ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Tentang Ancaman “BOM” Elpiji di Rumah Kita

Tentang Ancaman “BOM” Elpiji di Rumah Kita

Hampir setiap hari, kita disuguhkan pemberitaan tentang terjadinya  ledakkan tabung gas elpiji di rumah warga. Praktis setelah kebijakan konversi minyak tanah ke gas kurang lebih 3 tahun lalu, sudah ratusan kasus terjadinya ledakan gas. Sebanyak 15 orang meninggal, 50 orang lebih luka-luka dan ratusan bangunan rusak.

Melihat kondisi seperti itu, tentu saja kita sangat prihatin. Kebijakan yang tidak membuat rakyat menentukan pilihannya terkait pemakaian kebutuhan tentang bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari itu, kemudian membuat masyarakat menjadi trauma dan takut. Yang pada akhirnya memori masyarakat kembali ke minyak tanah dan kayu bakar sebagai solusi mengatasi rasa takut dan trauma menjadi salah satu pilihan rasional masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa daerah Indonesia saat ini.

Politisasi Issue meledaknya Gas – Sebuah kesalahan terminologi

Terkait masalah tersebut, memang banyak kalangan merespons. Pemerintah pun sebagai pengambil kebijakan merespons dengan cepat masalah meledaknya ”bom” gas ini. Lalu muncullah istilah yang dikeluarkan pemerintah, bahwa masalah sering meledaknya gas ini, jangan dipolitisasi !.

Menurut saya sangat naif jika konteks istilah politisasi cenderung diarahkan menegasi kebijakan konversi. Atau dalam konteks yang lebih jauh istilah politisasi dipahami sebagai upaya untuk memanfaatkan angle peristiwa ini sebagai bentuk upaya mendeskreditkan pemerintah. Saya fikir teramat naif jika intepretasi istilah politisasi tersebut sesempit apa yang dipahami pemerintah atau diberikan tone negatif oleh pemerintah. Jika hal tersebut dipahami demikian, maka sama saja pemerintah sejatinya tidak secara sungguh-sungguh mengatasi permasalahan ini.  Yang difikirkan hanya eksistensi, sejak dulu sarkastisme berfikirnya tidak pernah berubah. Selalu paranoid terhadap eksistensi kekuasaannya.

Padahal sejatinya kasus ini harus di politisasi. Kasus seringnya dan intensnya gas elpiji meledak haruslah disikapi secara politis. Sebab keputusan konversi adalah keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya kebijakan atau pengambilan keputusan ini haruslah dilihat dari konsepsi secara teknis hingga implementasi di lapangan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Mempolitisasi kasus ini sejatinya meletakkan kembali esensi sebuah kebijakan dengan melihat bagaimana sebuah kebijakan di telaah dan dievaluasi kembali secara komprehensif. Bukan hanya persoalan karet dan regulator gas. Bukan cuma persoalan standard SNI dan seterusnya. Politisasi kebijakan konversi minyak tanah ke gas, haruslah ditelaah dalam spektrum yang lebih luas.

Misalnya, bagaimana mekanisme mengenai perusahaan yang di tunjuk memproduksi tabung dan peralatan gas, sejauhmana kontrol terhadap proses manajemen produksi yang berlangsung sehingga menghasilkan sebuah produk yang layak pakai sesuai standard, bagaimana sistem pengamanan distribusi produk gas sehingga bisa sampai ke tangan konsumen sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi keamanan tabung, dan bagaimana perusahaan yang ditunjuk sebagai produsen dan perusahaan distributor memenuhi standard kelaikan umur pakai tabung, sampai dengan sejauhmana pemerintah melakukan sosialisasi pengetahuan mengenai penggunaan/ pemakaian gas dan sistem pengamanan lainnya yang diperlukan masyarakat.

Apakah kesemua proses tersebut secara efektif di lakukan oleh pemerintah ? Kesemua proses telaah itulah yang sejatinya dimaksudkan sebagai upaya mempolitisasi kasus meledaknya gas elpiji ini. Politisasi yang terminologinya diletakkan pada perspektif kontekstual. Tidak melulu terkait kepentingan kekuasaan an sich. Meminjam istilah Jaya Suprana, karena kita saat ini cenderung mengedepankan politik sebagai panglima dengan panji-panji demokrasi sebagai pilihan. Maka banyak terjadi istilah yang keliru disematkan dalam melihat sebuah perspektif atau sudut pandang permasalahan. Inilah yang disebut dengan istilah kelirumologi. Jika pemerintah memberikan pernyataan kekhawatiran terkait peristiwa banyaknya tabung gas meledak dengan istilah adanya politisasi gas elpiji, lantas khawatir kekuasaannya di rongrong dengan memanfaatkan peristiwa ini, maka wajar masyarakat memiliki penilaian tentang istilah ”kelirumologi” itu. Sehingga pada akhirnya kekhawatiran tersebut benar adanya, bahwa yang difikirkan pemerintah terlebih dahulu adalah kekuasaannya, bukan keamanan dan keselamatan rakyatnya. Lalu selanjutnya, apakah semua telaah konsep manajemen produksi maupun implemenetasi dilapangan terkait proses produksi dan distribusi gas untuk masyarakat tersebut  sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik ?

Kesadaran Masyarakat juga penting

Disamping kewajiban pemerintah melakukan aktivitas menelaah semua standarisasi mekanisme proses kebijakan dari perencanaan produksi sampai dengan distribusi, pemerintah juga berkewajiban memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran diri dalam merawat penggunaan dan pemakaian gas ini. Misalnya walaupun secara teknis umur tabung adalah 5 tahun, umur selang dan regulator 3 tahun, namun hal tersebut tidaklah menjadi dasar acuan bagi masyarakat. Masyarakat haruslah melihatnya sesuai dengan kapasitas dan intensitas penggunaan, termasuk sejauhmana perawatannya.

Kedepan mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Saling menyalahkan juga bukanlah sebuah solusi, yang terpenting semua pihak mau berinstrospeksi. Semoga tidak ada lagi ancaman ”bom” di rumah-rumah kita..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: