ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » QUO VADIS EKSISTENSI SEKBER PARTAI KOALISI

QUO VADIS EKSISTENSI SEKBER PARTAI KOALISI

Eksistensi Sekber (baca : sekretariat bersama) partai koalisi memang layak dicermati secara serius. Walaupun SBY secara langsung telah mejelaskan maksud dan tujuan forum ini kepada publik, masyarakat sejatinya tetap cemas bahwa sebenarnya paktek kehidupan demokasi kita tengah digiring kembali memasuki era yang diwarnai hegemoni politik dan rezim kontrol yang sentralistis. Ruang pengawasan akan semakin mengecil, bahkan bukan mustahil suara rakyat akan diberangus di DPR.

Dengan demikian DPR pada akhirnya bekerja tidak seluwes dan sedinamis sebelumnya, karena dibayangi hantu recall dan pergantian antar waktu yang secara politis tengah dirancang forum ini sebagai salah satu jalan untuk mereduksi peran dan progresifnya anggota DPR yang mbalelo dan tidak loyal terhadap garis kebijakan partai koalisi.

Keseriusan publik dalam mencermati keberadaan sekber partai koalisi ini juga menjadi catatan tersendiri. Mengingat forum ini juga dicurigai tengah merancang jalur satu pintu bagi naik atau duduknya pejabat publik. Bisa jadi dengan kondisi semacam itu obyektifitas peran dan fungsi pejabat publik nantinnya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan selera sharing of power partai koalisi yang sejatinya justru akan menjadi bagian yang terpisahkan dengan yang namanya kompetensi, pengalaman, integritas dan sebagainya yang kerap dijadikan sandaran obyektifitas DPR dalam melakukan fit & propert test pejabat publik.

Adalah benar bahwa SBY harus belajar dari pengalaman terkait dengan sepak terjang partai koalisi yang tidak bisa loyal. Contoh paling ekstrem adalah pengalaman kasus Century. Namun demikian bukankah lebih benar bahwa yang namanya praktek kehidupan dalam politik praktis adalah dinamis. Ia tidak akan bisa hidup diatas kertas komitment dan kepentingan kekuasaan. Praktek politik haruslah terjewantah ke dalam komitment negara kesejahteraan. Ia harus tumbuh dan dinamis sesuai dengan urat nadi keinginan dan kepentingan rakyat. Mengokooptasinya dalam bentuk forum koordinasi sejatinya hanya membuat sinergitas dan kolaborasi praktek politik bangsa ini berada dalam dimensi dan spektrum yang tidak kondusif. Justru keberadaan forum ini menegaskan peluang terjadinya front terbuka secara destruktif antara penguasa dengan pihak-pihak yang disebut oleh pemerintah sebagai kelompok oposisi itu atau kelompok penyeimbang.

Dan pemerintah melalui kekuasaan SBY tengah memainkan peran itu untuk mengendalikan kekuatan trias politica yang sejatinya harus tumbuh secara alamiah sesuai dengan pilihan demokrasi pancasila yang kita anut. Dengan peta dan konstelasi politik semacam ini, istilah yang kerap dikemukakan SBY yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persaingan dalam kompetisi politik yang sehat sekaligus menciptakan budaya check and balances hanyalah sekedar lips service dan hanya sekedar trik “pengaman kekuasaan” untuk mendapatkan legitimasi diranah iklim demokrasi kita.

Mengingat sekber ini di rancang sebagai sebuah wadah permanen untuk melestarikan kesepahaman diatas dinamika dan perbedaan serta paradigma kehidupan berdemokrasi yang terus dinamis. Padahal sejatinya koalisi yang menjunjung tinggi konstituen mestinya bergantung kepada isu dan program. Bukan pada konsensus “kebersamaan” melanggengkan kekuasaan tanpa kontrol. Sesuatu hal yang tidak mungkin, namun tetap dipaksakan dalam wujud kebersamaan koalisi. Padahal jelas tiap-tiap partai membawa isu dan program masing-masing yang dijanjikan kepada rakyat sewaktu pemilu, dan tiap-tiap partai seharusnya membela isu dan program itu di parlemen? Bukan di lembaga nonkonstitusional yang bernama Sekber Koalisi Partai.

Inilah fakta ironis perilaku elit politik kita, dengan justifikasi untuk melakukan koordinasi namun tersirat makna politik di belakang apa yang disebut sekretariat bersama alias sekber itu. Ia bersembunyi dibalik makna koordinasi dan sentralisasi, yang dalam satu napas sejatinya dapat dirumuskan sebagai garis komando. Garis komando yang dipimpin SBY sebagai ketua sekber, dengan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua harian.

Kembalinya kepercayaan SBY kepada Ical menunjukkan kuatnya transaksi politik. Siapa pun tahu ketua harian adalah komandan operasi sehari-hari. Dialah yang menggerakkan mesin politik sehari-hari.

Bukti terjadinya transaksi politik tersebut sangat nampak ketika Sekber Partai Koalisi yang lahir di Cikeas, kediaman pribadi SBY pada Kamis (6/5), Setelah dua hari Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan (padahal Sri Mulyani adalah seteru Ical karena Sri Mulyani berani tegas terhadap kepentingan bisnis Ical) bertiuplah kencang bahwa Golkar tidak akan meneruskan lagi kasus Century. Padahal, sebelumnya Golkar termasuk yang bersikeras. Dalam konteks inilah masyarakat meyakini bahwa secara empiris memang Golkar tidak memiliki budaya oposisi. Golkar adalah partai yang hidup diatas kekuasaan, siapapun pemimpinnya. Walaupun ia bukan berasal dari Golkar. Kritis dan keras dalam kasus Century di DPR ‘post factum’ sekarang harus dilihat semata sebagai alat tawar. Dan itu berhasil dilakukan Golkar.

Dalam perspektif menilai keberadaan Sekber ini, masyarakat sejatinya menyadari bahwa inilah bentuk upaya pelanggengan kekuasaan secara inskonstitusional namun dikemas secara normatif dengan menjustifikasi nalar dan akal sehat untuk mendorong agar stabilitas politik tetap konstruktif dimata pemegang kekuasaan. Padahal kehidupan berdemokrasi tidaklah bisa stagnan. Ia harus dinamis, namun tidak berarti sifat kedinamisan partai politik kemudian menegasikan kepentingan dan keinginan rakyat.

Pimpinan Parpol seharusnya meletakkan angotanya sebagai episentrum pelaksanaan kehidupan berdemokrasi yang sesungguhnya. Biarkan ia menjadi ibu kandung dari suara masyarakat. Parpol mengakomodasi dan memperjuangkannya. Sehingga jelas nampak mana yang benar dan mana yang salah. Tidak menjadikan kebiasaan yang salah kemudian diargumentasikan secara logis dan nalar sebagai sesuatu yang benar. Sekali lagi keberadaan sekber justru meletakkan substansi kehidupan berdemokrasi itu pada ruang yang gelap tak berujung. Ia justru menjadikannya tempat yang paling formalistik bagi pencapaian sebuah sistem hegemoni politik, yang kerap tumbuh diatas kekhawatiran-kekhawatiran dan prasangka perasaan pemimpin karena pemahaman dan pemaknaan substansi demokrasi itu sendiri secara subyektif – melankolic.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: