ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Prahara Sri Mulyani, Sisi Lain Etika Bernegara Sang Presiden

Prahara Sri Mulyani, Sisi Lain Etika Bernegara Sang Presiden

Penanganan kasus Century tidak pernah bisa dilepaskan dari perdebatan seputar ketegasan sikap Presiden terhadap para pembantunya yang diduga terlibat. Sesuai dengan rekomendasi DPR, sebagai pihak yang dinilai paling bertanggung jawab, Sri Mulyani dan Boediono diharapkan segera mengundurkan diri dari jabatannya dalam pemerintahan.

Untuk kedudukan Boediono selaku Wapres, apabila mengacu pada konstitusi, secara personal yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari jabatannya. Namun Boediono memiliki pertimbangan lain dan lebih memilih untuk tidak mengundurkan diri. Maka konsekuensinya, jabatannya sebagai Wapres hanya bisa dijatuhkan melalui impeachment oleh MPR. Proses inipun baru bisa terwujud apabila MK mengabulkan permohonan pemakzulan yang diajukan DPR. Dan, rangkaian proses politik itu saat ini masih terus berlangsung.

Sementara bagi pejabat publik lainnya seperti Sri Mulyani, kedudukannya sebagai Menkeu sangat bergantung pada kewenangan prerogatif Presiden. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri sekalipun, Presiden dapat menonaktifkannya jika keberadaannya dinilai dapat menghambat kondusifitas pemerintahan.

Namun justru langkah ini tidak pernah ditempuh oleh Presiden SBY. Padahal suasana politik pada kala itu sangat tidak kondusif dan terbukti telah mempengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan. Secara eksplisit pemerintah juga mengakui bahwa berlarut-larutnya penyelesaian skandal Century menyebabkan pelaksanaan program-program pembangunan menjadi tidak maksimal. Hal ini seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk melokalisir polemik Century agar tidak semakin meluas. Diantaranya adalah dengan menonaktifkan pihak-pihak yang diduga terlibat, agar proses hukumnya dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir gesekan institusional antara kalangan legislatif dan eksekutif. Sayangnya pada kala itu Presiden bersikukuh mempertahankan Sri Mulyani dalam jajaran pemerintahan.

Hal ini semakin mengentalkan perseteruan antara DPR dengan pemerintah. Sikap DPR ini dinilai cukup wajar, mengingat rekomendasinya terkait penonaktifan Sri Mulyani justru diabaikan oleh Presiden. Padahal dalam sistem ketatanegaraan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Maka keputusan politik atas penyelidikan kasus Century yang berjalan di tubuh DPR, tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Beberapa kalangan menilai, meskipun keputusan pencopotan Menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden, namun hal itu juga tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan fungsional antar institusi negara. Ketika DPR mengeluarkan rekomendasi penonaktifan Menteri, maka hal ini tidak dapat dianggap sepele, melainkan harus dijadikan skala prioritas oleh Presiden. Apabila tiap lembaga negara ini sudah mampu menghormati produk politik yang dihasilkan masing-masing pihak, barulah keharmonisan ketatanegaraan itu akan terwujud.

Kesimpulannya, Presiden dalam hal ini telah mengesampingkan rekomendasi DPR dan berjalan sesuai kehendak maupun pertimbangannya sendiri. Puncak dari kekecewaan kalangan DPR ini adalah ketika dalam rapat paripurna pembahasan APBN-P 2010 lalu terjadi aksi walkout oleh seluruh anggota fraksi PDIP dan Hanura. Mereka beranggapan bahwa Sri Mulyani yang telah ditetapkan sebagai pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas kebijakan bail out Century, tidak sepatutnya menghadiri rapat tersebut sebagai representasi pemerintah. Meskipun beliau adalah Menkeu, namun secara politik telah dinilai bersalah dan sepatutnya mempertanggung jawabkan keputusannya dengan mengundurkan diri dari pemerintahan. Ironisnya, tidak lama berselang dari pergelaran rapat paripurna APBN-P tersebut, Sri Mulyani mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menkeu. Alasan yang digunakan, dirinya ditawari jabatan sebagai Managing Director Bank Dunia.

Yang sangat mencengangkan, sikap Presiden justru sedemikian kooperatif dengan mengakomodir keinginan Sri Mulyani tersebut. Bahkan Presiden SBY yang sempat bertemu langsung dengan Presiden Bank Dunia, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk akhirnya mau melepaskan Sri Mulyani dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Sikap Presiden SBY ini terbilang cukup aneh dan dapat diartikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap simbol kedaulatan rakyat. Bagaimana tidak, rekomendasi DPR yang sudah jelas-jelas mencantumkan himbauan penonaktifan pejabat yang dinilai terlibat, justru diabaikan. Kalaupun pada kala itu Presiden beranggapan bahwa keberadaan Sri Mulyani masih sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program-program pemerintahan, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.

Di kala usia pemerintahan masih menyisakan masa 4 tahun ke depan, Menkeu yang dianggap memiliki kredibilitas ini justru dibiarkan pergi untuk memimpin organisasi keuangan asing. Nasib kasus Century berpotensi semakin terkatung-katung, dan semua ini tidak dapat dilepaskan dari sikap politik yang diambil Presiden. Ketika pada sebuah kesempatan Presiden pernah menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, namun di sisi lain langkah yang diambilnya justru dapat melemahkan soliditas kelembagaan antar institusi negara. Apakah disharmonisasi antar lembaga negara dipandang tidak lebih penting daripada kekosongan jabatan Direktur Bank Dunia. Inilah sisi lain etika bernegara seorang Presiden yang patut dicermati. vdr


1 Komentar

  1. sugiarno mengatakan:

    Mungkin, dia -nya lagi mendua …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: