ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965 [Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita]

Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965 [Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita]

Salah satu episode sejarah kita yang masih remang-remang, bahkan gelap, dan karenanya mengundang kontroversi yang tak habis-habis hingga kini adalah “Gerakan 30 September 1965” (G30S1965) – atau “Gerakan 1 Oktober” (Gestok), atau apapun Anda mau menamainya.  Salah satu pertanyaan utama yang jawabannya hingga sekarang masih kabur dan menggantung adalah: Siapa sesungguhnya dalang dari gerakan itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), Sukarno, Soeharto, Angkatan Darat (AD), kekuatan-kekuatan asing, atau siapa?

Di masa Orde Baru, ketika negara memposisikan dirinya sebagai pemonopoli tafsir atas sejarah, kita hanya diperkenankan mengakses satu versi tunggal produk negara. Menurut versi ini, pihak yang paling bertanggung jawab atas G30S1965 adalah PKI. Singkatan G30S/PKI pun dimassalkan sebagai penamaan resmi peristiwa itu.

Sepeninggal Soeharto, dalam rentang waktu lebih dari satu dasawarsa ini, negara tak lagi berkuasa menjadi pemonopoli tafsir atas sejarah. Maka beragam versi tentang episode gelap sejarah ini pun mulai termasalkan, bisa diakses secara leluasa oleh masyarakat. Berbagai literatur yang berusaha memotret peristiwa tersebut dengan perspektif yang beragam dan dalam beberapa hal saling bertentangan, diterjemahkan dan diterbitkan ulang. Belakangan, kekayaan pemahaman kita atas peristiwa itu bahkan diperkaya dengan terbitnya sejumlah memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang tokoh-tokoh yang sedikit banyak berkaitan – langsung maupun tidak – dengan peristiwa itu. Maka, sebetulnya secara otodidak siapapun bisa melakukan rekonstruksi atas episode sejarah yang belum juga terang itu.

Sekalipun demikian, sejatinya belum ada upaya resmi, terlembagakan yang sungguh-sungguh, sistematis, terorganisasi, seksama untuk melakukan rekonstruksi sejarah di seputar peristiwa tragis itu. Tulisan ini berusaha menggarisbawahi urgensi rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 untuk mendudukkan sejarah secara patut sebagai pijakan penting bagi perebutan masa depan yang lebih demokratis, adil, dan terbuka.

Memfokuskan diri pada diskusi soal dalang G30S1965, tulisan ini akan dibuka dengan pengungkapan kembali berbagai versi yang sempat beredar tentang G30S1965. Bagian berikutnya merekonstruksikan perdebatan yang terjadi di penghujung Orde Baru (akhir 1980-an hingga akhir 1990-an) yang dikristalisasi oleh terbitnya versi resmi Orde Baru yang lebih dikenal sebagai Buku Putih. Akhirnya, akan digarisbawahi unsur-unsur gelap dalam sejarah G30S1965 yang masih tersisa sepeninggal Soeharto hingga hari ini. Masih terus tersisanya sisi-sisi gelap ini menggarisbawahi betapa penting dan mendesaknya rekonstruksi sejarah atas peristiwa G30S1965 itu.

Tulisan ini akan menggunakan istilah Gerakan 30 September (G30S) sebagai istilah yang netral, bertolak dari fakta sejarah bahwa geger berdarah di tahun 1965 ini memang bermula secara konret dari gerakan yang terjadi pada 30 September 1965. Istilah lain, misalnya G-30-S/PKI, akan digunakan sejauh memang tercantum dalam kutipan langsung dari literatur yang digunakan.

Beragam Versi

Sebagai sebuah peristiwa besar, G30S1965 telah mengundang perdebatan politik dan akademik yang cukup ramai. Berikut adalah beberapa contoh analisis terkemuka mengenai peristiwa berdarah itu yang ditulis oleh beragam kalangan dengan beragam perspektif.

