ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » SATPOL PP di Persenjatai ?

SATPOL PP di Persenjatai ?

Belum lama ini Mendagri telah mengeluarkan peraturan Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tanpa wacana mendalam dan sarat analisis keputusan tersebut meluncur tanpa berkonsultasi dengan wakil rakyat. Pertanyaan mendasar yang perlu mendapat jawaban dalam konteks ini adalah quo vadis Satpol PP sebagai “tukang pukul pemerintah”, perlukah mendapat resistensi sebesar itu yang seharusnya menjadi domain tanggung jawab Polri dan TNI ?

Polemik kebijakan mendagri ini muncul disamping karena keputusan tersebut menegasikan peran dan fungsi alat negara yang kompeten menangani masalah keamanan dan ketertiban,  secara empiris penanganan atau tindakan Satpol PP terhadap masyarakat-tanpa Senjata saja kerap tidak memiliki determinasi humanistis, sehingga justru yang terjadi adalah keberadaan Satpol PP, bukan malah sebagai peredam, penengah, bahkan pengaman situasi, tapi malah sebagai pihak yang memperunyam situasi, karena ditengarai keberadaannya menjadi salah satu alat kepentingan untuk “mempercepat” proses kebijakan atau keputusan pemerintah.

Dari perspektif tersebut, maka setidaknya kita bisa memandang keputusan mendagri ini dalam beberapa kecenderungan yang saling tidak terpisahkan. Pertama, negara sudah tidak mampu lagi mengendalikan konstelasi dan dinamika peran masyarakat sipil yang bersinggungan dengan kepentingan pemerintah. Hal ini terjadi antara lain karena masyarakat telah menganggap bahwa demokrasi saat ini sudah bukan merupakan alat tapi sudah menjadi tujuan. Dengan mainset seperti itu, maka masyarakat bisa menentukan sikapnya sendiri vis a vis kepada negara/ pemerintah. Kebebasan hak berdemokrasi yang sudah dipahami jauh oleh masyarakat tidak diimbangi dengan kedewasaan memahami kewajiban berdemokrasi itu sendiri. Akibatnya civil society terjadi dengan paradigma yang salah yakni kekuasaan bisa berada di tangan masyarakat. Dengan paradigma seperti itulah yang pada akhirnya mendikotomi setiap kebijakan atau keputusan pemerintah terkait dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk penolakan kebijakan atau pembangkangan terhadap keputusan pemerintah, yang pada akhirnya melibatkan Satpol PP untuk mempercepat proses mengakhiri pembangkangan atau penolakan kebijakan tersebut dengan tindakan represif.

Kedua, tidak terkendalinya ekspresi dan dinamika peran masyarakat sipil tersebut sangat dipengaruhi oleh ketidakmampuan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Berbagai kasus kerusuhan yang melibatkan satpol PP dengan masyarakat, misalnya kasus penggusuran kaki lima, sengketa tanah, dan masalah yang dianggap oleh pemerintah mengganggu ketertiban umum lainnya, sejatinya hanya mengurai satu segi. Yakni pemerintah berhasil menyelesaikan masalah, namun cenderung abai meninggalkan solusi yang tepat dan bijaksana kepada rakyatnya. Jadi konteks pembangkangan dan penolakan atas kebijakan pemerintah oleh masyarakat berkorelasi kuat dengan kecenderungan kedua ini. Dengan kata lain Satpol PP sebagai tukang pukul pemerintah, karena diberikan kekuasaan untuk menangani kondisi tersebut, maka ia akan serta merta melaksanakannya tanpa reserve. Tidak bisa kita bayangkan apabila ketika Satpol PP diberikan senjata api, hanya untuk menangani masalah ketertiban yang seharusnya ditangani dengan prinsip-prinsip dan pendekatan kesadaran. Tanpa senjata saja mereka sudah seperti manusia tanpa perangai, apalagi ditambah dengan senjata api ditangan ?

Ketiga, negara menyadari konsekwensi logis ketika pilihan demokrasi di era reformasi ini dibuka begitu besar dengan segala aspeknya, tidak mampu terkelola dengan baik. Inilah resiko dari sebuah negara besar yang tidak sepenuhnya siap menerapkan demokrasi sebagai pilihan tanpa diimbangi oleh semangat mendewasakan diri untuk melihat demokrasi sebagai suatu cara, bukan sebagai tujuan yang menghalalkan berbagai cara. Masyarakat kerap dipertontonkan oleh suatu sikap dan paradigma para elit politik baik ditingkat nasional sampai di tingkat lokal yang mengatasnamakan demokrasi. Atas nama demokrasilah maka tujuan apapun yang diinginkan harus tercapai. Dengan konsekwensi tersebut, kita bisa melihat begitu banyak kasus-kasus yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekisruhan dan kerunyaman sosial. Akibatnya negara kemudian merasa bahwa aparat kepolisian yang diberikan kewenangan menangani dan mengamankan berbagai ekses demokrasi tersebut tidak cukup mampu dan lebih efektif menangani masalah tersebut, apalagi terkait dengan persoalan determinasi aksi massa yang menampilkan akumulasi dan mobilisasi massa yang besar. Kecenderungan inilah yang kemudian pada akhirnya pemerintah melibatkan Satpol PP (yang sejatinya juga sebagai masyarakat sipil) untuk ikut serta mengatasi masalah dari berbagai ekses tersebut, khususnya masalah yang terkait dengan pengamanan kebijakan dan keputusan pemerintah. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi apabila demokrasi yang sudah tidak terkelola dengan  baik ini, kemudian ditangani secara represif melalui paradigma sipil bergaya militer dengan senjata api di tangan.

Dari ketiga kecenderungan tersebut, kita bisa melihat keputusan instan mempersenjatai Satpol PP ini adalah sebagai sebuah kefrustasian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah bijaksana menangani dinamika yang terjadi di masyarakat. Para elit politik juga seharusnya menyadari bahwa dinamika tersebut juga di supply oleh kerangka berfikir mereka yang kerap dengan atas nama demokrasi bisa dengan cara apa saja untuk tidak mematuhui norma-norma yang berlaku di masyarakat. Termasuk norma dan ketentuan terkait kebijakan yang dibuat pemerintah.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka sejatinya inilah yang disebut sebagai politik waktu. Pemerintah harus yakin bahwa masyarakat akan terus berubah dan berkembang secara konstruktif tingkat kedewasaannya dalam memahami persoalan-persoalan yang menyentuh denyut nadi kehidupan mereka. Dan itu terjadi apabila pemerintah mampu membuat keputusan atau kebijakan yang nyata-nyata berpihak dan mensejahterakan meraka. Persoalannya adalah kapan itu terjadi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan jika itu terjadi maka, tugas Satpol PP tidak perlu represif, tapi cukup persuasif. Dan senjata api, sangat tidak dibutuhkan diletaktkan di pinggang mereka.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: