ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » WACANA PEMAKZULAN : KONTROVERSI BARU SBY

WACANA PEMAKZULAN : KONTROVERSI BARU SBY

Headline media massa hari ini mengulas salah satu pernyataan SBY terkait istilah ”pemakzulan” terhadap jabatannya sebagai Presiden.

Di hadapan perwira dan pimpinan TNI di Markas besar TNI Cilangkap, Presiden memaparkan bahwa untuk pemakzulan presiden maupun wakil presiden, terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam UUD. Presiden atau wapres disebut tidak layak memimpin negara bila melakukan pelanggaran berat, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, melakukan perbuatan tercela dan tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai kepala negara maka aturan yang sudah jelas itu lah yang menjadi koridor. “Aturannya jelas, bukan pasal karet yang bisa dibawa ke sana ke mari. Mari kita ke pemahaman yang utuh ke UUD,” jelas Presiden.

Menurutnya, dengan perumusan dan penjernihan kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. “Saat ini banyak yang membicarakan dan mempertanyakan apakah sistem ketatanegaraan yang dianut presidensial atau parlementer atau malah setengah presidensial atau setengah parlementer. Harus dikembalikan agar ada kepastian,” jelasnya.

Presiden menjelaskan, yang membedakan sistem presidensial dengan parlemen adalah jika parlemen bisa saja mengeluarkan mosi tidak percaya, sehingga dapat membubarkan parlemen. Dalam bahasa kasar, sambung Presiden, kabinet bisa saja jatuh bangun.

Dalam era parlementer, tiga bulan kabinet bisa bubar. Karena itulah Bung Karno mengembalikan sistem ketatanegaraan kembali ke UUD.

Tentu saja sinyalemen dan pernyataan SBY tersebut ada korelasinya dengan masalah kondisi dinamis politik nasional saat ini. Yang paling memberikan pengaruh, tentu saja apa yang tengah dihadapi pemerintah, terkait dengan kebijakannya melakukan Bailout kepada Bank Century, sehingga DPR pada akhirnya terpaksa membuat pansus hak angket untuk menyelidiki tepat tidaknya serta sejauhmana implikasi kebijakan tersebut baik secara hukum, politik, ekonomi dan termasuk ada atau tidaknya tindak pidana didalamnya.

Istilah atau wacana pemakzulan memang berkaitan dengan hipotesis beberapa kalangan termasuk juga sebagian anggota pansus setelah menghadirkan para saksi maupun ahli. Intinya sebenarnya Presiden harus bertanggungjawab. SBY melihat bahwa Pansus telah melewati substansi dan etika politik terkait proses ikhwal pembentukannya. Dan tentu saja SBY tidak ingin kasus Century ini menjadi salah stau pintu masuk strategis bagi upaya pihak-pihak tertentu yang berupaya mendelegitimasi kekuasaannya.

Oleh karenanya pertemuannya dengan mengumpulkan seluruh pejabat tinggi negara di Bogor belum lama ini, kemudian dikuatkan kembali pernyataannya di markas besar TNI Cilangkap, menunjukkan bahwa SBY perlu melakukan komunikasi politik sekaligus warning bagi semua pihak yang akan berupaya melakukan tindakan inskonstitusional. Pertemuannya di Istana Bogor menunjukkan SBY perlu yakin bahwa lembaga tinggi negara sampai saat ini tetap solid dan mendukung pemerintah. ”intervensi”nya kepada pansus yang dipublikasikan oleh salah satu TV swasta malam ini 25/01 yang menyatakan bahwa pansus harus berada di koridor yang telah ditetapkan dan jangan sampai keluar jalur” juga menunjukkan SBY begitu sangat khawatir terkait eksistensi di 100 hari kepemimpinannya, yang ditengarai pada tanggal 28 Januari 2010 nanti menjadi titik kulminasi ketidakpercayaan publik dalam bentuk demonstrasi besar-besaran terhadap dirinya.

Melalui publik anouncement yang dilakukan SBY dengan pendekatan atau perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia, SBY mengajak segenap masyarakat untuk ”tidak percaya” atau menafikan wacana tentang pemakzulan tersebut. Padahal sejatinya kerja pansus belum selesai, padahal sejatinya kerja KPK juga belum selesai, padahal sejatinya belum ada kesimpulan apapun tentang apakah terjadi tindak pidana dan penyalah gunaan jabatan atau dugaan korupsi terkait penanganan kebijakan bailout Century.

Apa yang bisa kita artikan dari kekhawatiran SBY tersebut sejatinya menunjukkan SBY begitu apriori dengan kinerja pansus dan KPK. Padahal masyarakat juga menilai bahwa sampai hari ini kedua lembaga tersebut masih fokus dan berusaha maksimal ditengah hegemonitas kekuasaan ”hantu” partai koalisi pemerintah-sebab sebentar-sebentar pemerintah juga mengeluarkan wacana tentang perlunya melakukan rekonstruksi komitment partai koalisi karena tindakan dan aktivitas pansus yang dinilai sudah melanggar etika politik proses penyelidikannya. Padahal publik sebenarnya juga sangat mengerti siapa yang yang tidak memiliki etika dalam proses politik yang tengah dilakukan oleh pansus.

Dengan kata lain, kontroversi pernyataan SBY tersebut bukankah akan menghadirkan kontroversi baru bagi tata komunikasi politik kita, dan apakah akan berimplikasi mendorong atau malah mengendurkan wacana publik tentang eksistensi dan legitimasi pemerintahan SBY ? wallhualam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: