ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Fakta Empiris Konfrontasi Indonesia – Malaysia

Fakta Empiris Konfrontasi Indonesia – Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah perang  mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Serawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962-1966.

Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya yang lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak kedalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan perjanjian Manila Accord. Oleh karena itu Keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia  sebagai “boneka Inggris” merupakan Kolonialisme  dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia.

Malaysia dianggap pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran perjanjian Internasional konsep THE MACAPAGAL PLAN antara lain melalui perjanjian Manila Accord tanggal 31 Juli 1963, Manila Declaration tanggal 3 Agustus 1963, Joint Statement tanggal 5 Agustus 1963 mengenai dekolonialisasi yang harus mengikut sertakan rakyat Sarawak dan Sabah yang status kedua wilayah tersebut sampai sekarang masih tercatat pada daftar Dewan Keamanan PBB sebagai wilayah  Non-Self-Governing Territories

Latar Belakang

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris, Serawak dan Borneo Utara,  kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk. Federasi Malaysia.

Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu.

Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei , ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura.  Pada 16 Desember,  Komando Timur Jauh Inggris (British for Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963,  pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian Manila Accord yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris.

Karena sikap tegas Indonesia dan persepsi Malaysia mengenai urusan dalam negeri Malaysia yang tidak mau di “intervensi” Indonesia itulah yang menyebabkan Malaysia bersikap membenci Indonesia dan terutama Bung karno. Dan lebih lanjut akhirnya terjadilah demonstrasi besar anti Indonesia di Malaysia.

Puncaknya terjadi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto  Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan  Tunku Abdul rahman – Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. karena bukan cuma sekedar menginjak harga diri Presiden Bung Karno, tapi lebih jauh ini sudah menjadi martabat dan harga diri bangsa Indonesia.

Soekarno murka dan mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak  Lambang Negara Indonesia  dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan ” Ganyang Malaysia”  kepada negara federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng”ganyang Malaysia” ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.

Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Supardjo komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.

Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya:

  • Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
  • Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia

Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-“ganyang Malaysia”. Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Laskar Melayu Diraja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia.

Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Walaupun mendapat pertentangan keras pemerintah Indonesia,  Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari.

Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.

Di sepanjang perbatasan di kalimantan, terjadi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah,  dengan tanpa hasil.

Komando aksi sukarelawan

Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari tiga Komando, yaitu Komando Tempur Satu (Kopurtu) berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 Batalyon TNI-AD, termasuk tiga Batalyon Para dan satu batalyon KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebagai Pangkopur-I. Komando Tempur Dua (Kopurda) berkedudukan di Bengkayang, kalimantan Barat dan terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari unsur KKO, AURI dan RPKA. Komando ini dipimpin Brigjen  Soepardjo sebagai Pangkopur-II. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan  Riau dan Kalimantan Timur.

Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata Indonesia ditangkap di  Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentera Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service (SAS). Tercatat sekitar 200 pasukan khusus Indonesia ( Kopassus) tewas dan 2000 pasukan khusus Inggris/Australia (SAS) juga tewas setelah bertempur di belantara kalimantan (Majalah Angkasa Edisi 2006).

Pada 17 Agustus Pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labi, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru dan menumpas juga Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar Johor.

Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 ujanuari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.

Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di  Senayan, Jakarta pada 10 – 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan  serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (lihat Operasi Claret). Australia mengakui penerobosan ini pada 1996.

Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary.

Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Pasukan Indonesia mundur dan tidak penah menginjakkan kaki lagi di bumi Malaysia. Peristiwa ini dikenal dengan “pengepungan 68 hari” oleh warga Malaysia.

Soekarno melihat gelagat setengah hatinya para jenderal melaksanakan instruksinya menyerang Malaysia. Isu ini kemudian berhembus telah terjadi konflik internal di tubuh angkatan darat. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk merubah keinginannya meng”ganyang Malaysia”.

Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan “ganyang Malaysia” yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek Nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis.

Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-beijing-Moskow-Poyangyang-PhnomPenh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (20 Januari 1965).

Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu “giliran PKI akan tiba. “Soekarno berkata, “Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. … Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang.”

Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.

Selanjutnya operasi ganyang Malaysia kemudian lambat laun semakin meredup, karena konflik politik dan militer Indonesia yang semakin memanas pada saat itu.

(kelanjutan artikel ini kemudian berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965.- diolah dari berbagai sumber) .

Setelah kita sedikit melihat cuplikan sejarah konfrontasi dengan Malaysia, timbul dipikiran kita. mengapa pada masa itu bangsa indonesia dengan berani dan latang menyatakan ganyang Malaysia, Padahal persoalannya sama, yaitu masalah kedaulatan. Pada masa Pemerintahan Soekarno, Malaysia mengklaim bahwa sabah dan serawak itu merupakan wilayahnya tanpa melakukan referendum. Pinrisip demokrasi dan konsepsi hak azasi internasioal yang dicanangkan Bung Karno dan PBB waktu itu jelas dianggap bung Karno membuktikan bahwa Malaysia merupakan negara boneka Inggris yang akan menancapkan neokolianialisme baru di kawasan Asia Tenggara. Dan bagi bangsa Indonesia dan PBB waktu itu, jelas merupakan pelanggaran dan penghianatan bagi rakyat melayu. Terlebih-lebih ditambah dengan sikap rakyat Malaysia yang anti Indonesia dan membenci bung Karno.

Walaupun pada akhirnya serawak dan sabah menjadi wilayah malaysia karena hasil referendum sepihak Malaysia, sikap Indonesia yang konfrontatif itu, menunjukan bahwa bangsa kita bermartabat dan berdaulat. Besarnya rasa Nasionalisme rakyat pada masa itu sangat terlihat dengan besarnya dukungan rakyat Indonesia terhadap keputusan Presiden Sukarno.

Saat ini rasa Nasionalisme kita kembali diuji, Malaysia bermain-main di kedaulatan kita. Mereka telah berhasil merebut pulau Siapadan- Ligatan, kemudian bermain-main lagi dan melecehkan kita di blok ambalat yang di klaim sebagai daerah teritorialnya.

Keberhasilan Malaysia merebut Sipadan – Ligitan dan terus memprovokasi blok ambalat sebagai daerah teoritorialnya yang penuh kandungan minyak bumi hingga 50 tahun mendatang itu kemudian diteruskan lagi  dengan upaya mengklaim budaya leluhur bangsa Indonesia yang diakui sebagai budaya mereka. Belum lagi kasus pelecehan harga diri terhadap tenaga kerja Indonesia, dan yang terakhir adalah kasus diculiknya petugas dinas keluatan dan perikanan Indonesia oleh tentara Malaysia, dengan dalih mereka telah menangkap warga mereka yang terbukti menjarah ikan di perairan Indonesia.

Walaupun tidak sesarkastis Bung Karno, paling tidak sampai hari ini kita belum mampu meredefinisi kata yang paling bijak untuk menjustifikasi “harga diri dan martabat bangsa” kita. Perang memang jalan terakhir ketika soft diplomasi kita terkait sikap Malaysia dianggap gagal mengkonstruksi persepsi dan rasa nasionalisme bangsa, namun bukankah ketegasan pemerintah dapat dilihat dari cara-cara lain yang ditempuh untuk memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia tentang nilai harga diri yang pelan-pelan mulai terdegradasi oleh sikap pemerintah kita yang terus menerus mengedepankan citra dan melulu mengedepankan aspek keuntungan dan pertimbangan ekonomi dalam pergaulannya dengan Malaysia, seperti yang baru saja di kemukakan presiden SBY pada pidato politknya di Mabes TNI, 1 September 2010. Padahal aspek ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak faktor bangsa ini berdaulat dimata pergaulan internasional. Ketakutan terkait benefit & risk dalam konteks ekonomi inilah yang sejatinya kemudian menjadikan bangsa indonesia, sekali lagi tidak berdaya dimata Malaysia.


4 Komentar

  1. bolehngeblog mengatakan:

    pastinya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan presiden sby dalam pidatonya…salah satunya adalah keadaan TKI di Malaysia yang jumlahnya mencapai 2 jutaan dan itu belum termasuk TKI yang ilegal..SBY mungkin takut malaysia “mengganggu” para TKI (terlebih lagi TKI Ilegal), sehingga mencoba untuk berhati-hati thd Malaysia

    • andi trinanda mengatakan:

      benar sekali.. ada banyak pertimbangan terkait sikap politik SBY terhadap Malaysia, dan salah satunya adalah karena keberadaan kurang lebih 2 juta TKI Indonesia, namun sayang, dalam pidato politiknya itu SBY hanya mengedepankan benefit & Risk terkait persoalan TKI dengan melihatnya dalam perspektif ekonomi-bukan dalam perspektif yang lebih ideologis bahkan humanis, bahkan SBY mengatakan bahwa persoalan batas negara bukan melulu persoalan kedaulatan.. sungguh pernyataan yang keliru dan menyesatkan publik

  2. Zainal mengatakan:

    Menarik sekali membuca uraian ttg fakta empris tersebut dia atas…..anyway….boleh saya sharing Mas…???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: