ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Menkeu Baru, Tegas Atau Permisif

Menkeu Baru, Tegas Atau Permisif

Agus Martowardjojo, Dirut Bank Mandiri, akhirnya ditunjuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pilihan Presiden SBY ini didasarkan pada kapabilitas yang bersangkutan sebagai pribadi yang cakap dalam mengemban tugas, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola keuangan yang dinilai telah teruji. Selain jabatan Menkeu, Presiden SBY juga menunjuk Anny Ratnawati, Dirjen Anggaran Kemenkeu, sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Penunjukan keduanya ini tidak berselang lama setelah Sri Mulyani menyampaikan kuliah umum tentang “Kebijakan dan Etika Publik”. Sri Mulyani memaparkan bahwa kondisi negara saat ini digentayangi oleh praktek-praktek perkawinan politik yang tidak sehat. Perkawinan politik ini juga yang membuat pejabat publik tidak dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya secara profesional. Akhirnya, kebijakan publik yang akuntabel harus dikalahkan dengan adanya intervensi politik. Hal ini yang menjadi tantangan bagi Menteri Keuangan selanjutnya.

Bagaimana seorang Agus Marto dapat bertahan di tengah konstelasi politik yang cenderung kontra-produktif terhadap profesionalisme ini. Pertaruhannya, Menkeu baru harus mampu menghalau segala bentuk intervensi tersebut atau justru ikut terjebak dalam proses tawar-menawar politik yang terkadang dapat menjatuhkan akuntabilitas sebuah kebijakan. Bukan peran yang mudah, bahkan seorang Sri Mulyani yang dikenal cukup tegas sekalipun memilih untuk mengibarkan bendera putih menghadapi berbagai tekanan politik terhadap kedudukan dan setiap kebijakannya.

Apalagi posisi Menkeu memiliki peranan yang sangat strategis karena melibatkan anggaran negara yang ribuan triliun jumlahnya. Akan sangat sulit untuk memisahkan unsur politis dari setiap kebijakan keuangan yang akan diambil Menkeu. Maka seorang Menkeu dituntut untuk memiliki komitmen profesionalitas yang kuat. Lagi-lagi ini bukanlah tanggung jawab yang mudah, seperti yang diungkapkan Sri Mulyani, negara ini telah dikuasai oleh kartel politik yang jahat dan destruktif.

Apabila pernyataan Sri Mulyani memang benar adanya, maka hal ini sungguh ironis. Demokratisasi yang dibanggakan saat ini tak ubahnya seperti orde baru, dimana setiap kebijakan publik dikendalikan oleh kekuatan politik yang jauh lebih dominan. Di luar berwujudkan demokrasi, namun hakikatnya sarat dengan praktek-praktek politik yang tidak beretika.

Kalau sudah seperti ini, reputasi Agus Marto sebagai Dirut Bank BUMN terbesar sekalipun seakan tak berarti. Alih-alih melanjutkan perubahan dan reformasi birokrasi di tubuh Kemenkeu, Agus Marto justru dikhawatirkan akan sangat permisif dan bersedia melakukan kompromi dengan para pelaku kepentingan politik tersebut.

Di sinilah pernyataan Sri Mulyani tersebut harus dapat dijadikan sebagai tuntunan bagi Agus Marto untuk lebih fight menghadapi berbagai intervensi politik. Bukan malah menjadi ramalan yang tinggal menunggu pembenarannya, bahwa Menkeu baru akan mengakomodir selera dan kepentingan politisi busuk.


1 Komentar

  1. sugiarno mengatakan:

    Hanya bisa tunggu dan lihat …🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: