ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » SBY DAN ARGUMENTASI TENTANG 100 HARI KIB II

SBY DAN ARGUMENTASI TENTANG 100 HARI KIB II

Pemberitaan media massa hari ini dan kemarin 28/1 praktis di dominasi oleh hiruk pikuk aktivitas demonstrasi. Sebuah pangung pergulatan dan ekspresi politik masyarakat dalam memperingati 100 hari pemerintahan KIB II yang dipimpin Yudhoyono.

Mengapa 100 hari menjadi begitu penting ? bukankah program 100 hari hanya merupakan simbol, bagaimana kita kemudian bisa mengkualifikasi sekaligus mengkuantifikasi sebuah indikator keberhasilan maupun kegagalan dalam hitungan 100 hari program yang dijalankan pemerintah ? itulah pertanyaan sekaligus argumentasi SBY kepada publik terkait dengan peristiwa sosial-politik kemarin.

Pertanyaan sekaligus  respons argumentatif SBY menyoal peristiwa demonstrasi kemarin membuat masyarakat justru sejatinya menjadi terang benderang, tentang siapa yang sebenarnya lebih tidak substantif membaca momentum peristiwa sosial-politik tersebut.

Demonstrasi besar yang relatif cenderung aman dan tertib kemarin saja sudah memberikan makna bagi kita bahwa sejatinya demokrasi di Indonesia sudah mulai mature. Amatlah naif apabila pemerintah kemudian menjadikan argumentasi terkait seberapa penting 100 hari tersebut untuk mem- fait a compli masyarakat untuk malah memikirkan apa yang sudah diperbuat pemerintahan SBY. Masyarakat yang tidak berpendidikan-pun sebenarnya sudah mampu menjawab pertanyaan atau argumentasi pemerintah tersebut. Oleh karenanya menjadi aneh bagi masyarakat apabila justru pemerintah tidak menangkap substansi dari sebuah medium proses simbolisasi 100 hari. Padahal yang melahirkan statement dan terminologi pembabakan 100 hari, evaluasi 1 tahun atau program 5 tahun dan seterusnya, justru dibuat ole SBY sendiri kepada masyarakat.

Bagi masyarakat peristiwa peringatan momentum 100 hari KIB II tersebut sejatinya harus dipahami sebagai suatu proses kulturalisasi politik masyarakat terhadap pemerintah SBY yang menang secara permanen di pilpres dan legitimate secara hukum. Tapi syahdan, justru legitimasi tersebut menjadi sumir saat ini dimata publik. Hal ini disebabkan cetak biru pemerintahan terkait dengan komitment, program dan kebijakan yang seharusnya eksplisit menjadi dasar pijak sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik secara politik, hukum, ekonomi dan sosial tidak terdeskripsikan sesuai dengan visi pemerintah. ”Indonesia Bisa” sebagai visi pemerintahan SBY jilid II ini tentu saja harus dipahami oleh kabinet SBY dalam menuntun quo vadis Indonesia sampai 2014. Masyarakat pun secara sadar menilai bahwa 100 hari merupakan rekonstruksi baru dari sebuah tatanan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan amanah yang diemban kepada pemerintah. Ia bukanlah sebuah gambaran utuh tentang keberhasilan atau kegagalan pemerintah. 100 hari adalah serta merta konsepsi ideologis sekaligus manajerial yang memiliki studi kelayakan implementatif program dan kebijakan bagi kabinet SBY dalam merepresentasi keinginan dan harapan masyarakat. Dan rekonstruksi tersebut justru yang tidak tampak jelas secara substantif. Padahal sejatinya 100 hari sekali lagi merupakan indikator konsepsional tentang quo vadis Indonesia kedepan. Masyarakat pun akhirnya menilai ketidaksiapan kabinet ini merespons realitas politik, hukum, ekonomi masalah sosial budaya dan kerja sama Internasional dalam perspektif yang amat sederhana. Kesederhanaan perspektif masyarakat terkait dengan penilaiannya kepada pemerintah dalam menjawab berbagai realitas peristiwa politik, ekonomi, kasus perbankan, sosial kemasyarakat dan hubungan serta kerja sama Internasional itulah yang menjadi tolak ukur pernyataan SBY tentang ”Indonesia Bisa”.

Dan masyarakat kemudian bisa menilai, bisa atau tidak ?. Namun yang lebih aneh lagi adalah justru kesadaran dan maturity sikap kewarganegaraan masyarakat justru di ajudgement SBY sebagai sebuah instrumen ”kegaduhan” dengan terminologi bahwa 100 hari pemerintahan ini telah di ”ganggu” oleh kasus KPK (Bibit – Chandra) dan kasus Century.

Sebegitu dangkalkah analisis komunikasi politik SBY dalam memahami perspektif kepentingan rakyat, sehingga logika paranoisasinya terkait dengan sikap kritis masyarakat, senantiasa di curigai sebagai upaya untuk mendestrukturisasi legitimasi kepemimpinannya ? bukankah kegaduhan yang didefinisikan SBY tersebut hanyalah sebuah akibat dari gagalnya pemerintah membangun good corporate goverment, manajemen serta birokrasi pemerintahan yang efektif. Dalam konteks inilah sebenarnya SBY telah diingatkan oleh Ruhut Sitompul, kader setia dan loyalis buta partai demokrat yang mengatakan bahwa ”jangan ajari ikan berenang”. Terminologi itu sangat tepat disematkan kepada pemerintah yang terlihat ”sinis” kepada kemajuan berfikir masyarakat. Oleh karenanya melihat konstelasi pemikiran tersebut, masyarakat harus bersikap sekaligus bertanggung jawab terhadap pemimpinnya itu. Dan bentuk pertanggungjawaban tersebut barangkali adalah menjadikan 100 hari adalah pintu masuk sekaligus proses awal yang konstruktif sekaligus gradual untuk menentukan sikap kongkrit dan sesungguhnya kepada pemerintahan SBY saat ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: