat yang belum atau tidak pernah tuntas.

Kasus-kasus hukum (korupsi) maupun konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang ditengarai karena lemahnya peran dan kebijakan negara terhadap penuntasan berbagai kasus tersebut, akan secara umum dijadikan pintu masuk bagi parpol untuk mendorong legitimasi dan kepentingan politiknya.

Legitimasi pencitraan parpol dengan merebut swing voter akan dicapai dengan cara mendestrukturisasi peran dan eksistensi partai penguasa saat ini yang tercederai oleh banyaknya fakta kader politik partai penguasa yang terlibat berbagai kasus.

Pengakusisian swing voter melalui penggalangan opini untuk tujuan merubah/ menggeser paradigma keberpihakan kepada partai politik tertentu juga diprediksi akan dilakukan dengan mensublimasi kebijakan politik pemerintah saat ini yang sejatinya dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Berbagai kelemahan fundamental pemerintah dalam menjalankan program-program kerakyatan, selama ini akan dieksploitasi oleh parpol dan politisi untuk menarik dan merubah mind set pemilih, yang tadinya berpihak kepada partai penguasa untuk beralih ke partai politik lain. Apalagi diduga saat ini makin banyak terurai para pemilih labil yang kecewa atas berbagai sikap dan perilaku politik partai demokrat serta kinerja pemerintahan Yudhoyono.

Diprediksi dengan pola ini tingkat kegaduhan politik akan semakin distorsif, mengingat secara defensif partai politik penguasa (partai demokrat) tidak akan tinggal diam. Menyoal fenomena tersebut, tentunya Partai demokrat secara internal akan menerapkan kebijakan dengan memberlakukan “darurat politik partai” bagi para kader-kadernya. Dimana segenap kader partai akan senantiasa dilibatkan diberbagai spektrum kesempatan dan momentum untuk mendemarkasi segala kemungkinan presure parpol lain untuk menarik pemilih. Baik massa pemilih yang sudah menyatakan kekecewaannya terhadap partai demokrat, maupun menggoyang massa pemilih laten partai demokrat agar mengurungkan niatnya kembali untuk memilih partai tersebut di pemilu 2014.

Diprediksi elit parpol dan para politisi akan menggunakan dan memanfaatkan eksistensi partai demokrat sebagai peluru tajam untuk melakukan aktivitas propaganda politik. Yakni dengan me-labeling Partai demokrat sebagai partai yang buruk (name calling propaganda) dan melakukan pola Plain Folk yakni melakukan propaganda politik bahwa seolah-olah partai politik dan elit politisi tengah mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat atas keinginannya melakukan perubahan yang fundamental terhadap pemerintahan yang tengah berkuasa saat ini.

Khususnya mengenai harapan dan keinginan rakyat agar kasus korupsi yang melibatkan elit-elit yang tengah berkuasa saat ini segera tuntaskan melalui peran KPK. Cara-cara ini diprediksi akan terus mewarnai dinamika pertarungan antar parpol dan elit politik untuk mengidentifikasi eksistensi dan kepentingannya hingga 2014 mendatang.

Pola reputable mounthpiece juga diprediksi akan kerap digunakan untuk merusak legitimasi partai penguasa dengan mengemukakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi rakyat.

Indikasi penerapan propaganda tersebut sudah terbukti efektif ketika berbagai statement yang dikemukakan oleh elit politik yang menyatakan bahwa pemerintahan Yudhoyono terbukti bohong dan manipulatif atas data-data tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, selama ini ternyata cukup efektif memberikan ketidaknyamanan kekuasaan politik bagi pemerintahan Yudhoyono dan terbukti ampuh menggalang opini negatif tentang pemerintahan Yudhoyono dan partai demokrat sebagai partai penyokongnya.

Dengan cara propaganda politik yang dilakukan oleh parpol dan elit politisi inilah sejatinya diharapkan juga memberikan efek bagi pemilih massa mengambang (floating mass) yang selama ini tidak memiliki interest terhadap dinamika dan perilaku para elit politik untuk tergugah dan kembali masuk mengintegrasikan persepsi dan penilaiannya untuk kemudian menentukan suaranya mendukung salah satu partai politik di luar partai demokrat dalam pemilu 2014 mendatang.

Dalam konsolidasi politik awal, disamping upaya untuk mengkonstruksi eksistensi partai politik melalui politik pencitraan, partai politik juga diprediksi akan mamaksimalkan agenda politik yang belum tuntas. Agenda politik tersebut akan sangat berpengaruh menentukan kiprah parpol untuk bertarung di pileg dan pilpres 2014 mendatang. Agenda politik tersebut, mau tidak mau harus dituntaskan. Implikasi dari intensitasnya penuntasan berbagai agenda politik tersebut, maka tentu saja dinamika dan kompleksitas masalah dalam konstelasi politik antar parpol akan cenderung makin memanas. Dan hal tersebut secara alamiah tak bisa dihindarkan.

Ditahun ini pertarungan politik karena kuatnya tarik menarik antar kepentingan terkait sejumlah agenda politik yang harus dituntaskan menjadikan tahun 2012 adalah tahun yang amat menentukan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Karena beberapa agenda politik tersebut akan berdampak kepada dua hal. Yakni apakah demokrasi Indonesia akan semakin konstruktif, atau sebaliknya mundur kebelakang.

Agenda politik yang dimaksud adalah pembahasan paket RUU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres), yang ditargetkan tuntas tahun ini. Sebab, kehadiran kedua aturan itu sangat penting, yang menentukan kualitas pemilu mendatang. Saat pembahasan kedua RUU tersebut, diperkirakan bakal terjadi pertarungan politik yang sengit. Fokus utama pertarungan adalah tarik-menarik pasal, yang sudah barang tentu di satu sisi menguntungkan parpol tertentu, dan di sisi lain merugikan parpol lainnya.

Dalam RUU Pileg, misalnya, setidaknya sudah terpetakan empat pasal krusial, yakni mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), sistem pemilu apakah proporsional terbuka atau tertutup, ketentuan jumlah daerah pemilihan, serta mekanisme penghitungan suara.

Peta persaingan terfokus pada kehendak parpol besar untuk mempertahankan supremasi mereka dengan cara menyodorkan aturan yang lebih ketat, yang cenderung meminimalisasi  persaingan dengan parpol lain, baik di parlemen maupun pilpres.

Sebaliknya, parpol kecil akan berupaya untuk mempertahankan eksistensi mereka di parlemen, dengan mencegah penerapan aturan yang lebih ketat. Upaya itu sekaligus untuk menjaga peluang mereka berkompetisi dalam pilpres. Dalam proses tarik-menarik kepentingan tersebut, masing-masing parpol dipastikan memanfaatkan sejumlah kasus hukum yang masih menggantung penyelesaiannya.

Di antaranya kasus Century, kasus cek pelawat, kasus Nazaruddin, kasus Hambalang, kasus mafia pajak, dan kasus-kasus korupsi lain yang ditangani KPK. Di sinilah letak kegaduhan politik yang sesungguhnya. Sebagai gambaran, Golkar, PDI-P, PKS, dan parpol lainnya, akan memanfaatkan kasus Century dan kasus Nazaruddin untuk meredam ambisi politik Partai Demokrat untuk mempertahankan hegemoninya, pada saat pembahasan aturan mengenai pileg dan pilpres. Pada saat bersamaan, ada kesamaan kepentingan Demokrat, Golkar, dan PDI-P, untuk mempertahankan hegemoni mereka di parlemen.

Dengan alasan rasionalisasi parpol di parlemen, ketiga parpol pemenang Pemilu 2009 itu, akan mendorong peningkatan PT, sehingga semakin sedikit parpol yang lolos ke Senayan. Dengan demikian, pertarungan saat pilpres pun diharapkan semakin mengerucut hanya pada tiga parpol tersebut. Dengan gambaran itu, masing-masing elite parpol akan memperjuangkan agar sistem, format, dan aturan pemilu yang menguntungkan partai mereka bisa diakomodasi dalam UU Pileg dan UU Pilpres.

Bahkan keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol koalisi pendukung SBY-Boediono pun diprediksi ditahun 2012 ini berada di ambang perpecahan, mengingat begitu tajamnya perbedaan kepentingan antarparpol dalam menyikapi aturan mengenai pileg dan pilpres. Bisa jadi, eksistensi Setgab akan berakhir sebelum masa pemerintahan SBY-Boediono berakhir pada 2014.

Jika ini terjadi, politik bakal bertambah gaduh. Jalannya pemerintahan pun akan kerap mendapat gangguan dari parlemen. Kegaduhan politik diperkirakan juga dipicu oleh kehadiran kontestasi (testing the water) figur-figur yang ingin maju ke Pilpres 2014 yang mulai dikampanyekan secara terselubung oleh tim sukses masing-masing calon. Namun mengingat tingkat kompetisi politik di tahun 2014 mendatang diprediksi akan semakin ketat, maka sejak dini, ditahun ini pola komunikasi politik para tim sukses akan lebih di warnai oleh retorika isu yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas dan reputasi calon lawannya.

Dengan kata lain, tahun 2012 merupakan periode krusial, saat semua parpol memulai langkah politiknya mempersiapkan diri menghadapi Pileg dan Pilpres 2014. Hal ini tentu akan berlanjut pada tahun berikutnya, dan memuncak pada 2014.

Diprediksi, kegaduhan politik ini akan berdampak pula pada postur pemerintahan Yudhoyono, khususnya terhadap para menteri yang berasal dari parpol. Dampak politiknya terjadi terkait dengan persoalan sinergitas dan kolaborasi program di tingkat kementerian. Dengan kata lain, habit menteri yang berasal dari parpol kedepan akan lebih memainkan peran secara individualis untuk kepentingan merekapitalisasi kebutuhan sumber daya partai politiknya secara ekonomis untuk kepentingan 2014.

Disisi lain, kecenderungan tersebut juga terjadi sebagai sebuah konsekwensi logis besarnya kepentingan parpol daripada komitmen politiknya di sesgab untuk bersama-sama mengabdi di pemerintahan Yudhoyono. Dengan kata lain menteri asal Parpol akan memanfaatkan komitmen politik Yudhoyono yang pernah mengatakan bahwa reshuffle kabinet 2011 yang lalu akan diupayakan sebagai reshuffle terakhir bagi pemerintahannya.

Namun yang paling krusial adalah pilihan tegas sesgab Koalisi, dan parpol di luar pemerintahan, serta partai baru yang lolos verifikasi akan mengambil posisi paling tegas sehingga berpengaruh pada kondisi politik nasional terkait implikasi dan hasil pembahasan RUU Pemilu dan UU tentang partai politik yang targetnya harus tuntas di tahun 2012 ini.

Sejumlah pernyataan yang selama ini diproduksi oleh Muhammad Nazarudin, baik ketika yang bersangkutan “melarikan diri” hingga nyanyiannya ketika ditangkap KPK terkait keterlibatan nama-nama petinggi demokrat tersebut, akhirnya “memaksa” dewan pembina partai demokrat untuk mulai malu-malu mengakui bahwa apa yang dikemukakan Nazarudin memang sulit untuk ditampik lagi melalui berbagai argumentasi logis.

Muhammad Nazarudin sementara ini, berdasarkan kesaksian Yuliani dalam persidangan kasus Suap Wisma Atlet, telah berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi seperti yang selama ini di katakan oleh sejumlah elit Partai demokrat. Bahkan ia membuktikan dirinya bukan penakut, seperti yang dulu pernah di kemukakan Yudhoyono yang hanya berani memfitnah partai demokrat dari ruang kegelapan.

Sekali lagi, pernyataan saksi kunci Yuliani inilah jawaban atas tantangan Yudhoyono dulu, ketika pada waktu itu Presiden RI tersebut menantang orang yang ia sebut bersembunyi di balik kegelapan-untuk secara jantan mengungkapkan berbagai fitnah yang menyerang partai demokrat.

Dan sekarang, “kejantanan“ Yudhoyono balik diuji dan perlu dibuktikan, apakah dewan pembina partai demokrat tersebut mampu pula bertindak untuk mesin politiknya dengan cara yang transparan alias tidak bersembunyi dibalik kegelapan seorang pemimpin yang cuma siap happy dengan hasil yang dicapai oleh para kadernya dalam membesarkan partai, namun tidak memiliki cukup kesiapan untuk menerima resiko atas apa yang juga dilakukan kader partai politiknya yang haus dan serakah terhadap kekuasaan dan nafsu bejatnya sebagai seorang politisi.

Publik saat ini sedang menimbang siapa sosok koruptor yang “ksatria”. Ksatria dalam konteks mengungkapkan kekotoran dirinya di muka publik. Termasuk publik juga tengah menunggu apakah “kejantanan” Yudhoyono mampu dibuktikan kepada publik seperti dulu ia menantang Muhammad Nazarudin untuk bersikap jantan.

Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina memang tengah gamang. Ia sadar bahwa quo vadis partai demokrat berepisentrum dari kasus M. Nazarudin ini, dan realita hukumnya juga akan merembet kepada sejumlah kader elit partai, termasuk sang ketua umumnya yang diduga kuat terlibat.

Saat ini, sejumlah kader dan sebagian anggota dewan pembina mulai berancang-ancang untuk mendongkel Anas, termasuk oleh pihak yang merasa belum puas atas kekalahan dalam merebut kursi ketua umum dalam konggres partai. Mendongkel Anas dari kursi ketua umum di alibikan sebagai salah satu solusi agar partai demokrat lebih sedikit keluar dari keteruraian temali politik dan hukum yang terus menggerus citra partai. Namun sayangnya berbagai kegundahan tersebut masih diungkapkan dari ruang kegelapan.

Melihat gelagat tersebut, Anas segera menyambar dengan pernyataan bahwa ketua umum Demokrat hanya satu, “Anas Urbaningrum” dan partainya masih solid, kompak dan waras.

Menimbang pernyataan keras Anas, publik memahami bahwa sejatinya saat ini fakta terjadinya keretakan dan intrik politik di tubuh internal partai demokrat sudah sangat eksplisit dan kian mengental. Pernyataan Anas terkait masih solidnya partai demokrat harus dipahami publik sebagai kesolidan pendukung Anas di berbagai daerah yang siap memback-up yang bersangkutan dalam berbagai kondisi di tubuh partainya.

Dan pernyataan Anas tentang partai demokrat masih waras juga menegaskan bahwa ia tengah memberikan keyakinan kepada pendukungnya terkait tingkat penerimaan dan kelayakan jabatannya secara yuridis formal dalam struktur organisasi. Lebih lanjut istilah “waras” yang dikemukakan Anas juga sejatinya memberikan pesan khusus kepada lawan politiknya, bahwa mendongkelnya dari kursi ketua umum dengan memanfaatkan angle atau momentum peristiwa hukum yang tengah dialaminya adalah jalan ketidakwarasan partai politik itu yang hanya mencoba keluar dari berbagai masalah secara instan, namun tidak mempertimbangkan akan resiko terjadinya saling berhadapan antar loyalis Anas di berbagai daerah dengan pendukung lawan politik Anas. Itulah barangkali yang dimaksud Anas dengan ketidakwarasan elit demokrat apabila membiarkan kader akar rumput partai demokrat saling berhadapan dan saling menghancurkan.

Pesan inilah yang harus ditangkap sang dirijen partai yakni ketua dewan pembina- Yudhoyono, agar tidak terus bersembunyi di ruang kegelapan dengan hanya memproduksi pesan politiknya kepada sejumlah anggota dewan pembina yang dikumpulkannya di Cikeas beberapa waktu lalu tanpa berani bersikap dan terus terang terhadap dirinya. Sebab sebagai pemimpin yang menasbihkan Citra personal kepemimpinannya, Yudhoyono dipastikan akan tetap bersih tangannya dan ucapannya walaupun ia berada ditengah pusaran arus masalah partai demokrat.

Kapasitas seorang Anas Urbaningrum pasti menyadari bahwa menimbang konstruktivitasnya sebagai seorang ketua umum, memang bergantung kepada fatsoen politik kepemimpinannya dimata hukum dan aturan main partai. Dan kasus hukum yang membelitnya sekarang ini memang akan mempengaruhi sejauhmana probabilitas kelanjutan kekuasaannya di partai demokrat.

Sementara bagi ketua dewan pembina, persoalan yang menimpa partai demokrat adalah pukulan telak di sisa terakhir kekuasaan politiknya yang akan berakhir di tahun 2014. Pilihan yang tersedia saat ini hanya soal resultan waktu saja. Baik sekarang atau nanti, peristiwa hukum yang menimpa sejumlah kader partai demokrat, akan dijadikan peluru dan pelatuk bagi partai politik lain untuk terus menggerus eksistensi partai demokrat hingga 2014 mendatang. Apalagi jika Anas Urbaningrum dan sejumlah elit partai demokrat lainnya benar-benar terlibat. Proses hukum terhadap kasus ini akan memakan waktu panjang hingga mereka benar-benar terbukti dan divonis.

Sepanjang peristiwa hukum itulah, sepanjang itu pula partai politiik lain dan lawan politik partai demokrat akan terus memanfaatkan momentum alamiah untuk membangun positioning sambil melakukan alienasi akan eksistensi partai demokrat, baik secara empiris maupun ideologis dalam memory masyarakat tentang eksistensi negatif partai politik yang secara instan besar namun secara instan pula berkuasa dan korup.

Bagi Yudhoyono, situasi seperti ini memang dilematis. Bila dihadapkan pada pilihan apakah menyelamatkan Anas atau Demokrat, yang paling tepat dan realistis bagi kader partai berlambang bintang mercy itu adalah menyelamatkan institusi dari pada mempertahankan pribadi. Dan sudah bisa dipastikan Demokrat akan melepaskan Anas seperti cara Demokrat melepas Muhammad Nazarudin.

Tapi yang pasti, Yudhoyono haruslah jantan mengemukakan realita ini kepada  seluruh kader partai demokrat. Bahwa nasib Anas, memang berada ditangannya. Apakah tetap dipertahankan di tengah sorotan publik atau melepaskannya sementara hingga pemberitaan negatif tentang dirinya berakhir.

Dan kemungkinan jawabannya adalah Yudhoyono tidak akan mengambil keputusan apa-apa. Publik pasti sudah sangat hafal bahwa Yudhoyono tidak sejantan sosoknya. Ia akan menggunakan tangan KPK untuk menimbang posisi Anas Urbaningrum sebagai ketua umum ketika KPK sudah resmi menetapkan statusnya. Dan itu artinya pendulum waktu tentang nasib Demokrat sebenarnya bukan berada ditangan ketua dewan pembina, tapi justru ditangan KPK.

Jika KPK berlama-lama, maka nasib demokrat sebagai partai politik pemenang pemilu akan semakin menjadi bulan-bulanan publik dan media. Dan hal itu tentu saja berdampak negatif bagi nasib partai politik itu kedepan.

Sebaliknya bagi Anas Urbaningrum, karir politiknya akan ditentukan oleh sejauhmana kepamrihan dan komitmen pribadi terkait kerja politik dan pengorbanan dirinya selama ini untuk partai demokrat dalam menghadapi permasalahan ini. Jika motto partai demokrat “Bersama kita bisa, dan lanjutkan “, maka apakah Anas Urbaningrum akan mengambil filosofi itu, yakni “Bersama kita hancur dan lanjutkan kehancuran partai demokrat itu bersama-sama” seperti yang saat ini tengah di lakukan Muhammad Nazarudin.

Asumsi tersebut barangkali sangat rasional karena pubik mengetahui bahwa kemenangan 53 persen suara Anas dalam pemilihan ketua Umum beberapa waktu lalu, sebagian besar disupport oleh pemilih akar rumput di 33 propinsi yang tersebar kedalam DPD dan DPC-DPC. Yudhoyono sadar betul bahwa kekuatan Anas Urbaningrum bukan di pusat, dan dikota besar, tapi di daerah-daerah hingga kepelosok desa. Dan Yudhoyono pastilah paham bahwa dengan melengserkan Anas, maka peluang terpecah dan hancur leburnya partai kian terbuka. Dan tentu saja jika itu terjadi, sokongan “penyelamatan” partai terhadap berakhirnya kekuasaan politik Yudhoyono tidak akan membuat Yudhoyono menjadi merasa aman dan nyaman pasca kepemimpinanya.

Pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsisi yang dimulai pada 1 April 2012 mendatang

Menurut pemerintah, pembatasan BBM bersubsisi tersebut akan berfokus pada dua hal, yakni pembatasan penggunaan Premium untuk kendaraan pribadi dan konversi bahan bakar minyak ke gas.

Khusus untuk konversi, pemerintah akan membagikan alat konversi secara gratis kepada angkutan umum. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, pemerintah menyiapkan insentif untuk pembelian alat konversi. misalnya berupa bunga rendah. Pembatasan penggunaan Premium akan diberlakukan secara bertahap. Yakni Pada 1 April dan kemungkinan akan dilakukan untuk Jabodetabek terlebih dahulu.

Terkait dengan kebijakan tersebut, pemerintah akan melarang pengguna mobil pribadi di Jawa dan Bali menggunakan premium. Sebagai gantinya, pengguna premium harus membeli Pertamax. Alternatif lain adalah menggunakan bahan bakar gas dengan terlebih dulu memasangi mobil dengan converter kit yang harga per unitnya di atas Rp 10 juta.

Larangan penggunaan premium untuk kendaraan roda empat berpelat hitam juga diberlakukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan mulai 2013. Sementara pelaksanaan di Pulau Sulawesi dan wilayah Papua masing-masing akan dilakukan pada Januari dan Juli 2014.  Larangan penggunaan solar bagi mobil pribadi di Jawa dan Bali, baru akan dimulai pertengahan 2013.

Respons Publik terkait Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM

Menurut berbagai pandangan masyarakat di media massa, kebijakan pemerintah untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dianggap sebagai kebijakan yang sarat kepentingan politik. Yakni merupakan salah satu cara menjaga stabilitas politik dengan cara mengorbankan kesejahteraan rakyat karena secara substantif pemerintah hanya berpedoman pada amanah UU yang mengharuskan terjadinya penyesuaian APBN ditahun 2012 ketika setiap kali terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia – seperti halnya saat ini ketika APBN kembali tertekan oleh penambahan defisit karena membengkaknya subsidi BBM dan subsidi energi lainnya (LPG dan listrik).

Kebijakan subsidi BBM pada dasarnya adalah masalah klasik yang memang dilematis bagi pemerintah. Pertimbangan pemerintah melakukan pembatasan BBM subsidi memang diduga hanya mengedepankan kepentingan aspek stabilitas politik, ketimbang mengukur dampaknya bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karenanya kebijakan pembatasan BBM subsidi yang akan dilakukan pemerintah pada April 2012 mendatang, bukan saja memerlukan langkah terobosan yang rasional, namun juga secara layak harus implementatif dan efektif menyelesaikan kondisi saat ini maupun dimasa yang akan datang. Persoalannya adalah kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan turunannya. Beberapa menteri terkait dengan kebijakan ini tidak mengerti dan tidak memiliki kejelasan yang memadai mengenai implementasi kebijakan turunan terkait kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut.

Sehingga bisa ditebak bahwa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah akan diresistensi oleh masyarakat karena secara faktual kondisi riel di lapangan, akan berimplikasi secara kompleks dan berdampak pada terjadinya distablitas ekonomi, baik secara makro maupun mikro serta kebijakan tersebut mendorong terjadinya konflik politik kepentingan terkait quo vadis kebijakan pemerintah mengenai kebijakan politik energi yang selama ini memang tidak pernah efektif memberikan dampak positif bagi rakyat.

Secara simplistis, resistensi publik terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembatasan subsidi BBM lebih disebabkan karena secara substantif kebijakan tersebut akan menimbulkan distorsi sosial yang lebih besar karena harga BBM subsidi jauh lebih murah daripada harga keekonomiannya.

Dengan disparitas harga seperti itu, BBM subisidi akan banyak dimanfaatkan dan disalahgunakan. Karena kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut, diprediksi akan memunculkan problem baru dan berpotensi menimbulkan pasar gelap (black market) sehingga menimbulkan keresahan sosial yang jauh lebih eskalatif dampaknya bagi masyarakat.

Ditambah pula resistensi terjadi karena secara konstitusional pemenuhan energi merupakan hak masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan energi yang tersedia di negeri ini. Jadi amat tidak rasional apabila pemerintah melakukan kebijakan diskriminasi harga atas dasar kesalahan kebijakan politik energi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Infrastruktur untuk menjalankan kebijakan ternyata belum siap.

Seperti diketahui bahwa  konsekuensi dari penghapusan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi adalah pengusaha SPBU harus membangun tangki dan fasilitas khusus BBM nonsubsidi yang membutuhkan kurang lebih Rp 600 juta untuk membangun tangki khusus ini. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain harga BBM nonsubsidi yang mahal dan stok yang tidak tersedia di semua SPBU, BBM bersubsidi masih tetap beredar di masyarakat. BBM bersubsidi yang khusus diperuntukkan bagi angkutan dan jasa, sangat mungkin diselewengkan oknum tertentu dan dijual ke pemilik mobil pribadi dengan harga yang sedikit lebih mahal.

Masalah lainnya adalah karena jumlah SPBG dan peralatan pendukungnya belum memadai. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), melansir bahwa jumlah SPBG di wilayah Jabodetabek saja baru berjumlah sekitar 20 buah, dan hanya 50% saja yang masih beroperasi. Sementara para pengusaha SPBU enggan untuk menjual BBG, karena nilai investasinya sangat mahal yaitu berkisar Rp 1,5 miliar – Rp 2 miliar.

Pemerintah juga dihadapkan pada persoalan pasokan dan ketersediaan gas yang sangat rendah. Data dari BPS menyebutkan bahwa rata-rata produksi gas setiap tahun mencapai 2.426,12 miliar kaki kubik, dengan konsumsi gas rata-rata sebesar 1.281,93 miliar kaki kubik. Dengan fakta ini seharusnya negara tidak perlu mengalami defisit gas. Namun realitanya, lebih dari 70% produksi gas nasional, dijual ke luar negeri karena dianggap lebih profitable. Hal inilah yang membuat nilai jual gas di dalam negeri menjadi cukup tinggi, karena harus mengimpor dari negara lain, meskipun masih lebih murah dibandingkan dengan harga premium.

Dampak ketidaksiapan insfrastuktur tersebut juga akan berpotensi memunculkan gejolak sosial terutama di daerah. Yakni menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena Infrastruktur gas tidak tersedia, maka Social impact akan jauh lebih besar ketimbang apabila pemerintah menaikkan harga. Dengan kata lain, social impact yang besar itu akan berdampak meningkatkan laju inflasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pemerintah menaikan harga. Sebab kebijakan itu nanti akan ”memaksa” pemilik mobil pribadi beralih menggunakan Pertamax, yang harga jualnya dua kali dari Premium.

Ancaman Inflasi dan implikasinya terhadap ancaman terbesar konflik sosial dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dari sisi dampak inflasi, pembatasan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah menurut Anggito Abimanyu bisa menimbulkan inflasi antara 5%-7,5%. Tingginya laju inflasi ini akan berdampak kepada naiknya harga berbagai komoditas yang menggunakan instrumen bahan bakar minyak sabagai salah satu faktor biaya produksinya. Sebab peralihan konsumsi BBM dari premium dan pertamax akan mengakibatkan naiknya biaya produksi yang berujung pada kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang akan segera menurunkan konsumsi masyarakat pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Karena otomatis masyarakat akan menggunakan pendapatannya untuk menutupi kebutuhan konsumsi primer yang harganya semakin tinggi. Jika dampak kenaikan harga ini tidak terkelola dengan baik, maka kebijakan pembatasan BBM jelas akan menurunkan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan konsumsi masyarakat. Menurunnya konsumsi ini akan menyebabkan berbagai kegagalan produktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku ekonomi baik manufaktur maupun sektor riel yang pada akhirnya berdampak serius bagi stabilisasi ekonomi makro.

Bagi pemerintah, sebenarnya pilihan untuk menentukan kebijakan pembatasan subsidi BBM adalah pilihan dilematis. Pembatasan subsidi BBM juga tidak menjamin terjadinya kenaikan harga. Sementara menaikkan harga BBM juga akan menimbulkan gejolak luar biasa dimasyarakat. Perspektif pemerintah saat ini, apabila kebijakan menaikkan harga BBM menjadi pilihan, maka politik pencitraan pemerintah SBY akan tergerus. Sensitifitas karakteristik pemimpin inilah yang sejatinya dihindari oleh para stakeholders pengambil kebijakan mengenai masalah energi. Secara implisit, pertamina sebagai operator dan BP migas sebagai regulator yang selama ini menjalankan politik energi pemerintah tidak cukup mampu mengambil pilihan tegas terhadap persoalan BBM di tanah air.

Padahal berbagai kalangan baik praktisi, pengamat hingga anggota DPR beramai-ramai telah memberikan kontribusi dan analisisnya agar pemerintah lebih tepat menaikkan harga BBM secara fluktuatif ketimbang membatasi BBM bersubsidi yang diteruskan dengan menyusun kebijakan mengenai penggunaan kendaraan bermotor, penyediaan infrastruktur termasuk mengadakan converter kit dan pemberian insentif kepada para pengusaha SPBU dan seterusnya itu. Yang dari kesemuanya itu, tidak juga bisa memberikan jaminan bahwa harga BBM tidak akan naik.

Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM dan Peluang terjadinya tarik menarik dan pemanfaatan untuk Kepentingan politik Parpol.

Terkait kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah saat ini, ternyata pemerintah cenderung lebih berpedoman pada analisis perspektif politik energi dalam jangka pendek. Dan yang lebih parahnya, pemerintah lebih mengedepankan politik pencitraan semata. Pemerintah khawatir, saran dan analisis berbagai pihak, terlebih-lebih saran dan masukan tersebut diberikan oleh pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai lawan politik pemerintah, adalah pihak yang ambigu. Disatu sisi, mendorong kenaikan harga BBM, namun ketika harga BBM dinaikkan sesuai dengan saran dan masukan mereka dilaksanakan, maka mereka akan bertubi-tubi mengeroyok pemerintah SBY saat ini yang dianggap tidak memliki sense of crisis terhadap penderitaan rakyat.

Oleh karenanya pemerintah lebih baik mengambil pilihan diksi ”pembatasan”, walaupun sejatinya istilah pembatasan merupakan inheren dari kebijakan pengelolaan migas dan BBM yang secara bertahap akan dihapus subsidinya.

Namun demikian, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan politik energi-nya, Isu pembatasan subsidi BBM akan dijadikan pintu masuk untuk mendorong isu klasik tentang kelemahan kebijakan Yudhoyono. Yakni kebijakan yang dianggap oleh lawan politik Yudhoyono sebagai bagian dari konsep liberalisasi energi mulai dari hulu (eksplorasi & eksploitasi migas)  hingga hilir (distribusi dan perdagangan migas).

Kebijakan pembatasan subsidi BBM juga dijadikan isu oleh kelompok penentang Yudhoyono, bahwa pemerintah sejatinya lebih berpihak kepada dominasi modal asing di sektor hilir/ perdagangan BBM. Sebab kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut berdampak menguntungkan SPBU milik Shell, Chevron, Exxon, Total, BP, Petronas.

Mereka (baik kelompok pressure group maupun kelompok yang berasal dari kepentingan politik praktis) akan membangun opini publik bahwa kebijakan menaikkan harga energi merupakan bagian dari komitmen Yudhoyono terhadap kelompok kapitalis internasional. Dalam hal ini Amerika Serikat (AS), IMF dan World Bank. Salah satu rekomendasi pertemuan G-20 Korea November 2010 lalu (pertemuan negara dengan 85 % PDB global) adalah mendorong anggota G-20 untuk mencabut subsidi BBM sebagai bagian dari strategi mengatasi climate change dengan mengurangi penggunaan energi. Sikap penurut Yudhoyono dimotivasi oleh harapan memperoleh bantuan utang dari negara maju dan lembaga keuangan internasional untuk mengisi kantong APBN. Sementara APBN sendiri semakin tidak efisien karena tergerus oleh korupsi yang dilakukan jajaran pemerintahan Yudhoyono.

Kebijakan membatasi subsidi BBM akan diopinikan oleh mereka sebagai sebuah strategi memposisikan APBN tetap bergantung kepada subsidi negara pengutang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari jumlah kewajiban membayar utang pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah dalam APBN mencapai Rp 97 trilun (2010), bunga hutang dalam negeri pemerintah sebesar Rp 77,43 trilun (juga mayoritas diterima asing). Jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang DN dan LN pemerintah mencapai Rp 174,43 triliun. Nilai tersebut melebihi seluruh penerimaan sumber daya alam hasil tambang, migas dan ekploitasi SDA lainnya yang hanya sebesar Rp 111,45 triliun (data pokok APBN 2010). Fakta tersebut berarti asing mendapatkan semua manfaat dari ekploitasi kekayaan alam negeri ini.

Isu lain yang akan di dorong oleh kelompok anti pemerintah adalah bahwa kebijakan mengalihkan premium ke pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menghancurkan usaha-usaha yang dikerjakan oleh rakyat dan menggantikannnya dengan usaha-usaha pihak asing sampai ke tingkat perdagangan eceran.

Secara umum isu masalah kebijakan pembatasan subsidi BBM yang diangkat oleh kelompok anti pemerintah menegaskan bahwa Kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintahan Yudhoyono adalah bagian dari kepentingan asing dan harus mundur atas pelanggaran terhadap pancasila dan UUD 1945.

Epilog : Isu kebijakan Pembatasan BBM subsidi dan Agenda politik jelang 2014

Pemanfaatan Isu kebijakan pembatasan subsidi BBM diprediksi akan dilakukan oleh Partai politik untuk menarik simpati rakyat jelang 2014. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk propaganda opini publik melalui media massa dan berbagai kesempatan di forum-forum diskusi untuk mengkritisi kebijakan. Tujuannya agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah Yudhoyono  menimbulkan distabilitas politik dan ekonomi nasional secara masif.

Diprediksi pola ini akan digunakan sebagai agenda isu untuk mendestrukturisasi kebijakan pemerintah sekaligus mengangkat peluang bagi partai politik untuk menampilkan eksistensinya dimata publik secara positif. Dengan kata lain politik pencitraan akan dimainkan oleh partai politik dengan melakukan upaya penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Disamping itu, Isu kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menjadi salah satu pola untuk menciptakan konflik masa terhadap pemerintah yang jauh lebih eskalatif untuk tujuan menggagalkan kebijakan.

Pola ini dilakukan oleh lawan politik pemerintah dan parpol politik yang akan memainkan “panggung BBM” untuk menjadikan isu pembatasan BBM merupakan momentum untuk mempolitisasi radikalisasi gerakan massa untuk tujuan mengeskalasi konflik dan menaikkan resistensi terhadap pemerintah SBY.

Dengan demikian diprediksi, berbagai kelompok penekan dan anti pemerintah, akan melakukan brainstroming melalui opini di media massa secara rasional dan menyentuh dampak langsung kepentingan rakyat. Misalnya melalui opini bahwa rakyat akan dapat terkena dua kali ‘pukulan’ kenaikan harga jika opsi pembatasan diterapkan. Pukulan pertama adalah kenaikan harga BBM hingga 76% lebih akibat harus beralih dari bensin premium subsidi ke pertamax. Pukulan kedua adalah kenaikan harga BBM (kedua) yang bisa terjadi manakala APBN tak sanggup lagi menahan gempuran tingginya harga minyak.

“Konstelasi Peta Politik 2012 akan berdampak serius bagi Legitimasi Kekuasaan Yudhoyono “:

Banyak pihak memprediksi bahwa pimpinan KPK Jilid III yang baru saja terpilih merupakan hasil fakta kompromi partai politik untuk mencoba memberikan kesempatan dan ruang yang lebih terbuka bagi kepentingan dan positioning parpol agar konstelasi peta politik nasional berubah drastis. Titik awal tersebut akan terlihat di tahun 2012 ini. Sejumlah catatan penting terkait skenario tersebut adalah dengan mendorong posisi dan peran KPK yang dipimpin oleh Abraham Samad untuk membuka dan meningkatkan status hukum kasus Century yang hanya baru masuk ke tahap penyelidikan.

Dipilihnya Abraham Samad dan sejumlah nama yang sekarang ini memimpin KPK sejatinya menunjukkan bahwa ada pergerakan sistematis untuk menjadikan kasus Century sebagai pintu masuk strategis dalam rangka merubah konstelasi dan komposisi peta kekuatan partai politik jelang 2014.

Jika dimungkinkan, upaya tersebut dilakukan melalui pendistorsian sekaligus pendestrukturisasian eksistensi kekuasaan politik saat ini melalui rekomendasi KPK atas hasil penyidikan kasus Century. Dimana target utamanya yaitu Sri Mulyani dan Budiono, ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah. Dengan divonisnya kedua nama tersebut, diharapkan akan berimplikasi luas dan berdampak multiplier effect secara politik yang menstimulasi sekaligus membuka fakta-fakta hukum lain terkait keterlibatan tokoh-tokoh penting lain selain Sri Mulyani dan Budiono. Sehingga secara politik kasus tersebut akan terus bermuara dan membentuk countur politik baru berbarengan dengan skenario cipta kondisi pendeklinasian kekuatan partai demokrat untuk “dihabisi” sebelum tahun 2014.

Peluang menaikkan status Century dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan sangat besar. Sebab seperti diketahui, bahwa gagalnya kasus Century masuk ke ruang pengadilan dengan menyeret sejumlah nama-nama besar, dikarenakan KPK Jilid II pimpinan Busyro Muqodas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup atau bahkan diduga bukan tidak menemukan bukti permulaan, namun atas pertimbangan politik kekuasaan, KPK tidak mau meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Padahal melalui proses politik yang dilakukan DPR berdasarkan hasil hak angket, menyatakan bahwa alat bukti yang ditemukan sudah lebih dari 2 alat bukti. Bahkan puluhan alat bukti sudah ditemukan oleh DPR. Memang persoalannya adalah KPK menegasi temuan DPR tersebut sebagai bagian penting dari analisis dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK.

Dengan justifikasi bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan KPK dengan proses politik yang dilakukan DPR berbeda, maka menyebabkan status Century menjadi stagnan dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ditengarai, keengganan KPK pimpinan Busro Muqodas menaikkan status hukum kasus Century itu, dikarenakan memang indikasi keterlibatan berbagai tokoh penting dalam kasus ini begitu besar dan luas, serta berdampak bagi stabilitas politik tanah air, sehingga KPK tidak cukup memiliki keberanian untuk membongkar secara komprehensif tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus Century itu.

Padahal sejatinya jika diitilik melalui berbagai kesaksian para pihak, kasus Century ini begitu telanjang dan terbuka. Bahkan masyarakat luas juga sepakat bahwa kasus Century merupakan perampokan uang negara secara kasat mata yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas kekuasaaan besar untuk kepentingan yang besar pula dengan memanfaatkan momentum kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pemilik bank Century.

Alasan berdampak sistemik bagi iklim ekonomi moneter Indonesia akibat kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pemilik Bank Century, sehingga membuat pemerintah saat itu memiliki alasan kuat untuk mengucurkan bailout sampai 6, 7 trilyun, hingga hari ini tidak ditemukan dasar koefisien korelasi yang amat signifikan secara ilmiah. Dengan kata lain alasan tersebut sangat di paksakan. Dan untuk melegitimasi alasan yang dipaksakan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk FPJP kepada Bank Century, yang pemiliknya sendiri terheran-heran dengan kebijakan tersebut. Analoginya yang dibutuhkan cuma 200 milyar, mengapa diberikan sampai 6,7 triltun. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya yang justru dari keanehan tersebut terjalin relevansi atas dasar berbagai para saksi yang dipanggil DPR waktu itu. Bahwa ada hubungan kuat antara pengucuran bailout dengan agenda pemenangan pemilu 2009.

Dengan kepemimpinan Abraham Samad, formasi baru pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III akan berpeluang menaikkan status kasus Century dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab, para calon yang terpilih itu merupakan hasil kompromi fraksi-fraksi yang menilai ada pelanggaran pidana dalam kasus Century.

Optimisme bagi partai politik yang akan mengambil momentum tindakan KPK terkait kasus Century ini adalah karena adanya komitment politik dan moral para pimpinan KPK baru yang dalam waktu satu tahun akan memberikan hasil maksimal dalam kasus Century. Hasil maksimal tersebut adalah akan mengusut tuntas kasus Century yang saat ini masih stagnan di level penyelidikan. Jika tidak ada perubahan signifikan dari status hukum tersebut, atau dengan kata lain status penyelidikan tidak beranjak menjadi penyidikan, maka mereka para pimpinan KPK yang baru, dalam setahun akan mundur karena dianggap gagal mengusut tuntas kasus yang menjadi perhatian publik ini.

Komitmen moral dan politik pimpinan KPK inilah yang sejatinya menjadikan amunisi baru bagi arah penuntasan kasus Century dengan skenario yang lebih progresif lagi. Yakni mengejar target Sri Mulyani dan Budiono. Untuk selanjutnya melakukan proses politik yang lebih konstitusional untuk melakukan pemakzulan kepada wapres sekaligus mendorong pemakzulan kepada presiden. Walaupun proses pemakzulan tersebut memliki jalan panjang dan berliku, namun dengan target awal menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, tentu diharapkan peta politik akan berubah drastis.

Perubahan status hukum itulah yang menjadi anti klimaks bagi sesgab koalisi untuk mengambil pilihan logis atas realitas politik yang ada dengan melakukan polarisasi dukungan dan peta ulang koalisi-oposisi baru yang realibilitas politiknya lebih menguntungkan untuk persiapan 2014 mendatang.

Jadi 2012 nampaknya merupakan keputusan akhir atas kebasa-basian sikap sesgap koalisi terkait dukunganya kepada partai demokrat. Kebasa-basian tersebut memang sudah kerap terlihat sepanjang setahun belakangan ini  berupa perbedaan sikap politik antara keinginan pemerintah dengan sikap politik partai di DPR. Yang masih hangat tentunya pemilihan formasi kepemimpinan KPK jilid III ini, dimana sokongan partai demokrat kepada Yunus Husein gagal di akomodir oleh DPR.

Dengan terpilihnya pimpinan KPK baru dengan target spesifik tersebut, tentunya  membuat beban tersendiri bagi KPK. Dan khusunya bagi dua pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto harus membuktikan janjinya itu.

Dengan kata lain, perubahan status hukum Century, dari penyelidikan menjadi penyidikan akan dianggap selesai bila mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Kesalahan mereka itu kemudian akan ditarik relevansinya menjadi kesalahan pemerintah. Dengan masuknya Budiono dan dimakzulkannya Budiono sebagai wapres di tahun 2012, maka pemakzulan presiden menjadi relevan dan masuk akal secara politik.

Indikasi skenario tersebut saat ini sudah terlihat ketika dalam berbagai kesempatan, beberapa partai politik melalui kader politisinya di DPR kerap membangun positioning issue mengenai usul agar DPR memaksimalkan penggunaan hak menyatakan pendapatnya terkait tindak lanjut kasus Century berdasarkan hasil keputusan panwas Century mengenai implementasi rekomendasi yang telah dihasilkan dalam hak angket Century yang tidak dijalankan oleh KPK.

Dengan syarat dukungan 2/3 anggota Dewan setuju, maka tidak sulit rasanya syarat minimal itu terpenuhi. Apalagi mengacu kepada konstelasi politik seperti sekarang ini, mengingat loyalitas sesgab koalisi sangat rapuh dan tidak memiliki militansi kuat terhadap keputusan partai politik, khususnya di parlemen.

Secara kalkulatif, kekuatan partai demokrat yang cuma 26 % tinggal secara militan di dukung oleh PAN saja. Sementara partai-partai lain seperti PPP, PKB dan PKS diprediksi akan mengambil jalan di tikungan terkait opportunity politik dan ekspektasi eksistensi dan masa depan partai politiknya di 2014 mendatang.

Realitas politik yang rasional itulah yang sejatinya sangat dimungkinkan terjadi bahwa di tahun 2012 ini, ketika kasus Century kembali terangkat dengan status hukum yang baru, maka semua akan berubah drastis. Minimal hiruk pikuk di tahun 2012 akan berakhir dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Untuk selanjutnya ”barang Century” akan diolah secara serius di DPR. Karena proses pemakzulan ini berawal di DPR.

Hiruk pikuk ini diprediksi akan sangat panjang dan melelahkan, sehingga akan memecahkan fokus dan konsentrasi kinerja pemerintah. Faktor lain yang juga ikut membuat hiruk pikuk akan semakin fokus pada upaya pendelegitimasian kekuasaan Yudhoyono adalah melalui berbagai kebijakan penting menyangkut masalah hukum, terutama kasus Wisma Atlet, Hambalang dan kasus surat palsu MK yang langsung maupun tidak langsung hersentuhan dengan eksistensi dan keterlibatan tokoh-tokoh penting partai demokrat dan masalah-masalah ekonomi khususnya masalah energi terkait kontrak karya pertambangan yang menjadi dasar kisruh terjadinya distabilitas politik, ekonomi dan keamanan didaerah.

Kesemuanya akan dikelola dan menjadi amunisi yang saling bertalian kelindan. Jika proses pemakzulan tersebut gagal, maka setidaknya target politik mereka tercapai, yakni merubah konstelasi dan tata kekuatan politik baru sehingga menjadi positioning penting bagi parpol untuk lebih memiliki peluang dan keuntungan strategis di pemilu 2014.

Jadi publik nantinya akan dipertontonkan bukan soal siapa yang kalah dan siapa yang menang, namun publik akan menilai  siapa yang memiliki cukup modal potensial mengubah konstelasi dukungan rakyat di tahun 2014 mendatang.

Filed under: Artikel Politik Tagged: Abraham Samad, Century, KPK ]]> http://trinanda.wordpress.com/2012/01/03/implikasi-diangkatnya-kembali-kasus-century-oleh-kpk-jilid-iii/feed/ 0 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/2012/01/02/catatan-akhir-tahun-2011-ekonomi-hukum-dan-politik/ http://trinanda.wordpress.com/2012/01/02/catatan-akhir-tahun-2011-ekonomi-hukum-dan-politik/#comments Mon, 02 Jan 2012 06:02:26 +0000 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/?p=1195 ]]> CATATAN AKHIR TAHUN DI BIDANG EKONOMI DAN ENERGI

Ekonomi Indonesia di tahun 2011 diperkirakan masih tetap tumbuh cukup tinggi, sebesar 6,5 persen, meski dampak krisis ekonomi di Eropa mulai merasuki sejumlah sektor ekonomi terutama di bidang keuangan sejak September lalu.

Dampak krisis ekonomi Eropa terlihat dari banyaknya dana-dana investor asing pada portofolio keuangan yang keluar dari pasar saham, pasar uang dan pasar obligasi Pemerintah di Indonesia, sehingga mengakibatkan anjloknya indeks saham (IHSG), melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah.

Aliran dana asing yang keluar (capital outflows) terbesar terjadi pada September lalu, saat dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berkurang sebanyak 1,587 milyar dolar AS, di SBN berkurang 3,3 milyar dolar AS dan di saham 698 juta dolar AS.

Total dana asing yang keluar pada September 5,59 milyar dolar AS, sementara pada Oktober jumlahnya berkurang menjadi 640 juta dolar AS dan pada November dana asing yang keluar 1,46 milyar dolar AS.

Meski dampak krisis mulai terasa di sektor keuangan, secara umum hal itu belum terlalu mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang diperkirakan akan tetap tumbuh sekitar 6,5 persen hingga akhir tahun, lebih baik dibanding tahun 2010 sebesar 6,1 persen.

Bank Indonesia bahkan berpandangan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2011 masih cukup kuat yang didukung stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kinerja ekspor yang masih terjaga.

Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk keseluruhan tahun 2011 diperkirakan masih mencatat surplus yang cukup besar meski terdapat tekanan pada semester II-2011. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global.

Di sisi harga, tahun 2011 diwarnai oleh inflasi yang menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2011 tercatat sebesar 0,34 persen (mtm) atau 4,15 persen (yoy). Penurunan inflasi sepanjang tahun 2011 terjadi karena koreksi inflasi volatile food prices dan minimalnya inflasi administered prices , sementara inflasi inti cenderung moderat.

Rendahnya inflasi volatile food prices terutama ditopang oleh pasokan yang terjaga, baik dari produksi domestik maupun impor. Meskipun beras mencatat inflasi yang cukup tinggi, koreksi harga yang besar terjadi pada aneka bumbu, seperti bawang dan cabai merah, serta pada kelompok daging.

Sementara itu, cukup terkendalinya inflasi inti didukung oleh harga komoditi global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil dan ekspektasi inflasi yang terus membaik.

Jika kecenderungan penurunan inflasi ini berlanjut, maka inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan dapat lebih rendah dari 4,0 persen. ”Inflasi hingga akhir tahun diperkirakan di posisi 3,9 persen.

Fundamental ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2011 juga dinilai masih cukup baik dalam menghadapi dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, karena beberapa hal seperti cadangan devisa yang meningkat, rasio utang yang aman, pasar SBN yang cukup dalam dan arus investasi portofolio dan penanaman modal asing langsung yang meningkat.

Disamping itu, fundamental ekonomi Indonesia yang membaik ini, akan mampu melewati krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. Rating ekonomi Indonesia bahkan akan segera dinaikkan oleh Moody`s dan Standard and Poor menjadi `investment grade` pada akhir tahun ini. Artinya Ini pertanda baik bagi iklim investasi di Indonesia.

Dampak Krisis

Meski perekonomian di 2011 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi dengan fundamental ekonomi yang terus membaik, dampak krisis yang diakibatkan tingginya utang luar negeri di sejumlah negara-negara Eropa itu diperkirakan akan makin mempengaruhi ekonomi Indonesia di 2012.

IMF sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 akan melambat dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Sementara di 2011 pertumbuhan ekonomi dunia akan turun di bawah target 4,3 persen menjadi 4 persen.

Terkait dengan kondisi tersebut, dampaknya bagi Indonesia akan terasa di sektor keuangan dengan akan makin tingginya volatilitas arus modal asing yang masuk dan keluar serta dari sektor perdagangan karena akan turunnya ekspor akibat permintaan dunia yang melemah.

Di sektor moneter dan keuangan, potensi penarikan dana-dana asing di saham dan SBN akan tetap besar, sehingga akan mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah dan jumlah cadangan devisa.

Jika krisis di Eropa kian memburuk, maka para investor portofolio akan kembali menempatkan dananya di mata uang dolar AS sebagai tempat yang paling aman.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution bahkan menilai krisis ekonomi di Eropa belum sampai pada batas bawahnya, dan belum semua potensi buruk dari krisis tersebut terbuka ke masyarakat karena ada keengganan dari bank-bank di Eropa tersebut untuk menilai potensi kerugiannya akibat krisis.

Sementara di sektor perdagangan, volume permintaan ekspor dari negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat ke Indonesia akan menurun. Begitu pula permintaan dari negara-negara lain yang terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan ekspor Indonesia sampai semester I 2011 ke negara-negara Uni Eropa mencapai 1,77 milyar dolar AS, atau sekitar 10,4 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 14,22 milyar dolar AS. Sementara ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,36 milyar dolar AS atau 8,2 persen dari total ekspor Indonesia.

Meski demikian, sejumlah pengamat melihat dampak dari krisis ekonomi Eropa di sektor perdagangan tidak akan terlalu besar, karena ekspor Indonesia tidak lagi bergantung ke negara-negara maju, karena sudah adanya pengalihan ke negara-negara `emerging` dan negara-negara lain yang memiliki volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi seperti Cina, India dan Jepang serta negara-negara ASEAN.

Ekspor ke Cina pada semester I 2011 mencapai 2 milyar dolar AS atau 16,1 persen dari total ekspor Indonesia, ke India sebesar 1,1 milyar dolar AS atau 5,7 persen dan ke Jepang 1,79 milyar dolar AS atau 13,4 persen total ekspor Indonesia

Selain itu, ekspor Indonesia juga lebih terkonsentrasi pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, karet, timah dan nikel dibanding produk-produk industri seperti tekstil, bahan kimia, mesin, alas kaki dan barang karet.

Karakteristik ekspor yang lebih besar pada komoditi primer ini, cenderung lebih elastis terhadap gejolak permintaan karena merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang tetap besar permintaannya. ”Pertumbuhan ekonomi di Cina dan India itu kan masih tetap butuh listrik, sehingga ekspor batu bara masih akan tetap tinggi.

Antisipasi Krisis

Meski kondisi perekonomian Indonesia dinilai terus membaik dan diperkirakan mampu menghadapi dampak krisis yang terjadi di Eropa, berbagai antisipasi untuk mengatasi kemungkinan pemburukan dari krisis tersebut harus terus disiapkan oleh pemerintah, sekaligus mengupayakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berjalan menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Berbagai langkah telah dilakukan BI untuk menghadapi dampak krisis ekonomi di 2012 antara lain dengan menurunkan BI Rate sebesar 75 basis poin sejak Oktober lalu, sejalan dengan perkiraan laju inflasi yang rendah pada tahun ini dan tahun 2012.

Penurunan BI Rate tersebut selain sebagai langkah untuk perbaikan terhadap struktur suku bunga kredit perbankan, juga untuk mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Diharapkan penurunan BI Rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga menjadi stimulus bagi pergerakan roda ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi Eropa.

Kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional harus terus ditingkatkan mengingat persentase kredit terhadap PDB yang masih kecil yaitu hanya 29 persen atau jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mencapai 110 persen dan Cina yang sebesar 140 persen. Efisiensi perbankan kdepan perlu ditingkatkan agar suku bunga kredit bisa turun dan penyaluran kredit makin besar.

Sementara itu, Menkeu Agus Martowardojo berpendapat harus ada protokol manajemen krisis untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi di Eropa, sehingga Indonesia memiliki panduan dalam mengambil tindakan dan kebijakan penanganan krisis. Sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab mengambil keputusan di saat krisis. Protokol diperlukan untuk merespon dan memitigasi dampak krisis.

Dalam konteks yang lain, sebenarnya Indonesia bisa kuat menghadapi krisis ekonomi Eropa karena besarnya kekuatan ekonomi domestik di dalam negeri dengan besarnya konsumsi dari jumlah penduduk yang ada. Sehingga untuk terus menggerakkan perekonomian di dalam negeri, anggaran Pemerintah atau APBN harus bisa menjadi stimulus perekonomian menghadapi krisis ekonomi Eropa.

Namun, sayangnya APBN lebih banyak tersedot untuk anggaran subsidi, sementara untuk anggaran belanja modal yang langsung berdampak terhadap ekonomi justru sangat rendah penyerapannya.

Berbagai langkah dan kebijakan untuk menghadapi dampak krisis memang sudah disiapkan baik di bidang moneter, keuangan dan fiskal yang tentunya diharapkan bisa menjaga dan melindungi perekonomian nasional agar bisa terus bertumbuh.

Tentu saja tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi pertumbuhan perekonomian dengan kualitas yang semakin baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, mengingat jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih besar.

Prospek Investasi

Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch pada Jumat (16/12) lalu memberikan peringkat layak investasi atau “investment grade” kepada Indonesia setelah terakhir kali mencapai status tersebut pada 1998.

Dalam laporannya, Fitch yang menaikkan “sovereign credit rating” dari BB+ menjadi BBB- menekankan bahwa rating ini mencerminkan disiplin fiskal yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas serta rasio utang publik yang rendah dan cenderung menurun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peringkat layak investasi tersebut memperlihatkan Indonesia memiliki likuiditas eksternal kuat serta kerangka kebijakan makro yang berhati-hati. Investment grade ini juga memberikan persepsi bahwa Indonesia dalam melakukan reformasi menunjukkan karya dan ini penting, dan menunjukkan keyakinan Indonesia menjadi negara maju semakin tinggi.

Hal tersebut merupakan kado akhir tahun bagi perekonomian Indonesia yang mampu mempertahankan angka pertumbuhan sebesar 6,5 persen di tengah-tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian akibat krisis utang di Eropa. Krisis yang terjadi akibat kesalahan pengelolaan anggaran negara tersebut diprediksi oleh banyak analis dan ekonom terkemuka tidak akan memulihkan kondisi perekonomian Eropa dalam waktu singkat.

Situasi tersebut serta peringkat layak investasi dianggap merupakan berkah bagi Indonesia, karena arus modal diprediksi akan masuk secara besar-besaran ke dalam pasar modal, pasar obligasi dan pasar uang.

Hingga triwulan III 2011, Indonesia telah kebanjiran arus modal senilai 16,1 miliar dolar AS. Padahal pada 2006 hanya mencapai 2,7 miliar dolar AS dan meningkat hingga mencapai 26,2 miliar dolar AS pada 2010 lalu.

Namun, sebagian besar arus modal tersebut saat ini masuk kepada investasi jangka pendek portofolio bukan investasi riil seperti proyek infrastruktur.

Inilah tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah pada tahun depan yaitu bagaimana untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dengan menyalurkan modal tersebut kepada sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Arus modal yang masuk ke dalam sektor riil tersebut dapat dikembangkan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan pembenahan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah.

Terkait dengan tantangan tersebut, maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan peraturan terkait mengenai skema ideal pembiayaan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan aturan sejenis yang mendukung kemudahan iklim berusaha.

Pemerintah mulai mengalokasikan resources untuk menyiapkan kerja sama pemerintah swasta supaya dana yang datang dari luar itu tahu ada keyakinan atas peraturan di Indonesia, adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang membuat dana itu, kalau masuk itu mempunyai kejelasan tentang bagaimana mereka berinvestasi.

Pemerintah, juga merespon dengan memberikan kebijakan fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance serta melakukan modernisasi sistem pajak agar investor makin berminat untuk menanamkan modalnya kepada pengembangan sektor riil.

Tujuannya adalah agar para investor pada saat masuk ke Indonesia mengetahui secara persis bahwa untuk sektor tertentu ada bentuk insentif fiskal mulai dari percepatan, bisa mengurangi taxable incomenya, serta skema penyusutan tertentu,” kata Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Dengan bentuk insentif tersebut, pemerintah optimis investor akan berminat menanamkan modal pada infrastruktur. Apalagi secara ekspansif, pemerintah kian gencar untuk mempromosikan proyek-proyek yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan bertujuan mengembangkan enam koridor wilayah ekonomi di seluruh Indonesia.

Dalam konteks yang lain, Pencanangan (groundbreaking) dalam MP3EI selama 2011 diinformasikan pemerintah melalui menko perekonomian telah mencapai Rp461,6 triliun yang terdiri atas 91 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur.

Untuk pencanangan proyek pada Januari hingga Desember 2012 diperkirakan akan mencapai Rp359,1 triliun yang terdiri atas 73 proyek utama. Dengan demikian maka sepanjang satu tahun akan mencapai angka lebih dari Rp1.000 triliun plus proyek-proyek infrastruktur APBN.

Namun demikian, terkait dengan program pencanangan itu, pemerintah hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada APBN 2011 sebesar Rp20,6 triliun dan APBN 2012 sebesar Rp36,7 triliun. Pada 2013 dan 2014, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk belanja infrastruktur sekitar Rp300 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selama 2011 hingga 2014 hanya sebesar Rp363,5 triliun dan untuk itu peran BUMN serta swasta harus terus didorong dalam program MP3EI.

Terkait dengan adanya program stimulus bagi para investor, Pemerintah juga akan memberikan insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN dan swasta nasional serta investasi asing langsung. BUMN dan swasta akan di dorong dengan insentif, persis polanya seperti insentif PP 62/2008 (tentang tax allowance) untuk sektor industri.

Pertumbuhan tinggi dengan perkiraan tersebut dan didorong keoptimisan pemerintah dalam mengundang investor melalui skema insentif, tidaklah mengherankan pemerintah masih mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2012 sebesar 6,5 persen hingga 6,7 persen.

Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) bahkan memperkirakan Indonesia akan mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,6 persen pada 2012-2016.

Angka tersebut tertinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam 6,3 persen, Malaysia 5,3 persen, Filipina 4,9 persen, Singapura 4,6 persen dan Thailand 4,5 persen. OECD mengatakan para penggerak ekonomi domestik akan menjalankan peran yang lebih penting dalam ekonomi Asia Tenggara termasuk Indonesia di masa mendatang.

Dua mesin peningkat pertumbuhan di kawasan ini adalah investasi berskala besar dalam infrastruktur dan konsumsi pribadi yang digerakkan oleh kelas menengah yang berkembang serta reformasi dalam kebijakan sosial.

Prospek tersebut tampak semakin cerah karena berdasarkan hasil survei world investment report dari UNCTAD tahun 2011, Indonesia menjadi negara peringkat tujuh daerah tujuan investasi di bawah China, Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia dan Polandia.

Apalagi menurut Ekonom Bank DBS, Eugene Leow, persetujuan DPR terhadap pengesahan RUU Pembebasan Lahan juga merupakan berita gembira setelah pengesahan RUU itu sempat tertunda lama.

UU tersebut memungkinkan pemerintah dapat mengakuisisi lahan dalam waktu singkat (masalah hukum dan perselisihan harus dapat diselesaikan dalam 74 hari kerja).

Kompensasi kepada pemilik lahan akan ditangani oleh pihak penilai independen yang sudah melalui tahap seleksi. Hal ini bisa menjadi langkah kunci untuk memulai pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan negara dengan memberikan kepastian jangka waktu dan biaya.

Namun demikian pemerintah perlu diingatkan agar pembenahan pada iklim berusaha lebih ditingkatkan agar lebih kondusif sehingga mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia. Sebab pembenahan tersebut adalah prasyarat dasar yang di dalamnya termasuk stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebab, saat ini penegakan hukum serta birokrasi belum mendukung peningkatan daya saing sektor investasi dan upaya pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perijinan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan. Proses perizinan tetap kompleks dan bertele-tele sehingga membuat pengusaha harus menunggu dan mengalokasikan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan ijin usaha, apalagi koordinasi pemerintah pusat dengan daerah sangat lemah.

Selain itu, sarana infrastruktur yang belum memadai juga menghambat kemudahan dalam berusaha, karena biaya distribusi menjadi mahal dan menurunkan efisiensi produksi. Inilah faktor utama yang menyebabkan daya saing produk Indonesia sulit bersaing baik dalam pasaran domestik dengan barang impor maupun di pasar internasional dengan negara pengekspor lainnya.

Disamping itu, sebenarnya saat ini diperlukan sistem pemberian insentif yang lebih kompetitif, selain tax holiday dan tax allowance bagi negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebab prosedur pemberian insentif perlu disederhanakan dan diperluas untuk sektor industri yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta industri yang memanfaatkan suplemen produk lokal.

Pelaku usaha menyarankan pemberian insentif yang lebih luas yang tidak hanya diperuntukkan bagi industri tertentu seperti baja, panas bumi saja, namun juga insentif labour yang punya kemampuan menciptakan lapangan kerja lebih tinggi.

Dengan asumsi tersebut, Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mencapai angka pertumbuhan tinggi walau krisis ekonomi global masih belum menentu dan tidak dapat diprediksi hasil akhirnya.

Tetapi, apabila masalah prasyarat dasar terutama birokrasi dan infrastruktur dasar yang menjadi problem akut dapat dibenahi, Indonesia diperkirakan akan cepat mencapai angka pertumbuhan 7 persen sebelum 2014.

Harapan besar muncul, ketika kenaikan peringkat menjadi layak investasi akan menjadi tambahan modal bagi perekonomian dalam mengantisipasi dampak negatif dari krisis ekonomi di Eropa. Namun, kenaikan peringkat tersebut tidak akan memberikan arti apa-apa terhadap dinamika investasi apabila pemerintah tidak melakukan serangkaian langkah untuk lebih mengkondusifkan iklim berusaha.

Catatan Kritis dari para Pengusaha

Diluar konteks prospek dan kinerja makro ekonomi Indonesia di tahun 2011 ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak kepada pelaku ekonomi terutama bagi para pengusaha. Secara garis besar, KADIN menganggap bahwa kebijakan fiskal dan moneter pemerintah masih belum pas, yang membuat perekonomian cenderung stagnan.

Secara kasat mata kebijakan yang tidak sinkron tersebut bisa dilihat dari kebijakan subsidi energi yang telah mengalami defisit, sementara itu alokasi yang besar terhadap subsidi telah mematikan potensi APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, jelas semua orang memahami infrastruktur merupakan syarat utama agar roda ekonomi bisa berjalan baik. Pemerintah yang sejatinya akan menyerahkan investasi infrastruktur pada swasta, dengan kata lain hanya akan membiayai sebesar 30% kebutuhan pembiayaan infrastruktur, masih juga memiliki birokrasi yang jauh dari memadai. Sehingga, menjadikan iklim investasi tetap buruh.

Mengutip data pemeringkatan dunia, iklim usaha di Indonesia memburuk sepanjang tahun ini dari posisi 126 menjadi 129. Sebagai sebuah fakta, ada enam catatan kritis yang dimiliki para pengusaha di daerah.

• Kalimantan Tengah belum memilki tata ruang yang jelas, dan ini tidak menutup mata terjadi juga pada 16 provinsi lainnya.
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20 juta yang digadang-gadang disalurkan hingga daerah dan tidak mensyaratkan agunan, pada kenyataannya masih dibebani dengan agunan yang memberatkan.
• Franchise asing tumbuh pesat, KADIN tidak menolak adanya investasi asing di sektor ritel. Namun, tidak ada pengendalian yang jelas ketika vis a vis dengan ritel lokal.
• Kebijakan REDD+ yang menjadikan Indonesia menerima hibah dana sebesar US$1 miliar, sampai sekarang dampaknya belum ada yang dirasakan para pelaku industri di sektor perkebunan.
• Industri pengolahan dan mineral sudah dilarang ekspor bahan mentah, tetapi Kadin belum melihat itikad pemerintah untuk mengembangkan industri di dalam negeri.
• Masih belum jelasnya pengaturan lahan sangat dirasakan sektor perkebunan. Sehingga, perampasan tanah yang menciptakan konflik kepentingan dengan masyarakat masih terjadi, seperti halnya di Desa Mesuji.

Meski demikian, dalam catatan kritis tersebut, KADIN tetap menaruh optimisme menyongsong tahun 2012. Jika tahun lalu adalah perencanaan, hingga dikonsepsikan percepatan pembangunan, KADIN berharap tahun 2012 kedepan merupakan tahun implementasi.

Karena itu kita tetap optimistis, pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dari setiap sektor. Dengan catatan, ada kebijakan fiskal dan moneter yang pas agar industri berkembang.

Catatan Akhir Tahun di Bidang Energi

Sementara itu, catatan akhir tahun mengenai sektor energi dapat ditelaah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang energi. Kebijakan pemerintah dalam bidang energi dinilai selama tahun 2011 ini tidak mendukung sektor industri, karena pemerintah lebih sering menjual gas ke negara lain ketimbang memenuhi pasokan industri dalam negeri.

Gas banyak sering kali diekspor ke negara tetangga, sementara untuk kebutuhan gas di dalam negeri sangat kekurangan. Artinya pemerintah justru memberikan subsidi bagi industri asing.

Akibat kekurangan pasokan gas setidaknya 53 industri di daerah Sumatera Utara terancam akan bangkrut. Jika kenyataan itu dibiarkan saja, maka angka pengangguran pun akan bertambah, dikarenakan banyak tenaga kerja yang akan menjadi korban PHK.

Tahun 2011 juga merupakan titik perenungan bagi Indonesia agar menghentikan rencan pembangunan PLTN. Setelah bencana ledakan reaktor Fukushima di bulan Maret 2011, Presiden SBY dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Sampai akhir tahun 2011, Indonesia masih sangat tergantung terhadap bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pemerintah masih menganggap batubara sebagai sumber energi termurah, puluhan PLTU batubara dibangun di seluruh wilayah Indonesia.  Indonesia juga tercatat sebagai negara pengekspor batubara terbesar kedua di  dunia setelah Australia.

Ironisnya, Energi Terbarukan yang merupakan solusi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi terhadap perubahan iklim, justru sangat lambat perkembangannya di Indonesia. Sampai akhir tahun 2011, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia masih kurang dari 5%.

Indonesia, sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang paling rentan sekaligus paling tidak siap untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara, termasuk didalamnya Indonesia akan menghadapi dampak yang paling buruk  dari perubahan iklim dibanding yang akan dialami oleh negara-negara lain di dunia.

Terkait dengan harga minyak dunia, mendekati tutup tahun, harga minyak mentah kembali menanjak. Di pasar internasional harga emas hitam itu kini sudah bertengger di atas USD 100 per barel atau tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga itu diprediksi terus berlanjut, mengingat sebagian wilayah dunia sudah memasuki musim dingin. Selain itu, membaiknya perekonomian sejumlah negara turut memacu permintaan energi fosil tersebut.

Bagi negara yang telah menjadi net importer, seperti Indonesia, melambungnya harga minyak mentah tentu sangat memusingkan. Maklum, Indonesia masih mengalokasikan subsidi yang cukup besar untuk BBM dalam anggaran. Lebih parah lagi, produksi minyak RI terus menurun dari tahun ke tahun.

Berdasar catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Januari–Oktober 2011 produksi minyak Indonesia hanya 904 ribu bph. Angka itu jauh dari target 930 ribu barel per hari (bph). Adapun impor produk migas pada periode yang sama mencapai USD 33,604 miliar atau naik drastis daripada periode yang sama tahun lalu USD 21,822 miliar. Dari situ terpotret jelas betapa gawatnya kondisi sektor energi di tanah air.

Sayangnya, sampai saat ini belum terlihat skema kebijakan energi yang jelas. Rencana pembatasan BBM bersubsidi terus maju mundur tanpa ada keputusan berarti. Sejauh ini pemerintah hanya menargetkan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi harus diputuskan sebelum akhir 2011. Skema itu akan dijalankan dalam bentuk opsi yang diajukan kepada DPR pada akhir Desember 2011.

Ketika bergabung dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lebih dari 30 tahun lalu, Indonesia masih menjadi net exporter dengan produksi 1,6 juta barel. Sedangkan konsumsi satu juta barel per hari (bph). Sejak 2003, posisi Indonesia beralih menjadi net importer karena produksi terus menurun.

Dari sisi anggaran, melambungnya harga minyak dunia tentu berbahaya. Sebab, komponen subsidi BBM dalam anggaran negara masih cukup besar. Jika tak kunjung ada kebijakan yang komprehensif, posisi APBN bakal tidak aman lantaran defisit mengancam. Jika ditengok ke belakang, ada beberapa faktor mengapa produksi energi fosil di Indonesia terus menurun. Pertama, sumur-sumur minyak kian tua dan kering, sehingga tak mampu memberikan hasil optimal. Kedua, ruwetnya regulasi di bidang perminyakan yang kerap tumpang tindih dan tidak pasti. Di samping itu, belum ada sinergi kebijakan energi di Indonesia dengan sektor lain.

Karena itu, pemerintah mesti mengambil langkah antisipatif. Sebab, ketika ancaman krisis telah berlalu, kini muncul momok baru dari sektor komoditas. Selain minyak, komoditas pertanian dan pertambangan berpotensi memicu instabilitas perekonomian dunia. Mengaca pada tren dunia, salah satu kebijakan energi yang bisa diadopsi adalah resource nationalism.

Kebijakan itu memprioritaskan penggunaan sumber daya alam bagi kepentingan nasional. Misalnya, mengutamakan produksi gas untuk industri domestik. Lebih baik mengambil kebijakan yang bersifat jangka panjang, karena masalah perminyakan selalu menjadi isu utama di masa mendatang. Melalui kebijakan yang komprehensif, di masa mendatang fluktuasi harga minyak tak akan menimbulkan kekhawatiran.

CATATAN AKHIR TAHUN DI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Berakhirnya 2011 menorehkan catatan buram dalam bidang penegakan hukum, yakni pelanggaran hak asasi manusia di kasus Mesuji, dan Bima, Freport Papua. Masalahnya kasus itu, cuma potret mini dari fenomena ‘gunung es’ soal penegakan dan keberpihakan hukum kepada masyarakat. Masyarakat dikalahkan kepentingan korporasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan secara ekonomi lebih besar.

Catatan Akhir tahun di Bidang Hukum.

Tahun 2011 dinilai oleh berbagai kalangan pengamat dan kelompok masyarakat sebagai tahun yang penuh pemutarbalikan dan rekayasa fakta hukum demi kepentingan politik penguasa. Sebaliknya, tahun 2012 akan menjadi tahun penentuan bagi penguasa, apakah mereka mampu melanggengkan model pemutarbalikan dan rekayasa fakta hukum pada tahun sebelumnya atau malah terjungkal oleh kekuatan politik yang justru selama ini menjadi koalisi demi persaingan Pemilu 2014.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, jika dirunut, pada 2011 banyak sekali terjadi pemutarbalikan fakta dan rekayasa atas berbagai kasus hukum di negeri ini. Sekadar mencontohkan, Bambang menyebut skandal Bank Century yang belum bisa dituntaskan lewat proses hukum.

Bambang juga menyebut kasus mafia pajak yang ternyata hanya menyeret Gayus Tambunan dan tak juga mampu menyeret petinggi Direktorat Jenderal Pajak hingga perusahaan-perusahaan besar yang memanipulasi pajak.

Kasus hukum lain yang menarik perhatian publik tetapi penyelesaiannya masih dirasakan mengecewakan publik, menurut Bambang, adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sepertinya ada upaya melokalisasi kasus ini hanya pada Nazaruddin dan tak mau menyentuh petinggi-petinggi partai politik yang saat ini berkuasa.

Reformasi Hukum Mandeg

Secara umum di tahun 2011 ini, bidang pemberantasan korupsi justru berada dalam titik nadir. Ditahun 2011 ini ternyata proses penegakan hukum banyak diwarnai oleh adanya beberapa kasus penegak hukum yang terlibat mafia hukum dan mengalami demoralisasi yang semakin parah. Moral penegak hukum di Indonesia (advokat, hakim, polisi, jaksa) mengalami defisit yang luar biasa. Para penegak hukum banyak yang tidak amanah. Kasus hukum dibuat jadi komoditas untuk kepentingan pribadi. Ruang pengadilan makin jauh dari rasa keadilan, apalagi setiap perkara begitu identik dengan transaksi uang.

Penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng kokoh keadilan sekaligus tumpuan para pencari keadilan, malah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela serta melanggar kode etik profesinya. Perbuatan tercela di kalangan penegak hakum mengindikasikan masih adanya oknum hakim yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.

Daftar timbunan penegak hukum yang bermasalah itu menunjukkan persoalan krisis integritas pada lembaga hukum bukan lagi persoalan individual, tapi sudah sistemik. Sistem penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, mental dan moral para penegak hukum khususnya advokat, hakim, polisi dan jaksa masih banyak yang perlu dibenahi. Terlebih lagi di kalangan hakim, jaksa dan polisi pola rekrutmen maupun sistem peradilan juga perlu dilakukan perbaikan mendasar.

Kalau penegak hukum malah menunjukkan perilaku ‘dagang hukum’ itu menandakan reformasi di bidang hukum telah berada di bibir jurang kegagalan. Penegakan hukum di negeri ini seperti berada di tubir jurang kegagalan. Ungkapan kasus yang melanda penegak hukum semakin membuktikan hukum tidak berjalan karena lembaga yang mesti mengawalnya malah korup dan diisi oknum penegak hukum dengan moral tercela.

Reformasi harus disertai dengan perbaikan mental dan perilaku penegak hukum yang lebih amanah. Defisit moral penegak hukum tak cukup diteriakkan melalu wacana belaka, tetapi diawali dengan terobosan berani dari pemerintah dan Mahkamah Agung.

Jika perlu, karena mafia hukum sudah jadi bencana, maka langkah rekrutan hakim, jaksa dan polisi baru sebagai revolusi pemberangusan mafia hukum adalah pilihan tepat untuk saat ini.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2011 ini, KPK masih dianggap sukses menjadi news maker utama bidang hukum di Indonesia.

Sayangnya, mayoritas KPK menjadi sorotan media bukan karena keberhasilan membongkar kasus korupsi, tetapi lebih karena tersandera kepentingan politis.

Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK Jilid 2 Bibit Samad Riyanto bahkan terang-terangan mengungkapkan intervensi itu datang dari berbagai penjuru. Termasuk dari massa, bahkan dari legislatif dan eksekutif.

Jeratan intervensi itupun menyentuh proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Badan Anggaran (Banggar) DPR mogok melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, ketika KPK berencana memeriksa pimpinan mereka terkait dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), September lalu.

Hingga akhirnya, Pimpinan DPR masuk dalam perseteruan KPK VS Banggar ini dengan mengagendakan pemanggilan KPK ke DPR. Namun, KPK tetap bergeming dan menolak hadir dalam pertemuan karena saratnya nuansa intervensi. Kala itu, terlihat bagaimana legislatif berusaha menempatkan KPK sebagai pihak yang bersalah di mata publik dalam mentoknya pembahasan RAPBN 2012.

Jika kita kilas balik ke awal tahun, serangan DPR ke KPK sudah terlihat ketika Komisi III membatalkan rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Januari 2011. Saat itu, Komisi III menolak kehadiran Chandra M Hamzah dan Bibit.

Pengusiran ini didasarkan atas pemahaman Komisi III bahwa pemberian deponering kejaksaan tidak menghilangkan status tersangka keduanya dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pencekalan Anggodo Widjojo.

Lagi-lagi, anggota dewan itu mengangkat trauma lama, persoalan kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra, yang sempat berujung di KPK hanya tersisa dua orang pimpinan di bidang pencegahan, Haryono Umar dan M Jasin. Proses kriminalisasi dan penyanderaan yang mengganggu kinerja KPK gara-gara persoalan hukum yang diajukan adik kandung Anggoro Widjojo, buron kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan itu, sepanjang medio 2010 lalu.

Padahal sudah jelas, deponering itu bertujuan untuk mengakhiri polemik keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak pengajuan kembali (PK) jaksa atas putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan hukum yang diajukan Anggodo terhadap Surat Keterangan Penghentian Penyidikan (SKPP) untuk Bibit-Chandra, yang awalnya dikeluarkan kejaksaan, mengacu kepada instruksi presiden.

Setelah sepekan lebih menunda RDP, akhirnya Komisi III bersedia bertemu KPK. “Buruknya” niat DPR itu pun akhirnya terbuka di depan mata publik. Dalam RDP itu, terlihat bagaimana DPR menelanjangi KPK soal masalah penindakan, yang ujung-ujungnya mengancam akan memangkas anggaran, jika KPK tidak bersedia mengalah untuk lebih memprioritaskan bidang pencegahan. Upaya terselubung yang bertujuan untuk menumpulkan taji KPK.

Intervensi terhadap independensi KPK tak berhenti sampai di situ. Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, ketika masih buron, sempat melontarkan kicauan bahwa kasusnya merupakan rekayasa yang dilakukan petinggi KPK.

Nazaruddin menyebutkan pernah bertemu Chandra, Haryono, mantan Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja, dan Sekjen KPK Bambang Sapto Pratomo Sunu untuk mambahas kasus.

Dalam pelariannya, Nazaruddin kembali berkicau Ketua KPK Jilid 2 Busyro Muqoddas, Jasin, Juru Bicara KPK Johan Budi, hingga penyidik KPK Roni Tamtama tidak bisa dipercaya karena biasa main kasus di KPK. Pukulan telak yang menjatuhkan citra KPK di mata publik, ketika pengembangan kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berjalan, akhir Juni hingga awal Juli lalu.

Besarnya tekanan publik dan kritik DPR atas independensi KPK akibat tuduhan mantan Bendahara Umum (Bendum) Demokrat itu, memaksa dibentuknya Komite Etik KPK secara resmi 26 Juli 2011, dengan formasi awal Ketua Abdullah Hehamahua, anggota Ketua KPK Busyro Muqoddas, Bibit Samad Riyanto, Haryono Umar, penasihat KPK Said Zainal Abidin, serta dari unsur masyarakat Marjono Reksodiputro dan Sjahrudin Rasul.

Namun, publik kembali menentang karena adanya nama Busyro dan Haryono sebagai pihak yang juga disebut Nazaruddin terlibat, akan mempengaruhi kualitas kinerja tim komite etik. Akhirnya, kedua nama itu dibuang dan digantikan Syafii Ma’arif dan pakar hukum Nono Anwar Makarim. Tim ini pun akhirnya mulai bekerja sejak 1 Agustus.

Selama 2 bulan lebih tim bekerja, berhasil ditemukan fakta yang kembali membuat publik tercengang. Tuduhan Nazaruddin terkesan ada benarnya. Pasalnya, Chandra ternyata memang pernah berkunjung ke rumah mantan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat itu lebih dari satu kali.

Wakil Ketua Bidang Penindakan itu juga mengakui pernah bertemu dengan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum dan berteman baik dengan politikus Demokrat Saan Mustofa, nama yang kerap disebut Nazar terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Dalam pemeriksaan tim etik, Chandra berkilah pertemuan di rumah Nazaruddin itu tidak pernah membahas masalah kasus.

Pertemuan itu pun terjadi pertengahan 2010, sebelum Anas menjadi Ketua Umum Demokrat. Saat itu, Chandra hanya bercerita soal kasus kriminalisasi yang dialaminya bersama Bibit. Mereka juga tidak pernah berinteraksi lagi setelah itu.

Fakta yang sama soal pertemuan antara Nazaruddin dengan Haryono dan Sekjen KPK Bambang Sapto juga terbukti benar. Pertemuan pertama ketiganya berlangsung di kediaman Nazaruddin untuk membahas masalah anggaran KPK akhir 2010 lalu.

Terakhir, sebelum menjadi tersangka, Nazaruddin kembali mengundang kedua pejabat KPK itu ketika awal kasus suap Sesmenpora ini mulai mencuat, dengan dalih akan membahas anggaran. Namun, ketika Nazaruddin mulai mengangkat soal kasus suap, Haryono langsung meninggal lokasi. Keesokan harinya, Haryono juga melaporkan pertemuan itu kepada pimpinan lainnya dalam rapat pagi di KPK.

Akhirnya waktu pengumuman hasil Komite Etik KPK atas tuduhan Nazaruddin tiba, 5 Oktober 2010. Namun, hasil yang diumumkan jauh dari perkiraan hiruk-pikuk pemberitaan media selama ini. Tim Etik menyatakan kedelapan nama terperiksa itu secara umum tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik KPK.

Rinciannya, ketujuh anggota Tim Etik dengan suara bulat menyatakan Busyro, Jasin, Johan Budi, dan Roni sama sekali tidak bersalah. Untuk Chandra, Haryono, Ade Rahardja, dan Bambang Sapto, empat anggota etik menyatakan tidak bersalah, sedangkan tiga lainnya menyatakan mereka melakukan pelanggaran ringan kode etik. Tim Komite Etik hanya berpesan kepada keempat petinggi KPK itu untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku.

KPK Jilid III

Nasib Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja, empat pimpinan KPK Periode 2011-2015 juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Mereka harus menjadi bagian dari panggung drama lembaga legislatif sebelum akhirnya terpilih sebagaipendekar antikorupsi baru pada 2 Desember lalu.

Bersama empat calon pimpinan KPK hasil saringan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai mantan Menkumham Patrialis Akbar, Samad dkk harus menunggu selama lebih dari tiga bulan hingga akhirnya diproses di DPR. Pasalnya, Komisi III baru mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan pertama kali 28 November, meskipun kedelapan calon itu sudah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR sejak 18 Agustus lalu.

Padahal, berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 maka, DPR wajib memilih 4 dari 8 calon yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dalam jangka waktu maksimal 30 hari, Presiden menetapkan 4 pimpinan KPK terpilih.

Molornya proses di DPR ini terjadi karena tarik ulur kepentingan di DPR untuk mempertahankan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK atau tidak. Ketua KPK transisi yang dipilih menggantikan Antasari Azhar itu tampaknya tidak mau “kompromi” dengan para politisi maling di Senayan yang melakukan korupsi.

Setidaknya dari 2 kasus yang terbongkar baru-baru ini membidik langsung jantung kekuasaan politik di Senayan menguatkan indikasi ini, yaitu kasus suap Wisma Atlet dan 34 perkara lainnya yang melibatkan Nazaruddin, serta suap Kemenakertrans tentang alokasi anggaran untuk 19 daerah transmigrasi dengan nilai proyek Rp 500 miliar yang menyasar banggar DPR.

Oleh karena itu, sikap aneh para politisi yang berani melawan UU KPK dan Putusan MK dan ingin mengembalikan 8 nama yang sudah dipilih Pansel, dan ngotot tetap minta 10 nama, wajar menjadi pertanyaan publik ketika itu. Apalagi KPK akan mengalami kekosongan kepemimpinan, jika hingga 17 Desember lalu, para pimpinan baru belum juga terpilih.

Untung saja kekhawatiran publik ini tidak terealisasi. Ketua KPK Abramah Samad dkk bisa dilantik tepat waktu 16 Desember lalu, dan sudah mulai aktif bekerja di KPK sejak 19 Desember.

Meski demikian, jika melihat proses penjaringan keempat nama di Komisi III lalu, kesan politis tetap tidak bisa dihilangkan. Bayangkan, saja nama Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, yang terkenal sebagai manusia tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi tidak lolos.

Begitupula nasib mantan Kepala PPATK Yunus Husein, yang digadang-gadang sebagai andalan dalam penelusuran pratik pencucian uang dan kejahatan perbankan juga tidak terpilih, hanya karena dijagokan oleh Partai Demokrat, sebagai partai pemerintah.

Artinya, potensi KPK Jilid 3 akan kembali menjadi bulan-bulan kepentingan politik di DPR seperti yang dialami pendahulunya sangat mungkin terulang. Untuk itu, menarik menunggu realisasi janji keempat pimpinan baru KPK yang selama proses seleksi kerap mengumbar integritas dan keberanian untuk membongkar kasus besar tanpa mau terpengaruh intervensi politik apapun.

Janji yang salah satunya diungkapkan Samad, Ketua KPK termuda dalam sejarah, dengan memasang target jika dalam satu tahun ke depan tidak berhasil membongkar kasus korupsi besar, dirinya akan mundur dari KPK memilih pulang kampung.

Kasus Freeport, Mesuji & Surat Palsu MK Jadi Catatan Buruk Kinerja Polri

Selain catatan tentang eksostensi KPK sepanjang tahun 2011, catatan mengenai kinerja Polisi terkait penegakan hukum juga mengemuka.

Kinerja kepolisian di tahun 2011 menunjukkan grafik peningkatan positif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikatornya adalah terbukti Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus terorisme, narkoba, korupsi, dan sejumlah kasus kriminal besar lainnya.

Dari perspektif politik, di sepanjang 2011, Polri terlihat cukup netral. Netralitas tersebut terlihat dari sistem pengamanan yang dilakukan Polri dalam berbagai perhelatan pemilukada di sejumlah daerah. Meski dalam pengamanan pemilukada tersebut, polisi terkadang lengah dalam pendeteksian dini dari intelijen yang kurang maksimal, sehingga proses pemilukada sering diwarnai konflik dan anarkis.

Dengan adanya kasus-kasus bentrokan polisi dengan rakyat di berbagai tempat, seperti di Freeport, Mesuji maupun tempat lain, persepsi masyarakat terhadap Polri menjadi negatif. Pemihakan yang berlebihan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan polisi-polisi yang bertugas di lokasi-lokasi pertambangan dan perkebunan membuat Polri tidak profesional dan tidak proporsional.

Kekecewaan masyarakat terlihat ketika Polri tidak serius mengungkap kasus-kasus di institusi negara, seperti kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), kasus KPU yang melibatkan Ketua KPU, dan lain-lain. Sikap lamban juga diperlihatkan polisi dalam menangani kasus pembantaian orang utan dan kasus ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara.

Dari evaluasi 2011 ini dapat disimpulkan bahwa prospek penegakan hukum 2012 yang akan dilakukan Polri diperkirakan belum banyak berubah. Sebab,  proses reformasi Polri masih berjalan lamban. Di sisi lain Polri masih mempertahankan pola-pola lama, yakni tidak transparan dan diskriminatif. Orang kecil dengan kasus kecil sangat cepat ditangani polisi, sedangkan orang besar dengan kasus besar sangat lamban diproses polisi.

Selain itu, khususnya masalah kriminal di Ibu kota, diharapkan pada tahun 2012 mendatang Kapolri lebih memperhatikan kinerja kepolisian di Jakarta yang belakang ini kian rawan dengan maraknya peristiwa kriminal. Kapolri perlu juga memperhatikan hilangnya patroli dari tempat-tempat rawan dan strategis di kota-kota besar terutama Jakarta.

Jajaran Polisi Lalulintas pun menurutnya perlu mendapat pengawasan ekstra ketat dari ulah sejumlah oknum yang melakukan penjebakan-penjebakan di jalan raya. Lalulintas harus terus menerus dibenahi, mengingat lalulintas adalah etalase Polri, sementara kemacetan di kota-kota besar makin parah, seperti tidak ada upaya maksimal dari polisi untuk menanganinya.

Selain itu, Aparat Kepolisian juga Masih tetap dominan sebagai Pelanggar HAM. Sepanjang tahun ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat telah terjadi 19 kasus penyiksaan. ELSAM mencatat, polisi dan TNI sebagai pelaku penyiksaan yang paling dominan di sepanjang tahun 2011. Polisi/TNI tercatat sebanyak pelaku penyiksaan dengan 16 kasus.

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang tahun 2011 diindetifikasi diproduksi oleh faktor kebijakan mengenai hak asasi manusia.

Ditingkat Nasional, munculnya kebijakan-kebijakan yang kembali bercorak represif, di level daerah, muncul berbagai macam kebijakan pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang dianggap secara diskriminatif melanggar HAM.

Sementara kasus-kasus lainnya terkait dengan kasus sengketa lahan yang masih sangat tinggi (data pengaduan komnas mencapai 600-an). Kemudian terkait juga dengan kasus-kasus penyiksaan ataupun kekerasan oleh aparat, masih terus berlangsung dan juga penegakan hukum yang dirasakan masyarakat sangat diskriminatif yang dilakukan oleh institusi-institusi peradilan yang belum mampu menyelesaikan sejumlah kasus secara berkeadilan terhadap berbagai macam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan korban.

Khusus kasus-kasus yang berbasiskan kepada keyakinan dan kasus lahan, diharapkan negara merespon berbagai peristiwa ini, satu mekanisme untuk menyelesaikan, memberikan pemulihan kepada korban, dan juga bagaimana mencegah terjadinya kembali peristiwa-peristiwa tersebut terulang.

Di Papua kasus pelanggaran HAM intensitasnya sangat tinggi. Tahun 2010 masyarakat pernah dihebohkan dengan satu video yang mempertontonkan adanya penyiksaan. Di tahun 2011 ini juga ada satu peristiwa penyiksaan terhadap Charles Mali, yang menyebabkan dia meninggal yang dilakukan oleh TNI. Sementara di tempat-tempat yang lain, polisi juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam konteks menggali informasi untuk mengungkap kejahatan tapi masih dengan cara-cara kekerasan.

Untuk kasus Papua, disinyalir pelanggaran HAM terjadi karena masih ada anggapan terkait dengan ekspresi politik oleh rakyat Papua. Sehingga pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua itu, kemudian berkorelasi pada kerasnya tindakan aparat terhadap warga. Selain itu, terkait dengan otonomi daerah, sebenarnya tidak ada korelasi langsung terhadap berbagai peristiwa di Papua, namun untuk penyiksaan-penyiksaan itu lebih pada perilaku aparat yang masih menggunakan cara-cara lama untuk menggali informasi.

Kasus Papua dengan segala konstelasi politik dan implikasi kasus yang muncul, seperti kasus hasil pemilukada, kasus perburuhan antara PT Freeport dengan para pekerja, dan kasus keamanan serta konflik sparatis, harus menjadi perhatian serius pemerintah kedepan untuk secara kongkrit dibenahi oleh pemerintah dengan berbagai pendekatan.

Selain itu, catatan akhir tahun terkait masalah hukum dan HAM juga diwarnai oleh sejumlah catatan tegas tentang masalah perlindungan anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Catatan Akhir Tahun 2011 ini menilai jika Negara, Pemerintah, Masyarakat dan orang Tua telah gagal melindungi anak dari tindak kekerasan.

Fakta ini diperkuat dari hasil analisa data-data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komnas PA, jika angka kekerasan pada tahun 2011 ini menunjukkan trend naik yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan.

Komnas PA, menunjukkan kenaikkan laporan tindak kekerasan yang diterima oleh Divisi Hotline Komnas PA. Untuk jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan 98 % pada tahun 2011 ini, yaitu 2.386 dari 1.234 laporan pada tahun 2010 silam. Begitu juga angka kasus kekerasan seksual meningkat 62,7 % atau 2.508 pada tahun 2011 dibandingkan 2.413 pada tahun 2010.

Trend peningkatan pun terlihat pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2010 hanya 703 kasus, namun tahun 2011 meningkat menjadi 1.851 pada tahun 2011, dimana 89,9 % dari kasus itu berujung pada pemidanaan anak.Begitu juga pada laporan yang berkaitan dengan bayi dibawah lima tahun (balita), semuanya mengalami trend kenaikan, baik itu laporan aborsi, pembuangan bayi oleh orang tuanya hingga penculikan bayi.

Di sisi lain, anak korban gizi buruk pun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data yang dirilis dari Lembaga Perlindungan Anak di 33 provinsi menujukkan sekitar 10 Juta anak Indonesia kekurangan gizi dan 2 juta diantaranya menjadi korban gizi buruk. Hal ini bisa ditemui di Pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.Angka yang terlibat tawuran atau kekerasan di lingkungan sekolah pun meningkat dratis, dari hanya 128 kasus pada tahun 2010 menjadi 399 kasus pada tahun 2011 dengan 82 orang meninggal dalam tawuran tersebut.

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait secara tegas menyatakan jika Negara dan Pemerintah telah gagal menjalankan perannya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan. Keyakinan ini diperkuat karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bergerak pada daerah terpencil, masih banyaak masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan karena tidak mengetahui adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini membuktikan jika Negara telah gagal menjalankan perannya sebagai implementor UU Perlindungan Anak dan mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat.

Komnas PA akan mengambil peran yang telah dijalankan selama ini dengan merumuskan program yang lebih sistemik, bukan hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ tapi pada sosialisasi akan UU Perlindungan Anak dan kewajiban untuk anak dilindungi pada tahun 2012 mendatang,” tandas Arist lagi.

Catatan Akhir tahun di bidang Politik

Banyak kalangan pengamat mengatakan bahwa sepanjang tahun 2011 ini, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai masih tidak mampu melepaskan diri dari karakter politik kepemimpinan yang lebih mengedepankan pencitraan ketimbang menunjukkan kinerja yang bisa memuaskan harapan rakyat.

Akibat dari gaya kepemimpinan SBY itulah, energi pemerintahan Presiden SBY terkuras habis hanya untuk mengurusi pencitraan dan masalah remeh temeh, ketimbang mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Seperti pemberantasan korupsi, stabilisasi harga pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencitaan keamanan. Itu semua menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan SBY- Boediono ditahun-tahun mendatang.

Pramono Anung bahkan menyebut pemerintahan SBY-Boediono di tahun 2011 ini tidak produktif. Hal ini karena terlalu banyak hiruk pikuk, namun masalah tidak terselesaikan. Kasus Century, Gayus, Nazar, Nunun dan banyak persoalan-persoalan besar lainnya itu menjadi salah satu indikator pekerjaan rumah itu.

Hiruk pikuknya luar biasa, namun dari semua hiruk pikuk itu, tak ada satu persoalanpun yang tuntas. Bahkan terkesan tumpang tindih dalam penyelesaiannya. Persoalan-persoalan tersebut sudah seharusnya menjadi refleksi yang harus diperbaiki bagi kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengurusi stabilitas politik di pemerintahannya, terutama sejak adanya koalisi, justru makin menurun. Hal ini terjadi akibat cara pengelolaan atau manajemen politik Presiden SBY yang mengarah pada pola pragmatisme dan demi keselamatan rezimnya.

Di bidang hukum, kelemahan mendasar pemerintah terlihat ketika Presiden tidak mampu berbuat banyak terkait upaya penegakan supremasi hukum. Retorika SBY terhadap masalah pemberantasan korupsi terkesan hanya menjadi wacana yang tak mampu diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat ketika banyak kader Partai Demokrat terindikasi terlibat skandal korupsi. SBY justru tidak mengambil tindakan apa pun. Padahal, sebagai Ketua Dewan Pembina seharusnya secara internal SBY menghukum kadernya, bukan justru melindunginya.

Publik sebenarnya berharap banyak ketika Presiden melakukan reshufle kabinet Oktober 2011 lalu. Namun kenyataannya, pasca perombakan kabinet tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan kembali menurun drastis ketika hasil prombakan kabinet ternyata tidak memuaskan masyarakat. Bahkan, perombakan yang diyakini akan membawa perubahan pun, di mata publik itu hanya sekadar transaksi politik.

Reshuffle yang dilakukan kemarin bukanlah upaya untuk meningkatkan kenerja pemerintah, melainkan menenangkan partai-partai pendukung atau koalisi. Pram bahkan menilai reshuffle ini justru membuat keributan baru dalam lingkaran partai koalisi.

Tidak produktif dan tertatihnya pemerintahan SBY juga terlihat ketika dalam kasus keamanan dan konflik buruh di Papua, SBY tak cukup sigap menyelesaikan masalah. Ditambah berbagai persoalan dan konflik perbatasan yang tak kunjung terselesaikan dengan baik. Bahkan di akhir tahun ini, Pekerjaan rumah Pemerintahan SBY makin bertambah besar lagi ketika dugaan kasus pelanggaran berat HAM mencuat yang terjadi di Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan yang sudah terekspos melalui video dan sudah dipublikasi ke dunia internasional.

Khusus kasus di Papua, SBY tidak berdaya menangani konflik disana. Sebab Pram menyakini ada campur tangan pihak luar terkait konflik yang berkepanjangan di Provinsi tersebut.

Bahkan Amerika sendiri mempunyai kepentingan. Dengan gampang orang melihat peristiwa ini juga mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Apa yang terjadi di Papua, tentunya tidak berdiri sendiri. Pram menengarai ada pihak di luar NKRI, yang mencoba ambil kentungan yang terjadi di Papua.

Konflik di Papua itu harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah. Namun jangan diselesaikan dengan kekerasan. Akan lebih baik jika diselesaikan dengan pendekatan humanistik.

Belum lagi kasus skandal politik Bank Century yang diprediksi akan lebih membuat energi pemerintahan SBY semakin terkuras, karena publik berharap banyak agar skandal tersebut terungkap melalui KPK Jilid III. Termasuk pengungkapan kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan kasus Cek pelawat Deputi Gubernur BI, Nunun Nurbaety.

Pemerintahan SBY akan memperoleh kembali kepercayaan publik apabila berbagai kasus tersebut secara substansial dapat dituntaskan dengan baik.

Atas kenyataan berbagai persoalan yang tidak tuntas itulah, Presiden SBY diharapkan bertindak konkret pada tahun 2012 dan hingga sisa masa pemerintahannya. Dengan pemberantasan korupsi dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, citra dan popularitas Presiden SBY dengan sendirinya menjadi membaik.

Pada akhirnya berbagai masukan dan kritik yang dilakukan oleh pemerintah, DPR maupun kelompok masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini, sejatinya harus dimaknai sebagai dorongan bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja demi memenuhi harapan publik.

Ditengah iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah hyper demokrasi ini, yang diperlukan adalah ketegasan sikap pemimpin dalam mengambil keputusan. Ketegasan sikap kepemimpinan itulah yang sejatinya akan mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintahan SBY.

Catatan di bidang Demokrasi dan Pemerintahan Masih Lemah

Sementara itu, kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang serius dan mendasar. Hal ini terlihat dari lemahnya demokrasi dan pemerintahan.

Ada sejumlah variabel yang menunjukkan kelemahan tersebut. Yakni, pelaksanaan prosedur demokrasi yang minim nilai-nilai demokratis, lemahnya pelaksanaan desentralisasi maupun minimnya akuntabilitas publik terhadap pemerintah. Serta, tumpang tindihnya wewenang dan koordinasi antar instansi lintas sektor dan lintas tingkatan, rendahnya kualitas layanan publik, fenomena kartelisasi partai politik, dan memudarnya integrasi antar daerah dalam berbagai bidang.

Salah satu kegagalan pemerintah pada tahun 2011 ini terlihat pada penanganan masalah otonomi khusus (otsus) Papua dan NAD. Dalam hal ini, penerapan kebijakan otsus masih dinilai belum berhasil. Masih ada persoalan kelembagaan, menyangkut pemakaian tujuan kebijakan, regulasi, keuangan, sumber daya manusia, dan koordinasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, penguatan demokrasi yang tidak diimbangi dengan penguatan institusi negara hanya akan menyebabkan pergolakan dalam masyarakat. Negara harus mampu mengelola demokratisasi dengan baik untuk menghindari aktualisasi demokrasi yang destruktif.

Berbagai kasus pelanggaran HAM menjadi salah satu permasalahan serius dan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintahan saat ini. Hal tersebut terjadinya karena negara tidak hadir dan menjalankan fungsinya secara tepat.

Dalam rangka menciptakan demokrasi dan pemerintahan yang baik, Demokrasi juga harus menghasilkan produk perundangan dan kebijakan publik yang akomodatif terhadap kearifan lokal. Perlu ada perspektif kekhasan daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian ada adopsi terhadap budaya setempat sehingga demokrasi berakar kuat dan kokoh sehingga diharapkan akan tercipta good and clean government.

Banyak hal yang dapat dicatat dari politik kita pada 2011. Yakni pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih sebatas penataan teknis demokrasi prosedural dan seolah-olah jauh dari persoalan substansial. Berbagai kasus selama ini mencatat, kekerasankekerasan politik masih sering terjadi, sikap dan aksi diskriminasi, serta kasus-kasus korupsi yang menghiasi lembaran surat kabar kita, tentu mengonfirmasikan betapa masih bermasalahnya kualitas demokrasi kita.

Pada perspektif makro, fokus perhatian kita seyogianya pada adanya gejolak sosial dan politik yang terjadi di Papua yang merebak pada 2011 ini. Kasus Papua bagaimanapun pertaruhan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga dengan gejolak politik lokal,khususnya di Aceh, harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak memunculkan konflik politik yang fatal.

Secara prosedural, demokrasi kita masih menjumpai banyak soal teknis antara lain membuat para anggota DPR sibuk merumuskan kembali semua UU bidang politik. Penyusunan atau penataulangan prosedur demokrasi politik memang banyak pilihan, dan memungkinkan kekuatan-kekuatan politik yang kuat dominan.

Perbedaan kepentingan itu biasa dalam politik, tetapi kita dihadapkan pada persoalan yang selalu berulang. Misalnya, secara praktis-pragmatis fraksi-fraksi di DPR bertele- tele dalam menentukan besaran angka parliamentary threshold (PT).

Dinamika politik elektoral 2011 berakhir dengan pengumuman Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bahwa hasil verifikasi partai politik yang memperoleh status badan hukum hanya Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lolos dari 14 partai yang mendaftar.

Ini artinya, jumlah partai baru tidak bertambah signifikan. Walaupun demikian, bukan berarti kompetisi politik tidak akan ramai. Berbagai diskusi dan protes tentang siaransiaran iklan partai itu di stasiun televisi milik pendiri ormas NasDem merupakan satu potret dari banyak hal yang diperkirakan membuat dinamika politik elektoral semakin ramai.

Pada 2012 juga merupakan awal dari ujian hubungan tokoh dan partai. Ketika Partai Serikat Independen (SRI) tidak lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, nasib Sri Mulyani sebagai bakal capres semakin tak menentu. Peluang untuk hadir memang masih begitu terbuka,namun pengikutnya masih perlu berjuang ekstrakeras untuk mencantolkan pada partai-partai politik peserta pemilu kelak.

Dalam politik pemerintahan, publik juga disuguhi berbagai persoalan teknis yang tampak dramatis.Pada 2011 ini ada reshuffle kabinet,peristiwa politik yang juga selalu berulang. Walaupun reshuffle hakikatnya urusan presiden, prosesnya cukup menyita perhatian, dan sayangnya berakhir dengan antiklimaks.Pertimbangan politik tampak lebih menonjol dalam reshuffle kabinet yang lalu.

Hingga penghujung 2011 ini kinerja kabinet baru belum menunjukkan prestasi yang signifikan. Ini tentu dapat menggoyahkan harapan bahwa kabinet akan dapat bekerja secara lebih optimal ketimbang sebelumnya. Apalagi, kompetisi politik diasumsikan semakin menguat pada 2012 hingga 2014.

Apakah konsentrasi kabinet tidak memudar manakala fokus menteri- menterinya ke 2014? Hatta Rajasa misalnya, menko perekonomian yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, telah didorong partainya sebagai calon presiden (capres).Di Partai Golkar,nama Aburizal Bakrie, sang ketua umum, juga menduduki ranking satu capres.

Partai-partai lain yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pemerintahan tampak sudah ancang-ancang ke 2014,walaupun Partai Demokrat belum mau mewacanakan siapa capres mereka. Soliditas Setgab pada 2011 telah diuji oleh beberapa hal yang membuat mereka harus memutuskan,di tengah kepentingan politik beragam.

Pada 2012 tantangan Setgab diperkirakan semakin kompleks dan rumit sehingga manajemen pengelolaan Setgab juga akan semakin longgar.Kecuali, manakala reward and punishment diterapkan secara sungguhsungguh oleh Presiden SBY.

Masa depan politik pemerintah secara khusus memang ditentukan oleh soliditas Setgab dan dinamika politik DPR. Sejak tampil dan terbentuk kabinet pemerintahan, oposisi formal tidak signifikan. Kasus Bank Century di DPR memang memukul telak politik pemerintah, karena kubu oposisi ternyata memperoleh dukungan signifikan partai-partai propemerintah. Kasus itu anomali.

Dalam banyak kasus oposisi formal yakni terutama PDIP, juga Hanura dan dalam batasbatas tertentu juga Gerindra, masih belum efektif sebagai kekuatan penekan. Oposisi PDIP cenderung susah dipahami dalam kerangka oposisi politik yang efektif.Konflik antara Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas menghasilkan corak kepolitikan PDIP yang terkesan hanya tampil setengah hati dalam beroposisi.

Hanura tampak lebih konsisten, tapi kekuatan kursinya sedikit. Sementara Gerindra, walaupun dalam banyak kasus kritis, terkesan sangat hati-hati menjaga hubungan dengan pemerintah. Dari sisi ini diperkirakan tidak akan ada perubahan gaya beroposisi pada 2012. Masa depan politik pemerintahan juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar dinamika politik formal.

Tekanan-tekanan protes yang terus-menerus mengemuka dalam banyak isu pada 2011 tampaknya tidak akan mereda pada 2012. Pada 2011 ditutup oleh aksi bunuh diri aktivis Sondang Hutagalung. Meskipun konteksnya sangat lain dengan Bouazizi di Tunisia yang mengobarkan Arab Spring itu, kelompok-kelompok oposisi jalanan luar parlemen kelihatan seperti memperoleh bahan bakar baru.

Tekanan-tekanan berbagai kelompok kepentingan terhadap kasus-kasus hukum yang sedang diproses juga diperkirakan masih akan tetap semarak pada 2012. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik bulan ini, ujian pertama mereka adalah menangani kasus-kasus korupsi politik.

Kisah kasus Bank Century mungkin akan berlanjut dengan kejutan-kejutan. Juga, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya politisi-politisi yang kasusnya ditangani KPK. Gebrakan para pendekar antikorupsi pada 2012 kemungkinan besar akan membuat situasi politik semakin menghangat, walaupun penegakan hukum harus bersih dari intervensi politik.
sumber : www.starbrainindonesia.com

Konteks pernyataan Yudhoyono yang menyatakan bahwa partainya masih perlu mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, tentang siapa yang paling layak menjadi calon presiden pilihan partai pada 2014 mendatang, harus dicermati sebagai sebuah isyarat komunikasi politik seorang politisi. Bahwa sejatinya memang partai demokrat ternyata sudah boleh membicarakan calonnya sejak dini. Sejak sekarang.

Ketika Yudhoyono menyatakan bahwa partai demokrat masih perlu mengkaji lebih dalam dan menganalisis berbagai masukan baik dari parpol maupun dari masyarakat tentang siapa calon presiden mendatang, maka, masyarakat jangan keliru menafsirkan pernyataan tersebut. Bahwa partai demokrat justru akan menimbangnya sekarang.

Barangkali itu yang dipahami para kadernya di partai. Hal tersebut bukanlah ketidakkonsistenan antara komitment ketua dewan pembina selaku pemimpin partai dengan masyarakat. Tapi justifikasi imajinasi politik akan menegasi opini ketidakonsistenan komitmen politik tersebut menjadi sebaliknya, yakni keharusan segera mengimplementasikan sinyal politik dewan pembina sebagai sebuah intepretasi logis yang harus segera direalisasikan ditengah publik.

Itulah yang kerap dilakukan partai demokrat selama ini. Yang paling aktual adalah tentang wacana calon presiden di 2014 mendatang. Ketika dewan pembina mengatakan masih perlu melakukan proses politik panjang terkait langkah-langkah sistematis dan organisatoris mengenai calon presiden yang diharapkan bukan saja pilihan partai, tapi memang sejatinya representasi pilihan rakyat, Namun kenyataanya, tidak berselang satu bulan, kader politik partai mengemukakan wacana tentang calon presiden. Partai politik lain yang diklaim kebelet untuk tidak sabar menunggu 2014 yang kenyataannya malah hingga kini belum mewacanakan capresnya, namun justru partai demokratlah duluan memiliki syahwat tinggi untuk mendiskursuskannya.

Sebagai buktinya, salah seorang elit partai demokrat Ulil Abshar secara serius memunculkan nama baru untuk capres mendatang. Ulil memunculkan nama Dahlan Iskan untuk maju di 2014. Dahlan akan berduet dengan Ketum PAN Hatta Rajasa. Wacana yang disampaikan Ulil bukan main-main. Dia serius akan menindaklanjuti usulnya ke DPP PD.

Menurut Ulil, sosok Dahlan adalah figur yang unik dan menarik. Dengan situasi Indonesia saat ini, tentu akan menarik kalau Indonesia dipimpin oleh orang yang unik. Apalagi selama ini Dahlan sudah membuat sejumlah gebrakan bagus. Dahlan juga menurut Ulil memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, praktis dan tidak macam-macam. Untuk sosok cawapres, Ulil melirik nama Hatta Rajasa. Saat ini, dengan kapasitas yang dimiliki, Hatta merupakan tokoh yang bisa menemani Dahlan. Walaupun Hatta diusung PAN jadi Capres.

Dalam konteks komunikasi politik, pernyataan Ulil sejatinya memiliki dua episentrum politis yang harus dicermati dalam berbagai makna simbolik. Makna pertama, ia ingin memberikan positioning kembali akan citra partainya yang makin tergerus karena berbagai kasus yang dialami oleh para kadernya. Publik meyakini bahwa citra partai demokrat saat ini memang terjun bebas karena tidak mampu menjaga momentum dan positioning pasar politiknya.

Ulil ingin mengembalikan positioning partai demokrat dengan membangun korelasi, bahwa figur Dahlan Iskan sejatinya inheren dengan content wajah partai demokrat. Dengan meminjam sekaligus memanfaatkan sosok Dahlan Iskan, Demokrat ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai degradatif terhadap image partai.Dengan mendorong Dahlan, publik akan dilenakan dengan kemasan baru partai. Harapannya dengan kemasan baru, ibarat sebuah produk, partai demokrat akan kembali menjadi partai yang tidak akan ditinggalkan pelangganya..

Teori politiknya sederhana, ketika political life cycle partai politik mengalami konjungtur, maka proses diversifikasi partai harus menjadi pilihan yang paling urgen dan rasional. Dan diversifikasi tersebut dilakukan dengan meminjam sosok Dahlan yang dimata publik merupakan sosok dengan oase ditengah gurun kelangkaan mencari figur pemimpin masa depan. Dalam konteks ini Ulil memang mencoba membangun public understanding dan public confidence kepada rakyat tentang quo vadis partai demokrat di masa depan yang dipimpin oleh seorang dengan karakter seperti Dahlan.

Makna yang kedua, Ulil ingin memastikan determinasi politiknya direspons oleh publik untuk menakar kedalaman kemauan publik akan kriteria sosok Dahlan dan Hatta Rajasa. Memadukan Dahlan dengan Hatta, atau sebaliknya Hatta dengan Dahlan menunjukkan bahwa partai demokrat ingin mengenang zaman keemasan masa lalu. Dimana saat itu Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi sosok alternatif ditengah kekakuan kekuasaan politik Megawati. Dan duet Dahlan – Hatta diarahkan untuk menciptakan kemasan baru demokrat untuk promosi di 2014 mendatang.

Melalui wacana duet capres ini, sejatinya publik ingin diarahkan agar sosok atau figur Dahlan menjadi instrumen syarat bagi demokrat untuk kembali mengambil simpati publik. Walaupun berbeda momentum dan perspektifnya. Jika dulu momentum dan peristiwa lahirnya Yudhoyono sebagai Presiden karena “citra terzolimi”, Saat ini momentumnya memang karakter dan perilaku langka pemimpin yang menjadi favorit masyarakat. Seperti yang kerap dilakukan oleh Dahlan menjadi magnet yang sejak dini harus disuguhkan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini jelas, kesamaanya adalah partai demokrat ingin memanfaatkan momentum untuk memproduksi citra. Namun berbeda konteks. Dulu citra negatif yang diproduksi oleh Yudhoyono pribadi dan partai demokrat belum tampak, yang tampak adalah citra positif sebagai sosok pemimpin alternatif yang sabar karena terzolimi.

Saat ini, baik citra partai maupun citra Yudhoyono sendiri sudah terbentuk, baik positif maupun negatif dimata publik. Dalam konteks menimbang kembali strategi politik Ulil, maka tentu masyarakat akan menelaah secara rasional, quo vadis keseriusan Ulil dalam konteks mewacanakan capres dengan menduetkan Dahlan dengan Hatta Rajasa. Sekaligus wacana ini juga memberikan ruang yang lebih terbuka bagi opini masyarakat untuk menimbang Hatta yang notabene sudah menjadi representasi wajah PAN sekaligus wajah partai Demokrat karena Yudhoyono dan dirinya telah menjadi “besan politik”.

Yang perlu dicatat adalah barangkali publik tidak akan terkecoh dengan kemasan “baru” yang ditawarkan Ulil kepada publik tentang wajah partai demokrat. Sosok Dahlan adalah memang representasi kelangkaan menemukan sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat. Sederhana, tegas, punya karkater namun tidak dibuat-buat.

Ulil mungkin keliru, bahwa sejatinya yang perlu ditawarkan kepada publik adalah bukan sekedar kemasan, tapi juga content . Dan merubah content partai demokrat sepertinya tidak akan cukup memadai untuk menjadi opportunity sekaligus nilai jual efektif kepada rakyat mengingat sejumlah realitas yang diproduksi partai politknya dimata rakyat yang telah kecewa atas kinerja dan perilaku para kadernya sendiri.

Pepatah Jawa mengatakan “tresno soko jalaran sokokulino”. Yang artinya cinta bersemi karena sering bertemu. Bagi kebanyakan orang, ungkapan tersebut adalah sebuah keniscayaan atau sebuah kelaziman, bahwa apapun situasi dan kondisinya, dimanapun ia berada, maka sebuah kisah asmara atau percintaan akan lahir, bersemi dan bersemayam di dasar hati dua insan manusia. Ketika rasa itu datang, ia tidak akan mengenal tempat, ruang dan waktu. Semua membatu dan menjadi peristiwa kultural dalam oase kalbu yang bergayut rindu dalam samudera waktu.

Itulah sebuah peristiwa asasi dalam fitrah manusia. Sebuah peristiwa ketika dua insan melakukan proses interaksi dan komunalisme personal. Ketika momentum dan pertautan jiwa menemukan ranahnya untuk menuai kisah integrasi dua perasaan yang saling menemukan pertaliannya.

Dalam keadaan itu, siapapun tak akan bisa melerai dan mengekang terjadinya kristalisasi dua perasaan yang memiliki kesamaan untuk menikmati dan memiliki dermaga hatinya. Tanpa terkecuali, siapapun tak bisa pula memiliki penilaian tentang maksud dan motivasi tersirat kedua insan yang sedang dimabuk kepayang tersebut akan orientasi hubungan yang dilakoninya. Orang lain barangkali hanya sanggup memberikan persepsi dan intepretasi subyektif.

Keunikan berseminya cinta itulah yang membuat peristiwa yang mendampingi atmosfir asmara tersebut menjadi layak untuk di cerna sebagai sebuah sketsa bagi orang lain untuk menilai, tanpa bisa menghakimi. Sebab yang tahu proses dan persemaian motivasi hubungan cinta itu adalah menjadi hak prerogatif dua insan yang menjalaninya.

Sekali lagi apapun peristiwa dan momentumnya. Persoalan cinta memang sulit untuk diintepretasikan. peristiwa apapun baik terduga maupun tak terduga. Ia menjadi hak si pelakon cinta. Termasuk peristiwa hukum dan politik. Ia bisa menjadi latar tumbuhnya aroma cinta itu.

Belum lama ini hembusan aroma cinta datang dari gedung KPK. Gedung yang “menakutkan” bagi para pelaku kourpsi. Ditengah hiruk pikuk skandal besar mega korupsi wisma Atlet yang bersinggungan dengan para tokoh elit partai politik yang diungkap oleh Nazarudin dan Mindo Rosalina Manulang, muncul nama Angelina Sondakh,  Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Wafid Muharram, dan lain-lain yang diduga terkait masalah-masalah skandal korupsi Wisma Atlet dan Hambalang tersebut.

Aroma cinta berhembus ke publik ketika ketua KPK Busyro Muqodas membenarkan bahwa salah satu pihak terperiksa kasus wisma Atlet, yaitu Angelina Sondakh, sejak dua bulan lalu menjalin hubungan spesial dengan salah satu penyidik KPK berpangkat Kompol, berinisal BS. Pernyataan Busyro tersebut sontak mengagetkan publik. Publik kaget karena peristiwa hukum yang dialami Angelina Sondakh itu, justru “membahagiakan” Angie (sapaan Angelina Sondakh). Karena di KPK itulah ia bertemu dan akhirnya menjalin hubungan “istimewa” dengan seorang penyidik. Cinta memang biasanya hadir ketika kualitas dan kuantitas pertemuan serta komunikasi dilakukan secara intens. Hubungan formal kemudian berubah menjadi hubungan personal dan akhirnya hubungan itu menemukan dinamika-romantikanya bagi Angie dan si Kompol BS.

Bagi publik, skandal percintaan di KPK ini makin melengkapi keterjutan publik akan sepak terjang KPK. Publik bukan hanya terkejut ketika Penyidik KPK mendadak membekuk tersangka kasus dugaan suap di halaman kantor kejaksaan. Publik juga terkejut ketika KPK berhasil menangkap tersangka yang sedang bertransaksi di halaman kantor DPRD. Publik juga terkejut ketika KPK begitu gagah beraninya mengungkap keterlibatan secara massal mantan anggota DPR dalam kasus cek pelawat pemilihan gubernur BI. Bahkan publik juga terkejut ketika KPK bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa terlebih dahulu memeriksanya, seperti dialami anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Skandal percintaan di KPK yang melibatkan penyidik dengan terperiksa adalah sisi lain berbagai keterjutan itu. Hubungan asmara itu tentu bukan sembarangan. KPK bahkan telah memeriksa dan menemukan kebenaran hubungan istimewa tersebut.

Dalam wawancara doorstopnya dengan para wartawan, meski tidak terus terang mengakui hubungan asmara itu, Angelina Sondakh mengakui mempunyai banyak sahabat, termasuk polisi. Berbeda dengan Kompol BS yang telah terus terang mengakui hubungan spesial tersebut di hadapan pimpinan KPK. Karena ketahuan itulah maka sang penyidik buru-buru meminta dirinya dikembalikan ke Mabes Polri, dengan alasan untuk menghindari subyektifitas pemeriksaan terhadap Angelina Sondakh. Walaupun sebenarnya sang penyidik memang tidak diberikan tugas untuk menyidik kasus yang sedang menimpa Angie tersebut.

Sekali lagi, eksistensi cinta memang sah-sah saja berada diranah manapun. Orang lain memang tidak berhak mengintervensi nilai-nilai personalitas kedua insan tersebut.

Namun sah-sah juga publik menganalisa adanya korelasi dan kecurigaan ketika seseorang yang sedang diperiksa, jatuh cinta kepada penyidik dari lembaga yang memeriksanya. Apalagi selama ini publik dibuat gemas oleh sikap KPK yang tidak juga menaikkan status terperiksa yang bersangkutan, meski namanya berkali-kali disebut di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, yang terdakwanya Minda Rosalina Manullang maupun Nazarudin.

Berbagai pakar Teknologi Informasi sendiri, termasuk kesaksian Rosa, sampai hari inipun tidak ada yang membantah kebenaran isi percakapan via BBM antara Angie dengan Rosa yang membicarakan pembagian masalah jatah yang dianalogikan dengan sebutan apel. Apel malang untuk analogi rupiah, apel Washington untuk analogi Dollar.

Dalam eksepsi Nazaruddin di pengadilan bahkan menyebutkan Angie menerima dana Rp. 9 miliar dari Menpora Andi Mallarangeng kemudian mendistribusikannya kepada petinggi Demokrat.

Terkait hubungan asamara itu, walaupun Ketua KPK Busyro Muqodas mencoba meyakinkan bahwa pemeriksaan Angie tidak terpengaruh hubungan istimewa penyidik KPK dengan mantan Puteri Indonesia itu karena BR tidak termasuk tim pemeriksa Angie, namun publik kadung sudah percaya bahwa asmara tersebut penuh korelasi dengan kasus Angie.

Sebab meski tidak termasuk tim pemeriksa Angie, sesama penyidik KPK tentu saja bisa bertukar informasi. Solidaritas personal mungkin saja terbentuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedekatan hubungan kerja sesama penyidik. Intinya bisa saja seorang penyidik menitipkan ‘pasiennya’ kepada penyidik lain.

Persoalan asmara inilah yang menjadi salah satu pintu masuk kelemahan KPK. Setelah Independensi KPK teruji disatu sisi, namun disisi lain Angelina Sondakh yang juga artis itu,  sangat cerdas untuk masuk melalui celah yang tak diduga banyak orang. Paras cantik, cerdas dan mapan serta punya eksistensi diri dimata publik, menjadi salah satu potensi sekaligus “keuntungan” yang barangkali mampu menjadi strategi paling jitu untuk motivasi Angie menjalin hubungan dengan penyidik KPK.

Dalam konteks inilah KPK seharusnya sudah menyadari bahwa salah satu kelemahan institusi penegak hukum itu adalah menyangkut masalah rekrutment dan asal usul penyidik. Masalah independensi penyidik KPK dalam kasus “asmara Angie” inilah yang sejatinya menimbulkan sinisme publik terhadap KPK.

Tentu saja persoalan sinisme publik bisa berdampak dan berkembang luas menjadi penilaian negatif lebih lanjut lainnya terhadap KPK. Perlu diingat bahwa penilaian publik saat ini sudah terbentuk, bahwa  Angelina Sondakh sebagai anggota DPR dari partai penguasa itu memperoleh keistimewaan. Keistimewaan tersebut berupa pelindungan maksimal dari partai politiknya.

Sekarang, keistimewaan tersebut bukan cuma berasal dari partai politik penyokongnya, tapi juga berasal dari KPK ? Kelambanan KPK menaikkan status hukum Angelina Sondakh, dimata publik barangkali menemukan alasannya yang paling logis saat ini. Yakni karena alasan asmara itu. Publik akhirnya berspekulasi dan beropini bahwa asmara Angie adalah bentuk lain dari Gratifikasi yang harus di buktikan oleh KPK.

Lebih lanjut, dengan kasus asmara Angie ini, publik juga disadarkan bahwa gratifikasi juga bukan saja berbentuk fisik. Tapi kini asmara juga bisa menjadi bentuk gratifikasi baru bagi mereka yang sedang beperkara. Konteksnya adalah ada yang memberi dan ada yang menerima. Akan tetapi usulan mengkaitkan kasus Angie ini agar kemudian pemerintah dan DPR mendefinisikan ulang kembali gratifikasi dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah lompatan substansi yang keliru.

Keliru karena bukan saja ranah asmara sulit untuk diintepretasi. Kekeliruan lainnya adalah meletakkan sebuah substansi perkara dengan pihak yang terlibat dalam perkara itu dengan mengkaitkannya dengan substansi lain yang “tidak logis untuk dikorelasikan.

Padahal substansi dari kasus Angie ini adalah persoalan independensi. Dan sejatinya, hal yang paling masuk akal adalah KPK seharusnya melakukan restrukturisasi terkait persoalan reskrutment penyidik dan aturan baku proses penyidikan bagi pihak-pihak yang berperkara. Walaupun langkah KPK sudah benar dengan mengembalikan penyidik ke kesatuan induknya di kepolisian, namun  publik kadung menilai bahwa pengembalian penyidik ke kesatuannya itu adalah karena faktor kekeliruan dan kecerobohan KPK membangun demarkasi untuk melindungi independensinya dimata publik. Untuk kasus Angie ini, publik menunggu keterkejutan lain yang akan di buat KPK. Akankah kotak pandora kasus wisma Atlet akan terbuka lebar, dan apakah benar kesaksian Nazarudin selama ini benar. Kesaksian yang kerap dibantah bertubi-tubi oleh partai demokrat sebagai sebuah kebohongan. Mari kita sama-sama menunggu keterkejutan itu. *) ADT

Malah kadang bertabrakan dengan logika berfikir humanistis kita sebagai manusia yang dibekali Tuhan untuk berfikir, merasakan dan membedakan sesuatu yang baik atau tidak, benar atau salah dan seterusnya. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan “kesesatan berfikir” yang oleh para pemuka agama disebut sebagai penyakit kronis yang sedang menimpa bangsa Indonesia.

Kita bisa menelaah panjang ketika banyak fenomena-fenomena sosial maupun politik di tengah masyarakat kita cenderung diwarnai oleh “kesesatan berfikir itu.  Kesesatan berfikir yang justru kebanyakan diproduksi oleh para elit politik kita. Tengok saja misalnya, ketika dulu ada seorang pejabat /pimpinan salah satu BUMN yang tidak menerima gajinya, komentar miring malah tersematkan kepada yang bersangkutan. Pihak yang mencibir kebijakan personal pimpinan BUMN tersebut dianggapnya sebagai cari sensasi dan sedang cari popularitas dan simpati publik, dan seterusnya.

Kemudian ketika ada salah seorang menteri yang baru saja diangkat oleh Presiden hasil reshuffle kabinet kemarin yang menolak menggunakan fasilitas negara, bahkan hidup sederhana dengan penampilan yang apa adanya, statement miring dengan alasan serupa pun muncul dan menyerang balik bahwa pejabat yang demikian itu adalah pejabat yang hanya mementingkan popularitas dengan cara menarik simpati masyarakat dengan gaya dan penampilannya.

Baru-baru ini Ketua KPK, Busro Muqodas juga mengkritik anggota DPR yang kerap bergaya hidup hedonis dam perlente. Dikatakannya pula DPR kerap dihuni pemberhala nafsu dan syahwat politik kekuasaan dengan moralitas rendah yang mengakibatkan berakarnya budaya korupsi. Kalau menurut Ketua MK Mahfud MD, ia menyebut anggota DPR itu kebanyakan orang yang gila hormat.

Menanggapi kritik tersebut, mereka (anggota dewan yang terhormat) cepat memasang demarkasi dan menyebut bahwa sindiran itu merupakan sebagai suatu sikap politik pejabat tersebut terkait kepentingan posisinya dimasa datang, atau mencari simpati dan popularitas publik, atau setidaknya cepat mengklaim bahwa ada upaya untuk melemahkan eksistensi dan kekuasaan DPR. Mereka buru-buru memasang “pagar betis” atas nama penyelamatan nama baik lembaga dari gempuran kritik masyarakat.

Sinyalemen Ketua KPK Busro Muqodas dan Mahfud MD tentang gaya hidup hedonis adalah fakta. Jika kita melihat kenyataan di gedung DPR di Senayan, memang lapangan parkir gedung itu mirip galeri mobil mewah. Sejumlah mobil mewah yang menjadi tunggangan para politikus tersusun rapi di halaman parkir. Mulai jenis Alphard hingga Bentley Continental GT senilai Rp7 miliar ada di sana.

Sebaliknya juga fakta bahwa ruang rapat paripurna DPR sering diisi kursi kosong. Lebih miris lagi, rapat yang dihadiri segelintir wakil rakyat  kadang tetap digelar meski menabrak aturan. Padahal, salah satu kewajiban anggota DPR ialah menghadiri rapat dan harus memenuhi kuorum.

Belum lama ini, yang masih hangat adalah seorang mantan napi kasus pemalsuan dokumen imigrasi yang pernah ditahan di tahun 2008-2009 di rutan Salemba yang bernama Syarifudin, mengekspos perlakuan diskriminatif dan kondisi bobroknya manajemen rutan melalui video.

Video tersebut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa uang dan kekuasaan juga berlaku di tahanan. Siapa yang banyak duit dialah yang berkuasa dan bisa menerima berbagai fasilitas, sebaliknya siapa yang miskin maka mereka akan “menikmati” kemiskinannya dengan fasilitas yang  apa adanya, termasuk jatah makan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Namun apa yang dilakukan Syarifudin tersebut justru menuai sangsi moral dari sang menteri kehakiman. Jika bernasib buruk, Syarifudin bisa akan kembali masuk bui dengan sangsi hukum baru, yaitu pencemaran nama baik karena menyebarkan berita atau informasi bohong kepada masyarakat.

Alih-alih ingin memperoleh respons positif terhadap informasi yang diberikan untuk perbaikan kinerja dan kondisi di Rumah Tahanan, namun yang diperoleh Syarifudin adalah makian dari sang menteri, wakil menteri dan beberapa pihak di jajaran kemenrian kehakiman. Hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan justru dianggap memfitnah.

Tudingan fitnah oleh menteri keluar dari mulutnya ketika sang menteri dan beberapa pejabat dikementerian hukum melakukan kunjungan ke rutan (bukan inspeksi mendadak). Dikatakan bukan inspeksi mendadak karena kehadiran rombongan yang relatif lengkap dan besar ke objek yang sedang disorot serta membawa rombongan wartawan, tidak pantas disebut inspeksi mendadak.

Sang menteri memang sudah kehilangan sifat mendasar dari istilah “dadakan” itu sendiri. Yang ada adalah membangun politik pencitraan bahwa seolah-olah pejabat di kementerian hukum itu responsif dalam menanggapi video. Mereka seolah langsung bereaksi dan melihat langsung kondisi yang dimaksud. Tapi ya pasti sudah diduga, sang menteri dan rombongan, termasuk wartawan tidak berhasil menemui kondisi seperti gambar yang ditampilkan dalam video Syarifudin. Dan respons yang dadakan justru meluncur dari mulut sang menteri, bahwa tidak benar ada informasi seperti yang dipublikasi Syarifudin. Syarifudin justru dituduh melakukan fitnah.

Pertama, Bahwa reshuffle kabinet di paruh waktu ini merupakan kabinet yang secara khusus bertugas menjalankan sisa pemerintahan Yudhoyono. Presiden berharap hasil reshuffle kabinet kali ini merupakan kabinet yang diupayakan tidak akan kembali berubah. Sebab gonta-ganti kabinet menurut SBY tidak akan efektif untuk memberikan kesempatan para menteri bekerja maksimal mengejar target program kementeriannya.

Kedua, Reshuffle kabinet kali ini juga difokuskan untuk lebih mengamankan postur perekonomian nasional dari segenap dinamika dan tantangannya. Baik tantangan domestik maupun tantangan global terkait upaya bangsa Indonesia mengantasipasi dampak krisis ekonomi dunia yang bisa saja berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Ketiga, Reshuffle kabinet kali ini juga diupayakan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan integrasi antar kementerian untuk program-program yang mengait pada kerjasama antar kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Pernyataan Yudhoyono tersebut dikaitkan dengan hasil evaluasi dan hasil konsultasi dengan pimpinan parpol. Bahwa selama ini terdapat adanya beberapa kecenderungan sikap, komitment dan visi para menteri kerap berbeda dan berseberangan dengan menteri lainnya. Kondisi tersebut tentu saja tidak baik dan menimbulkan iklim yang kurang kondusif bagi kinerja secara keseluruhan kementerian dalam kabinet SBY. Diharapkan, pergantian para menteri di paruh waktu ini mampu menjawab kondisi tersebut dan kedepan kerjasama dan sinergi kinerja antar kementerian akan menjadi lebih konstruktif lagi.

Keempat, benang merah pertemuan Yudhoyono dengan para pimpinan partai politik mengambil suatu kesimpulan.  Bahwa kabinet kedepan adalah kabinet kerja berdasarkan hasil evaluasi presiden, konsultasi dengan pimpinan partai politik koalisi dan pertimbangan masukan dari masyarakat.

Kelima, berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, Yudhoyono menyadari dan memahami bahwa memang idealnya dalam sistem presidential, presiden memegang hak prerogatif memilih pembantunya sebagai menteri. Namun Yudhoyono memaparkan bahwa real politics (kenyataan politik) secara etis tidak memungkinkan untuk tidak mengajak serta pertimbangan, masukan dan konsultasi dengan para pimpinan politik yang tergabung kedalam koalisi.

Hal tersebut di dasarkan atas komitment kesepahaman untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang didasarkan atas kerja sama antar partai politik yang disebut koalisi.

Keenam, terkait dengan komitmen tersebut, maka keputusan untuk menentukan para menteri, secara etis juga harus menyertakan dialog, diskusi bahkan rekomendasi dari pimpinan parpol.

Ketujuh, Dalam konteks latar belakang menteri yang berasal dari parpol atau profesional, itu dikotomi tersebut menjadi tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Mengingat partai politik juga tentunya akan mempertimbangkan kader-kader terbaiknya sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, integritas dan jejak rekam yang baik untuk layak dipertimbangkan menjadi menteri.

Kedepalan , reshuffle kabinet juga di didorong untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian. Solusi dari tantangan untuk meningkatkan kinerja tersebut salah satunya adalah dengan mengganti atau menambah porsi wakil menteri untuk beberapa kementerian.

Kesembilan, Hasil konsultasi dengan para pimpinan partai politk juga menegaskan ulang tentang upaya untuk lebih meningkatkan kualitas hubungan partai politik koalisi di pemerintahan dan di lembaga legislatif. SBY menekankan perlunya lebih meningkatkan kerjasama yang konstruktif, tanpa meninggalkan sikap kritis partai politik koalisi di DPR terhadap pemerintah.

Sembilan point tersebut menjadi komitmen dan bagian penting dari hasil konsultasi Yudhoyono dengan pimpinan parpol. Karena selama ini terdapat kecenderungan adanya ketidak-elokan, dan sikap-sikap yang kurang etis terkait sikap dan opini kader partai politik dalam satu kesatuan koalisi. Menurut Yudhoyono, dengan mengeliminir perbedaan tersebut, hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu yang justru akan menghambat suksesnya program 3 tahun sisa pemerintahan, akan dapat diatasi dengan kerjasama dan saling pengertian yang lebih konstruktif.

Disamping itu, Yudhoyono juga menggunakan tolok ukur sebagai salah satu indikator kualitatif mengenai komposisi reshuffle yang digunakan dalam meramu kabinet Indonesia bersatu (KIB) II. Tolok ukur tersebut dipengaruhi oleh (1) hasil evaluasi kinerja dari integritas, (2) faktor “the right man on the right place”, (3) kebutuhan atau keperluan organisasi yaitu kabinet, (4) masukan dan aspirasi masyarakat luas yang diterima Presiden dalam kurun waktu setahun, dan (5) pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan, yang tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri.

Intinya tujuan dari penataan kembali atau reshuffle KIB II ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet. Sekaligus untuk menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan tiga tahun mendatang di tengah tantangan dan permasalahan yang makin komplek dan berat. Dengan kata lain Yudhoyono menegaskan tidak mungkin lagi melakukan reshuffle kabinet sesuai dorongan dari masyarakat, karena dapat mengganggu stabilitas dan kontunuitas kabinet.

Disamping dikatakan berjalan secara yuridis yang mengacu kepada UU No.29/2008 tentang Kementerian Negara, reshuffle kabinet juga dilakukan secara sistemik dan akuntabel. Reshuffe kabinet kali ini juga mempertimbangkan berbagai faktor termasuk melakukan konsultasi kepada pimpinan partai politik koalisi menyangkut pemberhentian menteri yang berasal dari parpol koalisi dan tentunya terakhir mempertimbangkan rekomendasi tes hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter kepresidenan terkait menteri yang diganti karena faktor kesehatan.

Terkait dengan keberadaan dan penambahan wakil menteri, secara yuridis Yudhoyono mengacu kepada UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri. Ditegaskan Yudhoyono pula, wakil Menteri merupakan pejabat karier. Jadi bukan bukan anggota kabinet. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Mereka mendapat fasilitas setara dengan eselon IA, sehingga tidak ada biaya yang berlebihan. Wakil menteri bertugas membantu dan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh menteri.

Itulah rentetan panjang dalam proses terjadinya reshuffle kabinet yang mencapai puncaknya ketika diumumkan Yudhoyono pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 di Istana negara. Latar belakang dan dasar pemikiran yang dibangun Yudhoyono memang keliatan ideal sebagai sebuah alasan logis urgensi reshuffle saat ini.

Publik berharap bahwa hasil reshuffle kabinet kali ini memberikan implikasi positif terhadap upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan yang pro rakyat senantiasa menjadi ekspektasi publik dalam menelaah sejauhmana nanti kinerja para menteri sesuai dengan idealisme retorika Yudhoyono ketika memberikan latar belakang terkait alasan mengapa Kabinet Indonesia bersatu (KIB) 2 ini di reshuffle.

Namun setelah episode panjang dalam proses pengambilan keputusan mengenai tokoh dan nama menteri, hasilnya, realitas pemahaman publik tetap saja tidak terbantahkan. Bahwa realitas yang mengemuka dari proses reshuffle kabinet, lebih mendasari pada aspek stabilitas politik dan kuatnya hegemoni kekuasaan parpol yang akhirnya menyandera Yudhoyono untuk menentukan siapa yang otentik dan layak mendampinginya di sisa 3 tahun kekuasaannya.

Namun demikian, menimbang hasil sejumlah nama menteri dan wakil menteri yang telah diumumkan kepada publik, terdapat resistensi terkait kekhawatiran mengenai sosok dan penempatan para menteri jika dilihat dari berbagai perspektif. Pasca pengumuman, banyak hal yang menyertai penilaian publik terkait ketidaksesuaian antara opini yang dibangun oleh Yudhoyono mengenai komposisi dan kualifikasi para pembantunya dengan realitas sosok atau tokoh yang dipilih.

Masalah di kementerian ekonomi dan reformasi Birokrasi

Dalam konteks ekonomi misalnya. Kabinet di team ekonomi Yudhoyono mendatang dihadapkan pada situasi yang cukup sulit.  Sementara problem mendasar di tubuh internal kabinet bidang ekonomi sebelum reshuffle kental diwarnai oleh silang pendapat dan disharmoninya program antar kementerian akibat perbedaan mind set yang berimplikasi terjadinya distorsi di berbagai program ekonomi yang berdampak pada semkain senggangnya dikotomi antara nilai pertumbuhan ekonomi yang digadang sebagai salah satu indikator keberhasilan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak signifikan.

Termasuk implikasi terkait makin tidak berdayanya pelaku ekonomi nasional akibat regulasi dan kebijakan ekonomi yang sejatinya tidak pro rakyat. Tapi cenderung kepada propasar. Tengok saja kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan inflasi akibat pemborosan yang dilakukan negara melalui APBN, dengan solusi membuka seluas-luasnya kebijakan deregulasi. Berupa pembukaan kran impor untuk semua produk kebutuhan masyarakat.

Dengan komposisinya sekarang tim menteri ekonomi hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diprediksi juga akan sulit mencegah krisis ekonomi di dalam negeri. Sulit diharapkan kinerja para menteri itu karena penempatan seorang menteri lebih berdasarkan pada pertimbangan politik untuk memenuhi tuntutan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam Satgab dan bukan karena pertimbangan kompetensi.

Menteri yang selama ini kerap dominan menerobos sehingga menegasi jalur koodinasi dan regulasi bersama antar kementerian ekonomi yang berdampak pada terjadinya miskomunikasi tidak diganti. Padahal salah satu episentrum urgensinya mengapa Yudhoyono melakukan reshuffle adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antar kementerian.

Yudhoyono menyadari bahwa distabilitas kebijakan politik para menteri akan berdampak pada tidak fokusnya pemerintah mengejar target pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Seharusnya kondisi yang dialami dalam kabinet KIB II tersebut menjadi jejak rekam dan track record bagi Yudhoyono jika ia mau konsisten mengambil keputusan yang berangkat dari faktor tersebut.

Namun faktanya menteri-menteri tersebut, yang dianggap publik sebagai trouble maker  bagi kebijakan pemerintah, justru tetap dipelihara. Fakta Ini sungguh ironis. Dengan demikian justifikasi publik bahwa Yudhoyono tidak bisa melepaskan diri secara personal dari orang dekatnya ada benarnya. Kasus bertengkarnya Marie Elka Pangestu dengan sejumlah menteri terkait gemarnya yang bersangkutan menerapkan kebijakan impor yang mematikan ekonomi nasional, justru tidak dicopot presiden. Bagi publik realitas ini melampaui logika berfikir masyarakat. Mengapa sosok yang justru membawa masalah dan mencederai komitmen SBY terhadap visi pemerintahan ini justru tetap dipelihara. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa sosok Marie Pangestu bukan cuma sebagai representasi kristen dan kalangan Tionghoa di Kabinet. Tapi menegaskan bahwa Marie Elka Pangestu adalah sosok yang berpengaruh yang memberikan jalan elementer bagi suksesnya kekuasaan Yudhoyono hingga saat ini. Dan Yudhoyono memiliki alasan sendiri mengapa yang bersangkutan tetap harus berada di kabinet.

Kasus hegemoni personal menteri yang menerobos jalur koordinasi dan sinergi antar kementerian juga dilakukan oleh Kepala BKPM, Gita Wirjawan yang kemudian di tunjuk Yudhoyono sebagai menteri perdagangan menggantikan Marie Elka Pangestu. Sosoknya yang ambius dan cenderung fokus dan mendewakan konsep global investor dengan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi nasional itu, dimata kolega para menteri cenderung mendapat reaksi yang kurang baik.

Karena kedekatannya dengan Yudhoyono, Gita mencederung bisa lebih leluasa menerobos kebijakannya di BKPM tanpa memperdulikan kebijakan kementerian lain yang sesungguhnya banyak sekali berseberangan dan bertabrakan. Kondisi yang tidak sehat tersebut pada akhirnya membuat friksi di tingkat antar kementerian. Kasus bertengkarnya Gita dengan menkominfo Tiffatul Sembiring tentang menara Tower telekomunikasi, menjadi catatan penting. Mengapa Gita dianggap perwakilan “asing” untuk menguasai sektor strategis ekonomi Indonesia.  Padahal investasi menara tower telekomunikasi tersebut adalah merupakan salah satu daftar hitam bagi investor asing untuk berinvestasi.

Namun Yudhoyono lebih memilih mendengarkan Gita ketimbang Tifatul Sembiring.Kebijakan satu pintu bagi para investor melalui BKPM yang di gagas Gita, prakteknya juga telah banyak menghambat pemerintah daerah untuk lebih leluasa meningkatkan volume jumlah investor yang berinvestasi di daerah karena berbagai faktor birokrasi dan hambatan mengenai syarat-syarat yang secara ekslusif hanya menguntungkan pemerintah pusat.

Program tersebut hanya efektif mendata calon investor dengan nilai investasi yang rencananya ditanamkan. Data kuantitatif tersebut kemudian menjadi asumsi bagi opportunity pertumbuhan ekonomi. Padahal kenyataannya, realisasi investasi sangat rendah di daerah. Angka pertumbuhan semu itulah yang digadang-gadang Yudhoyono sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi.

Kasus tersebut juga menguatkan betapa dominasi Gita cenderung mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi pro rakyat yang sejatinya menjadi visi perekonomian pemerintahan Yudhoyono. Yang bersangkutan juga di duga terbelit kasus masalah pajak perusahaan Ancora group miliknya yang hingga kini tidak tersentuh hukum. Padahal Yudhoyono memproklamirkan diri bahwa perampok uang negara harus ditindak tegas. Seolah jauh panggang dari api, justru Yudhoyono kembali menempatkan Gita sebagai menteri perdagangan pasca reshuffle kabinet.

Walaupun keputusan Yudhoyono mencopot Marie Elka Pangestu dari kursi menteri perdagangan yang telah didudukinya sejak Kabinet Indonesia Bersatu I dinilai tidak lepas dari kebijakannya selama ini yang mengundang kemarahan publik karena banyak kebijakan mantan peneliti CSIS itu lebih pro asing dan membuat daya saing ekonomi UKM dan industri tidak meningkat secara signifikan. Namun Yudhoyono menggantinya dengan orang dengan benchmark yang sama. Sama-sama pro asing, yakni Gita Wiryawan.

Disamping Gita tidak pernah bekerja di perusahaan nasional sama sekali. Ia justru dikenal publik dan pelaku ekonomi sebagai antek global investor dan neoliberal yang kerap merendahkan dan meremehkan pelaku ekonomi nasional. Wamennya, Bayu Krisnamurthi, juga belum mempunyai kompetensi dan track record yang memadai dalam perdagangan internasional.

Dilain pihak, menteri-menteri yang terbelit kasus hukum (korupsi) juga kenyataannya tidak diganti oleh Yudhoyono. Padahal retorika hukum Yudhoyono sangat jelas terkait visi pemerintah sebagai ujung tombak bagi pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Andi Malarangeng dan Muhaimin Iskandar masih melenggang mulus di kabinet. Padahal keduanya secara kasat mata, berdasarkan saksi-saki yang saat ini tengah menjalankan persidangan, telah mengungkapkan keterlibatan keduanya dalam kasus Wisma Atlet dan kasus suap menakertrans.

Masuknya Amir Syamsudin dan  wakilnya Deny Indrayana sebagai Menkum dan HAM, disinyalir untuk meredam upaya tersentuhnya kader-kader demokrat yang terbelit kasus hukum. Seperti diketahui, selain Andi Malarangeng, kader demokrat yang tertimpa isu suap adalah Anas Urbaningrium, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir. Paling tidak stabilitas politik di internal partai demokrat tetap terjaga dengan baik dengan keberadaan Amir Syamsudin sebagai menteri.

Reformasi birokrasi hanya sebagai retorika

Berbagai kasus tersebut diatas menegaskan bahwa sejatinya Yudhoyono telah gagal menerapkan prinsip-prinsip good governance bagi terciptanya birokrasi yang efektif bagi pemerintah untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kata lain Yudhoyono menerapkan politik standar ganda dalam menyusun kabinet, sehingga membuat reformasi birokrasi yang telah dijanjikan gagal dilaksanakan. Efektifitas dan kualitas birokrasi hasil reshuffle jelas sangat dipertanyakan.

Standar ganda tersebut terlihat dari  komposisi kabinet yang telah disusun, termasuk para wakil menteri yang sebagian seharusnya pantas menjadi menteri. Sementara itu, pada sisi lain ada sejumlah menteri yang bermasalah justru dipertahankan. Akibatnya, banyak kritik terhadap kabinet yang baru dilantik tersebut. Politik standar ganda tersebut, bisa juga dikatakan politik bermain di dua kaki. Satu sisi berbagi kursi untuk parpol, satu kaki lagi lagi untuk rakyat.

Dalam konteks ini, Yudhoyono mencoba menciptakan politik harmoni dengan cara sangat elitis. Yakni mengakomodasi kepentingan kaolisi. Pada sisi lain, Yudhoyono berupaya memuaskan rakyat mengingat popularitasnya yang terjun bebas yang disertai dengan merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap kekuasaanya.

Pada bagian lain, hasil reshuffle juga lebih berorientasi ke atas untuk kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat. Melalui reshuffle, Yudhoyono tidak terlihat melakukan reformasi birokrasi, namun sebaliknya terjadi penggemukkan kabinet dengan menambah para wakil menteri.

Padahal, inti dari reformasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi agar bisa menjadikan pemerintahan yang efektif. Padahal Yudhoyono pernah mengatakan bahwa menteri yang diganti adalah salah satunya karena menteri tersebut melakukan pemborosan terhadap penggunaan APBN. Kenyataannya, apa yang dilakukaan Yudhoyono dengan membuat tambun birokrasi jelas bukan semakin membuat birokrasi efektif dan efisien. Namun semakin boros dan membebani APBN yang artinya apa yang dilakukan Yudhoyono menjadi langkah paradok dalam agenda reformasi birokrasi. Dengan cara seperti itu, Yudhoyono mengambil solusi berbiaya tinggi dengan manfaat yang tidak pasti sekaligus berisiko.

Reformasi birokrasi semakin jadi omong kosong. Kabinet yang mestinya dirampingkan dengan menghapus beberapa aselon satu yang mubazir, malah dimekarkan di tingkat pimpinan. Padahal jika Yudhoyono mau jujur, sebenarnya ada dua masalah yang mesti diperbaiki terkait kinerja kementerian di kabinetnya. Yakni menyangkut menteri yang kemampuannya rendah dan mayoritas pejabat aselon satu yang juga kurang memenuhi kualifikasi dari segi kemampuan maupun mentalitas.

Dengan memperbanyak pos wakil menteri. Hal tersebut bukan solusi yang baik. Tapi sejatinya, menunjukkan Yudhoyono ingin bertoleransi terhadap menteri-menteri yang tidak cakap dan para birokrat yang tidak memenuhi syarat karena belenggu prosentase jumlah komposisi partai koalisi.

Namun dari kesemua hal tersebut, kritik terhadap pemerintah, seharusnya tetap menjadi tempat yang produktif untuk ditelaah oleh pemerintah Yudhoyono. Benar bahwa Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY adalah urusan prerogatif SBY sendiri dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Namun demikian, rakyat juga berhak untuk menilai, bahwa sejatinya Reshuffle ini sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan rakyat dan tidak ada yang bisa diharapkan rakyat dari hasil reshuffle. Penunjukan menteri baru dan berderetnya wakil-wakil menteri baru bukan jawaban dari karut marutnya tata kelola pemerintahan yang sarat dengan korupsi. Reshuffle juga bukan jawaban atas ketidaktegasan menentukan arah pembangunan nasional bagi rakyat dan masa depan bangsa.

Sebenarnya sederhana saja, bahwa rakyat berkeinginan agar Yudhoyono cukup menggusur menteri yang terindikasi korupsi. Bila itu dilakukan, maka akan mengembalikan kepercayaan dan harapan rakyat untuk terciptanya clean and good governance di bawah Presiden Yudhoyono. Dan, meskipun ada 20 menteri yang dibongkar-pasang, bila tidak mencopot menteri bermasalah apalagi yang yang terindikasi korupsi, tetap saja rakyat tidak akan puas.

Diperkirakan suhu politik pasca reshuffle ini bukan menurun tapi justru akan semakin meningkat. Alasannya reshuffle bukan solusi dari karut marutnya persoalan bangsa. Apalagi dilihat dari peta komposisi hasil perombakan yang nyata-nyata hanya bertendensi mengakomodasi stabilitas politik kekuasaan dan kepentingan parpol koalisi untuk target 2014 mendatang. Itulah yang menyebabkan sejumlah kalangan, termasuk kelompok lintas agama mengalami kegundahan yang mendalam.

Mereka gundah karena negara, melalui aparatur pemerintahan, abai terhadap kepentingan dan martabat rakyat. Bila kegundahan sebelumnya mereka sampaikan kepada pemerintah sebagai kaki tangan negara, kali ini kegundahan ditujukan langsung kepada rakyat dalam bentuk pernyataan sikap. Kelompok dan pemuka agama telah menyampaikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi atas republik, bahwa sejak jauh-jauh hari pemerintah memang kerap tidak berpihak kepada rakyat.

Persoalan kegundahan ini tidak bisa dianggap main-main dan enteng dalam substansi. Apalagi dengan menyitir atas nama kepentingan agama, mereka adalah para pemimpin ummat beragama, yang menyatakan kepada khalayak bahwa pemerintah telah berbohong dalam banyak hal. Antara lain kebohongan soal kemiskinan, korupsi, kepemimpinan, dan ingkar janji tetap menjadi masalah utama yang amat memprihatinkan.

Selalu menjadi perdebatan ketika publik mengatakan pemerintah gagal atau berhasil, maju atau mundur, salah atau benar. Pemerintah, dan kaum yang sepaham, selalu mendesak agar publik melontarkan kritik yang konstruktif. Itu frasa yang lama-kelamaan menjadi klise karena kita tidak lagi menganggap kritik itu sendiri adalah solusi.

Apalagi pemerintah kerap menganggap kaum tertentu dalam masyarakat dituding sebagai orang-orang yang hanya berpikir negatif. Mereka lupa bahwa tingkat kepercayaan publik yang merosot rata-rata di bawah 50% dalam hampir segala bidang merupakan penyebab utamanya. Mustahil di tengah krisis kredibilitas yang semakin besar mengharapkan gelombang kritik yang semakin konstruktif.

Optimisme publik harus ditumbuhkan lewat kerja, bukan pidato. Sekali lagi hasil reshuffle bukan hanya soal menggenjot popularitas yang semakin menurun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan partai koalisi di sisa 3 tahun pemerintahan, sementara peluang produktivitas kerja hanya tinggal setahun. Selebihnya seperti yang sudah-sudah, persoalan kinerja bukan lagi menjadi ekspektasi output kabinet, tapi ekspektasinya jelas kepentingan bagaimana mendulang peluang dan kepentingan di pemilu mendatang.

Filed under: ARTIKEL, Artikel Politik ]]> http://trinanda.wordpress.com/2011/10/20/quo-vadis-hasil-reshuffle-kabinet-kib-ii/feed/ 0 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/2011/09/13/kerusuhan-ambon-gagalnya-terapi-sosial-pemerintah/ http://trinanda.wordpress.com/2011/09/13/kerusuhan-ambon-gagalnya-terapi-sosial-pemerintah/#comments Tue, 13 Sep 2011 05:03:24 +0000 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/?p=1180 ]]> Peristiwa Kelam kembali terjadi lagi di Ambon pada hari Minggu (11/9). Dipicu oleh meninggalnya seorang tukang ojek yang di duga kabarnya meninggal akibat penganiayaan, sekejab mata kelompok masyarakat mengamuk membakar kendaraan dan gedung-gedung disekitarnya. Dalam sekejab pula perang antar kelompok kembali terjadi, mencekam dan sangat menakutkan.

Begitu cepatnya eskalasi konflik tersebut jelas sangat memprihatinkan kita semua. Keprihatinan itu bukan saja karena persoalan trauma psikologi masyarakat  Ambon akibat mimpi buruk perisistiwa kelabu yang pernah terjadi 1999 hingga 2002 lalu yang menewaskan ribuan orang dari dua kelompok.

Namun keprihatinan lainnya yang bisa kita saksikan adalah ternyata begitu rentan dan rapuhnya komunalisme sosial masyarakat kita karena mudahnya di agitasi dan di provokasi. Apalagi agitasi dan provokasi itu meminjam term agama, suku ras dan seterusnya. Maka jadilah upaya mendestrukturisasi tatanan sosial itu semakin efektif.

Dari perspektif itu sudah seharusnya para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah menyadari, khususnya konflik yang terjadi baru-baru ini, bahwa perjanjian damai atas konflik panjang yang pernah terjadi di Ambon, ternyata hanya berfungsi meredam semangat pertentangan diantara dua kelompok yang bertikai. Dan sejatinya jika ditelaah, perjanjian damai tersebut hanya berfungsi sebagai elemen yang mengkohabitasi secara politik dan kulural bagi kedua kelompok yang bertikai waktu itu. Walaupun demikian seharusnya pemerintah meletakkan perjanjian damai itu sebagai modal sosial yang sangat penting untuk memulai rekonsiliasi yang substantif – bukan rekonsiliasi yang legal formalistik.

Artinya dalam konteks itu, seharusnya pemimpin baik di daerah dan dipusat tidak berhenti pada hanya aspek formalistik tekstualitas isi perjanjian damai. Pemerintah, baik di daerah maupun di pusat seharusnya memiliki formala efektif yang secara substansial mampu merekonstruksi dampak psikologis dan melakukan rekulturisasi semangat pertentangan yang masih menghinggapi kelompok masyarakat di Ambon secara terus menerus sambil meletakkan pembangunan sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan ditengah masyarakat Ambon yang memang terkenal sangat majemuk.

Tanpa upaya yang terus menerus itu, tugas pemerintah dan aparat keamanan sejatinya hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Padahal sejatinya konflik terus bersemayam ibarat api dalam sekam yang setiap saat bisa saja meletus.

Faktor lain yang menjadi penting untuk menelaah peristiwa kelam ini adalah pemerintah harus kembali fokus meletakkan fungsi koordinasi dan peta kondisi intelijen teritorial yang efektif mampu mengenali, mendeteksi sekaligus mengantisipasi setiap kecil kemungkinan munculnya peristiwa serupa. Hal tersebut sangat penting mengingat jika dicermati, sangat tidak masuk akal sebuah peristiwa yang hanya di picu oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas (menurut versi kepolisian), namun secara eskalatif dan terorganisir dengan baik, konflik begitu cepat meluas.

Dalam konteks itu publik sejatinya secara instan bisa menilai bahwa terjadinya proses eskalasi konflik lebih dipicu oleh keberhasilan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan operasi pencipta-kondisian untuk target-target politik tertentu.  Apakah target politik itu terkait dengan kondisi obyektif persoalan lokal didaerah atau apakah target tersebut berkoefiesien korelasi dengan kondisi obyektif persoalan yang berada di pusat.

Publik harus menyadari bahwa mengorbankan nyawa dan melakukan disintegrasi sosial termasuk juga mendestrukturisasi komunalisme humanistis masyarakat yang realitanya memang berbeda suku, agama dan ras adalah sebuah keniscayaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Apapun modusnya, kenyataan itu haruslah sama-sama dipahami bahwa dalam strategi dan teori peta konflik, apapun situasi dan kondisinya perbuatan melakukan cipta kondisi menjadi halal dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok dengan target-target politik tertentu. Walaupun justifikasi mereka menyatakan bahwa tidak mungkin untuk sebuah target politik, nyawa dan harmonisasi kelompok dalam masyarakat di pertaruhkan. Padahal kenyataannya memang demikian.

Oleh karenanya masyarakat harus menyadari bahwa posisinya ditengah masyarakat sangat rentan untuk hanya dijadikan alat pemuas nafsu syahwat politik mereka. Masyarakat harus sadar bahwa dihampir semua peristiwa,  konflik yang terjadi di Indonesia kerap terkondisikan secara sistematis. Bukan saja keberhasilan mereka memanfaatkan momentum kecelakaan lalu lintas (seperti yang baru saja terjadi di Ambon) untuk menjadi pemantik efektif kecurigaan antar kelompok masyarakat, kasus kekalahan calon pemimpin di pilkada yang sebagian besar berujung pada kerusuhan juga menunjukkan bahwa sejatinya masyarakat adalah satu-satunya korban kebiadaban sebagai alat dan pemuas nafsu mereka.

Khusus dalam kaitan mengenai konflik yang berlarut di Ambon,  semestinya kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah untuk menjaga kohesitas masyarakat. Pemerintah harus lebih kreatif menemukan terapi-terapi sosial guna merawat kerekatan yang sudah terjalin antarberbagai kelompok masyarakat. Pemerintah harus menyadari pula bahwa evaluasi yang dilakukan dalam rangka melakukan terapi sosial sepanjang pasca perjanjian damai di Ambon beberapa tahun yang lalu itu, sejatinya menunjukkan buruknya formula terapi sosial itu.

Pemerintah harus sadar bahwa operasi intelijen dalam bentuk cipta kondisi “penggalangan massa dan penghancuran tatanan” yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk tujuan dan target politik tertentu dengan cara mengorbankan nyawa, harmonisasi dan integrasi sosial di tengah masyarakat, ternyata lebih ampuh formulanya ketimbang strategi operasi penataan harmonisasi dan rekonstruksi tatanan sosial masyarakat secara konstruktif yang dilakukan pemerintah. Jelas dalam konteks itu ada program, pendekatan dan strategi pembangunan sosial yang salah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Akibatnya sepanjang pasca peristiswa kelam dulu, hampir 10 tahun masyarakat Ambon ternyata tidak berubah. Mudah tersulut dan gampang di provokasi. Jikapun kemudian pemerintah melakukannya, kenyataannya semua sudah terlambat. Pemerintah menyadari tatkala infrastruktur sudah luluh lantak, tatanan sosial sudah rusak dan pendekatan kulural keagamaan juga dilakukan pasca peristiwa kelam itu ditengah tangis dan kebencian masyarakat karena anggota keluarganya mati meregang nyawa.

Persoalannya, apakah pemerintah dan pemimpin baik di tingkat daerah dan di pusat mau mengakui kondisi tersebut dan melakukan tindakan kongkrit kedepan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi ? wallahualam.

Filed under: Artikel Politik ]]> http://trinanda.wordpress.com/2011/09/13/kerusuhan-ambon-gagalnya-terapi-sosial-pemerintah/feed/ 0 andi trinanda