ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » DELIK PERKARA DAN ANALISIS DIBALIK SKENARIO BESAR KASUS KPK

DELIK PERKARA DAN ANALISIS DIBALIK SKENARIO BESAR KASUS KPK

4095028180_3fd8fc5798Secara kronologis masyarakat barangkali sudah memahami dan mengerti (bukan malah bingung) tentang statement “pengakuan jujur dan berdiri sebagai penegak keadilan” dari semua pejabat terkait masalah KPK Polri dan kejaksaan. Tentunya masyarakat sekarang menjadi percaya tentang keyakinannya mengenai ketidakpercayaannya terhadap institusi penegak hukum kita. Ada baiknya kita bisa menganganalisis secara parsial melalui hasil telaah pemberitaan di media tentang kasus ini.

Dalam banyak kesempatan Kepolisian berpendapat bahwa pimpinan KPK telah menyalahgunakan wewenang dikarenakan telah menerbitkan keputusan cekal pada saat Anggoro Widjaja masih diperiksa dalam status sebagai saksi. Polri berpendapat bahwa keputusan cekal tersebut terkait dengan isu pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, mengingat proses penyidikan kasus ini berawal dari kesaksian Antasari Azhar, Ketua KPK non aktif yang terlibat kasus pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, dikatakan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mencekal seseorang baik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal 12 ayat (1) menyatakan, ”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
  3. …”

Bahwa definisi penyelidikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa proses penyelidikan adalah proses untuk menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang artinya pada proses tersebut jelas belum ada pihak yang dikenakan status tersangka. Hal ini berbeda dengan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan telah terdapat keyakinan bahwa telah terjadi suatu dan tindak pidana dan proses penyidikan merupakan proses untuk mencari bukti sekaligus tersangka tindak pidana tersebut.

Jadi, KPK memang berwenang untuk melakukan pencekalan terhadap seseorang meskipun statusnya masih sebagai saksi. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru mengingat Penyidik Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP/272/Pj/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan, mempunyai kewenangan yang sama, yaitu Penyidik Pajak berwenang untuk mengajukan permohonan pencegahan dan penangkalan (Cekal) kepada Kejaksaan Agung dengan kriteria bahwa terdapat dugaan bahwa saksi dan atau tersangka tersebut dikhawatirkan akan meninggalkan atau masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Polri dalam menangani kasus ini bisa bertindak secara profesional dan yang lebih utama lagi obyektif. Mengingat apabila Polri mempunyai teori bahwa keputusan cekal yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK terhadap Anggoro Widjaja terkait dengan dugaan pemerasan, maka banyak muncul fakta yang sangat bertentangan. Yaitu apabila benar pimpinan KPK memeras dan menerima uang dari Anggoro Widjaja, tentunya justru keputusan cekal tidak akan dikeluarkan oleh pimpinan KPK dan tentunya dalam proses penyidikan KPK akan bersikap sangat lunak kepada Anggoro Widjaja.

Fakta bahwa Polri menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan keterangan seorang Antasari Azhar justru seharusnya membuat Polri bersikap hati-hati dalam mengambil tindakan, mengingat kesaksian Antasasri Azhar jelas akan diragukan kebenarannya dan objektivitasnya (belakangan Antasari menjelaskan bahwa informasi tentang masalah Bibit dan Chandra berupaya dicari tahu keberannya oleh yang bersangkutan, yang pada akhirnya pengakuan Antasari menjelaskan bahwa dirinya tidak yakin Bibit dan Chanda terlibat). Terkecuali Polri memang memiliki bukti bahwa tindakan pemerasan yang diduga dilakukan oleh KPK, memang terjadi. Karena jelas bahwa berdasarkan laporan dari pihak Anggoro Widjaja orang yang memeras adalah orang yang bernama Ary Muladi dan Edi Sumarsono dan keduanya sama sekali tidak memiliki status apapun di KPK.

Jadi, Polri haruslah mampu membuktikan tuduhannya sekaligus membuktikan bahwa kasus pemerasan itu ada dengan membuktikan bahwa kedua orang tersebut di atas adalah benar orang suruhan pimpinan KPK. Dimana kegagalan Polri membuktikan hal tersebut merupakan bukti bahwa seluruh proses ini bukanlah suatu proses hukum yang obyektif, akan tetapi didasarkan pada rivalitas ataupun konflik antara kedua lembaga penegak hukum tersebut akibat kasus “cicak kok mau ngelawan buaya” yang jelas–jelas mengindikasikan bahwa proses penyidikan terhadap pimpinan KPK sangat dipaksakan dan terkesan dibuat-buat oleh Polri. Anggodo (adik Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo) pergi ke sana kemari berupaya membebaskan kakaknya. Sebagaimana telah terungkap secara telanjang dalam rekaman penyadapan KPK, dia menggelontorkan uang banyak melalui seorang perantara, Ari Muladi, untuk menyuap pimpinan KPK—yang menurut fakta-fakta yang kini terungkap tak pernah sampai ke Bibit dan Chandra sebagaimana dituduhkan polisi berdasarkan kesaksian Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang dipecat setelah menjadi terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin.

Namun demikian Polri tetap menjerat dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Tapi, apakah KPK pernah mencekal Anggoro? Data yang diperoleh menyebutkan ternyata KPK tidak pernah melakukan cegah dan tangkal (cekal), tapi hanya mencegah.

Keterangan resmi Mabes Polri pada 15 September 2009 mengenai ditetapkannya dua komisioner KPK sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang, menjelaskan bahwa Polisi sangat ingin mendukung penuh pemberantasan korupsi dan KPK untuk memberantas korupsi. semua yang dilakukan penegak hukum untuk itu semua. Media harus bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Tidak justru ingin menghalangi KPK. Sudah ada proses penyidikan dan nantinya akan ada proses penuntutan dan pengadilan. Bukan didebatkan di media yang justru bikin keruh. Intinya Kepolisian berangkat dari rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dalam dunia penyidikan dan sistem penegakan hukum, selalu ada bagian-bagian yang mampu dilihat, namun tidak dilihat oleh orang yang lain. Sebaliknya, mampu dilihat oleh rekan-rekan pers, tapi penglihatan Kepolisian tidak seperti itu. Dengan gencarnya opini yang berkembang di media massa, kepolisan berkewajiban untuk menjelaskan tentang apa yang kami lakukan.

Berawal dr LP dari pimpinan KPK nonaktif Antasari Azhar di mana penyidikan merujuk LP tertanggal 6 Juni 2009, yang dilaporkan adalah penerimaan suap atau pemerasan terhadap PT Masaro Radiocom terkait pengajuan anggaran SKRT Dephut. Lebih jauh dalam penyidikan, polisi temukan fakta sbb: Anggoro Widjojo adalah mantan pemegang saham PT Masaro Radiocom yang pada Juli 2008 diduga terlibat pada kasus penyuapan pejabat di Dephut dan anggota Komisi 4 DPR RI. Atas adanya dugaan tersebut KPK melakukan pencekalan, 22 Agustus 2008. Berdasarkan pencekalan tersebut, Anggoro berupaya menyelesaikan penyelesaian tersebut melalui adiknya Anggodo. Anggodo menyerahkan sejumlah uang melalui Ary Muladi untuk diserahkan kepada para pimpinan KPK. Atas dasar pemberian itu, Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar atas dugaan tersebut KPK cekal 22 Agustus 2008, Anggoro berupaya mencekal melalui Anggodo yang lalu minta tolong AM untuk diserahkan ke Anggodo.

LP itu ada kewajiban apakah yang dilaporkan Antasari itu adalah bagian dari yang harus ditindaklanjuti. Walaupun laporan utama belum mampu dibuktikan karena banyak pernak-pernik untuk memenuhi unsur. ternyata yang bisa kepolisian buktikan adalah oleh Ary Muladi. Faktanya, dia terima uang Anggodo sebanyak Rp5,15 miliar yang diserahkan di Hotel Peninsula Jakarta pada 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009. Ini fakta, dokumen penyerahan uang ada. Tapi, perjalanan uang ini di mana Anggodo menitipkan uang itu ke Ary Muladi untuk dititipkan ke para pimpinan KPK dalam rangka pencekalannya. Polisi mengakomodir hak dia untuk mengubah keterangannya. Pada mulanya tidak, lalu iya. Kesimpulan, tidak bisa karena itu. Karena itu ada tindak pidana baru, terjadi penggelapan oleh Ary Muladi. Apakah kelanjutannya terjadi penggelapan atau yang lain, polisi perlu waktu. Dalam perjalanan itu juga polisi menemukan tindak pidana lain yang kemudian dipersoalkan rekan-rekan pers. Seakan-akan kepolisian mengada-akan, laporannya suap kok jadi penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang kami temukan, yaitu dalam pelaksanaannya memang bagian-bagian tindak pidana ini tidak umum.

Kedua, selama Republik ini berdiri, baru dicoba ditegakkan pasal ini. Jadi, faktanya ada pencekalan Anggoro dkk, mereka tidak termasuk subyek hukum dalam perkara yang disidik KPK. Dalam pasal 12 (UU Tipikor) dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kalau orang tidak termasuk dalam status terlidik, tersidik, tertuntut, lalu dicekal. Berarti ada pencekalan yang tidak sesuai dengan prosedur. Pencekalan yang dilakukan terhadap Anggoro dan Joko, sudah menyalahi pasal 21 ayat 5 (UU Tipikor). Karena itu sudah disebutkan dalam pasal 12 (UU Tipikor) bahwa pencekalan harus diputuskan dalam Rapim secara kolektif. Mungkin ini tidak akan terjadi pada kasus-kasus lain karena KPK sifatnya kolektif. Pencekalan yang dilakukan oleh Chandra Hamzah menjadi salah prosedur dan menjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Kemudian pencekalan tersebut terhadap Joko Tjandra terkait adanya dugaan UTG juga oleh Chandra dan Bibit, itu pun sama bukan putusan kolektif. Ini sederhana, deliknya formal. Cuma ketika ditanggapi dengan masalah lain seakan kita mencari-cari. Bahkan, dasar pencekalan yang digunakan surat penyidikan dalam kasus yang berbeda.

Lebih lanjut kepolisan menjelaskan bahwa telah terjadi pemerasan pasal 12 e jo. pasal 15 bahwa percobaan pegawai negeri yang ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum untuk memaksa orang menyerahkan sesuatu. Ini berdasarkan Masaro digeledah oleh KPK pada kasus Tanjung Apiapi ataupun Air Talang, dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus ini digeledah. Kemudian, diminta permintaan cekal Anggoro yang tidak ada kaitannya dengan penyidikan. Ini melanggar aturan dalam UU KPK yaitu bahwa sesuai pasal 12 dijelaskan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, KPK berwenang memerintahkan instansi mencegah keberangkatan ke luar negeri. Dia tidak tahu dalam status apa dicekal. Kemudian sebelum dicekal, dalam penggeledahan dia bertanya, ada apa saya dicekal, coba tanyakan. Muncul orang berinisial AM yang mengaku kenal orang-orang KPK dan bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan harus ada atensi. Anggoro kasih Rp5,15 m. Ternyata justru satu minggu kemudian dia dicegah lagi. Kemudian ada apa ini. Muncul lagi orang yang menyatakan bahwa ada orang KPK yang belum diatensi. Ini adanya proses. LP muncul perbuatan melawan hukum sesuai pasal 23 (UU Tipikor) jo. 421 (KUHP), yaitu PN yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa orang untuk berbuat. Dalam penyidikan polisi, yang dilakukan Chandra dalam pencekalan Anggoro, dia tidak tahu dalam proses apa dia dicekal. Ada unsur dengan dicekal ini ada aliran uang. Dalam kesewenangan ini, Chandra menerbitkan cekal tersebut peristiwa tidak ada dalam kaitan apa. Dalam keputusan cekal itu dilakukan secara sendiri. Padahal sesuai UU KPK kolegial kolektif untuk kontrol supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Chandra ambil keputusan cekal secara sendiri seharusnya secara kolektif. Begitupun Pak Bibit, dia tidak mengetahui terkait apa mencekal Joko Tjandra. Ini melampaui batas karena tidak memberitahu yang lain sudah cekal Joko Tjandra. Pencabutan cekal juga tidak sesua prosedur. Bahwa satgas belum melakukan penyelidikan apapun, tapi oleh Chandra diputuskan dicabut cekalnya. Tanpa perlu mengetahui usulan dari satgas jika cekal itu seharusnya dicabut. Dia melanggar pasal 21 (UU Tipikor) yang seharusnya dilakukan secara kolegial. Sampai saat ini kita tidak lakukan penahanan karena ybs sangat koperatif. Soal uang, aliran uang ada, saksi dan petunjuk sudah ada. Tapi, sampai atau tidak, yang masih pihak kepolisian lakukan.

Pencekalan terhadap Anggoro ini sudah menjadi opini yang berkembang luas, termasuk dipakai juga oleh Polri dalam menyidik Chandra dan Bibit terkait penyalahgunaan wewenang. Pencekalan Anggoro ini juga dijadikan alasan oleh Anggodo Widjojo yang memprotes, gara-gara pencekalan ini kakaknya tidak bisa pulang ke Indonesia.

Namun, informasi ini tidak tepat. Dokumen berupa surat KPK kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM tertanggal 22 Agustus 2009 yang diperoleh, Kamis (5/11), KPK hanya meminta bantuan untuk mencegah/melarang bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang, salah satunya adalah Anggoro.

Di perihal surat juga disebutkan ‘pelarangan bepergian ke luar negeri a.n Anggoro Widjojo dkk. Sama sekali tidak ada dalam surat itu permintaan cegah dan tangkal (cekal). Selama ini dipahami istilah cegah adalah larangan bepergian ke luar negeri dan tangkal dipahami sebagai larangan masuk ke Indonesia.

Permohonan cegah memang ditandatangani Chandra M Hamzah selaku wakil ketua KPK. Surat permohonan itu ditembuskan ke Menteri Hukum dan HAM, Kakanim Bandara Soekarno-Hatta dan Kepala OIC Bandara Soekarno-Hatta. Permohonan cegah dilakukan guna memudahkan kepentingan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Yusuf Erwin Faishal.

Ada empat orang yang dimohon pencegahan/larangan bepergian ke luar negeri. Yaitu Anggoro Widjojo, Putronefo A Prayugo (Direktur Masaro Radiokom), Anggono Widjojo (Preskom Masaro Radiokom), dan David Angkawijaya (Direktur Keuangan Masaro Radiokom).

Soal pencekalan Anggoro ini penting diluruskan. Sebab, ada dugaan bahwa gara-gara isu pencekalan ini, KPK dituding menghentikan kasus Anggoro untuk mengamankan mantan Menhut MS Kaban. Alasannya, dengan Anggoro tidak bisa kembali ke Indonesia, maka kasus ini otomatis akan terhenti.

Namun, dengan tidak ada surat cekal, maka dugaan ini pun terbantahkan. Dengan hanya ada pencegahan, Anggoro bisa masuk ke Indonesia.

Dugaan keterlibatan MS Kaban dalam kasus ini, karena ada bukti pemberian uang Rp 14 miliar yang ditujukan kepada Kaban saat KPK menggeledah kantor Masaro. Namun, hingga saat ini KPK belum menindaklanjuti kasus ini, karena masih perlu data pendukung lainnya.

Sementara kasus dibukannya transkip rekaman oleh Mahkamah Konstitusi juga membuka sebuah fakta keterlibatan pihak-pihak penegak hukum. Dalam kaitan ini misalnya Anggodo dalam percakapan dengan sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, termasuk penyidik, untuk mengatur ke mana alur perkara Bibit-Chandra harus diarahkan. Ini juga menunjukkan adanya indikasi jaring kuasa makelar kasus seperti Anggodo menjulur ke mana-mana di tubuh lembaga penegak hukum.

Salah satu pemilik suara yang masuk dalam sadapan adalah Wisnu Subroto, mantan Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Kejaksaan Agung RI yang juga sempat tersandung perkara suap Artalyta Suryani beberapa waktu lalu. Baru pensiun Mei 2009 lalu, Wisnu sudah 35 tahun malang-melintang di Korps Adhyaksa dan pernah bertugas di Surabaya pada tahun 1980-an.

Wisnu tanpa tedeng aling-aling mengakui hubungan intimnya dengan Anggodo. Nama lain yang muncul adalah Wakil Jaksa Agung AH Ritonga dan kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji.

SKENARIO  YANG PERLU DIWASPADAI

Pertama, Terjadinya indikasi people Power melalui trial by the press dengan menggunakan pintu masuk kasus ini. People Power dalam bentuk cipta kondisi dan penggalangan opini publik diarahkan untuk melakukan lompatan substansi di luar konteks materi hukum yang sedang diperdebatkan. Salah satu kecenderungan yang di lihat dari konteks ini adalah upaya trial by the press sebenarnya dilakukan untuk melakukan upaya segala bentuk pengaburan dan penenggelaman program pemerintahan 100 hari SBY, sekaligus menciptakan upaya ketidakpercayaan publik terhadap langkah lamban SBY dan sikap menghindari konflik dengan justifikasi bahwa Presiden tidak akan intervensi dalam kasus hukum, dalam menangani kisruh antara KPK dengan penegak hukum lainnya. Langkah lamban tersebut kemudian akan di dorong oleh skenario pengukuhan sikap penegak hukum yang akan meniadakan rasa keadilan publik, sebenarnya ditunggu oleh pihak yang akan memanfaatkan situasi ini jauh lebih eskalatif, sehingga akan mempengaruhi image pemerintahan SBY. Hari-hari berikutnya SBY akan disibukkan oleh upaya delegitimasi lembaga negara penegak hukum yang saling tuding dan saling menjatuhkan secara destruktif. Indikasi permulaannya bisa dimulai dari dilakukannya stimulasi terkait dengan sikap chouvinisme kelembagaan negara. Misalnya peran DPR yang seharusnya menjadi tempat yang lebih relevan ketimbang MK. Tudingan Polri terhadap KPK, tudingan kejaksaan Agung terhadap BPK dan seterusnya. Konstelasi sikap politik antar lembaga negara inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian meneruskannya menjadi ranah saling menjatuhkan yang berujung pada terjadinya chaos. Walaupun analisa ini terlampau jauh, namun sikap preventif terhadap upaya cipta kondisi dan penggalangan opini melalui media massa dan opini jalanan membuat peta menuju kearah jalan distrust dan terhadap pemerintahan SBY dimulai.

Kedua, Penegasian tentang lembaga Adhoc

Melihat sepak terjang lembaga adhoc yang dibentuk (khususnya KPK) dengan kewenangan dan kekuasaannya yang besar, maka secara psikologis eksistensinya telah membuat peran Kepolisan dan Kejaksaan terkesan mandul, menjadi tidak populer di mata masyarakat serta menegaskan opini masyarakat bahwa mafia hukum sebenarnya berada di domain penegak hukum (baca : Polisi dan Kejaksaan). Disamping itu keberhasilan KPK membongkar para koruptor di dalam sistem birokrasi politik dan birokrasi penegakan hukum di Indonesia menegaskan pula munculnya kebencian mendalam bagi khususnya para aparatur penegak hukum terhadap lembaga dan apartur KPK. Oleh karena itu salah satu jalan untuk mengkerdilkan peran KPK tidak lain adalah dengan membuat suatu skenario awal dalam bentuk “kriminalisasi” lembaga KPK. Kasus Bibit dan Chandra merupakan salah satu indikasi tersebut dan kesaksian Kombes Wilardi Wizard, salah satu terdakwa kasus Antasari (Pembunuhan Nasrudin) tentang skenario untuk “melenyapkan” peran Antasari terbongkar dipengadilan. Justifikasi penegasian lembaga adhoc ini salah satunya karena lembaga KPK di bentuk hanya bersifat sementara. Kesementaraan inilah yang kemudian dijadikan turning point bagi kalangan pejabat penegak hukum (yang merasa termarjinalisasi oleh peran KPK) dan para praktisi politik yang sebagian besar berada di DPR memliki ancang-ancang sistematis untuk “membunuh” peran “lembaga sementara” KPK melalui jalur politik.


1 Komentar

  1. lilies bams mengatakan:

    saya sbg org yg awam diranah politik saja juga membaca adanya tarik-menarik dlm hal kekuasaan dlm kasus kpk,polri &kejagung ini. bs diliht smua pihak pny alibi yg kuat dlm kasus ini.smua mrasa pny bukti kuat&mutlak u/ bs memenangkn kasus ini.bhkn smua brani bersumpah atas nama agama mreka masing2.apakah itu hny skedar u/ ambl simpati publik /mmg hal yg sebenry, hal itu msh perlu pembuktian,
    KPK mmg bukan berisi malaikat yg bersh dr dosa, tp sejak lembaga itu didirikan sepak terjangnya dlm memberantas korupsi bs diacungkan jempol.yg mengejutkn mampu terseretnya nama besan SBY, sapa itu namanya aulia pohan ya(maaf kl salah) menunjukkan komitmen KPK yg mmg sangat brani dg bertindk tnp pandang bulu.
    POLRI sndr sbg lembaga penegak hukum yg permanen, kinerjanya jg bags.bhkn yg br2 ini, mrek berhasl menangkp gembong teroris”noerdin m top” trs diberbagai kasus biasa(cembre) polisi bs mengungkapnya, tp bnyk jg kasus2 yg beraliran politik menguap begt sj.
    U/ Kejaksaan sndr, stelah terbongkar konspirasi dlm kasus artalyta, kepercyaan rakyat pada lembaga ini sangat menurun. tp jg bukn brarti tdk ada oknum yg baik&ju2r dilembaga ini.
    saya jd ngeri jg meliht mreka para pejabat sibuk dg urusan masing2 tp mengatasnamakan korps&rakyt, lalu gmn nasib bangsa ini, kapn mreka mensejahterakan rakyt kl hny memikrkan kesejahteraan sndr, kapn bangsa ini bs bangkit kl didlmnya sndr organ2nya rapuh bukn saling menopang tp saling menghancurkn, dan rencana menaikkan gaji mreka bukn satu solusi u/ meminimalisasi korupsi malahan smakin besar gaji smakin besr pula kebuthn.krn sifat dasar manusia adl tdk prnh cukup.
    dari saya sebaiknya kt kembali sadar hakekatnya manusia itu apa, bawasanya jabatan adl ujian&itu akn kt pertanggungjwbkan dihadapan ALLAH, apa gunanya merekayasa hal u/ mendapatkn derajat / kesenangan dunia yg hny sementara, sudahlah pada ngaku aja kl mang salah siapapun oknum itu..dunia ini sudah tua.. Ga lama lah kt hidup.. Aplg para pejabat2 itu ga ada yg berusia muda jd tggl tgg panggilan ILAHI saja, jd ya mbok sadar..sadar..sadar…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: