“Konstelasi Peta Politik 2012 akan berdampak serius bagi Legitimasi Kekuasaan Yudhoyono “:

Banyak pihak memprediksi bahwa pimpinan KPK Jilid III yang baru saja terpilih merupakan hasil fakta kompromi partai politik untuk mencoba memberikan kesempatan dan ruang yang lebih terbuka bagi kepentingan dan positioning parpol agar konstelasi peta politik nasional berubah drastis. Titik awal tersebut akan terlihat di tahun 2012 ini. Sejumlah catatan penting terkait skenario tersebut adalah dengan mendorong posisi dan peran KPK yang dipimpin oleh Abraham Samad untuk membuka dan meningkatkan status hukum kasus Century yang hanya baru masuk ke tahap penyelidikan.

Dipilihnya Abraham Samad dan sejumlah nama yang sekarang ini memimpin KPK sejatinya menunjukkan bahwa ada pergerakan sistematis untuk menjadikan kasus Century sebagai pintu masuk strategis dalam rangka merubah konstelasi dan komposisi peta kekuatan partai politik jelang 2014.

Jika dimungkinkan, upaya tersebut dilakukan melalui pendistorsian sekaligus pendestrukturisasian eksistensi kekuasaan politik saat ini melalui rekomendasi KPK atas hasil penyidikan kasus Century. Dimana target utamanya yaitu Sri Mulyani dan Budiono, ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah. Dengan divonisnya kedua nama tersebut, diharapkan akan berimplikasi luas dan berdampak multiplier effect secara politik yang menstimulasi sekaligus membuka fakta-fakta hukum lain terkait keterlibatan tokoh-tokoh penting lain selain Sri Mulyani dan Budiono. Sehingga secara politik kasus tersebut akan terus bermuara dan membentuk countur politik baru berbarengan dengan skenario cipta kondisi pendeklinasian kekuatan partai demokrat untuk “dihabisi” sebelum tahun 2014.

Peluang menaikkan status Century dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan sangat besar. Sebab seperti diketahui, bahwa gagalnya kasus Century masuk ke ruang pengadilan dengan menyeret sejumlah nama-nama besar, dikarenakan KPK Jilid II pimpinan Busyro Muqodas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup atau bahkan diduga bukan tidak menemukan bukti permulaan, namun atas pertimbangan politik kekuasaan, KPK tidak mau meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Padahal melalui proses politik yang dilakukan DPR berdasarkan hasil hak angket, menyatakan bahwa alat bukti yang ditemukan sudah lebih dari 2 alat bukti. Bahkan puluhan alat bukti sudah ditemukan oleh DPR. Memang persoalannya adalah KPK menegasi temuan DPR tersebut sebagai bagian penting dari analisis dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK.

Dengan justifikasi bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan KPK dengan proses politik yang dilakukan DPR berbeda, maka menyebabkan status Century menjadi stagnan dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ditengarai, keengganan KPK pimpinan Busro Muqodas menaikkan status hukum kasus Century itu, dikarenakan memang indikasi keterlibatan berbagai tokoh penting dalam kasus ini begitu besar dan luas, serta berdampak bagi stabilitas politik tanah air, sehingga KPK tidak cukup memiliki keberanian untuk membongkar secara komprehensif tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus Century itu.

Padahal sejatinya jika diitilik melalui berbagai kesaksian para pihak, kasus Century ini begitu telanjang dan terbuka. Bahkan masyarakat luas juga sepakat bahwa kasus Century merupakan perampokan uang negara secara kasat mata yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas kekuasaaan besar untuk kepentingan yang besar pula dengan memanfaatkan momentum kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pemilik bank Century.

Alasan berdampak sistemik bagi iklim ekonomi moneter Indonesia akibat kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pemilik Bank Century, sehingga membuat pemerintah saat itu memiliki alasan kuat untuk mengucurkan bailout sampai 6, 7 trilyun, hingga hari ini tidak ditemukan dasar koefisien korelasi yang amat signifikan secara ilmiah. Dengan kata lain alasan tersebut sangat di paksakan. Dan untuk melegitimasi alasan yang dipaksakan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk FPJP kepada Bank Century, yang pemiliknya sendiri terheran-heran dengan kebijakan tersebut. Analoginya yang dibutuhkan cuma 200 milyar, mengapa diberikan sampai 6,7 triltun. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya yang justru dari keanehan tersebut terjalin relevansi atas dasar berbagai para saksi yang dipanggil DPR waktu itu. Bahwa ada hubungan kuat antara pengucuran bailout dengan agenda pemenangan pemilu 2009.

Dengan kepemimpinan Abraham Samad, formasi baru pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III akan berpeluang menaikkan status kasus Century dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab, para calon yang terpilih itu merupakan hasil kompromi fraksi-fraksi yang menilai ada pelanggaran pidana dalam kasus Century.

Optimisme bagi partai politik yang akan mengambil momentum tindakan KPK terkait kasus Century ini adalah karena adanya komitment politik dan moral para pimpinan KPK baru yang dalam waktu satu tahun akan memberikan hasil maksimal dalam kasus Century. Hasil maksimal tersebut adalah akan mengusut tuntas kasus Century yang saat ini masih stagnan di level penyelidikan. Jika tidak ada perubahan signifikan dari status hukum tersebut, atau dengan kata lain status penyelidikan tidak beranjak menjadi penyidikan, maka mereka para pimpinan KPK yang baru, dalam setahun akan mundur karena dianggap gagal mengusut tuntas kasus yang menjadi perhatian publik ini.

Komitmen moral dan politik pimpinan KPK inilah yang sejatinya menjadikan amunisi baru bagi arah penuntasan kasus Century dengan skenario yang lebih progresif lagi. Yakni mengejar target Sri Mulyani dan Budiono. Untuk selanjutnya melakukan proses politik yang lebih konstitusional untuk melakukan pemakzulan kepada wapres sekaligus mendorong pemakzulan kepada presiden. Walaupun proses pemakzulan tersebut memliki jalan panjang dan berliku, namun dengan target awal menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, tentu diharapkan peta politik akan berubah drastis.

Perubahan status hukum itulah yang menjadi anti klimaks bagi sesgab koalisi untuk mengambil pilihan logis atas realitas politik yang ada dengan melakukan polarisasi dukungan dan peta ulang koalisi-oposisi baru yang realibilitas politiknya lebih menguntungkan untuk persiapan 2014 mendatang.

Jadi 2012 nampaknya merupakan keputusan akhir atas kebasa-basian sikap sesgap koalisi terkait dukunganya kepada partai demokrat. Kebasa-basian tersebut memang sudah kerap terlihat sepanjang setahun belakangan ini  berupa perbedaan sikap politik antara keinginan pemerintah dengan sikap politik partai di DPR. Yang masih hangat tentunya pemilihan formasi kepemimpinan KPK jilid III ini, dimana sokongan partai demokrat kepada Yunus Husein gagal di akomodir oleh DPR.

Dengan terpilihnya pimpinan KPK baru dengan target spesifik tersebut, tentunya  membuat beban tersendiri bagi KPK. Dan khusunya bagi dua pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto harus membuktikan janjinya itu.

Dengan kata lain, perubahan status hukum Century, dari penyelidikan menjadi penyidikan akan dianggap selesai bila mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Kesalahan mereka itu kemudian akan ditarik relevansinya menjadi kesalahan pemerintah. Dengan masuknya Budiono dan dimakzulkannya Budiono sebagai wapres di tahun 2012, maka pemakzulan presiden menjadi relevan dan masuk akal secara politik.

Indikasi skenario tersebut saat ini sudah terlihat ketika dalam berbagai kesempatan, beberapa partai politik melalui kader politisinya di DPR kerap membangun positioning issue mengenai usul agar DPR memaksimalkan penggunaan hak menyatakan pendapatnya terkait tindak lanjut kasus Century berdasarkan hasil keputusan panwas Century mengenai implementasi rekomendasi yang telah dihasilkan dalam hak angket Century yang tidak dijalankan oleh KPK.

Dengan syarat dukungan 2/3 anggota Dewan setuju, maka tidak sulit rasanya syarat minimal itu terpenuhi. Apalagi mengacu kepada konstelasi politik seperti sekarang ini, mengingat loyalitas sesgab koalisi sangat rapuh dan tidak memiliki militansi kuat terhadap keputusan partai politik, khususnya di parlemen.

Secara kalkulatif, kekuatan partai demokrat yang cuma 26 % tinggal secara militan di dukung oleh PAN saja. Sementara partai-partai lain seperti PPP, PKB dan PKS diprediksi akan mengambil jalan di tikungan terkait opportunity politik dan ekspektasi eksistensi dan masa depan partai politiknya di 2014 mendatang.

Realitas politik yang rasional itulah yang sejatinya sangat dimungkinkan terjadi bahwa di tahun 2012 ini, ketika kasus Century kembali terangkat dengan status hukum yang baru, maka semua akan berubah drastis. Minimal hiruk pikuk di tahun 2012 akan berakhir dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Untuk selanjutnya ”barang Century” akan diolah secara serius di DPR. Karena proses pemakzulan ini berawal di DPR.

Hiruk pikuk ini diprediksi akan sangat panjang dan melelahkan, sehingga akan memecahkan fokus dan konsentrasi kinerja pemerintah. Faktor lain yang juga ikut membuat hiruk pikuk akan semakin fokus pada upaya pendelegitimasian kekuasaan Yudhoyono adalah melalui berbagai kebijakan penting menyangkut masalah hukum, terutama kasus Wisma Atlet, Hambalang dan kasus surat palsu MK yang langsung maupun tidak langsung hersentuhan dengan eksistensi dan keterlibatan tokoh-tokoh penting partai demokrat dan masalah-masalah ekonomi khususnya masalah energi terkait kontrak karya pertambangan yang menjadi dasar kisruh terjadinya distabilitas politik, ekonomi dan keamanan didaerah.

Kesemuanya akan dikelola dan menjadi amunisi yang saling bertalian kelindan. Jika proses pemakzulan tersebut gagal, maka setidaknya target politik mereka tercapai, yakni merubah konstelasi dan tata kekuatan politik baru sehingga menjadi positioning penting bagi parpol untuk lebih memiliki peluang dan keuntungan strategis di pemilu 2014.

Jadi publik nantinya akan dipertontonkan bukan soal siapa yang kalah dan siapa yang menang, namun publik akan menilai  siapa yang memiliki cukup modal potensial mengubah konstelasi dukungan rakyat di tahun 2014 mendatang.

Filed under: Artikel Politik Tagged: Abraham Samad, Century, KPK ]]> http://trinanda.wordpress.com/2012/01/03/implikasi-diangkatnya-kembali-kasus-century-oleh-kpk-jilid-iii/feed/ 0 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/2012/01/02/catatan-akhir-tahun-2011-ekonomi-hukum-dan-politik/ http://trinanda.wordpress.com/2012/01/02/catatan-akhir-tahun-2011-ekonomi-hukum-dan-politik/#comments Mon, 02 Jan 2012 06:02:26 +0000 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/?p=1195 ]]> CATATAN AKHIR TAHUN DI BIDANG EKONOMI DAN ENERGI

Ekonomi Indonesia di tahun 2011 diperkirakan masih tetap tumbuh cukup tinggi, sebesar 6,5 persen, meski dampak krisis ekonomi di Eropa mulai merasuki sejumlah sektor ekonomi terutama di bidang keuangan sejak September lalu.

Dampak krisis ekonomi Eropa terlihat dari banyaknya dana-dana investor asing pada portofolio keuangan yang keluar dari pasar saham, pasar uang dan pasar obligasi Pemerintah di Indonesia, sehingga mengakibatkan anjloknya indeks saham (IHSG), melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah.

Aliran dana asing yang keluar (capital outflows) terbesar terjadi pada September lalu, saat dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berkurang sebanyak 1,587 milyar dolar AS, di SBN berkurang 3,3 milyar dolar AS dan di saham 698 juta dolar AS.

Total dana asing yang keluar pada September 5,59 milyar dolar AS, sementara pada Oktober jumlahnya berkurang menjadi 640 juta dolar AS dan pada November dana asing yang keluar 1,46 milyar dolar AS.

Meski dampak krisis mulai terasa di sektor keuangan, secara umum hal itu belum terlalu mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang diperkirakan akan tetap tumbuh sekitar 6,5 persen hingga akhir tahun, lebih baik dibanding tahun 2010 sebesar 6,1 persen.

Bank Indonesia bahkan berpandangan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2011 masih cukup kuat yang didukung stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kinerja ekspor yang masih terjaga.

Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk keseluruhan tahun 2011 diperkirakan masih mencatat surplus yang cukup besar meski terdapat tekanan pada semester II-2011. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global.

Di sisi harga, tahun 2011 diwarnai oleh inflasi yang menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2011 tercatat sebesar 0,34 persen (mtm) atau 4,15 persen (yoy). Penurunan inflasi sepanjang tahun 2011 terjadi karena koreksi inflasi volatile food prices dan minimalnya inflasi administered prices , sementara inflasi inti cenderung moderat.

Rendahnya inflasi volatile food prices terutama ditopang oleh pasokan yang terjaga, baik dari produksi domestik maupun impor. Meskipun beras mencatat inflasi yang cukup tinggi, koreksi harga yang besar terjadi pada aneka bumbu, seperti bawang dan cabai merah, serta pada kelompok daging.

Sementara itu, cukup terkendalinya inflasi inti didukung oleh harga komoditi global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil dan ekspektasi inflasi yang terus membaik.

Jika kecenderungan penurunan inflasi ini berlanjut, maka inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan dapat lebih rendah dari 4,0 persen. ”Inflasi hingga akhir tahun diperkirakan di posisi 3,9 persen.

Fundamental ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2011 juga dinilai masih cukup baik dalam menghadapi dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, karena beberapa hal seperti cadangan devisa yang meningkat, rasio utang yang aman, pasar SBN yang cukup dalam dan arus investasi portofolio dan penanaman modal asing langsung yang meningkat.

Disamping itu, fundamental ekonomi Indonesia yang membaik ini, akan mampu melewati krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. Rating ekonomi Indonesia bahkan akan segera dinaikkan oleh Moody`s dan Standard and Poor menjadi `investment grade` pada akhir tahun ini. Artinya Ini pertanda baik bagi iklim investasi di Indonesia.

Dampak Krisis

Meski perekonomian di 2011 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi dengan fundamental ekonomi yang terus membaik, dampak krisis yang diakibatkan tingginya utang luar negeri di sejumlah negara-negara Eropa itu diperkirakan akan makin mempengaruhi ekonomi Indonesia di 2012.

IMF sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 akan melambat dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Sementara di 2011 pertumbuhan ekonomi dunia akan turun di bawah target 4,3 persen menjadi 4 persen.

Terkait dengan kondisi tersebut, dampaknya bagi Indonesia akan terasa di sektor keuangan dengan akan makin tingginya volatilitas arus modal asing yang masuk dan keluar serta dari sektor perdagangan karena akan turunnya ekspor akibat permintaan dunia yang melemah.

Di sektor moneter dan keuangan, potensi penarikan dana-dana asing di saham dan SBN akan tetap besar, sehingga akan mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah dan jumlah cadangan devisa.

Jika krisis di Eropa kian memburuk, maka para investor portofolio akan kembali menempatkan dananya di mata uang dolar AS sebagai tempat yang paling aman.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution bahkan menilai krisis ekonomi di Eropa belum sampai pada batas bawahnya, dan belum semua potensi buruk dari krisis tersebut terbuka ke masyarakat karena ada keengganan dari bank-bank di Eropa tersebut untuk menilai potensi kerugiannya akibat krisis.

Sementara di sektor perdagangan, volume permintaan ekspor dari negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat ke Indonesia akan menurun. Begitu pula permintaan dari negara-negara lain yang terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan ekspor Indonesia sampai semester I 2011 ke negara-negara Uni Eropa mencapai 1,77 milyar dolar AS, atau sekitar 10,4 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 14,22 milyar dolar AS. Sementara ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,36 milyar dolar AS atau 8,2 persen dari total ekspor Indonesia.

Meski demikian, sejumlah pengamat melihat dampak dari krisis ekonomi Eropa di sektor perdagangan tidak akan terlalu besar, karena ekspor Indonesia tidak lagi bergantung ke negara-negara maju, karena sudah adanya pengalihan ke negara-negara `emerging` dan negara-negara lain yang memiliki volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi seperti Cina, India dan Jepang serta negara-negara ASEAN.

Ekspor ke Cina pada semester I 2011 mencapai 2 milyar dolar AS atau 16,1 persen dari total ekspor Indonesia, ke India sebesar 1,1 milyar dolar AS atau 5,7 persen dan ke Jepang 1,79 milyar dolar AS atau 13,4 persen total ekspor Indonesia

Selain itu, ekspor Indonesia juga lebih terkonsentrasi pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, karet, timah dan nikel dibanding produk-produk industri seperti tekstil, bahan kimia, mesin, alas kaki dan barang karet.

Karakteristik ekspor yang lebih besar pada komoditi primer ini, cenderung lebih elastis terhadap gejolak permintaan karena merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang tetap besar permintaannya. ”Pertumbuhan ekonomi di Cina dan India itu kan masih tetap butuh listrik, sehingga ekspor batu bara masih akan tetap tinggi.

Antisipasi Krisis

Meski kondisi perekonomian Indonesia dinilai terus membaik dan diperkirakan mampu menghadapi dampak krisis yang terjadi di Eropa, berbagai antisipasi untuk mengatasi kemungkinan pemburukan dari krisis tersebut harus terus disiapkan oleh pemerintah, sekaligus mengupayakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berjalan menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Berbagai langkah telah dilakukan BI untuk menghadapi dampak krisis ekonomi di 2012 antara lain dengan menurunkan BI Rate sebesar 75 basis poin sejak Oktober lalu, sejalan dengan perkiraan laju inflasi yang rendah pada tahun ini dan tahun 2012.

Penurunan BI Rate tersebut selain sebagai langkah untuk perbaikan terhadap struktur suku bunga kredit perbankan, juga untuk mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Diharapkan penurunan BI Rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga menjadi stimulus bagi pergerakan roda ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi Eropa.

Kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional harus terus ditingkatkan mengingat persentase kredit terhadap PDB yang masih kecil yaitu hanya 29 persen atau jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mencapai 110 persen dan Cina yang sebesar 140 persen. Efisiensi perbankan kdepan perlu ditingkatkan agar suku bunga kredit bisa turun dan penyaluran kredit makin besar.

Sementara itu, Menkeu Agus Martowardojo berpendapat harus ada protokol manajemen krisis untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi di Eropa, sehingga Indonesia memiliki panduan dalam mengambil tindakan dan kebijakan penanganan krisis. Sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab mengambil keputusan di saat krisis. Protokol diperlukan untuk merespon dan memitigasi dampak krisis.

Dalam konteks yang lain, sebenarnya Indonesia bisa kuat menghadapi krisis ekonomi Eropa karena besarnya kekuatan ekonomi domestik di dalam negeri dengan besarnya konsumsi dari jumlah penduduk yang ada. Sehingga untuk terus menggerakkan perekonomian di dalam negeri, anggaran Pemerintah atau APBN harus bisa menjadi stimulus perekonomian menghadapi krisis ekonomi Eropa.

Namun, sayangnya APBN lebih banyak tersedot untuk anggaran subsidi, sementara untuk anggaran belanja modal yang langsung berdampak terhadap ekonomi justru sangat rendah penyerapannya.

Berbagai langkah dan kebijakan untuk menghadapi dampak krisis memang sudah disiapkan baik di bidang moneter, keuangan dan fiskal yang tentunya diharapkan bisa menjaga dan melindungi perekonomian nasional agar bisa terus bertumbuh.

Tentu saja tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi pertumbuhan perekonomian dengan kualitas yang semakin baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, mengingat jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih besar.

Prospek Investasi

Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch pada Jumat (16/12) lalu memberikan peringkat layak investasi atau “investment grade” kepada Indonesia setelah terakhir kali mencapai status tersebut pada 1998.

Dalam laporannya, Fitch yang menaikkan “sovereign credit rating” dari BB+ menjadi BBB- menekankan bahwa rating ini mencerminkan disiplin fiskal yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas serta rasio utang publik yang rendah dan cenderung menurun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peringkat layak investasi tersebut memperlihatkan Indonesia memiliki likuiditas eksternal kuat serta kerangka kebijakan makro yang berhati-hati. Investment grade ini juga memberikan persepsi bahwa Indonesia dalam melakukan reformasi menunjukkan karya dan ini penting, dan menunjukkan keyakinan Indonesia menjadi negara maju semakin tinggi.

Hal tersebut merupakan kado akhir tahun bagi perekonomian Indonesia yang mampu mempertahankan angka pertumbuhan sebesar 6,5 persen di tengah-tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian akibat krisis utang di Eropa. Krisis yang terjadi akibat kesalahan pengelolaan anggaran negara tersebut diprediksi oleh banyak analis dan ekonom terkemuka tidak akan memulihkan kondisi perekonomian Eropa dalam waktu singkat.

Situasi tersebut serta peringkat layak investasi dianggap merupakan berkah bagi Indonesia, karena arus modal diprediksi akan masuk secara besar-besaran ke dalam pasar modal, pasar obligasi dan pasar uang.

Hingga triwulan III 2011, Indonesia telah kebanjiran arus modal senilai 16,1 miliar dolar AS. Padahal pada 2006 hanya mencapai 2,7 miliar dolar AS dan meningkat hingga mencapai 26,2 miliar dolar AS pada 2010 lalu.

Namun, sebagian besar arus modal tersebut saat ini masuk kepada investasi jangka pendek portofolio bukan investasi riil seperti proyek infrastruktur.

Inilah tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah pada tahun depan yaitu bagaimana untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dengan menyalurkan modal tersebut kepada sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Arus modal yang masuk ke dalam sektor riil tersebut dapat dikembangkan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan pembenahan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah.

Terkait dengan tantangan tersebut, maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan peraturan terkait mengenai skema ideal pembiayaan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan aturan sejenis yang mendukung kemudahan iklim berusaha.

Pemerintah mulai mengalokasikan resources untuk menyiapkan kerja sama pemerintah swasta supaya dana yang datang dari luar itu tahu ada keyakinan atas peraturan di Indonesia, adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang membuat dana itu, kalau masuk itu mempunyai kejelasan tentang bagaimana mereka berinvestasi.

Pemerintah, juga merespon dengan memberikan kebijakan fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance serta melakukan modernisasi sistem pajak agar investor makin berminat untuk menanamkan modalnya kepada pengembangan sektor riil.

Tujuannya adalah agar para investor pada saat masuk ke Indonesia mengetahui secara persis bahwa untuk sektor tertentu ada bentuk insentif fiskal mulai dari percepatan, bisa mengurangi taxable incomenya, serta skema penyusutan tertentu,” kata Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Dengan bentuk insentif tersebut, pemerintah optimis investor akan berminat menanamkan modal pada infrastruktur. Apalagi secara ekspansif, pemerintah kian gencar untuk mempromosikan proyek-proyek yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan bertujuan mengembangkan enam koridor wilayah ekonomi di seluruh Indonesia.

Dalam konteks yang lain, Pencanangan (groundbreaking) dalam MP3EI selama 2011 diinformasikan pemerintah melalui menko perekonomian telah mencapai Rp461,6 triliun yang terdiri atas 91 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur.

Untuk pencanangan proyek pada Januari hingga Desember 2012 diperkirakan akan mencapai Rp359,1 triliun yang terdiri atas 73 proyek utama. Dengan demikian maka sepanjang satu tahun akan mencapai angka lebih dari Rp1.000 triliun plus proyek-proyek infrastruktur APBN.

Namun demikian, terkait dengan program pencanangan itu, pemerintah hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada APBN 2011 sebesar Rp20,6 triliun dan APBN 2012 sebesar Rp36,7 triliun. Pada 2013 dan 2014, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk belanja infrastruktur sekitar Rp300 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selama 2011 hingga 2014 hanya sebesar Rp363,5 triliun dan untuk itu peran BUMN serta swasta harus terus didorong dalam program MP3EI.

Terkait dengan adanya program stimulus bagi para investor, Pemerintah juga akan memberikan insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN dan swasta nasional serta investasi asing langsung. BUMN dan swasta akan di dorong dengan insentif, persis polanya seperti insentif PP 62/2008 (tentang tax allowance) untuk sektor industri.

Pertumbuhan tinggi dengan perkiraan tersebut dan didorong keoptimisan pemerintah dalam mengundang investor melalui skema insentif, tidaklah mengherankan pemerintah masih mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2012 sebesar 6,5 persen hingga 6,7 persen.

Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) bahkan memperkirakan Indonesia akan mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,6 persen pada 2012-2016.

Angka tersebut tertinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam 6,3 persen, Malaysia 5,3 persen, Filipina 4,9 persen, Singapura 4,6 persen dan Thailand 4,5 persen. OECD mengatakan para penggerak ekonomi domestik akan menjalankan peran yang lebih penting dalam ekonomi Asia Tenggara termasuk Indonesia di masa mendatang.

Dua mesin peningkat pertumbuhan di kawasan ini adalah investasi berskala besar dalam infrastruktur dan konsumsi pribadi yang digerakkan oleh kelas menengah yang berkembang serta reformasi dalam kebijakan sosial.

Prospek tersebut tampak semakin cerah karena berdasarkan hasil survei world investment report dari UNCTAD tahun 2011, Indonesia menjadi negara peringkat tujuh daerah tujuan investasi di bawah China, Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia dan Polandia.

Apalagi menurut Ekonom Bank DBS, Eugene Leow, persetujuan DPR terhadap pengesahan RUU Pembebasan Lahan juga merupakan berita gembira setelah pengesahan RUU itu sempat tertunda lama.

UU tersebut memungkinkan pemerintah dapat mengakuisisi lahan dalam waktu singkat (masalah hukum dan perselisihan harus dapat diselesaikan dalam 74 hari kerja).

Kompensasi kepada pemilik lahan akan ditangani oleh pihak penilai independen yang sudah melalui tahap seleksi. Hal ini bisa menjadi langkah kunci untuk memulai pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan negara dengan memberikan kepastian jangka waktu dan biaya.

Namun demikian pemerintah perlu diingatkan agar pembenahan pada iklim berusaha lebih ditingkatkan agar lebih kondusif sehingga mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia. Sebab pembenahan tersebut adalah prasyarat dasar yang di dalamnya termasuk stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebab, saat ini penegakan hukum serta birokrasi belum mendukung peningkatan daya saing sektor investasi dan upaya pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perijinan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan. Proses perizinan tetap kompleks dan bertele-tele sehingga membuat pengusaha harus menunggu dan mengalokasikan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan ijin usaha, apalagi koordinasi pemerintah pusat dengan daerah sangat lemah.

Selain itu, sarana infrastruktur yang belum memadai juga menghambat kemudahan dalam berusaha, karena biaya distribusi menjadi mahal dan menurunkan efisiensi produksi. Inilah faktor utama yang menyebabkan daya saing produk Indonesia sulit bersaing baik dalam pasaran domestik dengan barang impor maupun di pasar internasional dengan negara pengekspor lainnya.

Disamping itu, sebenarnya saat ini diperlukan sistem pemberian insentif yang lebih kompetitif, selain tax holiday dan tax allowance bagi negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebab prosedur pemberian insentif perlu disederhanakan dan diperluas untuk sektor industri yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta industri yang memanfaatkan suplemen produk lokal.

Pelaku usaha menyarankan pemberian insentif yang lebih luas yang tidak hanya diperuntukkan bagi industri tertentu seperti baja, panas bumi saja, namun juga insentif labour yang punya kemampuan menciptakan lapangan kerja lebih tinggi.

Dengan asumsi tersebut, Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mencapai angka pertumbuhan tinggi walau krisis ekonomi global masih belum menentu dan tidak dapat diprediksi hasil akhirnya.

Tetapi, apabila masalah prasyarat dasar terutama birokrasi dan infrastruktur dasar yang menjadi problem akut dapat dibenahi, Indonesia diperkirakan akan cepat mencapai angka pertumbuhan 7 persen sebelum 2014.

Harapan besar muncul, ketika kenaikan peringkat menjadi layak investasi akan menjadi tambahan modal bagi perekonomian dalam mengantisipasi dampak negatif dari krisis ekonomi di Eropa. Namun, kenaikan peringkat tersebut tidak akan memberikan arti apa-apa terhadap dinamika investasi apabila pemerintah tidak melakukan serangkaian langkah untuk lebih mengkondusifkan iklim berusaha.

Catatan Kritis dari para Pengusaha

Diluar konteks prospek dan kinerja makro ekonomi Indonesia di tahun 2011 ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak kepada pelaku ekonomi terutama bagi para pengusaha. Secara garis besar, KADIN menganggap bahwa kebijakan fiskal dan moneter pemerintah masih belum pas, yang membuat perekonomian cenderung stagnan.

Secara kasat mata kebijakan yang tidak sinkron tersebut bisa dilihat dari kebijakan subsidi energi yang telah mengalami defisit, sementara itu alokasi yang besar terhadap subsidi telah mematikan potensi APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, jelas semua orang memahami infrastruktur merupakan syarat utama agar roda ekonomi bisa berjalan baik. Pemerintah yang sejatinya akan menyerahkan investasi infrastruktur pada swasta, dengan kata lain hanya akan membiayai sebesar 30% kebutuhan pembiayaan infrastruktur, masih juga memiliki birokrasi yang jauh dari memadai. Sehingga, menjadikan iklim investasi tetap buruh.

Mengutip data pemeringkatan dunia, iklim usaha di Indonesia memburuk sepanjang tahun ini dari posisi 126 menjadi 129. Sebagai sebuah fakta, ada enam catatan kritis yang dimiliki para pengusaha di daerah.

• Kalimantan Tengah belum memilki tata ruang yang jelas, dan ini tidak menutup mata terjadi juga pada 16 provinsi lainnya.
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20 juta yang digadang-gadang disalurkan hingga daerah dan tidak mensyaratkan agunan, pada kenyataannya masih dibebani dengan agunan yang memberatkan.
• Franchise asing tumbuh pesat, KADIN tidak menolak adanya investasi asing di sektor ritel. Namun, tidak ada pengendalian yang jelas ketika vis a vis dengan ritel lokal.
• Kebijakan REDD+ yang menjadikan Indonesia menerima hibah dana sebesar US$1 miliar, sampai sekarang dampaknya belum ada yang dirasakan para pelaku industri di sektor perkebunan.
• Industri pengolahan dan mineral sudah dilarang ekspor bahan mentah, tetapi Kadin belum melihat itikad pemerintah untuk mengembangkan industri di dalam negeri.
• Masih belum jelasnya pengaturan lahan sangat dirasakan sektor perkebunan. Sehingga, perampasan tanah yang menciptakan konflik kepentingan dengan masyarakat masih terjadi, seperti halnya di Desa Mesuji.

Meski demikian, dalam catatan kritis tersebut, KADIN tetap menaruh optimisme menyongsong tahun 2012. Jika tahun lalu adalah perencanaan, hingga dikonsepsikan percepatan pembangunan, KADIN berharap tahun 2012 kedepan merupakan tahun implementasi.

Karena itu kita tetap optimistis, pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dari setiap sektor. Dengan catatan, ada kebijakan fiskal dan moneter yang pas agar industri berkembang.

Catatan Akhir Tahun di Bidang Energi

Sementara itu, catatan akhir tahun mengenai sektor energi dapat ditelaah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang energi. Kebijakan pemerintah dalam bidang energi dinilai selama tahun 2011 ini tidak mendukung sektor industri, karena pemerintah lebih sering menjual gas ke negara lain ketimbang memenuhi pasokan industri dalam negeri.

Gas banyak sering kali diekspor ke negara tetangga, sementara untuk kebutuhan gas di dalam negeri sangat kekurangan. Artinya pemerintah justru memberikan subsidi bagi industri asing.

Akibat kekurangan pasokan gas setidaknya 53 industri di daerah Sumatera Utara terancam akan bangkrut. Jika kenyataan itu dibiarkan saja, maka angka pengangguran pun akan bertambah, dikarenakan banyak tenaga kerja yang akan menjadi korban PHK.

Tahun 2011 juga merupakan titik perenungan bagi Indonesia agar menghentikan rencan pembangunan PLTN. Setelah bencana ledakan reaktor Fukushima di bulan Maret 2011, Presiden SBY dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Sampai akhir tahun 2011, Indonesia masih sangat tergantung terhadap bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pemerintah masih menganggap batubara sebagai sumber energi termurah, puluhan PLTU batubara dibangun di seluruh wilayah Indonesia.  Indonesia juga tercatat sebagai negara pengekspor batubara terbesar kedua di  dunia setelah Australia.

Ironisnya, Energi Terbarukan yang merupakan solusi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi terhadap perubahan iklim, justru sangat lambat perkembangannya di Indonesia. Sampai akhir tahun 2011, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia masih kurang dari 5%.

Indonesia, sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang paling rentan sekaligus paling tidak siap untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara, termasuk didalamnya Indonesia akan menghadapi dampak yang paling buruk  dari perubahan iklim dibanding yang akan dialami oleh negara-negara lain di dunia.

Terkait dengan harga minyak dunia, mendekati tutup tahun, harga minyak mentah kembali menanjak. Di pasar internasional harga emas hitam itu kini sudah bertengger di atas USD 100 per barel atau tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga itu diprediksi terus berlanjut, mengingat sebagian wilayah dunia sudah memasuki musim dingin. Selain itu, membaiknya perekonomian sejumlah negara turut memacu permintaan energi fosil tersebut.

Bagi negara yang telah menjadi net importer, seperti Indonesia, melambungnya harga minyak mentah tentu sangat memusingkan. Maklum, Indonesia masih mengalokasikan subsidi yang cukup besar untuk BBM dalam anggaran. Lebih parah lagi, produksi minyak RI terus menurun dari tahun ke tahun.

Berdasar catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Januari–Oktober 2011 produksi minyak Indonesia hanya 904 ribu bph. Angka itu jauh dari target 930 ribu barel per hari (bph). Adapun impor produk migas pada periode yang sama mencapai USD 33,604 miliar atau naik drastis daripada periode yang sama tahun lalu USD 21,822 miliar. Dari situ terpotret jelas betapa gawatnya kondisi sektor energi di tanah air.

Sayangnya, sampai saat ini belum terlihat skema kebijakan energi yang jelas. Rencana pembatasan BBM bersubsidi terus maju mundur tanpa ada keputusan berarti. Sejauh ini pemerintah hanya menargetkan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi harus diputuskan sebelum akhir 2011. Skema itu akan dijalankan dalam bentuk opsi yang diajukan kepada DPR pada akhir Desember 2011.

Ketika bergabung dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lebih dari 30 tahun lalu, Indonesia masih menjadi net exporter dengan produksi 1,6 juta barel. Sedangkan konsumsi satu juta barel per hari (bph). Sejak 2003, posisi Indonesia beralih menjadi net importer karena produksi terus menurun.

Dari sisi anggaran, melambungnya harga minyak dunia tentu berbahaya. Sebab, komponen subsidi BBM dalam anggaran negara masih cukup besar. Jika tak kunjung ada kebijakan yang komprehensif, posisi APBN bakal tidak aman lantaran defisit mengancam. Jika ditengok ke belakang, ada beberapa faktor mengapa produksi energi fosil di Indonesia terus menurun. Pertama, sumur-sumur minyak kian tua dan kering, sehingga tak mampu memberikan hasil optimal. Kedua, ruwetnya regulasi di bidang perminyakan yang kerap tumpang tindih dan tidak pasti. Di samping itu, belum ada sinergi kebijakan energi di Indonesia dengan sektor lain.

Karena itu, pemerintah mesti mengambil langkah antisipatif. Sebab, ketika ancaman krisis telah berlalu, kini muncul momok baru dari sektor komoditas. Selain minyak, komoditas pertanian dan pertambangan berpotensi memicu instabilitas perekonomian dunia. Mengaca pada tren dunia, salah satu kebijakan energi yang bisa diadopsi adalah resource nationalism.

Kebijakan itu memprioritaskan penggunaan sumber daya alam bagi kepentingan nasional. Misalnya, mengutamakan produksi gas untuk industri domestik. Lebih baik mengambil kebijakan yang bersifat jangka panjang, karena masalah perminyakan selalu menjadi isu utama di masa mendatang. Melalui kebijakan yang komprehensif, di masa mendatang fluktuasi harga minyak tak akan menimbulkan kekhawatiran.

CATATAN AKHIR TAHUN DI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Berakhirnya 2011 menorehkan catatan buram dalam bidang penegakan hukum, yakni pelanggaran hak asasi manusia di kasus Mesuji, dan Bima, Freport Papua. Masalahnya kasus itu, cuma potret mini dari fenomena ‘gunung es’ soal penegakan dan keberpihakan hukum kepada masyarakat. Masyarakat dikalahkan kepentingan korporasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan secara ekonomi lebih besar.

Catatan Akhir tahun di Bidang Hukum.

Tahun 2011 dinilai oleh berbagai kalangan pengamat dan kelompok masyarakat sebagai tahun yang penuh pemutarbalikan dan rekayasa fakta hukum demi kepentingan politik penguasa. Sebaliknya, tahun 2012 akan menjadi tahun penentuan bagi penguasa, apakah mereka mampu melanggengkan model pemutarbalikan dan rekayasa fakta hukum pada tahun sebelumnya atau malah terjungkal oleh kekuatan politik yang justru selama ini menjadi koalisi demi persaingan Pemilu 2014.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, jika dirunut, pada 2011 banyak sekali terjadi pemutarbalikan fakta dan rekayasa atas berbagai kasus hukum di negeri ini. Sekadar mencontohkan, Bambang menyebut skandal Bank Century yang belum bisa dituntaskan lewat proses hukum.

Bambang juga menyebut kasus mafia pajak yang ternyata hanya menyeret Gayus Tambunan dan tak juga mampu menyeret petinggi Direktorat Jenderal Pajak hingga perusahaan-perusahaan besar yang memanipulasi pajak.

Kasus hukum lain yang menarik perhatian publik tetapi penyelesaiannya masih dirasakan mengecewakan publik, menurut Bambang, adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sepertinya ada upaya melokalisasi kasus ini hanya pada Nazaruddin dan tak mau menyentuh petinggi-petinggi partai politik yang saat ini berkuasa.

Reformasi Hukum Mandeg

Secara umum di tahun 2011 ini, bidang pemberantasan korupsi justru berada dalam titik nadir. Ditahun 2011 ini ternyata proses penegakan hukum banyak diwarnai oleh adanya beberapa kasus penegak hukum yang terlibat mafia hukum dan mengalami demoralisasi yang semakin parah. Moral penegak hukum di Indonesia (advokat, hakim, polisi, jaksa) mengalami defisit yang luar biasa. Para penegak hukum banyak yang tidak amanah. Kasus hukum dibuat jadi komoditas untuk kepentingan pribadi. Ruang pengadilan makin jauh dari rasa keadilan, apalagi setiap perkara begitu identik dengan transaksi uang.

Penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng kokoh keadilan sekaligus tumpuan para pencari keadilan, malah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela serta melanggar kode etik profesinya. Perbuatan tercela di kalangan penegak hakum mengindikasikan masih adanya oknum hakim yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.

Daftar timbunan penegak hukum yang bermasalah itu menunjukkan persoalan krisis integritas pada lembaga hukum bukan lagi persoalan individual, tapi sudah sistemik. Sistem penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, mental dan moral para penegak hukum khususnya advokat, hakim, polisi dan jaksa masih banyak yang perlu dibenahi. Terlebih lagi di kalangan hakim, jaksa dan polisi pola rekrutmen maupun sistem peradilan juga perlu dilakukan perbaikan mendasar.

Kalau penegak hukum malah menunjukkan perilaku ‘dagang hukum’ itu menandakan reformasi di bidang hukum telah berada di bibir jurang kegagalan. Penegakan hukum di negeri ini seperti berada di tubir jurang kegagalan. Ungkapan kasus yang melanda penegak hukum semakin membuktikan hukum tidak berjalan karena lembaga yang mesti mengawalnya malah korup dan diisi oknum penegak hukum dengan moral tercela.

Reformasi harus disertai dengan perbaikan mental dan perilaku penegak hukum yang lebih amanah. Defisit moral penegak hukum tak cukup diteriakkan melalu wacana belaka, tetapi diawali dengan terobosan berani dari pemerintah dan Mahkamah Agung.

Jika perlu, karena mafia hukum sudah jadi bencana, maka langkah rekrutan hakim, jaksa dan polisi baru sebagai revolusi pemberangusan mafia hukum adalah pilihan tepat untuk saat ini.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2011 ini, KPK masih dianggap sukses menjadi news maker utama bidang hukum di Indonesia.

Sayangnya, mayoritas KPK menjadi sorotan media bukan karena keberhasilan membongkar kasus korupsi, tetapi lebih karena tersandera kepentingan politis.

Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK Jilid 2 Bibit Samad Riyanto bahkan terang-terangan mengungkapkan intervensi itu datang dari berbagai penjuru. Termasuk dari massa, bahkan dari legislatif dan eksekutif.

Jeratan intervensi itupun menyentuh proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Badan Anggaran (Banggar) DPR mogok melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, ketika KPK berencana memeriksa pimpinan mereka terkait dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), September lalu.

Hingga akhirnya, Pimpinan DPR masuk dalam perseteruan KPK VS Banggar ini dengan mengagendakan pemanggilan KPK ke DPR. Namun, KPK tetap bergeming dan menolak hadir dalam pertemuan karena saratnya nuansa intervensi. Kala itu, terlihat bagaimana legislatif berusaha menempatkan KPK sebagai pihak yang bersalah di mata publik dalam mentoknya pembahasan RAPBN 2012.

Jika kita kilas balik ke awal tahun, serangan DPR ke KPK sudah terlihat ketika Komisi III membatalkan rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Januari 2011. Saat itu, Komisi III menolak kehadiran Chandra M Hamzah dan Bibit.

Pengusiran ini didasarkan atas pemahaman Komisi III bahwa pemberian deponering kejaksaan tidak menghilangkan status tersangka keduanya dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pencekalan Anggodo Widjojo.

Lagi-lagi, anggota dewan itu mengangkat trauma lama, persoalan kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra, yang sempat berujung di KPK hanya tersisa dua orang pimpinan di bidang pencegahan, Haryono Umar dan M Jasin. Proses kriminalisasi dan penyanderaan yang mengganggu kinerja KPK gara-gara persoalan hukum yang diajukan adik kandung Anggoro Widjojo, buron kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan itu, sepanjang medio 2010 lalu.

Padahal sudah jelas, deponering itu bertujuan untuk mengakhiri polemik keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak pengajuan kembali (PK) jaksa atas putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan hukum yang diajukan Anggodo terhadap Surat Keterangan Penghentian Penyidikan (SKPP) untuk Bibit-Chandra, yang awalnya dikeluarkan kejaksaan, mengacu kepada instruksi presiden.

Setelah sepekan lebih menunda RDP, akhirnya Komisi III bersedia bertemu KPK. “Buruknya” niat DPR itu pun akhirnya terbuka di depan mata publik. Dalam RDP itu, terlihat bagaimana DPR menelanjangi KPK soal masalah penindakan, yang ujung-ujungnya mengancam akan memangkas anggaran, jika KPK tidak bersedia mengalah untuk lebih memprioritaskan bidang pencegahan. Upaya terselubung yang bertujuan untuk menumpulkan taji KPK.

Intervensi terhadap independensi KPK tak berhenti sampai di situ. Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, ketika masih buron, sempat melontarkan kicauan bahwa kasusnya merupakan rekayasa yang dilakukan petinggi KPK.

Nazaruddin menyebutkan pernah bertemu Chandra, Haryono, mantan Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja, dan Sekjen KPK Bambang Sapto Pratomo Sunu untuk mambahas kasus.

Dalam pelariannya, Nazaruddin kembali berkicau Ketua KPK Jilid 2 Busyro Muqoddas, Jasin, Juru Bicara KPK Johan Budi, hingga penyidik KPK Roni Tamtama tidak bisa dipercaya karena biasa main kasus di KPK. Pukulan telak yang menjatuhkan citra KPK di mata publik, ketika pengembangan kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berjalan, akhir Juni hingga awal Juli lalu.

Besarnya tekanan publik dan kritik DPR atas independensi KPK akibat tuduhan mantan Bendahara Umum (Bendum) Demokrat itu, memaksa dibentuknya Komite Etik KPK secara resmi 26 Juli 2011, dengan formasi awal Ketua Abdullah Hehamahua, anggota Ketua KPK Busyro Muqoddas, Bibit Samad Riyanto, Haryono Umar, penasihat KPK Said Zainal Abidin, serta dari unsur masyarakat Marjono Reksodiputro dan Sjahrudin Rasul.

Namun, publik kembali menentang karena adanya nama Busyro dan Haryono sebagai pihak yang juga disebut Nazaruddin terlibat, akan mempengaruhi kualitas kinerja tim komite etik. Akhirnya, kedua nama itu dibuang dan digantikan Syafii Ma’arif dan pakar hukum Nono Anwar Makarim. Tim ini pun akhirnya mulai bekerja sejak 1 Agustus.

Selama 2 bulan lebih tim bekerja, berhasil ditemukan fakta yang kembali membuat publik tercengang. Tuduhan Nazaruddin terkesan ada benarnya. Pasalnya, Chandra ternyata memang pernah berkunjung ke rumah mantan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat itu lebih dari satu kali.

Wakil Ketua Bidang Penindakan itu juga mengakui pernah bertemu dengan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum dan berteman baik dengan politikus Demokrat Saan Mustofa, nama yang kerap disebut Nazar terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Dalam pemeriksaan tim etik, Chandra berkilah pertemuan di rumah Nazaruddin itu tidak pernah membahas masalah kasus.

Pertemuan itu pun terjadi pertengahan 2010, sebelum Anas menjadi Ketua Umum Demokrat. Saat itu, Chandra hanya bercerita soal kasus kriminalisasi yang dialaminya bersama Bibit. Mereka juga tidak pernah berinteraksi lagi setelah itu.

Fakta yang sama soal pertemuan antara Nazaruddin dengan Haryono dan Sekjen KPK Bambang Sapto juga terbukti benar. Pertemuan pertama ketiganya berlangsung di kediaman Nazaruddin untuk membahas masalah anggaran KPK akhir 2010 lalu.

Terakhir, sebelum menjadi tersangka, Nazaruddin kembali mengundang kedua pejabat KPK itu ketika awal kasus suap Sesmenpora ini mulai mencuat, dengan dalih akan membahas anggaran. Namun, ketika Nazaruddin mulai mengangkat soal kasus suap, Haryono langsung meninggal lokasi. Keesokan harinya, Haryono juga melaporkan pertemuan itu kepada pimpinan lainnya dalam rapat pagi di KPK.

Akhirnya waktu pengumuman hasil Komite Etik KPK atas tuduhan Nazaruddin tiba, 5 Oktober 2010. Namun, hasil yang diumumkan jauh dari perkiraan hiruk-pikuk pemberitaan media selama ini. Tim Etik menyatakan kedelapan nama terperiksa itu secara umum tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik KPK.

Rinciannya, ketujuh anggota Tim Etik dengan suara bulat menyatakan Busyro, Jasin, Johan Budi, dan Roni sama sekali tidak bersalah. Untuk Chandra, Haryono, Ade Rahardja, dan Bambang Sapto, empat anggota etik menyatakan tidak bersalah, sedangkan tiga lainnya menyatakan mereka melakukan pelanggaran ringan kode etik. Tim Komite Etik hanya berpesan kepada keempat petinggi KPK itu untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku.

KPK Jilid III

Nasib Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja, empat pimpinan KPK Periode 2011-2015 juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Mereka harus menjadi bagian dari panggung drama lembaga legislatif sebelum akhirnya terpilih sebagaipendekar antikorupsi baru pada 2 Desember lalu.

Bersama empat calon pimpinan KPK hasil saringan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai mantan Menkumham Patrialis Akbar, Samad dkk harus menunggu selama lebih dari tiga bulan hingga akhirnya diproses di DPR. Pasalnya, Komisi III baru mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan pertama kali 28 November, meskipun kedelapan calon itu sudah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR sejak 18 Agustus lalu.

Padahal, berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 maka, DPR wajib memilih 4 dari 8 calon yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dalam jangka waktu maksimal 30 hari, Presiden menetapkan 4 pimpinan KPK terpilih.

Molornya proses di DPR ini terjadi karena tarik ulur kepentingan di DPR untuk mempertahankan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK atau tidak. Ketua KPK transisi yang dipilih menggantikan Antasari Azhar itu tampaknya tidak mau “kompromi” dengan para politisi maling di Senayan yang melakukan korupsi.

Setidaknya dari 2 kasus yang terbongkar baru-baru ini membidik langsung jantung kekuasaan politik di Senayan menguatkan indikasi ini, yaitu kasus suap Wisma Atlet dan 34 perkara lainnya yang melibatkan Nazaruddin, serta suap Kemenakertrans tentang alokasi anggaran untuk 19 daerah transmigrasi dengan nilai proyek Rp 500 miliar yang menyasar banggar DPR.

Oleh karena itu, sikap aneh para politisi yang berani melawan UU KPK dan Putusan MK dan ingin mengembalikan 8 nama yang sudah dipilih Pansel, dan ngotot tetap minta 10 nama, wajar menjadi pertanyaan publik ketika itu. Apalagi KPK akan mengalami kekosongan kepemimpinan, jika hingga 17 Desember lalu, para pimpinan baru belum juga terpilih.

Untung saja kekhawatiran publik ini tidak terealisasi. Ketua KPK Abramah Samad dkk bisa dilantik tepat waktu 16 Desember lalu, dan sudah mulai aktif bekerja di KPK sejak 19 Desember.

Meski demikian, jika melihat proses penjaringan keempat nama di Komisi III lalu, kesan politis tetap tidak bisa dihilangkan. Bayangkan, saja nama Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, yang terkenal sebagai manusia tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi tidak lolos.

Begitupula nasib mantan Kepala PPATK Yunus Husein, yang digadang-gadang sebagai andalan dalam penelusuran pratik pencucian uang dan kejahatan perbankan juga tidak terpilih, hanya karena dijagokan oleh Partai Demokrat, sebagai partai pemerintah.

Artinya, potensi KPK Jilid 3 akan kembali menjadi bulan-bulan kepentingan politik di DPR seperti yang dialami pendahulunya sangat mungkin terulang. Untuk itu, menarik menunggu realisasi janji keempat pimpinan baru KPK yang selama proses seleksi kerap mengumbar integritas dan keberanian untuk membongkar kasus besar tanpa mau terpengaruh intervensi politik apapun.

Janji yang salah satunya diungkapkan Samad, Ketua KPK termuda dalam sejarah, dengan memasang target jika dalam satu tahun ke depan tidak berhasil membongkar kasus korupsi besar, dirinya akan mundur dari KPK memilih pulang kampung.

Kasus Freeport, Mesuji & Surat Palsu MK Jadi Catatan Buruk Kinerja Polri

Selain catatan tentang eksostensi KPK sepanjang tahun 2011, catatan mengenai kinerja Polisi terkait penegakan hukum juga mengemuka.

Kinerja kepolisian di tahun 2011 menunjukkan grafik peningkatan positif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikatornya adalah terbukti Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus terorisme, narkoba, korupsi, dan sejumlah kasus kriminal besar lainnya.

Dari perspektif politik, di sepanjang 2011, Polri terlihat cukup netral. Netralitas tersebut terlihat dari sistem pengamanan yang dilakukan Polri dalam berbagai perhelatan pemilukada di sejumlah daerah. Meski dalam pengamanan pemilukada tersebut, polisi terkadang lengah dalam pendeteksian dini dari intelijen yang kurang maksimal, sehingga proses pemilukada sering diwarnai konflik dan anarkis.

Dengan adanya kasus-kasus bentrokan polisi dengan rakyat di berbagai tempat, seperti di Freeport, Mesuji maupun tempat lain, persepsi masyarakat terhadap Polri menjadi negatif. Pemihakan yang berlebihan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan polisi-polisi yang bertugas di lokasi-lokasi pertambangan dan perkebunan membuat Polri tidak profesional dan tidak proporsional.

Kekecewaan masyarakat terlihat ketika Polri tidak serius mengungkap kasus-kasus di institusi negara, seperti kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), kasus KPU yang melibatkan Ketua KPU, dan lain-lain. Sikap lamban juga diperlihatkan polisi dalam menangani kasus pembantaian orang utan dan kasus ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara.

Dari evaluasi 2011 ini dapat disimpulkan bahwa prospek penegakan hukum 2012 yang akan dilakukan Polri diperkirakan belum banyak berubah. Sebab,  proses reformasi Polri masih berjalan lamban. Di sisi lain Polri masih mempertahankan pola-pola lama, yakni tidak transparan dan diskriminatif. Orang kecil dengan kasus kecil sangat cepat ditangani polisi, sedangkan orang besar dengan kasus besar sangat lamban diproses polisi.

Selain itu, khususnya masalah kriminal di Ibu kota, diharapkan pada tahun 2012 mendatang Kapolri lebih memperhatikan kinerja kepolisian di Jakarta yang belakang ini kian rawan dengan maraknya peristiwa kriminal. Kapolri perlu juga memperhatikan hilangnya patroli dari tempat-tempat rawan dan strategis di kota-kota besar terutama Jakarta.

Jajaran Polisi Lalulintas pun menurutnya perlu mendapat pengawasan ekstra ketat dari ulah sejumlah oknum yang melakukan penjebakan-penjebakan di jalan raya. Lalulintas harus terus menerus dibenahi, mengingat lalulintas adalah etalase Polri, sementara kemacetan di kota-kota besar makin parah, seperti tidak ada upaya maksimal dari polisi untuk menanganinya.

Selain itu, Aparat Kepolisian juga Masih tetap dominan sebagai Pelanggar HAM. Sepanjang tahun ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat telah terjadi 19 kasus penyiksaan. ELSAM mencatat, polisi dan TNI sebagai pelaku penyiksaan yang paling dominan di sepanjang tahun 2011. Polisi/TNI tercatat sebanyak pelaku penyiksaan dengan 16 kasus.

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang tahun 2011 diindetifikasi diproduksi oleh faktor kebijakan mengenai hak asasi manusia.

Ditingkat Nasional, munculnya kebijakan-kebijakan yang kembali bercorak represif, di level daerah, muncul berbagai macam kebijakan pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang dianggap secara diskriminatif melanggar HAM.

Sementara kasus-kasus lainnya terkait dengan kasus sengketa lahan yang masih sangat tinggi (data pengaduan komnas mencapai 600-an). Kemudian terkait juga dengan kasus-kasus penyiksaan ataupun kekerasan oleh aparat, masih terus berlangsung dan juga penegakan hukum yang dirasakan masyarakat sangat diskriminatif yang dilakukan oleh institusi-institusi peradilan yang belum mampu menyelesaikan sejumlah kasus secara berkeadilan terhadap berbagai macam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan korban.

Khusus kasus-kasus yang berbasiskan kepada keyakinan dan kasus lahan, diharapkan negara merespon berbagai peristiwa ini, satu mekanisme untuk menyelesaikan, memberikan pemulihan kepada korban, dan juga bagaimana mencegah terjadinya kembali peristiwa-peristiwa tersebut terulang.

Di Papua kasus pelanggaran HAM intensitasnya sangat tinggi. Tahun 2010 masyarakat pernah dihebohkan dengan satu video yang mempertontonkan adanya penyiksaan. Di tahun 2011 ini juga ada satu peristiwa penyiksaan terhadap Charles Mali, yang menyebabkan dia meninggal yang dilakukan oleh TNI. Sementara di tempat-tempat yang lain, polisi juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam konteks menggali informasi untuk mengungkap kejahatan tapi masih dengan cara-cara kekerasan.

Untuk kasus Papua, disinyalir pelanggaran HAM terjadi karena masih ada anggapan terkait dengan ekspresi politik oleh rakyat Papua. Sehingga pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua itu, kemudian berkorelasi pada kerasnya tindakan aparat terhadap warga. Selain itu, terkait dengan otonomi daerah, sebenarnya tidak ada korelasi langsung terhadap berbagai peristiwa di Papua, namun untuk penyiksaan-penyiksaan itu lebih pada perilaku aparat yang masih menggunakan cara-cara lama untuk menggali informasi.

Kasus Papua dengan segala konstelasi politik dan implikasi kasus yang muncul, seperti kasus hasil pemilukada, kasus perburuhan antara PT Freeport dengan para pekerja, dan kasus keamanan serta konflik sparatis, harus menjadi perhatian serius pemerintah kedepan untuk secara kongkrit dibenahi oleh pemerintah dengan berbagai pendekatan.

Selain itu, catatan akhir tahun terkait masalah hukum dan HAM juga diwarnai oleh sejumlah catatan tegas tentang masalah perlindungan anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Catatan Akhir Tahun 2011 ini menilai jika Negara, Pemerintah, Masyarakat dan orang Tua telah gagal melindungi anak dari tindak kekerasan.

Fakta ini diperkuat dari hasil analisa data-data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komnas PA, jika angka kekerasan pada tahun 2011 ini menunjukkan trend naik yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan.

Komnas PA, menunjukkan kenaikkan laporan tindak kekerasan yang diterima oleh Divisi Hotline Komnas PA. Untuk jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan 98 % pada tahun 2011 ini, yaitu 2.386 dari 1.234 laporan pada tahun 2010 silam. Begitu juga angka kasus kekerasan seksual meningkat 62,7 % atau 2.508 pada tahun 2011 dibandingkan 2.413 pada tahun 2010.

Trend peningkatan pun terlihat pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2010 hanya 703 kasus, namun tahun 2011 meningkat menjadi 1.851 pada tahun 2011, dimana 89,9 % dari kasus itu berujung pada pemidanaan anak.Begitu juga pada laporan yang berkaitan dengan bayi dibawah lima tahun (balita), semuanya mengalami trend kenaikan, baik itu laporan aborsi, pembuangan bayi oleh orang tuanya hingga penculikan bayi.

Di sisi lain, anak korban gizi buruk pun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data yang dirilis dari Lembaga Perlindungan Anak di 33 provinsi menujukkan sekitar 10 Juta anak Indonesia kekurangan gizi dan 2 juta diantaranya menjadi korban gizi buruk. Hal ini bisa ditemui di Pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.Angka yang terlibat tawuran atau kekerasan di lingkungan sekolah pun meningkat dratis, dari hanya 128 kasus pada tahun 2010 menjadi 399 kasus pada tahun 2011 dengan 82 orang meninggal dalam tawuran tersebut.

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait secara tegas menyatakan jika Negara dan Pemerintah telah gagal menjalankan perannya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan. Keyakinan ini diperkuat karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bergerak pada daerah terpencil, masih banyaak masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan karena tidak mengetahui adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini membuktikan jika Negara telah gagal menjalankan perannya sebagai implementor UU Perlindungan Anak dan mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat.

Komnas PA akan mengambil peran yang telah dijalankan selama ini dengan merumuskan program yang lebih sistemik, bukan hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ tapi pada sosialisasi akan UU Perlindungan Anak dan kewajiban untuk anak dilindungi pada tahun 2012 mendatang,” tandas Arist lagi.

Catatan Akhir tahun di bidang Politik

Banyak kalangan pengamat mengatakan bahwa sepanjang tahun 2011 ini, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai masih tidak mampu melepaskan diri dari karakter politik kepemimpinan yang lebih mengedepankan pencitraan ketimbang menunjukkan kinerja yang bisa memuaskan harapan rakyat.

Akibat dari gaya kepemimpinan SBY itulah, energi pemerintahan Presiden SBY terkuras habis hanya untuk mengurusi pencitraan dan masalah remeh temeh, ketimbang mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Seperti pemberantasan korupsi, stabilisasi harga pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencitaan keamanan. Itu semua menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan SBY- Boediono ditahun-tahun mendatang.

Pramono Anung bahkan menyebut pemerintahan SBY-Boediono di tahun 2011 ini tidak produktif. Hal ini karena terlalu banyak hiruk pikuk, namun masalah tidak terselesaikan. Kasus Century, Gayus, Nazar, Nunun dan banyak persoalan-persoalan besar lainnya itu menjadi salah satu indikator pekerjaan rumah itu.

Hiruk pikuknya luar biasa, namun dari semua hiruk pikuk itu, tak ada satu persoalanpun yang tuntas. Bahkan terkesan tumpang tindih dalam penyelesaiannya. Persoalan-persoalan tersebut sudah seharusnya menjadi refleksi yang harus diperbaiki bagi kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengurusi stabilitas politik di pemerintahannya, terutama sejak adanya koalisi, justru makin menurun. Hal ini terjadi akibat cara pengelolaan atau manajemen politik Presiden SBY yang mengarah pada pola pragmatisme dan demi keselamatan rezimnya.

Di bidang hukum, kelemahan mendasar pemerintah terlihat ketika Presiden tidak mampu berbuat banyak terkait upaya penegakan supremasi hukum. Retorika SBY terhadap masalah pemberantasan korupsi terkesan hanya menjadi wacana yang tak mampu diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat ketika banyak kader Partai Demokrat terindikasi terlibat skandal korupsi. SBY justru tidak mengambil tindakan apa pun. Padahal, sebagai Ketua Dewan Pembina seharusnya secara internal SBY menghukum kadernya, bukan justru melindunginya.

Publik sebenarnya berharap banyak ketika Presiden melakukan reshufle kabinet Oktober 2011 lalu. Namun kenyataannya, pasca perombakan kabinet tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan kembali menurun drastis ketika hasil prombakan kabinet ternyata tidak memuaskan masyarakat. Bahkan, perombakan yang diyakini akan membawa perubahan pun, di mata publik itu hanya sekadar transaksi politik.

Reshuffle yang dilakukan kemarin bukanlah upaya untuk meningkatkan kenerja pemerintah, melainkan menenangkan partai-partai pendukung atau koalisi. Pram bahkan menilai reshuffle ini justru membuat keributan baru dalam lingkaran partai koalisi.

Tidak produktif dan tertatihnya pemerintahan SBY juga terlihat ketika dalam kasus keamanan dan konflik buruh di Papua, SBY tak cukup sigap menyelesaikan masalah. Ditambah berbagai persoalan dan konflik perbatasan yang tak kunjung terselesaikan dengan baik. Bahkan di akhir tahun ini, Pekerjaan rumah Pemerintahan SBY makin bertambah besar lagi ketika dugaan kasus pelanggaran berat HAM mencuat yang terjadi di Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan yang sudah terekspos melalui video dan sudah dipublikasi ke dunia internasional.

Khusus kasus di Papua, SBY tidak berdaya menangani konflik disana. Sebab Pram menyakini ada campur tangan pihak luar terkait konflik yang berkepanjangan di Provinsi tersebut.

Bahkan Amerika sendiri mempunyai kepentingan. Dengan gampang orang melihat peristiwa ini juga mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Apa yang terjadi di Papua, tentunya tidak berdiri sendiri. Pram menengarai ada pihak di luar NKRI, yang mencoba ambil kentungan yang terjadi di Papua.

Konflik di Papua itu harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah. Namun jangan diselesaikan dengan kekerasan. Akan lebih baik jika diselesaikan dengan pendekatan humanistik.

Belum lagi kasus skandal politik Bank Century yang diprediksi akan lebih membuat energi pemerintahan SBY semakin terkuras, karena publik berharap banyak agar skandal tersebut terungkap melalui KPK Jilid III. Termasuk pengungkapan kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan kasus Cek pelawat Deputi Gubernur BI, Nunun Nurbaety.

Pemerintahan SBY akan memperoleh kembali kepercayaan publik apabila berbagai kasus tersebut secara substansial dapat dituntaskan dengan baik.

Atas kenyataan berbagai persoalan yang tidak tuntas itulah, Presiden SBY diharapkan bertindak konkret pada tahun 2012 dan hingga sisa masa pemerintahannya. Dengan pemberantasan korupsi dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, citra dan popularitas Presiden SBY dengan sendirinya menjadi membaik.

Pada akhirnya berbagai masukan dan kritik yang dilakukan oleh pemerintah, DPR maupun kelompok masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini, sejatinya harus dimaknai sebagai dorongan bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja demi memenuhi harapan publik.

Ditengah iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah hyper demokrasi ini, yang diperlukan adalah ketegasan sikap pemimpin dalam mengambil keputusan. Ketegasan sikap kepemimpinan itulah yang sejatinya akan mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintahan SBY.

Catatan di bidang Demokrasi dan Pemerintahan Masih Lemah

Sementara itu, kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang serius dan mendasar. Hal ini terlihat dari lemahnya demokrasi dan pemerintahan.

Ada sejumlah variabel yang menunjukkan kelemahan tersebut. Yakni, pelaksanaan prosedur demokrasi yang minim nilai-nilai demokratis, lemahnya pelaksanaan desentralisasi maupun minimnya akuntabilitas publik terhadap pemerintah. Serta, tumpang tindihnya wewenang dan koordinasi antar instansi lintas sektor dan lintas tingkatan, rendahnya kualitas layanan publik, fenomena kartelisasi partai politik, dan memudarnya integrasi antar daerah dalam berbagai bidang.

Salah satu kegagalan pemerintah pada tahun 2011 ini terlihat pada penanganan masalah otonomi khusus (otsus) Papua dan NAD. Dalam hal ini, penerapan kebijakan otsus masih dinilai belum berhasil. Masih ada persoalan kelembagaan, menyangkut pemakaian tujuan kebijakan, regulasi, keuangan, sumber daya manusia, dan koordinasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, penguatan demokrasi yang tidak diimbangi dengan penguatan institusi negara hanya akan menyebabkan pergolakan dalam masyarakat. Negara harus mampu mengelola demokratisasi dengan baik untuk menghindari aktualisasi demokrasi yang destruktif.

Berbagai kasus pelanggaran HAM menjadi salah satu permasalahan serius dan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintahan saat ini. Hal tersebut terjadinya karena negara tidak hadir dan menjalankan fungsinya secara tepat.

Dalam rangka menciptakan demokrasi dan pemerintahan yang baik, Demokrasi juga harus menghasilkan produk perundangan dan kebijakan publik yang akomodatif terhadap kearifan lokal. Perlu ada perspektif kekhasan daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian ada adopsi terhadap budaya setempat sehingga demokrasi berakar kuat dan kokoh sehingga diharapkan akan tercipta good and clean government.

Banyak hal yang dapat dicatat dari politik kita pada 2011. Yakni pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih sebatas penataan teknis demokrasi prosedural dan seolah-olah jauh dari persoalan substansial. Berbagai kasus selama ini mencatat, kekerasankekerasan politik masih sering terjadi, sikap dan aksi diskriminasi, serta kasus-kasus korupsi yang menghiasi lembaran surat kabar kita, tentu mengonfirmasikan betapa masih bermasalahnya kualitas demokrasi kita.

Pada perspektif makro, fokus perhatian kita seyogianya pada adanya gejolak sosial dan politik yang terjadi di Papua yang merebak pada 2011 ini. Kasus Papua bagaimanapun pertaruhan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga dengan gejolak politik lokal,khususnya di Aceh, harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak memunculkan konflik politik yang fatal.

Secara prosedural, demokrasi kita masih menjumpai banyak soal teknis antara lain membuat para anggota DPR sibuk merumuskan kembali semua UU bidang politik. Penyusunan atau penataulangan prosedur demokrasi politik memang banyak pilihan, dan memungkinkan kekuatan-kekuatan politik yang kuat dominan.

Perbedaan kepentingan itu biasa dalam politik, tetapi kita dihadapkan pada persoalan yang selalu berulang. Misalnya, secara praktis-pragmatis fraksi-fraksi di DPR bertele- tele dalam menentukan besaran angka parliamentary threshold (PT).

Dinamika politik elektoral 2011 berakhir dengan pengumuman Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bahwa hasil verifikasi partai politik yang memperoleh status badan hukum hanya Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lolos dari 14 partai yang mendaftar.

Ini artinya, jumlah partai baru tidak bertambah signifikan. Walaupun demikian, bukan berarti kompetisi politik tidak akan ramai. Berbagai diskusi dan protes tentang siaransiaran iklan partai itu di stasiun televisi milik pendiri ormas NasDem merupakan satu potret dari banyak hal yang diperkirakan membuat dinamika politik elektoral semakin ramai.

Pada 2012 juga merupakan awal dari ujian hubungan tokoh dan partai. Ketika Partai Serikat Independen (SRI) tidak lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, nasib Sri Mulyani sebagai bakal capres semakin tak menentu. Peluang untuk hadir memang masih begitu terbuka,namun pengikutnya masih perlu berjuang ekstrakeras untuk mencantolkan pada partai-partai politik peserta pemilu kelak.

Dalam politik pemerintahan, publik juga disuguhi berbagai persoalan teknis yang tampak dramatis.Pada 2011 ini ada reshuffle kabinet,peristiwa politik yang juga selalu berulang. Walaupun reshuffle hakikatnya urusan presiden, prosesnya cukup menyita perhatian, dan sayangnya berakhir dengan antiklimaks.Pertimbangan politik tampak lebih menonjol dalam reshuffle kabinet yang lalu.

Hingga penghujung 2011 ini kinerja kabinet baru belum menunjukkan prestasi yang signifikan. Ini tentu dapat menggoyahkan harapan bahwa kabinet akan dapat bekerja secara lebih optimal ketimbang sebelumnya. Apalagi, kompetisi politik diasumsikan semakin menguat pada 2012 hingga 2014.

Apakah konsentrasi kabinet tidak memudar manakala fokus menteri- menterinya ke 2014? Hatta Rajasa misalnya, menko perekonomian yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, telah didorong partainya sebagai calon presiden (capres).Di Partai Golkar,nama Aburizal Bakrie, sang ketua umum, juga menduduki ranking satu capres.

Partai-partai lain yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pemerintahan tampak sudah ancang-ancang ke 2014,walaupun Partai Demokrat belum mau mewacanakan siapa capres mereka. Soliditas Setgab pada 2011 telah diuji oleh beberapa hal yang membuat mereka harus memutuskan,di tengah kepentingan politik beragam.

Pada 2012 tantangan Setgab diperkirakan semakin kompleks dan rumit sehingga manajemen pengelolaan Setgab juga akan semakin longgar.Kecuali, manakala reward and punishment diterapkan secara sungguhsungguh oleh Presiden SBY.

Masa depan politik pemerintah secara khusus memang ditentukan oleh soliditas Setgab dan dinamika politik DPR. Sejak tampil dan terbentuk kabinet pemerintahan, oposisi formal tidak signifikan. Kasus Bank Century di DPR memang memukul telak politik pemerintah, karena kubu oposisi ternyata memperoleh dukungan signifikan partai-partai propemerintah. Kasus itu anomali.

Dalam banyak kasus oposisi formal yakni terutama PDIP, juga Hanura dan dalam batasbatas tertentu juga Gerindra, masih belum efektif sebagai kekuatan penekan. Oposisi PDIP cenderung susah dipahami dalam kerangka oposisi politik yang efektif.Konflik antara Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas menghasilkan corak kepolitikan PDIP yang terkesan hanya tampil setengah hati dalam beroposisi.

Hanura tampak lebih konsisten, tapi kekuatan kursinya sedikit. Sementara Gerindra, walaupun dalam banyak kasus kritis, terkesan sangat hati-hati menjaga hubungan dengan pemerintah. Dari sisi ini diperkirakan tidak akan ada perubahan gaya beroposisi pada 2012. Masa depan politik pemerintahan juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar dinamika politik formal.

Tekanan-tekanan protes yang terus-menerus mengemuka dalam banyak isu pada 2011 tampaknya tidak akan mereda pada 2012. Pada 2011 ditutup oleh aksi bunuh diri aktivis Sondang Hutagalung. Meskipun konteksnya sangat lain dengan Bouazizi di Tunisia yang mengobarkan Arab Spring itu, kelompok-kelompok oposisi jalanan luar parlemen kelihatan seperti memperoleh bahan bakar baru.

Tekanan-tekanan berbagai kelompok kepentingan terhadap kasus-kasus hukum yang sedang diproses juga diperkirakan masih akan tetap semarak pada 2012. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik bulan ini, ujian pertama mereka adalah menangani kasus-kasus korupsi politik.

Kisah kasus Bank Century mungkin akan berlanjut dengan kejutan-kejutan. Juga, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya politisi-politisi yang kasusnya ditangani KPK. Gebrakan para pendekar antikorupsi pada 2012 kemungkinan besar akan membuat situasi politik semakin menghangat, walaupun penegakan hukum harus bersih dari intervensi politik.
sumber : www.starbrainindonesia.com

Konteks pernyataan Yudhoyono yang menyatakan bahwa partainya masih perlu mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, tentang siapa yang paling layak menjadi calon presiden pilihan partai pada 2014 mendatang, harus dicermati sebagai sebuah isyarat komunikasi politik seorang politisi. Bahwa sejatinya memang partai demokrat ternyata sudah boleh membicarakan calonnya sejak dini. Sejak sekarang.

Ketika Yudhoyono menyatakan bahwa partai demokrat masih perlu mengkaji lebih dalam dan menganalisis berbagai masukan baik dari parpol maupun dari masyarakat tentang siapa calon presiden mendatang, maka, masyarakat jangan keliru menafsirkan pernyataan tersebut. Bahwa partai demokrat justru akan menimbangnya sekarang.

Barangkali itu yang dipahami para kadernya di partai. Hal tersebut bukanlah ketidakkonsistenan antara komitment ketua dewan pembina selaku pemimpin partai dengan masyarakat. Tapi justifikasi imajinasi politik akan menegasi opini ketidakonsistenan komitmen politik tersebut menjadi sebaliknya, yakni keharusan segera mengimplementasikan sinyal politik dewan pembina sebagai sebuah intepretasi logis yang harus segera direalisasikan ditengah publik.

Itulah yang kerap dilakukan partai demokrat selama ini. Yang paling aktual adalah tentang wacana calon presiden di 2014 mendatang. Ketika dewan pembina mengatakan masih perlu melakukan proses politik panjang terkait langkah-langkah sistematis dan organisatoris mengenai calon presiden yang diharapkan bukan saja pilihan partai, tapi memang sejatinya representasi pilihan rakyat, Namun kenyataanya, tidak berselang satu bulan, kader politik partai mengemukakan wacana tentang calon presiden. Partai politik lain yang diklaim kebelet untuk tidak sabar menunggu 2014 yang kenyataannya malah hingga kini belum mewacanakan capresnya, namun justru partai demokratlah duluan memiliki syahwat tinggi untuk mendiskursuskannya.

Sebagai buktinya, salah seorang elit partai demokrat Ulil Abshar secara serius memunculkan nama baru untuk capres mendatang. Ulil memunculkan nama Dahlan Iskan untuk maju di 2014. Dahlan akan berduet dengan Ketum PAN Hatta Rajasa. Wacana yang disampaikan Ulil bukan main-main. Dia serius akan menindaklanjuti usulnya ke DPP PD.

Menurut Ulil, sosok Dahlan adalah figur yang unik dan menarik. Dengan situasi Indonesia saat ini, tentu akan menarik kalau Indonesia dipimpin oleh orang yang unik. Apalagi selama ini Dahlan sudah membuat sejumlah gebrakan bagus. Dahlan juga menurut Ulil memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, praktis dan tidak macam-macam. Untuk sosok cawapres, Ulil melirik nama Hatta Rajasa. Saat ini, dengan kapasitas yang dimiliki, Hatta merupakan tokoh yang bisa menemani Dahlan. Walaupun Hatta diusung PAN jadi Capres.

Dalam konteks komunikasi politik, pernyataan Ulil sejatinya memiliki dua episentrum politis yang harus dicermati dalam berbagai makna simbolik. Makna pertama, ia ingin memberikan positioning kembali akan citra partainya yang makin tergerus karena berbagai kasus yang dialami oleh para kadernya. Publik meyakini bahwa citra partai demokrat saat ini memang terjun bebas karena tidak mampu menjaga momentum dan positioning pasar politiknya.

Ulil ingin mengembalikan positioning partai demokrat dengan membangun korelasi, bahwa figur Dahlan Iskan sejatinya inheren dengan content wajah partai demokrat. Dengan meminjam sekaligus memanfaatkan sosok Dahlan Iskan, Demokrat ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai degradatif terhadap image partai.Dengan mendorong Dahlan, publik akan dilenakan dengan kemasan baru partai. Harapannya dengan kemasan baru, ibarat sebuah produk, partai demokrat akan kembali menjadi partai yang tidak akan ditinggalkan pelangganya..

Teori politiknya sederhana, ketika political life cycle partai politik mengalami konjungtur, maka proses diversifikasi partai harus menjadi pilihan yang paling urgen dan rasional. Dan diversifikasi tersebut dilakukan dengan meminjam sosok Dahlan yang dimata publik merupakan sosok dengan oase ditengah gurun kelangkaan mencari figur pemimpin masa depan. Dalam konteks ini Ulil memang mencoba membangun public understanding dan public confidence kepada rakyat tentang quo vadis partai demokrat di masa depan yang dipimpin oleh seorang dengan karakter seperti Dahlan.

Makna yang kedua, Ulil ingin memastikan determinasi politiknya direspons oleh publik untuk menakar kedalaman kemauan publik akan kriteria sosok Dahlan dan Hatta Rajasa. Memadukan Dahlan dengan Hatta, atau sebaliknya Hatta dengan Dahlan menunjukkan bahwa partai demokrat ingin mengenang zaman keemasan masa lalu. Dimana saat itu Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi sosok alternatif ditengah kekakuan kekuasaan politik Megawati. Dan duet Dahlan – Hatta diarahkan untuk menciptakan kemasan baru demokrat untuk promosi di 2014 mendatang.

Melalui wacana duet capres ini, sejatinya publik ingin diarahkan agar sosok atau figur Dahlan menjadi instrumen syarat bagi demokrat untuk kembali mengambil simpati publik. Walaupun berbeda momentum dan perspektifnya. Jika dulu momentum dan peristiwa lahirnya Yudhoyono sebagai Presiden karena “citra terzolimi”, Saat ini momentumnya memang karakter dan perilaku langka pemimpin yang menjadi favorit masyarakat. Seperti yang kerap dilakukan oleh Dahlan menjadi magnet yang sejak dini harus disuguhkan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini jelas, kesamaanya adalah partai demokrat ingin memanfaatkan momentum untuk memproduksi citra. Namun berbeda konteks. Dulu citra negatif yang diproduksi oleh Yudhoyono pribadi dan partai demokrat belum tampak, yang tampak adalah citra positif sebagai sosok pemimpin alternatif yang sabar karena terzolimi.

Saat ini, baik citra partai maupun citra Yudhoyono sendiri sudah terbentuk, baik positif maupun negatif dimata publik. Dalam konteks menimbang kembali strategi politik Ulil, maka tentu masyarakat akan menelaah secara rasional, quo vadis keseriusan Ulil dalam konteks mewacanakan capres dengan menduetkan Dahlan dengan Hatta Rajasa. Sekaligus wacana ini juga memberikan ruang yang lebih terbuka bagi opini masyarakat untuk menimbang Hatta yang notabene sudah menjadi representasi wajah PAN sekaligus wajah partai Demokrat karena Yudhoyono dan dirinya telah menjadi “besan politik”.

Yang perlu dicatat adalah barangkali publik tidak akan terkecoh dengan kemasan “baru” yang ditawarkan Ulil kepada publik tentang wajah partai demokrat. Sosok Dahlan adalah memang representasi kelangkaan menemukan sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat. Sederhana, tegas, punya karkater namun tidak dibuat-buat.

Ulil mungkin keliru, bahwa sejatinya yang perlu ditawarkan kepada publik adalah bukan sekedar kemasan, tapi juga content . Dan merubah content partai demokrat sepertinya tidak akan cukup memadai untuk menjadi opportunity sekaligus nilai jual efektif kepada rakyat mengingat sejumlah realitas yang diproduksi partai politknya dimata rakyat yang telah kecewa atas kinerja dan perilaku para kadernya sendiri.

Pepatah Jawa mengatakan “tresno soko jalaran sokokulino”. Yang artinya cinta bersemi karena sering bertemu. Bagi kebanyakan orang, ungkapan tersebut adalah sebuah keniscayaan atau sebuah kelaziman, bahwa apapun situasi dan kondisinya, dimanapun ia berada, maka sebuah kisah asmara atau percintaan akan lahir, bersemi dan bersemayam di dasar hati dua insan manusia. Ketika rasa itu datang, ia tidak akan mengenal tempat, ruang dan waktu. Semua membatu dan menjadi peristiwa kultural dalam oase kalbu yang bergayut rindu dalam samudera waktu.

Itulah sebuah peristiwa asasi dalam fitrah manusia. Sebuah peristiwa ketika dua insan melakukan proses interaksi dan komunalisme personal. Ketika momentum dan pertautan jiwa menemukan ranahnya untuk menuai kisah integrasi dua perasaan yang saling menemukan pertaliannya.

Dalam keadaan itu, siapapun tak akan bisa melerai dan mengekang terjadinya kristalisasi dua perasaan yang memiliki kesamaan untuk menikmati dan memiliki dermaga hatinya. Tanpa terkecuali, siapapun tak bisa pula memiliki penilaian tentang maksud dan motivasi tersirat kedua insan yang sedang dimabuk kepayang tersebut akan orientasi hubungan yang dilakoninya. Orang lain barangkali hanya sanggup memberikan persepsi dan intepretasi subyektif.

Keunikan berseminya cinta itulah yang membuat peristiwa yang mendampingi atmosfir asmara tersebut menjadi layak untuk di cerna sebagai sebuah sketsa bagi orang lain untuk menilai, tanpa bisa menghakimi. Sebab yang tahu proses dan persemaian motivasi hubungan cinta itu adalah menjadi hak prerogatif dua insan yang menjalaninya.

Sekali lagi apapun peristiwa dan momentumnya. Persoalan cinta memang sulit untuk diintepretasikan. peristiwa apapun baik terduga maupun tak terduga. Ia menjadi hak si pelakon cinta. Termasuk peristiwa hukum dan politik. Ia bisa menjadi latar tumbuhnya aroma cinta itu.

Belum lama ini hembusan aroma cinta datang dari gedung KPK. Gedung yang “menakutkan” bagi para pelaku kourpsi. Ditengah hiruk pikuk skandal besar mega korupsi wisma Atlet yang bersinggungan dengan para tokoh elit partai politik yang diungkap oleh Nazarudin dan Mindo Rosalina Manulang, muncul nama Angelina Sondakh,  Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Wafid Muharram, dan lain-lain yang diduga terkait masalah-masalah skandal korupsi Wisma Atlet dan Hambalang tersebut.

Aroma cinta berhembus ke publik ketika ketua KPK Busyro Muqodas membenarkan bahwa salah satu pihak terperiksa kasus wisma Atlet, yaitu Angelina Sondakh, sejak dua bulan lalu menjalin hubungan spesial dengan salah satu penyidik KPK berpangkat Kompol, berinisal BS. Pernyataan Busyro tersebut sontak mengagetkan publik. Publik kaget karena peristiwa hukum yang dialami Angelina Sondakh itu, justru “membahagiakan” Angie (sapaan Angelina Sondakh). Karena di KPK itulah ia bertemu dan akhirnya menjalin hubungan “istimewa” dengan seorang penyidik. Cinta memang biasanya hadir ketika kualitas dan kuantitas pertemuan serta komunikasi dilakukan secara intens. Hubungan formal kemudian berubah menjadi hubungan personal dan akhirnya hubungan itu menemukan dinamika-romantikanya bagi Angie dan si Kompol BS.

Bagi publik, skandal percintaan di KPK ini makin melengkapi keterjutan publik akan sepak terjang KPK. Publik bukan hanya terkejut ketika Penyidik KPK mendadak membekuk tersangka kasus dugaan suap di halaman kantor kejaksaan. Publik juga terkejut ketika KPK berhasil menangkap tersangka yang sedang bertransaksi di halaman kantor DPRD. Publik juga terkejut ketika KPK begitu gagah beraninya mengungkap keterlibatan secara massal mantan anggota DPR dalam kasus cek pelawat pemilihan gubernur BI. Bahkan publik juga terkejut ketika KPK bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa terlebih dahulu memeriksanya, seperti dialami anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Skandal percintaan di KPK yang melibatkan penyidik dengan terperiksa adalah sisi lain berbagai keterjutan itu. Hubungan asmara itu tentu bukan sembarangan. KPK bahkan telah memeriksa dan menemukan kebenaran hubungan istimewa tersebut.

Dalam wawancara doorstopnya dengan para wartawan, meski tidak terus terang mengakui hubungan asmara itu, Angelina Sondakh mengakui mempunyai banyak sahabat, termasuk polisi. Berbeda dengan Kompol BS yang telah terus terang mengakui hubungan spesial tersebut di hadapan pimpinan KPK. Karena ketahuan itulah maka sang penyidik buru-buru meminta dirinya dikembalikan ke Mabes Polri, dengan alasan untuk menghindari subyektifitas pemeriksaan terhadap Angelina Sondakh. Walaupun sebenarnya sang penyidik memang tidak diberikan tugas untuk menyidik kasus yang sedang menimpa Angie tersebut.

Sekali lagi, eksistensi cinta memang sah-sah saja berada diranah manapun. Orang lain memang tidak berhak mengintervensi nilai-nilai personalitas kedua insan tersebut.

Namun sah-sah juga publik menganalisa adanya korelasi dan kecurigaan ketika seseorang yang sedang diperiksa, jatuh cinta kepada penyidik dari lembaga yang memeriksanya. Apalagi selama ini publik dibuat gemas oleh sikap KPK yang tidak juga menaikkan status terperiksa yang bersangkutan, meski namanya berkali-kali disebut di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, yang terdakwanya Minda Rosalina Manullang maupun Nazarudin.

Berbagai pakar Teknologi Informasi sendiri, termasuk kesaksian Rosa, sampai hari inipun tidak ada yang membantah kebenaran isi percakapan via BBM antara Angie dengan Rosa yang membicarakan pembagian masalah jatah yang dianalogikan dengan sebutan apel. Apel malang untuk analogi rupiah, apel Washington untuk analogi Dollar.

Dalam eksepsi Nazaruddin di pengadilan bahkan menyebutkan Angie menerima dana Rp. 9 miliar dari Menpora Andi Mallarangeng kemudian mendistribusikannya kepada petinggi Demokrat.

Terkait hubungan asamara itu, walaupun Ketua KPK Busyro Muqodas mencoba meyakinkan bahwa pemeriksaan Angie tidak terpengaruh hubungan istimewa penyidik KPK dengan mantan Puteri Indonesia itu karena BR tidak termasuk tim pemeriksa Angie, namun publik kadung sudah percaya bahwa asmara tersebut penuh korelasi dengan kasus Angie.

Sebab meski tidak termasuk tim pemeriksa Angie, sesama penyidik KPK tentu saja bisa bertukar informasi. Solidaritas personal mungkin saja terbentuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedekatan hubungan kerja sesama penyidik. Intinya bisa saja seorang penyidik menitipkan ‘pasiennya’ kepada penyidik lain.

Persoalan asmara inilah yang menjadi salah satu pintu masuk kelemahan KPK. Setelah Independensi KPK teruji disatu sisi, namun disisi lain Angelina Sondakh yang juga artis itu,  sangat cerdas untuk masuk melalui celah yang tak diduga banyak orang. Paras cantik, cerdas dan mapan serta punya eksistensi diri dimata publik, menjadi salah satu potensi sekaligus “keuntungan” yang barangkali mampu menjadi strategi paling jitu untuk motivasi Angie menjalin hubungan dengan penyidik KPK.

Dalam konteks inilah KPK seharusnya sudah menyadari bahwa salah satu kelemahan institusi penegak hukum itu adalah menyangkut masalah rekrutment dan asal usul penyidik. Masalah independensi penyidik KPK dalam kasus “asmara Angie” inilah yang sejatinya menimbulkan sinisme publik terhadap KPK.

Tentu saja persoalan sinisme publik bisa berdampak dan berkembang luas menjadi penilaian negatif lebih lanjut lainnya terhadap KPK. Perlu diingat bahwa penilaian publik saat ini sudah terbentuk, bahwa  Angelina Sondakh sebagai anggota DPR dari partai penguasa itu memperoleh keistimewaan. Keistimewaan tersebut berupa pelindungan maksimal dari partai politiknya.

Sekarang, keistimewaan tersebut bukan cuma berasal dari partai politik penyokongnya, tapi juga berasal dari KPK ? Kelambanan KPK menaikkan status hukum Angelina Sondakh, dimata publik barangkali menemukan alasannya yang paling logis saat ini. Yakni karena alasan asmara itu. Publik akhirnya berspekulasi dan beropini bahwa asmara Angie adalah bentuk lain dari Gratifikasi yang harus di buktikan oleh KPK.

Lebih lanjut, dengan kasus asmara Angie ini, publik juga disadarkan bahwa gratifikasi juga bukan saja berbentuk fisik. Tapi kini asmara juga bisa menjadi bentuk gratifikasi baru bagi mereka yang sedang beperkara. Konteksnya adalah ada yang memberi dan ada yang menerima. Akan tetapi usulan mengkaitkan kasus Angie ini agar kemudian pemerintah dan DPR mendefinisikan ulang kembali gratifikasi dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah lompatan substansi yang keliru.

Keliru karena bukan saja ranah asmara sulit untuk diintepretasi. Kekeliruan lainnya adalah meletakkan sebuah substansi perkara dengan pihak yang terlibat dalam perkara itu dengan mengkaitkannya dengan substansi lain yang “tidak logis untuk dikorelasikan.

Padahal substansi dari kasus Angie ini adalah persoalan independensi. Dan sejatinya, hal yang paling masuk akal adalah KPK seharusnya melakukan restrukturisasi terkait persoalan reskrutment penyidik dan aturan baku proses penyidikan bagi pihak-pihak yang berperkara. Walaupun langkah KPK sudah benar dengan mengembalikan penyidik ke kesatuan induknya di kepolisian, namun  publik kadung menilai bahwa pengembalian penyidik ke kesatuannya itu adalah karena faktor kekeliruan dan kecerobohan KPK membangun demarkasi untuk melindungi independensinya dimata publik. Untuk kasus Angie ini, publik menunggu keterkejutan lain yang akan di buat KPK. Akankah kotak pandora kasus wisma Atlet akan terbuka lebar, dan apakah benar kesaksian Nazarudin selama ini benar. Kesaksian yang kerap dibantah bertubi-tubi oleh partai demokrat sebagai sebuah kebohongan. Mari kita sama-sama menunggu keterkejutan itu. *) ADT

Malah kadang bertabrakan dengan logika berfikir humanistis kita sebagai manusia yang dibekali Tuhan untuk berfikir, merasakan dan membedakan sesuatu yang baik atau tidak, benar atau salah dan seterusnya. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan “kesesatan berfikir” yang oleh para pemuka agama disebut sebagai penyakit kronis yang sedang menimpa bangsa Indonesia.

Kita bisa menelaah panjang ketika banyak fenomena-fenomena sosial maupun politik di tengah masyarakat kita cenderung diwarnai oleh “kesesatan berfikir itu.  Kesesatan berfikir yang justru kebanyakan diproduksi oleh para elit politik kita. Tengok saja misalnya, ketika dulu ada seorang pejabat /pimpinan salah satu BUMN yang tidak menerima gajinya, komentar miring malah tersematkan kepada yang bersangkutan. Pihak yang mencibir kebijakan personal pimpinan BUMN tersebut dianggapnya sebagai cari sensasi dan sedang cari popularitas dan simpati publik, dan seterusnya.

Kemudian ketika ada salah seorang menteri yang baru saja diangkat oleh Presiden hasil reshuffle kabinet kemarin yang menolak menggunakan fasilitas negara, bahkan hidup sederhana dengan penampilan yang apa adanya, statement miring dengan alasan serupa pun muncul dan menyerang balik bahwa pejabat yang demikian itu adalah pejabat yang hanya mementingkan popularitas dengan cara menarik simpati masyarakat dengan gaya dan penampilannya.

Baru-baru ini Ketua KPK, Busro Muqodas juga mengkritik anggota DPR yang kerap bergaya hidup hedonis dam perlente. Dikatakannya pula DPR kerap dihuni pemberhala nafsu dan syahwat politik kekuasaan dengan moralitas rendah yang mengakibatkan berakarnya budaya korupsi. Kalau menurut Ketua MK Mahfud MD, ia menyebut anggota DPR itu kebanyakan orang yang gila hormat.

Menanggapi kritik tersebut, mereka (anggota dewan yang terhormat) cepat memasang demarkasi dan menyebut bahwa sindiran itu merupakan sebagai suatu sikap politik pejabat tersebut terkait kepentingan posisinya dimasa datang, atau mencari simpati dan popularitas publik, atau setidaknya cepat mengklaim bahwa ada upaya untuk melemahkan eksistensi dan kekuasaan DPR. Mereka buru-buru memasang “pagar betis” atas nama penyelamatan nama baik lembaga dari gempuran kritik masyarakat.

Sinyalemen Ketua KPK Busro Muqodas dan Mahfud MD tentang gaya hidup hedonis adalah fakta. Jika kita melihat kenyataan di gedung DPR di Senayan, memang lapangan parkir gedung itu mirip galeri mobil mewah. Sejumlah mobil mewah yang menjadi tunggangan para politikus tersusun rapi di halaman parkir. Mulai jenis Alphard hingga Bentley Continental GT senilai Rp7 miliar ada di sana.

Sebaliknya juga fakta bahwa ruang rapat paripurna DPR sering diisi kursi kosong. Lebih miris lagi, rapat yang dihadiri segelintir wakil rakyat  kadang tetap digelar meski menabrak aturan. Padahal, salah satu kewajiban anggota DPR ialah menghadiri rapat dan harus memenuhi kuorum.

Belum lama ini, yang masih hangat adalah seorang mantan napi kasus pemalsuan dokumen imigrasi yang pernah ditahan di tahun 2008-2009 di rutan Salemba yang bernama Syarifudin, mengekspos perlakuan diskriminatif dan kondisi bobroknya manajemen rutan melalui video.

Video tersebut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa uang dan kekuasaan juga berlaku di tahanan. Siapa yang banyak duit dialah yang berkuasa dan bisa menerima berbagai fasilitas, sebaliknya siapa yang miskin maka mereka akan “menikmati” kemiskinannya dengan fasilitas yang  apa adanya, termasuk jatah makan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Namun apa yang dilakukan Syarifudin tersebut justru menuai sangsi moral dari sang menteri kehakiman. Jika bernasib buruk, Syarifudin bisa akan kembali masuk bui dengan sangsi hukum baru, yaitu pencemaran nama baik karena menyebarkan berita atau informasi bohong kepada masyarakat.

Alih-alih ingin memperoleh respons positif terhadap informasi yang diberikan untuk perbaikan kinerja dan kondisi di Rumah Tahanan, namun yang diperoleh Syarifudin adalah makian dari sang menteri, wakil menteri dan beberapa pihak di jajaran kemenrian kehakiman. Hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan justru dianggap memfitnah.

Tudingan fitnah oleh menteri keluar dari mulutnya ketika sang menteri dan beberapa pejabat dikementerian hukum melakukan kunjungan ke rutan (bukan inspeksi mendadak). Dikatakan bukan inspeksi mendadak karena kehadiran rombongan yang relatif lengkap dan besar ke objek yang sedang disorot serta membawa rombongan wartawan, tidak pantas disebut inspeksi mendadak.

Sang menteri memang sudah kehilangan sifat mendasar dari istilah “dadakan” itu sendiri. Yang ada adalah membangun politik pencitraan bahwa seolah-olah pejabat di kementerian hukum itu responsif dalam menanggapi video. Mereka seolah langsung bereaksi dan melihat langsung kondisi yang dimaksud. Tapi ya pasti sudah diduga, sang menteri dan rombongan, termasuk wartawan tidak berhasil menemui kondisi seperti gambar yang ditampilkan dalam video Syarifudin. Dan respons yang dadakan justru meluncur dari mulut sang menteri, bahwa tidak benar ada informasi seperti yang dipublikasi Syarifudin. Syarifudin justru dituduh melakukan fitnah.

Pertama, Bahwa reshuffle kabinet di paruh waktu ini merupakan kabinet yang secara khusus bertugas menjalankan sisa pemerintahan Yudhoyono. Presiden berharap hasil reshuffle kabinet kali ini merupakan kabinet yang diupayakan tidak akan kembali berubah. Sebab gonta-ganti kabinet menurut SBY tidak akan efektif untuk memberikan kesempatan para menteri bekerja maksimal mengejar target program kementeriannya.

Kedua, Reshuffle kabinet kali ini juga difokuskan untuk lebih mengamankan postur perekonomian nasional dari segenap dinamika dan tantangannya. Baik tantangan domestik maupun tantangan global terkait upaya bangsa Indonesia mengantasipasi dampak krisis ekonomi dunia yang bisa saja berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Ketiga, Reshuffle kabinet kali ini juga diupayakan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan integrasi antar kementerian untuk program-program yang mengait pada kerjasama antar kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Pernyataan Yudhoyono tersebut dikaitkan dengan hasil evaluasi dan hasil konsultasi dengan pimpinan parpol. Bahwa selama ini terdapat adanya beberapa kecenderungan sikap, komitment dan visi para menteri kerap berbeda dan berseberangan dengan menteri lainnya. Kondisi tersebut tentu saja tidak baik dan menimbulkan iklim yang kurang kondusif bagi kinerja secara keseluruhan kementerian dalam kabinet SBY. Diharapkan, pergantian para menteri di paruh waktu ini mampu menjawab kondisi tersebut dan kedepan kerjasama dan sinergi kinerja antar kementerian akan menjadi lebih konstruktif lagi.

Keempat, benang merah pertemuan Yudhoyono dengan para pimpinan partai politik mengambil suatu kesimpulan.  Bahwa kabinet kedepan adalah kabinet kerja berdasarkan hasil evaluasi presiden, konsultasi dengan pimpinan partai politik koalisi dan pertimbangan masukan dari masyarakat.

Kelima, berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, Yudhoyono menyadari dan memahami bahwa memang idealnya dalam sistem presidential, presiden memegang hak prerogatif memilih pembantunya sebagai menteri. Namun Yudhoyono memaparkan bahwa real politics (kenyataan politik) secara etis tidak memungkinkan untuk tidak mengajak serta pertimbangan, masukan dan konsultasi dengan para pimpinan politik yang tergabung kedalam koalisi.

Hal tersebut di dasarkan atas komitment kesepahaman untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang didasarkan atas kerja sama antar partai politik yang disebut koalisi.

Keenam, terkait dengan komitmen tersebut, maka keputusan untuk menentukan para menteri, secara etis juga harus menyertakan dialog, diskusi bahkan rekomendasi dari pimpinan parpol.

Ketujuh, Dalam konteks latar belakang menteri yang berasal dari parpol atau profesional, itu dikotomi tersebut menjadi tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Mengingat partai politik juga tentunya akan mempertimbangkan kader-kader terbaiknya sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, integritas dan jejak rekam yang baik untuk layak dipertimbangkan menjadi menteri.

Kedepalan , reshuffle kabinet juga di didorong untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian. Solusi dari tantangan untuk meningkatkan kinerja tersebut salah satunya adalah dengan mengganti atau menambah porsi wakil menteri untuk beberapa kementerian.

Kesembilan, Hasil konsultasi dengan para pimpinan partai politk juga menegaskan ulang tentang upaya untuk lebih meningkatkan kualitas hubungan partai politik koalisi di pemerintahan dan di lembaga legislatif. SBY menekankan perlunya lebih meningkatkan kerjasama yang konstruktif, tanpa meninggalkan sikap kritis partai politik koalisi di DPR terhadap pemerintah.

Sembilan point tersebut menjadi komitmen dan bagian penting dari hasil konsultasi Yudhoyono dengan pimpinan parpol. Karena selama ini terdapat kecenderungan adanya ketidak-elokan, dan sikap-sikap yang kurang etis terkait sikap dan opini kader partai politik dalam satu kesatuan koalisi. Menurut Yudhoyono, dengan mengeliminir perbedaan tersebut, hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu yang justru akan menghambat suksesnya program 3 tahun sisa pemerintahan, akan dapat diatasi dengan kerjasama dan saling pengertian yang lebih konstruktif.

Disamping itu, Yudhoyono juga menggunakan tolok ukur sebagai salah satu indikator kualitatif mengenai komposisi reshuffle yang digunakan dalam meramu kabinet Indonesia bersatu (KIB) II. Tolok ukur tersebut dipengaruhi oleh (1) hasil evaluasi kinerja dari integritas, (2) faktor “the right man on the right place”, (3) kebutuhan atau keperluan organisasi yaitu kabinet, (4) masukan dan aspirasi masyarakat luas yang diterima Presiden dalam kurun waktu setahun, dan (5) pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan, yang tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri.

Intinya tujuan dari penataan kembali atau reshuffle KIB II ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet. Sekaligus untuk menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan tiga tahun mendatang di tengah tantangan dan permasalahan yang makin komplek dan berat. Dengan kata lain Yudhoyono menegaskan tidak mungkin lagi melakukan reshuffle kabinet sesuai dorongan dari masyarakat, karena dapat mengganggu stabilitas dan kontunuitas kabinet.

Disamping dikatakan berjalan secara yuridis yang mengacu kepada UU No.29/2008 tentang Kementerian Negara, reshuffle kabinet juga dilakukan secara sistemik dan akuntabel. Reshuffe kabinet kali ini juga mempertimbangkan berbagai faktor termasuk melakukan konsultasi kepada pimpinan partai politik koalisi menyangkut pemberhentian menteri yang berasal dari parpol koalisi dan tentunya terakhir mempertimbangkan rekomendasi tes hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter kepresidenan terkait menteri yang diganti karena faktor kesehatan.

Terkait dengan keberadaan dan penambahan wakil menteri, secara yuridis Yudhoyono mengacu kepada UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri. Ditegaskan Yudhoyono pula, wakil Menteri merupakan pejabat karier. Jadi bukan bukan anggota kabinet. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Mereka mendapat fasilitas setara dengan eselon IA, sehingga tidak ada biaya yang berlebihan. Wakil menteri bertugas membantu dan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh menteri.

Itulah rentetan panjang dalam proses terjadinya reshuffle kabinet yang mencapai puncaknya ketika diumumkan Yudhoyono pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 di Istana negara. Latar belakang dan dasar pemikiran yang dibangun Yudhoyono memang keliatan ideal sebagai sebuah alasan logis urgensi reshuffle saat ini.

Publik berharap bahwa hasil reshuffle kabinet kali ini memberikan implikasi positif terhadap upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan yang pro rakyat senantiasa menjadi ekspektasi publik dalam menelaah sejauhmana nanti kinerja para menteri sesuai dengan idealisme retorika Yudhoyono ketika memberikan latar belakang terkait alasan mengapa Kabinet Indonesia bersatu (KIB) 2 ini di reshuffle.

Namun setelah episode panjang dalam proses pengambilan keputusan mengenai tokoh dan nama menteri, hasilnya, realitas pemahaman publik tetap saja tidak terbantahkan. Bahwa realitas yang mengemuka dari proses reshuffle kabinet, lebih mendasari pada aspek stabilitas politik dan kuatnya hegemoni kekuasaan parpol yang akhirnya menyandera Yudhoyono untuk menentukan siapa yang otentik dan layak mendampinginya di sisa 3 tahun kekuasaannya.

Namun demikian, menimbang hasil sejumlah nama menteri dan wakil menteri yang telah diumumkan kepada publik, terdapat resistensi terkait kekhawatiran mengenai sosok dan penempatan para menteri jika dilihat dari berbagai perspektif. Pasca pengumuman, banyak hal yang menyertai penilaian publik terkait ketidaksesuaian antara opini yang dibangun oleh Yudhoyono mengenai komposisi dan kualifikasi para pembantunya dengan realitas sosok atau tokoh yang dipilih.

Masalah di kementerian ekonomi dan reformasi Birokrasi

Dalam konteks ekonomi misalnya. Kabinet di team ekonomi Yudhoyono mendatang dihadapkan pada situasi yang cukup sulit.  Sementara problem mendasar di tubuh internal kabinet bidang ekonomi sebelum reshuffle kental diwarnai oleh silang pendapat dan disharmoninya program antar kementerian akibat perbedaan mind set yang berimplikasi terjadinya distorsi di berbagai program ekonomi yang berdampak pada semkain senggangnya dikotomi antara nilai pertumbuhan ekonomi yang digadang sebagai salah satu indikator keberhasilan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak signifikan.

Termasuk implikasi terkait makin tidak berdayanya pelaku ekonomi nasional akibat regulasi dan kebijakan ekonomi yang sejatinya tidak pro rakyat. Tapi cenderung kepada propasar. Tengok saja kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan inflasi akibat pemborosan yang dilakukan negara melalui APBN, dengan solusi membuka seluas-luasnya kebijakan deregulasi. Berupa pembukaan kran impor untuk semua produk kebutuhan masyarakat.

Dengan komposisinya sekarang tim menteri ekonomi hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diprediksi juga akan sulit mencegah krisis ekonomi di dalam negeri. Sulit diharapkan kinerja para menteri itu karena penempatan seorang menteri lebih berdasarkan pada pertimbangan politik untuk memenuhi tuntutan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam Satgab dan bukan karena pertimbangan kompetensi.

Menteri yang selama ini kerap dominan menerobos sehingga menegasi jalur koodinasi dan regulasi bersama antar kementerian ekonomi yang berdampak pada terjadinya miskomunikasi tidak diganti. Padahal salah satu episentrum urgensinya mengapa Yudhoyono melakukan reshuffle adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antar kementerian.

Yudhoyono menyadari bahwa distabilitas kebijakan politik para menteri akan berdampak pada tidak fokusnya pemerintah mengejar target pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Seharusnya kondisi yang dialami dalam kabinet KIB II tersebut menjadi jejak rekam dan track record bagi Yudhoyono jika ia mau konsisten mengambil keputusan yang berangkat dari faktor tersebut.

Namun faktanya menteri-menteri tersebut, yang dianggap publik sebagai trouble maker  bagi kebijakan pemerintah, justru tetap dipelihara. Fakta Ini sungguh ironis. Dengan demikian justifikasi publik bahwa Yudhoyono tidak bisa melepaskan diri secara personal dari orang dekatnya ada benarnya. Kasus bertengkarnya Marie Elka Pangestu dengan sejumlah menteri terkait gemarnya yang bersangkutan menerapkan kebijakan impor yang mematikan ekonomi nasional, justru tidak dicopot presiden. Bagi publik realitas ini melampaui logika berfikir masyarakat. Mengapa sosok yang justru membawa masalah dan mencederai komitmen SBY terhadap visi pemerintahan ini justru tetap dipelihara. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa sosok Marie Pangestu bukan cuma sebagai representasi kristen dan kalangan Tionghoa di Kabinet. Tapi menegaskan bahwa Marie Elka Pangestu adalah sosok yang berpengaruh yang memberikan jalan elementer bagi suksesnya kekuasaan Yudhoyono hingga saat ini. Dan Yudhoyono memiliki alasan sendiri mengapa yang bersangkutan tetap harus berada di kabinet.

Kasus hegemoni personal menteri yang menerobos jalur koordinasi dan sinergi antar kementerian juga dilakukan oleh Kepala BKPM, Gita Wirjawan yang kemudian di tunjuk Yudhoyono sebagai menteri perdagangan menggantikan Marie Elka Pangestu. Sosoknya yang ambius dan cenderung fokus dan mendewakan konsep global investor dengan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi nasional itu, dimata kolega para menteri cenderung mendapat reaksi yang kurang baik.

Karena kedekatannya dengan Yudhoyono, Gita mencederung bisa lebih leluasa menerobos kebijakannya di BKPM tanpa memperdulikan kebijakan kementerian lain yang sesungguhnya banyak sekali berseberangan dan bertabrakan. Kondisi yang tidak sehat tersebut pada akhirnya membuat friksi di tingkat antar kementerian. Kasus bertengkarnya Gita dengan menkominfo Tiffatul Sembiring tentang menara Tower telekomunikasi, menjadi catatan penting. Mengapa Gita dianggap perwakilan “asing” untuk menguasai sektor strategis ekonomi Indonesia.  Padahal investasi menara tower telekomunikasi tersebut adalah merupakan salah satu daftar hitam bagi investor asing untuk berinvestasi.

Namun Yudhoyono lebih memilih mendengarkan Gita ketimbang Tifatul Sembiring.Kebijakan satu pintu bagi para investor melalui BKPM yang di gagas Gita, prakteknya juga telah banyak menghambat pemerintah daerah untuk lebih leluasa meningkatkan volume jumlah investor yang berinvestasi di daerah karena berbagai faktor birokrasi dan hambatan mengenai syarat-syarat yang secara ekslusif hanya menguntungkan pemerintah pusat.

Program tersebut hanya efektif mendata calon investor dengan nilai investasi yang rencananya ditanamkan. Data kuantitatif tersebut kemudian menjadi asumsi bagi opportunity pertumbuhan ekonomi. Padahal kenyataannya, realisasi investasi sangat rendah di daerah. Angka pertumbuhan semu itulah yang digadang-gadang Yudhoyono sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi.

Kasus tersebut juga menguatkan betapa dominasi Gita cenderung mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi pro rakyat yang sejatinya menjadi visi perekonomian pemerintahan Yudhoyono. Yang bersangkutan juga di duga terbelit kasus masalah pajak perusahaan Ancora group miliknya yang hingga kini tidak tersentuh hukum. Padahal Yudhoyono memproklamirkan diri bahwa perampok uang negara harus ditindak tegas. Seolah jauh panggang dari api, justru Yudhoyono kembali menempatkan Gita sebagai menteri perdagangan pasca reshuffle kabinet.

Walaupun keputusan Yudhoyono mencopot Marie Elka Pangestu dari kursi menteri perdagangan yang telah didudukinya sejak Kabinet Indonesia Bersatu I dinilai tidak lepas dari kebijakannya selama ini yang mengundang kemarahan publik karena banyak kebijakan mantan peneliti CSIS itu lebih pro asing dan membuat daya saing ekonomi UKM dan industri tidak meningkat secara signifikan. Namun Yudhoyono menggantinya dengan orang dengan benchmark yang sama. Sama-sama pro asing, yakni Gita Wiryawan.

Disamping Gita tidak pernah bekerja di perusahaan nasional sama sekali. Ia justru dikenal publik dan pelaku ekonomi sebagai antek global investor dan neoliberal yang kerap merendahkan dan meremehkan pelaku ekonomi nasional. Wamennya, Bayu Krisnamurthi, juga belum mempunyai kompetensi dan track record yang memadai dalam perdagangan internasional.

Dilain pihak, menteri-menteri yang terbelit kasus hukum (korupsi) juga kenyataannya tidak diganti oleh Yudhoyono. Padahal retorika hukum Yudhoyono sangat jelas terkait visi pemerintah sebagai ujung tombak bagi pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Andi Malarangeng dan Muhaimin Iskandar masih melenggang mulus di kabinet. Padahal keduanya secara kasat mata, berdasarkan saksi-saki yang saat ini tengah menjalankan persidangan, telah mengungkapkan keterlibatan keduanya dalam kasus Wisma Atlet dan kasus suap menakertrans.

Masuknya Amir Syamsudin dan  wakilnya Deny Indrayana sebagai Menkum dan HAM, disinyalir untuk meredam upaya tersentuhnya kader-kader demokrat yang terbelit kasus hukum. Seperti diketahui, selain Andi Malarangeng, kader demokrat yang tertimpa isu suap adalah Anas Urbaningrium, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir. Paling tidak stabilitas politik di internal partai demokrat tetap terjaga dengan baik dengan keberadaan Amir Syamsudin sebagai menteri.

Reformasi birokrasi hanya sebagai retorika

Berbagai kasus tersebut diatas menegaskan bahwa sejatinya Yudhoyono telah gagal menerapkan prinsip-prinsip good governance bagi terciptanya birokrasi yang efektif bagi pemerintah untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kata lain Yudhoyono menerapkan politik standar ganda dalam menyusun kabinet, sehingga membuat reformasi birokrasi yang telah dijanjikan gagal dilaksanakan. Efektifitas dan kualitas birokrasi hasil reshuffle jelas sangat dipertanyakan.

Standar ganda tersebut terlihat dari  komposisi kabinet yang telah disusun, termasuk para wakil menteri yang sebagian seharusnya pantas menjadi menteri. Sementara itu, pada sisi lain ada sejumlah menteri yang bermasalah justru dipertahankan. Akibatnya, banyak kritik terhadap kabinet yang baru dilantik tersebut. Politik standar ganda tersebut, bisa juga dikatakan politik bermain di dua kaki. Satu sisi berbagi kursi untuk parpol, satu kaki lagi lagi untuk rakyat.

Dalam konteks ini, Yudhoyono mencoba menciptakan politik harmoni dengan cara sangat elitis. Yakni mengakomodasi kepentingan kaolisi. Pada sisi lain, Yudhoyono berupaya memuaskan rakyat mengingat popularitasnya yang terjun bebas yang disertai dengan merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap kekuasaanya.

Pada bagian lain, hasil reshuffle juga lebih berorientasi ke atas untuk kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat. Melalui reshuffle, Yudhoyono tidak terlihat melakukan reformasi birokrasi, namun sebaliknya terjadi penggemukkan kabinet dengan menambah para wakil menteri.

Padahal, inti dari reformasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi agar bisa menjadikan pemerintahan yang efektif. Padahal Yudhoyono pernah mengatakan bahwa menteri yang diganti adalah salah satunya karena menteri tersebut melakukan pemborosan terhadap penggunaan APBN. Kenyataannya, apa yang dilakukaan Yudhoyono dengan membuat tambun birokrasi jelas bukan semakin membuat birokrasi efektif dan efisien. Namun semakin boros dan membebani APBN yang artinya apa yang dilakukan Yudhoyono menjadi langkah paradok dalam agenda reformasi birokrasi. Dengan cara seperti itu, Yudhoyono mengambil solusi berbiaya tinggi dengan manfaat yang tidak pasti sekaligus berisiko.

Reformasi birokrasi semakin jadi omong kosong. Kabinet yang mestinya dirampingkan dengan menghapus beberapa aselon satu yang mubazir, malah dimekarkan di tingkat pimpinan. Padahal jika Yudhoyono mau jujur, sebenarnya ada dua masalah yang mesti diperbaiki terkait kinerja kementerian di kabinetnya. Yakni menyangkut menteri yang kemampuannya rendah dan mayoritas pejabat aselon satu yang juga kurang memenuhi kualifikasi dari segi kemampuan maupun mentalitas.

Dengan memperbanyak pos wakil menteri. Hal tersebut bukan solusi yang baik. Tapi sejatinya, menunjukkan Yudhoyono ingin bertoleransi terhadap menteri-menteri yang tidak cakap dan para birokrat yang tidak memenuhi syarat karena belenggu prosentase jumlah komposisi partai koalisi.

Namun dari kesemua hal tersebut, kritik terhadap pemerintah, seharusnya tetap menjadi tempat yang produktif untuk ditelaah oleh pemerintah Yudhoyono. Benar bahwa Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY adalah urusan prerogatif SBY sendiri dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Namun demikian, rakyat juga berhak untuk menilai, bahwa sejatinya Reshuffle ini sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan rakyat dan tidak ada yang bisa diharapkan rakyat dari hasil reshuffle. Penunjukan menteri baru dan berderetnya wakil-wakil menteri baru bukan jawaban dari karut marutnya tata kelola pemerintahan yang sarat dengan korupsi. Reshuffle juga bukan jawaban atas ketidaktegasan menentukan arah pembangunan nasional bagi rakyat dan masa depan bangsa.

Sebenarnya sederhana saja, bahwa rakyat berkeinginan agar Yudhoyono cukup menggusur menteri yang terindikasi korupsi. Bila itu dilakukan, maka akan mengembalikan kepercayaan dan harapan rakyat untuk terciptanya clean and good governance di bawah Presiden Yudhoyono. Dan, meskipun ada 20 menteri yang dibongkar-pasang, bila tidak mencopot menteri bermasalah apalagi yang yang terindikasi korupsi, tetap saja rakyat tidak akan puas.

Diperkirakan suhu politik pasca reshuffle ini bukan menurun tapi justru akan semakin meningkat. Alasannya reshuffle bukan solusi dari karut marutnya persoalan bangsa. Apalagi dilihat dari peta komposisi hasil perombakan yang nyata-nyata hanya bertendensi mengakomodasi stabilitas politik kekuasaan dan kepentingan parpol koalisi untuk target 2014 mendatang. Itulah yang menyebabkan sejumlah kalangan, termasuk kelompok lintas agama mengalami kegundahan yang mendalam.

Mereka gundah karena negara, melalui aparatur pemerintahan, abai terhadap kepentingan dan martabat rakyat. Bila kegundahan sebelumnya mereka sampaikan kepada pemerintah sebagai kaki tangan negara, kali ini kegundahan ditujukan langsung kepada rakyat dalam bentuk pernyataan sikap. Kelompok dan pemuka agama telah menyampaikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi atas republik, bahwa sejak jauh-jauh hari pemerintah memang kerap tidak berpihak kepada rakyat.

Persoalan kegundahan ini tidak bisa dianggap main-main dan enteng dalam substansi. Apalagi dengan menyitir atas nama kepentingan agama, mereka adalah para pemimpin ummat beragama, yang menyatakan kepada khalayak bahwa pemerintah telah berbohong dalam banyak hal. Antara lain kebohongan soal kemiskinan, korupsi, kepemimpinan, dan ingkar janji tetap menjadi masalah utama yang amat memprihatinkan.

Selalu menjadi perdebatan ketika publik mengatakan pemerintah gagal atau berhasil, maju atau mundur, salah atau benar. Pemerintah, dan kaum yang sepaham, selalu mendesak agar publik melontarkan kritik yang konstruktif. Itu frasa yang lama-kelamaan menjadi klise karena kita tidak lagi menganggap kritik itu sendiri adalah solusi.

Apalagi pemerintah kerap menganggap kaum tertentu dalam masyarakat dituding sebagai orang-orang yang hanya berpikir negatif. Mereka lupa bahwa tingkat kepercayaan publik yang merosot rata-rata di bawah 50% dalam hampir segala bidang merupakan penyebab utamanya. Mustahil di tengah krisis kredibilitas yang semakin besar mengharapkan gelombang kritik yang semakin konstruktif.

Optimisme publik harus ditumbuhkan lewat kerja, bukan pidato. Sekali lagi hasil reshuffle bukan hanya soal menggenjot popularitas yang semakin menurun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan partai koalisi di sisa 3 tahun pemerintahan, sementara peluang produktivitas kerja hanya tinggal setahun. Selebihnya seperti yang sudah-sudah, persoalan kinerja bukan lagi menjadi ekspektasi output kabinet, tapi ekspektasinya jelas kepentingan bagaimana mendulang peluang dan kepentingan di pemilu mendatang.

Filed under: ARTIKEL, Artikel Politik ]]> http://trinanda.wordpress.com/2011/10/20/quo-vadis-hasil-reshuffle-kabinet-kib-ii/feed/ 0 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/2011/09/13/kerusuhan-ambon-gagalnya-terapi-sosial-pemerintah/ http://trinanda.wordpress.com/2011/09/13/kerusuhan-ambon-gagalnya-terapi-sosial-pemerintah/#comments Tue, 13 Sep 2011 05:03:24 +0000 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/?p=1180 ]]> Peristiwa Kelam kembali terjadi lagi di Ambon pada hari Minggu (11/9). Dipicu oleh meninggalnya seorang tukang ojek yang di duga kabarnya meninggal akibat penganiayaan, sekejab mata kelompok masyarakat mengamuk membakar kendaraan dan gedung-gedung disekitarnya. Dalam sekejab pula perang antar kelompok kembali terjadi, mencekam dan sangat menakutkan.

Begitu cepatnya eskalasi konflik tersebut jelas sangat memprihatinkan kita semua. Keprihatinan itu bukan saja karena persoalan trauma psikologi masyarakat  Ambon akibat mimpi buruk perisistiwa kelabu yang pernah terjadi 1999 hingga 2002 lalu yang menewaskan ribuan orang dari dua kelompok.

Namun keprihatinan lainnya yang bisa kita saksikan adalah ternyata begitu rentan dan rapuhnya komunalisme sosial masyarakat kita karena mudahnya di agitasi dan di provokasi. Apalagi agitasi dan provokasi itu meminjam term agama, suku ras dan seterusnya. Maka jadilah upaya mendestrukturisasi tatanan sosial itu semakin efektif.

Dari perspektif itu sudah seharusnya para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah menyadari, khususnya konflik yang terjadi baru-baru ini, bahwa perjanjian damai atas konflik panjang yang pernah terjadi di Ambon, ternyata hanya berfungsi meredam semangat pertentangan diantara dua kelompok yang bertikai. Dan sejatinya jika ditelaah, perjanjian damai tersebut hanya berfungsi sebagai elemen yang mengkohabitasi secara politik dan kulural bagi kedua kelompok yang bertikai waktu itu. Walaupun demikian seharusnya pemerintah meletakkan perjanjian damai itu sebagai modal sosial yang sangat penting untuk memulai rekonsiliasi yang substantif – bukan rekonsiliasi yang legal formalistik.

Artinya dalam konteks itu, seharusnya pemimpin baik di daerah dan dipusat tidak berhenti pada hanya aspek formalistik tekstualitas isi perjanjian damai. Pemerintah, baik di daerah maupun di pusat seharusnya memiliki formala efektif yang secara substansial mampu merekonstruksi dampak psikologis dan melakukan rekulturisasi semangat pertentangan yang masih menghinggapi kelompok masyarakat di Ambon secara terus menerus sambil meletakkan pembangunan sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan ditengah masyarakat Ambon yang memang terkenal sangat majemuk.

Tanpa upaya yang terus menerus itu, tugas pemerintah dan aparat keamanan sejatinya hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Padahal sejatinya konflik terus bersemayam ibarat api dalam sekam yang setiap saat bisa saja meletus.

Faktor lain yang menjadi penting untuk menelaah peristiwa kelam ini adalah pemerintah harus kembali fokus meletakkan fungsi koordinasi dan peta kondisi intelijen teritorial yang efektif mampu mengenali, mendeteksi sekaligus mengantisipasi setiap kecil kemungkinan munculnya peristiwa serupa. Hal tersebut sangat penting mengingat jika dicermati, sangat tidak masuk akal sebuah peristiwa yang hanya di picu oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas (menurut versi kepolisian), namun secara eskalatif dan terorganisir dengan baik, konflik begitu cepat meluas.

Dalam konteks itu publik sejatinya secara instan bisa menilai bahwa terjadinya proses eskalasi konflik lebih dipicu oleh keberhasilan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan operasi pencipta-kondisian untuk target-target politik tertentu.  Apakah target politik itu terkait dengan kondisi obyektif persoalan lokal didaerah atau apakah target tersebut berkoefiesien korelasi dengan kondisi obyektif persoalan yang berada di pusat.

Publik harus menyadari bahwa mengorbankan nyawa dan melakukan disintegrasi sosial termasuk juga mendestrukturisasi komunalisme humanistis masyarakat yang realitanya memang berbeda suku, agama dan ras adalah sebuah keniscayaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Apapun modusnya, kenyataan itu haruslah sama-sama dipahami bahwa dalam strategi dan teori peta konflik, apapun situasi dan kondisinya perbuatan melakukan cipta kondisi menjadi halal dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok dengan target-target politik tertentu. Walaupun justifikasi mereka menyatakan bahwa tidak mungkin untuk sebuah target politik, nyawa dan harmonisasi kelompok dalam masyarakat di pertaruhkan. Padahal kenyataannya memang demikian.

Oleh karenanya masyarakat harus menyadari bahwa posisinya ditengah masyarakat sangat rentan untuk hanya dijadikan alat pemuas nafsu syahwat politik mereka. Masyarakat harus sadar bahwa dihampir semua peristiwa,  konflik yang terjadi di Indonesia kerap terkondisikan secara sistematis. Bukan saja keberhasilan mereka memanfaatkan momentum kecelakaan lalu lintas (seperti yang baru saja terjadi di Ambon) untuk menjadi pemantik efektif kecurigaan antar kelompok masyarakat, kasus kekalahan calon pemimpin di pilkada yang sebagian besar berujung pada kerusuhan juga menunjukkan bahwa sejatinya masyarakat adalah satu-satunya korban kebiadaban sebagai alat dan pemuas nafsu mereka.

Khusus dalam kaitan mengenai konflik yang berlarut di Ambon,  semestinya kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah untuk menjaga kohesitas masyarakat. Pemerintah harus lebih kreatif menemukan terapi-terapi sosial guna merawat kerekatan yang sudah terjalin antarberbagai kelompok masyarakat. Pemerintah harus menyadari pula bahwa evaluasi yang dilakukan dalam rangka melakukan terapi sosial sepanjang pasca perjanjian damai di Ambon beberapa tahun yang lalu itu, sejatinya menunjukkan buruknya formula terapi sosial itu.

Pemerintah harus sadar bahwa operasi intelijen dalam bentuk cipta kondisi “penggalangan massa dan penghancuran tatanan” yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk tujuan dan target politik tertentu dengan cara mengorbankan nyawa, harmonisasi dan integrasi sosial di tengah masyarakat, ternyata lebih ampuh formulanya ketimbang strategi operasi penataan harmonisasi dan rekonstruksi tatanan sosial masyarakat secara konstruktif yang dilakukan pemerintah. Jelas dalam konteks itu ada program, pendekatan dan strategi pembangunan sosial yang salah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Akibatnya sepanjang pasca peristiswa kelam dulu, hampir 10 tahun masyarakat Ambon ternyata tidak berubah. Mudah tersulut dan gampang di provokasi. Jikapun kemudian pemerintah melakukannya, kenyataannya semua sudah terlambat. Pemerintah menyadari tatkala infrastruktur sudah luluh lantak, tatanan sosial sudah rusak dan pendekatan kulural keagamaan juga dilakukan pasca peristiwa kelam itu ditengah tangis dan kebencian masyarakat karena anggota keluarganya mati meregang nyawa.

Persoalannya, apakah pemerintah dan pemimpin baik di tingkat daerah dan di pusat mau mengakui kondisi tersebut dan melakukan tindakan kongkrit kedepan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi ? wallahualam.

Filed under: Artikel Politik ]]> http://trinanda.wordpress.com/2011/09/13/kerusuhan-ambon-gagalnya-terapi-sosial-pemerintah/feed/ 0 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/2011/08/05/menimbang-sri-mulyani/ http://trinanda.wordpress.com/2011/08/05/menimbang-sri-mulyani/#comments Fri, 05 Aug 2011 09:26:38 +0000 andi trinanda http://trinanda.wordpress.com/?p=1176 ]]> Sri Mulyani Indrawati (SMI), Managing Director World Bank dan mantan menteri keuangan RI belum lama ini digadang – dicalonkan sebagai salah satu Presiden RI 2014 mendatang oleh partai penyokongya yakni partai Serikat rakyat Independen. Partai politik yang baru saja mendaftarkan dirinya ke Departemen Hukum & HAM sebagai salah satu peserta konstentan pemilu mendatang.

Tentu dalam era demokrasi sekarang ini, siapapun Presiden RI mendatang, sah-sah aja di calonkan oleh kelompok masyarakat sepanjang tokoh tersebut memang layak dan memenuhi kualifikasi syarat sebagai Presiden RI.

Terkait dengan pencalonan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang sejak awal di sokong oleh Partai Serikat Rakyat Independen, maka pencalonan tersebut menarik untuk dicermati. Mungkinkah hal ini merupakan bagian dari strategi parpol untuk menimbang secara obyektif pasar pemilih, sekaligus mendidik rakyat untuk sedari awal kritis terhadap calon pemimpinnya. Dengan demikian tingkat kelayakan pemimpin dimata publik benar-benar sudah teruji. Rakyatpun memiliki rentang waktu yang cukup panjang dan memadai untuk menakar, menilai, meneliti sekaligus mampu mengevaluasi tentang siapa tokoh yang benar-benar layak untuk dijadikan pemimpin masa depannya.

Dalam konteks itu, saya fikir pencalonan SMI yang jauh hari sudah di publikasi dan ditawarkan kepada publik oleh Partai Serikat Independen menunjukkan sejatinya sebuah terobosan politik yang cukup positif sekaligus cara baru parpol memasarkan produk tokoh pemimpinnya, ketimbang menjustifikasi ketidakpercayaan diri  tokoh yang dimiliki parpol lain dengan cara berlindung pada azas ketidak elokan menentukan pemimpin masa depan dari sekarang karena pemilu masih lama.

Padahal pada prakteknya pencalonan presiden ketika mendekati pemilu hanyalah mempertontonkan secara kasat mata bahwa politik Indonesia kental pada politik tawar dan politik kartel-transaksional setelah parpol berjibaku dan menentukan posisinya pasca pemilu legislatif. Dengan kondisi seperti itu, selama ini posisi rakyat hanya dijadikan obyek partisipan parpol bukan sebagai subyek partisipan parpol. Rakyat hanya di berikan pilihan menentukan pemimpin atas dasar peluang parpol memenangi pemilihan.

Sementara parpol tidak punya cukup waktu dan presisi yang tepat untuk memasarkan pemimpinnya berdasarkan konvensi (penjaringan) misalnya, atas pilihan rakyat yang disodorkan kepada partai. Dalam konteks yang demikian itu, maka jadilah rakyat disuguhi keharusan memilih pemimpin secara instan – tanpa punya kesempatan menguji, menilai bahkan menakar tingkat kelayakan pemimpin tersebut secara memadai.

Partai Serikat Rakyat Independen ibaratnya saat ini sedang menyodorkan proposal kepada rakyat terkait nama ekonom Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden 2014 mendatang. Mengingat masih sebatas proposal, maka tiada jalan lain bagi Partai Serikat Rakyat Independen untuk sejak awal memberikan proses pembentukan persepsi dan opini kognitif, afektif dan konatif publik akan sosok SMI dalam bentuk public understanding dan public knowledge tentang personality dan kapasitas leadership Sri Mulyani kepada masyarakat sehingga diharapkan akan muncul public confindence dan public support terhadap SMI.

Menimbang Peluang dan Tantangan Sri Mulyani

Partai Serikat Rakyat Independen, yang mengusung Sri Mulyani Indrawati sebagai calon Presiden di 2014 mendatang, tentu memiliki setumpuk argumentasi tentang kelayakan Sri Mulyani untuk menjadi Presiden. Untuk mendudukkan Sri Mulyani di singgahsana opini dan persepsi publik secara obyektif,  Partai Serikat Rakyat Independen menyiapkan sebuah platform politik baru dengan tema politik argumentasi dengan basis moral intelektual sebagai paradigma berfikir.

Menurut hemat saya, politik argumentasi adalah sebuah tata cara berpolitik yang kental di dominasi oleh karakteristik dan azas intelektualisme yang didasarkan oleh hasil argumentasi dan diskursus yang ilmiah dan rasional. Tata cara berpolitik ini tentu harus memiliki media atau sarana dalam rangka menyediakan ruang untuk memproduksi dialog dan melahirkan paradigma berfikir sebagai nilai utama bagi terbentuknya persepsi publik terhadap pemimpinnya secara obyektif.

Dengan cara berpolitik seperti itu, Partai Serikat Rakyat Independen ingin menunjukkan bahwa fakta empiris terhadap perjalanan perpolitikan Indonesia saat ini memang cenderung tidak menempatkan pemimpin sebagai sosok yang dikagumi karena kapasitas, kemampuan dan integritasnya sebagai pemimpin. Partai Serikat Rakyat Independen secara implisit mengajak penganut politik stigmatisasi dan politik massa termasuk politik media massa yang selama ini mewarnai perjalanan dan konstelasi politik nasional, untuk sadar bahwa tata cara berpolitik seperti itu adalah mainstream berpolitik yang usang dan tidak mendidik rakyat untuk menimbang pemimpinnya dengan takaran kognitif. Tata cara berpolitik seperti itu hanya menyediakan dan menghadirkan pemimpin secara ideologis dan partai hanya mengedepankan kepentingan pragmatis dan menjadikan simbol pemimpin hanya untuk mendulang suara.

Dalam konteks pencalonan Sri Mulyani yang sejak jauh hari sudah dimunculkan oleh partai Serikat Rakyat Independen ini, tentu sejumlah peluang bisa diperoleh partai untuk mendulang suara, maupun peluang signifikan Sri Mulyani untuk berkompetisi dengan pesaing capres lainnya sehingga dapat diterima publik secara memadai. Peluang tersebut antara lain ;

Pertama, peluang yang dikaitkan dengan posisinya sekarang. Seperti diketahui publik bahwa Sri Mulyani saat ini adalah sebagai Managing Director World Bank dan mantan direktur IMF untuk Asia Pasifik. Sebagai figur yang pernah dinobatkan sebagai Menteri keuangan terbaik di ASIA oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura, Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai salah satu dari 2 wanita yang berpengaruh di Indonesia dan menempati rangking 23 wanita terbaik yang mempengaruhi dunia pilihan majalah Forbes.

Dengan posisinya yang sekarang, sebagai Managing Director Word Bank yang membawahi lebih 70 negara di dunia, SMI ingin mendefinisikan dirinya bahwa ia adalah sosok yang memiliki reputasi bukan saja reputasi nasional, tapi juga reputasi Internasional. Catatan itulah yang bisa ia sandingkan secara komparatif dengan kepemimpinan SBY saat ini. Seperti diketahui SBY memiliki predikat reputasi Internasional ketika sejumlah kebijakannya di respons oleh dunia secara positif. Sementara SMI sudah memperolehnya saat ini.

Dalam konteks inilah masyarakat hendak diajak oleh SMI untuk menakar secara kognitif tentang personality dan leadership dirinya. Target yang hendak dicapai dalam upaya ini adalah agar diperoleh public understanding dan public knowledge secara maksimal oleh masyarakat terhadap sosok Sri Mulyani. Dengan dasar persepsi publik seperti itu, maka ruang atmosfir argumentasi mengenai sosok Sri Mulyani di tengah peta kompetisi capres lainnya akan menjadi lebih kuat dan ketat, bahkan bisa menempatkan dirinya sebagai kandidat terkuat.

Dengan berbagai catatan itu, sejatinya SMI dan partai pengusungnya yakni Partai Serikat  Rakyat Independen ingin mengidentfikasikan dirinya sebagai sosok yang kapabel dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun pengaruh dan kekuatan baru di era globalisasi.

Kedua, Sri Mulyani memiliki peluang mengorganisasikan visi dan misi kepemimpinannya kepada publik lebih otentik ketimbang capres lain yang belum berani/ malu-malu tampil sebagaai capres.

Sejak awal Sri Mulyani, melalui berbagai ruang dan perspektifnya, telah menjelaskan kepada publik terkait visinya memimpin Indonesia. Misalnya wawancara dengan Charlie Rose yang disiarkan oleh Bloomberg TV pada 5 Juli 2011 dan diekspos hampir di seluruh media di penjuru dunia, menunjukkan kesiapan Sri Mulyani beragumentasi dengan siapapun lawan politiknya sebagai capres.

Ia telah berhasil mengindentifikasi ruang atmosfir politik – ekonomi dan diskusi publik terkait masa depan Indonesia pada seputar debat tentang apakah Indonesia akan menjadi negara yang terbuka, demokratis, dan majemuk, atau sebagai negara dengan mayoritas muslim sehingga perlu menerapkan hukum syariah. Bahkan SMI telah memprediksi dan menyiapkan sejumlah visi dan argumentasinya di bidang ekonomi, yang diprediksinya akan muncul dengan tema perdebatan tentang anti modal asing vs nasionalisme yang dikaitkan dengan peran negara, soal kebijakan nasionalistik dan pro rakyat versus kebijakan yang lebih efisien dan terbuka terhadap persaingan.

Kesemua tema-tema diskusi dan argumentasi diatas terkait visi kepemimpinan Sri Mulyani kedepan, menurutnya sejak awal sudah diidentifikasi akan dipengaruhi oleh platform politik parpol yang telah disadari betul ekspektasi dan kekuatannya.

Selama ini, seperti juga yang berlaku di belahan dunia lainnya di banyak negara, kelompok kepentingan – baik politik atau ekonomi, punya kemampuan untuk mempengaruhi melalui kebijakan maupun keputusan politik dengan memanfaatkan lembaga legislasi, demi keuntungan mereka sendiri.

Menurut SMI dalam wawancara dengan Charlie Rose, Di sistem yang demokratis, partai politik pun berupaya mendapat pengaruh melalui sistem. Dengan program kerja dan ideologi yang kemudian ditawarkan ke masyarakat, partai politik di Indonesia  melakukan banyak pengaruh dan kerap merubah arah konstelasi kebijakan negara. Namun catatan yang bisa diambil dari perjalanan 2 kali pemilihan umum sepanjang masa transisi di Indonesia itu, ternyata masyarakat Indonesia lebih memilih partai yang moderat dan majemuk, yang mengedepankan kepentingan nasional daripada partai yang berbasiskan agama.

Dari sekian banyak partai politik, Sri Mulyani menyadari bahwa  fakta politik di Indonesia sepanjang masa transisi demokrasi ini, ternyata hanya ada 2 atau 3 partai (besar) saja yang berasaskan nasional dan pluralis, bukan agama yang selama ini mampu menjamin proses ‘check & balance’ diantara kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Identifikasi lain yang akan menjadi tema isu sentral perdebatan menguji visi kepemimpinan presiden, seperti yang sudah dikemukakan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Charlie Rose adalah isu tentang demokrasi dan demokratisasi dengan supremasi hukum dan kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagai titik sentralnya.

Sri Mulyani jauh hari menjamin bahwa Indonesia yang semakin terbuka dan demokratis adalah Indonesia dimana masyarakatnya bebas dan saling menghormati kebebasan berpendapat dibarengi dengan prinsip penegakan hukum oleh penyelenggara negara yang tegas. Karena demokrasi tanpa penegakan hukum menjadi anarki, mayoritas akan menindas minoritas. Dan Sri Mulyani menyadari bahwa prinsip dasar berdemokrasi di Indonesia adalah karena mayoritas masyarakatnya memiliki komitment dan kesepakatan terkait konsep bernegara yang telah diambil oleh para pendiri bangsa sebagai konsep yang terbaik. Dan itu menjadi prinsip dan pegangan bagi Sri Mulyani untuk mengidentifikasi Indonesia dalam perspektif kepemimpinannya kedepan.

Ketiga, Persoalan Pangan sebagai platform ekonomi Sri Mulyani menjadi salah satu peluang menggagas ekspektasi Indonesia dimasa depan dalam menghadapi krisis pangan yang hampir di hadapi di banyak negara lain juga di dunia.

Platform ekonomi inilah yang sejatinya memiliki selling point terkait pencalonannya sebagai capres. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang postur neraca perdagangan nya cenderung defisit akibat surplus impor lebih besar ketimbang ekspor, termasuk yang paling fundamental adalah persoalan pangan. SMI sejak awal berupaya memberikan konstruksi atas kebutuhan dan kebijakan negara mengenai masalah pangan tersebut secara urgen. Oleh karenanya platform ekonomi yang mengedepankan basis pangan sebagai kebutuhan masyarakat menjadi penting dan otentik serta diharapkan dinilai positif oleh publik.

Platform ekonomi SMI tersebut sekali lagi didasari oleh fakta kelangkaan dan volatilitas pangan yang menjadi ancaman nyata bagi pembangunan ekonomi hampir di belahan negara dunia, termasuk Indonesia. Terkait soal kelangkaan pangan ini, SMI memiliki visi

Pertama, ini bukan hanya tentang kelangkaan tapi juga volatilitas. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan persediaan, melalui produktivitas dan teknologi. Kedua, mengurangi volatilitas dan spekulasi melalui informasi yang transparan dengan menyediakan informasi tentang dimana dan berapa jumlah produksi, dan berapa besar permintaan, sehingga tak ada lagi spekulasi. Juga menjaga resiko.

Namun faktanya saat ini petani adalah kelompok yang paling rentan. Mereka memproduksi pangan tapi tidak menikmati pendapatan atau hasil dari surplus harga pangan. Untuk itulah dibutuhkan kebijakan ekonomi nantinya yang mampu menjamin resiko surplus harga pangan, namun secara rasional juga menguntungkan petani.

Disamping itu, kebijakan ekonomi terkait stabilisasi (harga) jelas menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan nantinya dalam rangka memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat miskin. Dalam konteks yang lain Kebijakan negara nantinya harus diorientasikan bagaimana cara mengatur pengeluaran, agar lebih ditujukan dan digunakan untuk melindungi masyarakat miskin, dan pada saat yang sama meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada bagi pembangunan infrastruktur dan investasi dalam jangka menengah panjang, termasuk di dalamnya sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah siap dan berani tidak populer atas kebijakan yang diambilnya demi kepentingan rakyat. Karena ketidaksiapan itulah pemimpin, sekaligus politisi biasanya menunda kebijakan struktural mereka, karena risikonya besar, menyakitkan, dan seringkali menyebabkan popularitas mereka turun.

Pencabutan subsidi, pengurangan pensiun, membersihkan dan meningkatkan kinerja birokrasi dan melawan korupsi misalnya. Itu adalah yang harus segera dilakukan dengan pertimbangan obyektif walaupun hasilnya sangat menyakitkan. Namun semata-mata semua perlu dilakukan sebagai dasar agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan, kompetitif, dan efisien dan yang paling utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita.

Sebagai wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan sosok yang akan menjadi harapan pemimpin nasional di masa depan, intelektualitas dan figur moral SMI dapat dijadikan modal kuat di tengah krisis kepemimimpinan saat ini.

Dengan berbagai prestasi dan gebrakannya selama ini, SMI patut diteladani dan jadi panutan generasi muda Indonesia yang sulit mencari idola manusia Indonesia terutama ketika memilih presiden RI. Berbagai hal yang telah disebutkan diatas, hanyalah segelintir peluang yang bisa dieksplorasi SMI maupun partai pendukungnya SRI untuk terus secara konsisten di suarakan.

Namun demikian, selain peluang yang tersedia bagi SMI, sejumlah tantangan juga menghadang terkait pencalonannya sebagai kandidat presiden RI 2014 mendatang. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Kelemahan terbesar SMI adalah kasus Century dan isu dukungan kepentingan asing. Tetapi tampaknya isu Bank Century dapat dinegasi bila tim sukses menggiring fakta bahwa kasus Centrury selama ini adalah rekayasa politik untuk menyingkirkan dirinya. Hal ini tampak ketika Aburizal Bakrie jadi nomer dua setgab gema kasus tersebut di DPR dan demonstrasi di masyarakat berangsur menurun. Dalam survey LSI beberapa tahun yang lalu sebagian kelompok menengah ke atas yang didominasi oleh masyarakat berpendidikan berpendapat bahwa kasus Century bukan kesalahan.

Tetapi masyarakat menengah ke bawah 66% berpendapat merupakan kesalahan. Bisa saja hal ini terjadi karena kehebatan rekayasa politik dan media yang dapat mempengaruhi masyarakat berpendidikan rendah tetapi tidak mempengaruhi masyarakat berpendidikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mudah digiring opininya akibat kelihaian politikus dan media dalam memperdayai ketidakpintaran masyarakat.

Dalam konteks inilah kasus Century dengan determinasi dan pengaruh politik nya akan dijadikan salah satu pintu masuk bagi kompetitor politik SMI untuk memberikan penilaian publik, bahwa SMI bukanlah tokoh alternatif calon pemimpin bangsa di tahun 2014. Sebaliknya ia adalah merupakan tokoh kontroversial yang karena kebijakan bail outnya sebesar 6,7 trilyun kepada bank Century, negara menjadi dirugikan.

Walaupun dalam perspektif akademis sulit membuktikan kebijakan SMI memberikan kerugian bagi bangsa dan negara, namun habit dan mainstream pemikirian politisi Indonesia adalah politik stigmatisasi dan politik media massa yang karena dominasi dan determinasi liberalnya, persoalan persepsi dan opini publik kerap menjadi episentrum bagi legitimasi dan reputasi seseorang.

Kedua, isu neo liberalisme versus nasionalisme yang sudah diprediksi akan menjadi tantangan yang rumit dan kompleks yang harus dihadapi oleh SMI dan partai pendukungnya. Isu SMI didukung kepentingan asing karena posisinya saat ini dan kedekatan SMI dengan negara-negara barat karena SMI merupakan tokoh dunia yang cukup duikenal pemikiran dan prestasinya selama ini, justru tidak secara produktif memberikan nilai positif di negaranya sendiri. Sebaliknya persepsi dan opini yang muncul adalah SMI justru dimanfaatkan oleh kepentingan mereka.

Penutup

Terlepas siapa dan bagaimana sosok SMI, maka pada akhirnya rakyatlah yang memberikan dan memutuskan untuk memilih pemimpinya. Partai politik penyokong hanya memberikan media dan sarana yang cerdas bagi upaya agar rakyat bisa menentukan pemimpinnya secara obyektif dan rasional. Gagasan politik intelektual sebagai tawaran penting dari partai Serikat rakyat Independen untuk menegasi dominasi politik stigmatisasi dan politik massa yang selama ini mendominasi kultur politik Indonesia, sejatinya masih memerlukan ujian berat.

Masyarakat menunggu, apakah ditengah krisis kepemimpinan terhadap berbagai institusi yang ada, SRI dan SMI konsisten dan serius dengan misi dan visinya memberikan alternatif perubahan yang signifikan, khususnya yang tidak bisa dilakukan dalam pemerintahan SBY saat ini. Apabila ketokohan SMI dan partai pendukungnya yakni SRI benar-benar konsisten, maka boleh jadi kehadirannya merupakan pengulangan jilid II ketika dulu kita mulai berharap optimis pada kelahiran Partai Demokrat dan  SBY di tahun 2004. Ya kehadiran SMI dengan partai Demokrat memang mirip

Akibat pernyataannya tersebut, berbagai headline media massa yang mengulas statement ketua DPR itu, membuat publik menjadi terhentak. Seolah tak percaya, bahwa ditengah desakan publik agar bangsa ini keluar dari penyakit kronis-korupsi yang sudah berakar dan beranak pinak disetiap level dan tatanan serta struktur masyarakat, dan ditengah harapannya yang begitu besar terhadap lembaga pemberantasan korupsi (KPK) – justru eksistensi dan kinerja KPK mendapat tantangan dari tokoh yang seharusnya menjadi bagian dari garda terdepan sebagai pihak yang memiliki komitment terhadap pemberantasan korupsi. Marzuki Alie, sebagai ketua DPR justru menyatakan perlunya KPK dibubarkan saja.

Ibarat menonton perkelahian yang tak seimbang, pernyataan Marzuki Alie ramai-ramai di hakimi oleh sejumlah kalangan, dari praktisi/pegiat anti korupsi, pengamat, anggota legislatif, LSM dan sebagainya. Politisi Demokrat asal Palembang tersebut, seolah tak berdaya walau sanggup menghadapi berbagai pukulan telak atas statement yang diproduksinya sendiri.

Walaupun ia memiliki banyak ruang untuk mengklarifikasi atau bahkan menjustifikasi pernyataannya, namun sejatinya Ia tak memiliki banyak kesempatan yang memungkinkan ia secara produktif bisa menjelaskan latar belakang, argumentasi dan paradigma berfikirnya mengenai persoalan eksistensi KPK. Sebab atmosfir persepsi dan diskusi publik semua sudah berada pada penilaian atas personality dan motif negatif Marzuki. Jadi apapun klarifikasi maupun justifikasi Marzuki Alie, ia akan tenggelam dengan stigmatisasi publik terhadap dirinya. Ditambah memang situasi ini menjadi peluang yang sangat terbuka bagi penumpang lain, termasuk kompetitor politik untuk menggalang kekuatan sebagai bentuk penegasan korelatif bahwa sikap Marzuki Alie memang bertalian kelindan dengan kisruh politik atas sejumlah kasus di tubuh partainya.

KPK memang harus bubar !

KPK adalah produk reformasi yang eksistensinya merupakan pilihan sekaligus konsekwensi logis atas mandulnya lembaga aparatur penegakan hukum di Indonesia. KPK lahir dibidani atas upaya atau ikhtiar masyarakat untuk menyelamatkan bangsa ini karena sejumlah catatan empiris terkait endemiknya penyakit moral secara kronis, yakni kasus korupsi diberbagai level dan strata birokrasi di Indonesia dari pusat hingga daerah. Lembaga Adhoc ini kemudian diberikan kepercayaan dan kewenangan penuh untuk melakukan amanah konstitusional terkait upaya pemberantasan korupsi secara tepat, cepat dan sistematis.

Harus diakui bahwa progress kinerja KPK luar biasa dalam hal pencegahan dan penindakan sejumlah kasus korupsi di Indonesia. Eksistensi dan Independensi KPK pada akhirnya menjadi oase digurun kedahagaan publik atas upaya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang lebih bermartabat dan bermoral karena bebas praktek korupsi. Berbagai hasil yang telah dicapai oleh KPK selama ini kemudian mengikhtiarkan sejumlah komunitas, LSM dan pegiat anti korupsi lainnya untuk bersama-sama secara konstruktif mengawal eksistensi KPK dari berbagai ancaman dan praktek-praktek yang berupaya melemahkan kekuatan KPK sebagai salah satu lembaga yang masih tersisa kredibilitas dan harapannya di mata publik.

Namun demikian, sebagai lembaga Ad Hoc, eksistensi KPK dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait dengan persoalan penuntasan praktek tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang bersifat sementara. Kesementaraan ini adalah sebagai sebuah konsekwensi logis karena kita sudah memiliki lembaga permanen dalam penegakan hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, KPK masih merupakan institusi pendukung, bahkan penggerak utama bagi kedua lembaga tersebut dalam memerangi maraknya kasus korupsi.

KPK dengan sendirinya akan dibubarkan sesuai dengan UU manakala kedua lembaga institusi tersebut, yaitu kepolisian dan kejaksaan sudah secara independen memiliki kewenangan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi, termasuk secara moral aparatur penegak hukumnya mampu menjadi benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Karena faktor tidak maksimalnya kedua institusi tersebut, akhirnya KPK dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga superbody pemberantasan korupsi.

Jadi, jika masyarakat dan bangsa ini mau konsisten, sebenarnya tidak ada pernyataan yang aneh dari Ketua DPR Marzuki Alie. Secara kontekstual pernyataan Marzuki Alie sangat jelas dan relevan. Bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja apabila tidak mampu memperoleh sumber daya manusia yang memiliki komitment dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Marzuki Alie dan kita semua memiliki persepsi yang sama terhadap persoalan kejahatan korupsi. Bahwa KPK harus diisi oleh orang-orang bermoral yang memiliki komitment dan integritas penegakan hukum itu pointnya. Sebagai institusi dengan kewenangan yang besar dan sebagai institusi yang menjadi motor pendukung dan penggerak bagi dua institusi penegakan hukum kita (polisi dan kejaksaan) yang sedang dirudung sakit kepercayaan oleh publik, maka sudah semestinya proses recruitment pimpinan KPK menjadi isu strategis yang harus menjadi concern kita semua sebagai masyarakat yang peduli akan kelangsungan hidup KPK. Dalam kerangka itulah saya fikir opini Marzuki Alie perlu di letakkan secara proporsional dan bijaksana.

Respons dan reaksi atas pernyataan Marzuki Alie yang dipersepsikan sebagian besar masyarakat sebagai ancaman serius demokrasi adalah berlebihan dan menurut saya sejatinya menunjukkan bahwa telah terjadi lompatan substansi atas makna eksplisit maupun implisit yang dikemukakan oleh ketua DPR itu kepada publik.

Beberapa potongan dalam adegan pernyataan Marzuki Alie sangat setuju untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa memaafkan koruptor adalah tindakan tidak masuk akal dan konyol. Koruptor akan tetap dimaafkan dan dapat menikmati kehidupannya kembali secara normal setelah ia secara setimpal melewati proses hukum baik pidana maupun perdata sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas segala kejahatan korupsi yang dilakukan.

Jadi dalam konteks ide gagasan Ketua DPR yang menyatakan bahwa memaafkan koruptor hanya dengan mengembalikan sejumlah uang hasil kejahatan korupsi adalah jelas menyederhanakan masalah dan dalam konteks itu barangkali kita sepakat bahwa Marzuki Alie, sebagai pejabat negara dan pejabat publik gagal mengemas sebuah pernyataan politknya untuk secara produktif bisa direspons oleh publik. Walaupun diberbagai kesempatan, yang bersangkutan kerap mempersoalkan hak pribadinya dalam menyuarakan pendapat di era demokrasi.

Sejumlah Catatan Tegas Terkait Implikasi Pernyataan Marzuki Alie

Marzuki Alie memang gagal memproduksi pernyataan yang efektif. Namun sebagai masyarakat yang concern atas harapan yang besar di tubuh KPK dalam pemberantasan kejahatan korupsi, setidaknya secara empiris pernyataan ketua DPR tersebut setidaknya memberikan sejumlah catatan-catatan tegas kepada kita agar kita tetap fokus membentengi KPK, agar lembaga tersebut tetap secara kredibel dan memiliki integritas, konsisten dalam upaya penegakan supremasi hukum terkait kejahatan korupsi yang ada di Indonesia dari level pusat hingga level daerah.

Fokus membentengi KPK bukan berarti semua pihak tanpa reserve membela KPK. Sejatinya KPK juga diisi oleh manusia-manusia biasa, yang senantiasa setiap saat diuji konsistensi dan kejujurannya sepanjang usia mereka memimpin KPK. Tanpa mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap mereka, kredibilitas KPK juga berkorelasi kuat dengan perilaku pejabat/ pimpinannya. Jika publik konsisten atas harapannya terhadap KPK, maka diharapkan kita juga konsisten memiliki persepsi tentang sosok pemimpin KPK.

Mereka memang orang biasa, tapi mereka adalah orang pilihan yang memiliki sejumlah konsekwensi ketika menjadi pejabat/pemimpin KPK. Bahkan jika mau jujur, jika mereka berpegang teguh untuk mengkonstruksi institusi KPK, maka seharusnya personal previladge dan hak-hal pribadi mereka harus dengan ikhlas tercerabut dari akarnya demi bangsa dan negara. Sebab aspek itulah yang membedakan mereka dengan pejabat publik lainnya di institusi kepolisian maupun kejaksaan. Bercakap-cakap saja dengan tersangka koruptor di acara pernikahan teman, itu saja sebenarnya sudah melukai hati publik.

Salah satu konteks pernyataan Marzuki Alie adalah ketika beberapa pimpinan KPK di sebut oleh buronan Muhammad Nazarudin. Dalam testimoninya, Nazarudin mengungkap sejumlah keterlibatan pimpinan KPK yang diduga melakukan negosiasi untuk menghapus penyidikan atas beberapa kasus yang juga melibatkan Nazarudin. Karena buron dan statusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas sejumlah proyek, pernyataan Nazarudin hampir saja diabaikan publik.

Publik sangat percaya kepada KPK dan pimpinan KPK yang dituduhkan Nazarudin sangat confidence membantah semua tuduhan Nazarudin. Namun seketika sejumlah supir dan saksi dihadirkan media sebagai testimoni untuk mengklarifikasi pernyataan Nazarudin tersebut, akhirnya satu-persatu pimpinan KPK itu mengakui telah bertemu Nazarudin.

Kalau kita mau jujur dalam konteks itu, pernyataan Ketua DPR sangat relevan, bahwa kepercayaan publik terhadap KPK, haruslah diimbangi oleh pimpinan KPK untuk bersikap jujur dan terbuka kepada masyarakat. Terlepas terbukti atau tidak pernyataan Nazarudin terhadap sejumlah pimpinan KPK tersebut, menurut saya amat relevan dan tidak konyol apabila mereka segera mundur karena sudah memainkan kejujuran dalam dirinya dihadapan publik. Ketidakjujuran sejatinya pintu orang yang melakukan kebohongan. Itulah salah satu catatan tegas atas pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie.

Mendramatisasi analisa mengenai adanya grand design atau skenario untuk melemahkan KPK dan seterusnya itu menurut saya pada akhirnya hanyalah menegasi kita tentang adanya masalah krusial di tubuh KPK yang juga secara urgen mesti dibenahi. Kekhawatiran pribadi saya ini beralasan mengingat secara empiris kasus “kriminalisasi KPK” beberapa waktu lalu telah berhasil menutup semua pintu bagi sejumlah masyarakat yang memiliki testimoni dan sejumlah fakta mengenai keterlibatan pimpinan KPK.

Pada waktu itu, isu lebih menenggelamkan informasi mengenai sepak terjang dan keterlibatan pimpinan yang sekarang juga disebut oleh Nazarudin terlibat dalam persengkongkolan jahat.

Padahal OC Kaligis pada waktu itu siap dengan bukti-bukti yang dimiliki atas sejumlah data dan fakta keterlibatan beberapa pimpinan KPK. Namun pada waktu itu, isu lebih dominan pada upaya berbagai pihak untuk melemahkan KPK, segala informasi dan pemberitaan dengan tone negatif kepada KPK, sudah di claim sebagai upaya untuk melemahkan KPK.

Dalam kerangka terkuaknya kembali sejumlah pimpinan KPK yang disebut “berhubungan” dengan pihak-pihak yang berperkara, Marzuki Alie melalui pernyataannya mengajak publik untuk secara jujur mengambil pilihan tegas. Apakah mereka layak atau tidak untuk terus ada di KPK. Dan publik sudah tegas menjawabnya bahwa pernyataan Marzuki Alie adalah kekonyolan. Dan tentunya sementara ini sejumlah pimpinan KPK yang disebut Nazarudin dan para supirnya itu pasti tersenyum dan bangga atas dukungan publik terhadap dirinya itu. Setidaknya publik masih lebih percaya mereka ketimbang ocehan Nazarudin.

Catatan tegas lainnya barangkali relevan ditujukan bagi publik, khususnya pegiat anti korupsi, LSM dan organisasi lainnya, bahwa apabila memang selama ini ada upaya untuk mendestrukturisasi eksistensi KPK, karena kekuasaan dan kewenangannya, sementara publik juga menyadari bahwa KPK seharusnya tidak sendirian, tapi kepolisian dan kejaksaan juga harus mengambil pilihan tegas agar kembali memperoleh trust dari masyarakat.

Maka agar KPK tidak menjadi lembaga ad hoc semata, fungsi dan kedudukannya perlu di restrukturisasi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Pernyataan Marzuki Alie dalam konteks ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa legalitas eksistensi KPK harus diperkuat dengan menempatkannya dalam UUD 1945.

Oleh karena itulah, pernyataan Ketua DPR tersebut menjadi semacam titik balik bagi semua pihak, khususnya MPR dan legislatif untuk memanfaatkan momentum untuk mendiskursuskan eksistensi KPK secara komprehensif sehingga institusinya menjadi layak untuk diparmanenkan, apalagi saat ini eskalasi pihak-pihak tertentu untuk mengubur KPK terasa kian besar dan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melakukan revisi UU KPK.

Demikian beberapa catatan tegas sebagai implikasi dari pernyataan Ketua DPR tersebut yang barangkali layak untuk diskusikan dan menempatkan opini Marzuki Alie tentang KPK menjadi lebih obyektif dan bijaksana.

Headline surat kabar yang ia genggam itu memberitakan bahwa seorang pejabat daerah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. Pejabat yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Ibunda Linda. Seperti diketahui, kasus korupsi yang melibatkan ibunda Linda adalah salah satu kasus yang menghebohkan dan menyedot perhatian media massa nasional. Selama berbulan-bulan, kasus tersebut menjadi topik pemberitaan karena kasusnya di duga melibatkan sejumlah pejabat negara yang tengah berkuasa saat ini.

Kemarin memang adalah sidang terakhir setelah selama 3 bulan Ibunda Linda mendekam dalam tahanan Pondok bambu Jakarta. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Ibunda Linda yang bernama Ani Rahmawati dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dana APBN terkait sejumlah proyek pemerintah.

Selama ini Linda begitu tegar menghadapi semua cobaan yang menimpa dia dan keluarganya. Hari itu, Linda akhirnya tak kuasa menahan seluruh kegundahannya. Dia akhirnya menangis dalam kesendiriannya di siang itu. Ia tak habis fikir mengapa guru-guru disekolah dan teman-temannya ikut mengomentari kasus yang menerpa orang tuanya dengan sinis tanpa peduli dengan perasaannya sebagai anak dari pejabat yang tengah terlilit kasus dugaan Korupsi. Padahal sebelum adanya kasus ini, guru dan teman-teman Linda sangat segan dan menghormati Ibunya, termasuk kepada Linda. Tapi kini, semuanya berbalik 180 derajat. Yang ada adalah cibiran, caci maki dan umpatan-umpatan yang menyayat hati Linda. Jika bukan karena sebentar lagi Linda Ujian Nasional, mungkin Linda sudah hengkang dan berhenti dari sekolah itu karena tak tahan menghadapi semua opini negatif tentang ibundanya.

Puncaknya, hari itu memang mata pelajaran PKN disekolah yang membahas tentang persoalan korupsi. Dan tak disangka Guru yang selama ini menjadi panutan Linda karena selama ini beliau sangat bijaksana merespons perkembangan situasi nasional, namun hari itu terlihat sangat tendensius dan memberikan pernyataan tentang salah satu contoh kasus korupsi.

Dan kebetulan yang menjadi topik adalah kasus korupsi yang juga menimpa orang tua Linda. Bisa di duga, teman-teman disekolah linda pun tak tinggal diam merespons pernyataan guru PKN Linda dengan menuduh dan mencaci orang tua Linda.

Hari itu, dikelas itu Linda hanya cuma bisa tertunduk. Hatinya seakan teriris sambil mendengarkan setiap kata demi kata dan kalimat yang keluar dari mulut guru dan temen-temannya yang sangat menyakitkan.

Namun Linda berusaha tetap tabah, sebab ia percaya sebaik atau seburuk apapun tindakan orang tuanya, sebagai anak ia harus tetap menssupport orang tuanya. Linda menyakini ucapan Ibundanya bahwa tinggal keluarga lah satu-satunya kepercayaan dan harapan yang membuat ibunya tetap kuat menanggung cobaan ini.

Setelah kejadian disekolah itu, Linda seperti biasa menjenguk ibundanya di Rutan Pondok Bambu. Ia menumpahkan seluruh keluh kesahnya kepada Ibundanya tercinta.

“Kamu yang sabar ya Lin, maafkan Ibu jika masalah ini menyeret kamu dan seluruh keluarga, ujar Ibunda Linda kepada Linda sambil memeluk buah hatinya yang terus saja menangis dipelukannya.

“berkali-kali ibu sampaikan kepada kamu, ayah kamu dan adik-adik kamu, bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada Ibu itu tidak benar, demi Allah dan atas nama keluarga Ibu bersumpah, bahwa semua tuduhan itu salah, kamu harus tetap percaya sama ibu Lin, kepada siapa lagi Ibu harus percaya, cuma tinggal keluarga kita saja, ibu bisa bersandar dan kuat menghadapi semua cobaan ini”. Linda mengangguk dan mengiyakan ucapan ibunya.

“Percayalah Lin, kebenaran akan datang dengan sendirinya, kamu harus percaya inilah jalan Allah SWT untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan kita dan keluarga kita. Walaupun saat ini seluruh media massa dan semua orang menuduh ibu”. Kamu kan tahu Lin, sejak awal kasus ini ibu sudah dihakimi oleh media massa, bahkan media massa juga menuduh bisnis Ibu yang dikelola ayah kamu juga sebagai bagian dari usaha korupsi yang ibu lakukan. Sehingga ayah kamu sekarang sakit dan tak bisa berbuat apa-apa karena stroke akibat mengalami tuduhan yang bertubi-tubi itu. Ibu juga merasa bahwa memang tidak adil rasanya apa yang ibu alami sekarang ini.

“Selama ini, tidak ada satu kesempatanpun bagi ibu untuk menjelaskan atau membela diri, bahkan media massa pun tak pernah bertanya kepada ibu tentang kasus ibu. Semua dari sumber-sumber lain yang menurut ibu sama sekali jauh dari fakta yang sebenarnya.

Kamu juga kan tahu Lin, bahwa nyawa ibu dan seluruh keluarga terancam jika ibu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Ibu tidak mungkin sanggup mengatakan yang sebenarnya dengan resiko nyawa orang-orang yang ibu cintai menjadi taruhannya. Politik di negeri ini memang begitu kejam dan tidak punya etika Lin.

Jadi ibu hanya bisa pasrah menerima cobaan ini, tapi bukan berarti kamu juga pasrah. Ibu minta kamu tetap ikhtiar untuk memegang prinsip kebenaran, kebenaran sejati, walaupun cuma keluarga kita saja yang menyakini itu. Ibu percaya Allah SWT bersama kita, bersama orang-orang yang sabar dalam memegang teguh kebenaran.

“Linda percaya bu, semua yang ibu katakan. Linda cuma sedih mengapa orang lain tidak memiliki sedikit saja hati nurani untuk melihat kebenaran itu.” Lirih Linda kepada Ibunya. Termasuk media massa bu, mengapa semua media massa juga memojokkan ibu ? bukankah ini tidak adil bu? Ujar linda.

Media massa juga banyak yang tidak mengetahui Lin, perihal apa yang kita rasakan. Media cuma punya kepentingan mengungkap peristiwa yang menurutnya memiliki nilai berita dan menguntungkan bisnisnya. Apalagi kasus ibu ini melibatkan pejabat negara. Media massa dan hukum kita memang cuma melihat dari data dan sumber yang bisa menjerat siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Media berhasil membangun opini tentang hubungan Ibu dengan pejabat tersebut, termasuk media juga berhasil dan memberi tekanan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini.

Tapi kamu harus percaya Lin, media tidak mengetahui sebenarnya apa yang ibu alami, termasuk ancaman dan rekayasa yang dilakukan oleh pejabat dan para penegak hukum itu terhadap ibu. Jadi kamu tidak usah kaget kalau akhirnya cuma ibu sendirian yang kemudian berhasil disidangkan dan divonis bersalah, sementara mereka ? wallahualam. Tapi yakinlah Lin, suatu saat, semuanya akan terbongkar. Allah SWT tidak akan membiarkan umatnya melewati cobaan yang ia tidak sanggup melewatinya.

Tak berselang lama, petugas rutan menghampiri Linda dan Ibu Ani. Petugas itu memberitahukan jam besok sudah habis. Linda pamit kepada ibunya dan bergegas pulang. Walaupun masih tampak murung, namun Linda nampak kembali kuat menghadapi cobaan yang sedang menimpa keluarganya. Ia kemudian melanjutkan perjalanan hari itu ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk menengok ayahnya yang masih menderita sakit akibat bisnis dan usahanya juga disita oleh negara karena dana usahanya dituduh berasal dari hasil korupsi Istrinya.

Pintu diketuk Linda, Assalamualaikum, wa’alaikum salam, kamu Lin, ujar ayah Linda. Iya pak, sahut Linda. “kok kamu masih pakai seragam sekolah, kamu gak pulang dulu? Kata ayah Linda”. Iya pak, habis pulang sekolah, Linda langsung besuk Ibu. Ayah Linda meneruskan ucapannya, “Gimana kabar ibumu Lin, apakah ibumu baik-baik saja? “Alhamdulillah baik pak, salam dari ibu, bapak gimana kondisinya ? ujar Linda. “Bapak alhamdulillah mulai agak baikan Lin.

Linda kemudian mengambil buah jeruk yang ada di atas meja dan duduk disebelah Ayahnya. Sambil menunggu Linda mengupas jeruk, Ayah Linda bertanya kepada Linda. “Gimana Lin, apakah rumah kita sudah ada yang menawar ?”. Linda menjawab, belum Pak, kemarin sih sudah ada yang telpon, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi. Mudah-mudahan saja Pak, bulan ini rumah kita laku terjual. Sahut Linda”.

Ya sudah Lin, mudah-mudahan saja rumah kita laku terjual, kata ayah Linda. Sambil makan jeruk yang disuapi Linda, ayah Linda berujar, nanti kamu ke bagian administrasi ya Lin, kamu urus prosedur pembayaran rumah sakit. Percuma Ayah dirumah sakit lama-lama, tidak ada perubahan juga buat ayah. Ayah mau rawat jalan saja di rumah. Iya pak, nanti setelah ini Linda ke bagian administrasi, jawab Linda.

Sepenggal asa dalam diri Linda masih ia simpan untuk kelangsungan hidup keluarganya. Linda adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional SMU, sementara 2 adiknya masih duduk di bangku SMP. Jangankan berfikir mengenai Ujian Nasional, berfikir tentang bagaimana masa depan keluarganya kedepan saja, sudah menguras energi fikiran dan psikologi Linda. Linda akhirnya cuma bisa curhat kedalam blog pribadinya. Semangat dan optimisme menghadapi ujian terkadang muncul ketika pembaca blog pribadinya memberikan komentar yang memberikan spirit dan motivasinya untuk tetap bertahan dan berjuang membela keluarga.

Linda menuliskan secara panjang lebar mengenai masalah yang menimpa dirinya dan keluarganya, termasuk berbagai hal hasil sharing Ibundanya kepada Linda yang selama ini tidak pernah di ekspos oleh media massa.

Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Bulan Ramadhan diambang pintu, dan Ramadhan tahun ini tepat ibundanya mendekam selama 1 tahun dalam penjara wanita. Namun bagi Linda, bulan Ramadhan tahun ini begitu memiliki arti penting bagi Linda. Linda bersyukur, bahwa semua persoalan hidup yang menerpa keluarganya berangsur-angsur bisa dilewatinya dengan lapang dada. Tahun ini Linda berhasil lulus dengan angka yang memuaskan. Linda memutuskan untuk menunda keinginannya kuliah di fakultas Hukum. Ia lebih fokus menata kembali sisa usaha keluarganya, yaitu toko busana muslim milik Linda yang sejak 3 tahun lalu ia rintis. Usaha itulah satu-satunya harapan keluarga Linda setelah semua miliknya habis disita negara.

Pagi di dihari ke 21 Ramadhan, sebelum Linda berangkat ke toko miliknya, telepon seluler Linda berdering. Tidak ada nama dalam panggilan telepon tersebut. Namun Linda tetap mengangkat telepon. Linda mendengarkan pesan yang disampaikan oleh si penelpon. Tak disangka tulisan Linda yang selama ini ia tulis di blog pribadinya itu, rencananya akan dibukukan oleh salah satu perusahaan penerbit terbesar di Indonesia. Perusahaan penerbit tersebut meyakini bahwa tulisan Linda memiliki perspektif lain dan kekuatan yang luar biasa dari kemampuan seseorang yang bertutur mengisahkan peristiwa kelam dalam hidupnya.

Tak disangka pula, buku Linda tersebut kemudian sangat laku keras dan banyak mengispirasi banyak orang. Termasuk media massa, politisi Senayan dan para pengamat serta kritikus sastra hingga akhirnya Presiden-pun berkomentar tentang tulisan Linda tersebut. Linda kemudian menjadi terkenal, dan banyak orang kemudian berkomentar kembali tentang kasus yang menimpa Ibunya.

Tak berselang lama sejak peristiwa fenomenal itu, tepat satu hari menjelang hari raya Idul Fitri, Presiden kemudian mengumumkan dan memberikan perintah tegas kepada aparat penegak hukum, termasuk menghimbau komisi Yudisial untuk mempelajari kasus yang menimpa Ibunda Linda. Mendengar itu, Linda tersentak kaget, dan seketika itupula bersyukur bahwa masih ada oase keyakinan akan nasib kasus ibundanya digurun ketidakpercayaannya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Padahal sebelumnya, sebagai warga negara, Linda benar-benar sudah antipati dan tidak memiliki lagi trust kepada pemerintah berkaitan dengan banyaknya persoalan politik, ekonomi apalagi menyangkut masalah hukum. Kekagetan Linda juga tak berhenti sampai disitu, ia menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis kepemimpinan karena presiden kerap tidak mampu dan memiliki ketegasan mengatasi problem bangsa karena berbagai kasus hukum. Bagaimana tidak kaget, ditengah persepsi masyarakat terhadap pemimpinya tersebut, Presiden tampil dengan keputusan dan ketegasan yang luar biasa terhadap kasus korupsi yang menimpa Ibundanya itu.

Sebulan sejak peristiwa tersebut aparat penegak hukum kembali bekerja, termasuk pengacara keluarga Linda juga berusaha keras mengumpulkan kembali dan mencari kembali bukti-bukti baru terkait kasus yang menimpa Ibunda Linda. Media massa juga dengan intens menyoroti kinerja aparat penegak hukum tersebut, terlebih-lebih komisi III DPR juga berhasil membentuk Panja untuk kasus ini.

Pada akhirnya ditemukan kembali novum sebagai upaya untuk membuka kembali kasus Korupsi. Singkat cerita, Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa Ibunda Linda tidak bersalah atas kasus tersebut dan meminta negara untuk mengembalikan semua aset dan nama baik Ibu Ani Rahmawati, Ibunda Linda. Sejumlah pejabat negara, termasuk menteri kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas keterlibatan mereka dalam kasus korupsi tersebut.

Ketika Ibunda Linda keluar dari penjara wanita, Linda memeluk erat Ibundanya. Ayah Linda juga menyambut dengan kursi roda. Ratusan bliz kamera jurnalis dari berbagai media nasional dan luar negeri tak henti-hentinya mengabadikan moment mengharukan itu.

Linda akhirnya dipaksa untuk sedikit melakukan wawancara untuk memuaskan liputan pemberitaan media. Linda berucap datar, kepada media ia mengatakan bahwa “setiap kebenaran itu memang memerlukan jalanya sendiri. Jalan yang telah dikehendaki Allah SWT. Bagi saya dan keluarga saya, terutama ibu saya, jalan kebenaran itu bukan saja menjadikan kami sekeluarga bertambah kuat saling mencintai, saling memiliki dan saling mempercayai. Namun berbagai peristiwa yang menimpa Ibunda saya tercinta, dengan segala dampaknya bagi keluarga kami, kami bersyukur bahwa segala peristiwa itu tidak membuat keluarga kami tidak menjadi keluarga yang kufur atas jalan kehendak Allah SWT, tapi kami meyakini bahwa Allah SWT benar-benar telah membuktikan kepada ummatnya untuk menaikkan derajat ketakwaan kami kepadaNya.”.

“Terima kasih pula kami ucapkan kepada media massa yang dulu telah berhasil membangun opini publik sehingga Ibunda kami tercinta tervonis sebelum dihukum di pengadilan. Atas pesan ibunda kami tercinta pulalah kami diminta untuk tidak dendam kepada media massa, dan selalu berfikir positif, karena menurut Ibunda kami Insya Allah media massa jugalah yang akan membantu memberikan jalan bagi petunjuk kebenaran itu”.