[1] Artikel Hall dan Cornell Paper

Tak lama setelah peristiwa G30S1965, setidaknya ada dua analisis yang muncul dari pengamat asing yang, menariknya, keduanya bertentangan. Dalam Reader’s Digest edisi November 1966, Clerence W. Hall menggambarkan G30S1965 sebagai manuver PKI dan Sukarno untuk melanjutkan skenario politik yang telah mereka susun selama Demokrasi Terpimpin. Dalam versi Hall, PKI dan Sukarno adalah dalang di belakang peristiwa berdarah itu.

Nyaris bersamaan dengan publikasi tulisan Hall, muncul Cornell Paper; makalah Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth McVey berjudul A Preliminary Analysis of The October 1, 1965, Coup in Indonesia (1966). Anderson dan McVey menyimpulkan bahwa G30S1965 adalah persoalan intern Angkatan Darat. PKI bukanlah dalang. Menurut versi ini keterlibatan PKI terjadi dalam saat-saat akhir, itupun karena PKI “dipancing untuk masuk” dan akhirnya benar-benar terseret masuk. Keterlibatan PKI, menurut Cornell Paper, hanya bersifat insidental belaka.

Banyak yang meragukan kesahihan artikel Hall maupun Cornell Paper. Kedua analisis ini dibuat pada saat Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) masih menyidangkan para pelaku G30S1965 dan banyak dokumen belum terungkap. Wajar jika Cornell Paper — yang memang lebih terkenal ketimbang artikel Hall — pun mendapatkan reaksi dari pelbagai penjuru.

[2] Bantahan terhadap Cornell Paper

Dari dalam negeri, dua tahun setelah publikasi Cornell Paper, muncul bantahan dari Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh melalui buku The Coup Attempt of The September Movement in Indonesia (1968). Ismail Saleh dan Notosusanto membantah versi Anderson dan McVey dengan menunjukkan bahwa PKI lah yang mendalangi kup yang gagal di penghujung September itu.

Menurut versi ini, Angkatan Darat sama sekali tidak menduga akan terjadi peristiwa berdarah itu. Dengan begitu, versi ini membantah analisis Anderson dan McVey bahwa peristiwa itu adalah ekspresi persoalan intern di dalam tubuh Angkatan Darat.

Pada tahun yang sama (1968) terbit pula buku John Hughes berjudul The End of Soekarno. A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild. Buku ini menunjukkan G30S1965 lebih sebagai kup PKI daripada persoalan intern Angkatan Darat. Hughes — sebagaimana Ismail Saleh dan Notosusanto — melihat militer sebagai penyelamat keadaan, bukan dalang di belakang tragedi besar itu.

Bantahan terhadap Cornell Paper juga datang dari Anthonie C.A. Dake melalui dua karyanya: In The Spirit of Red Banteng dan The Deviuos Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putch. Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko. Dake menilai bahwa Sukarno lah dalang G30S1965. Sukarno — menurut Dake — tidak sabar menghadapi tokoh-tokoh Angkatan Darat yang tidak suka program revolusinya. Melalui konspirasinya dengan kekuatan komunis — “musuh” Angkatan Darat sepanjang Demokrasi Terpimpin — Sukarno merasa perlu untuk melakukan “pembersihan”.

Versi Dake tersebut memperoleh dukungan antara lain dari David Lowenthal seorang profesor ahli Soviet-Jerman. Dengan mendasarkan diri pada dokumen-dokumen otentik pemeriksaan Widjanarko, Lowenthal menunjukkan secara eksplisit keterlibatan Sukarno dalam G30S1965. Menurut Lowenthal — sebagaimana dikutip Soerojo (1989; xxvii) — Sukarno mengkreasi peristiwa itu untuk menghilangkan kerikil-kerikil yang mengganjal jalannya “revolusi yang belum selesai”.

[3] Keterlibatan Amerika

Versi lain mengungkapkan CIA sebagai dalang di belakang peristiwa G30S1965. Versi ini antara lain diungkapkan melalui sebuah tulisan Peter Dale Scott — Guru Besar Universitas California, Berkeley — yang termuat dalam Pacific Affairs (1984).

Setelah publikasi versi Dale, pada Juli 1990, kontroversi soal keterlibatan CIA kembali diungkap oleh Kathy Kadane, wartawati kantor berita States News Service Amerika Serikat. Kadane menyatakan bahwa CIA lah yang memberikan daftar 5000 nama tokoh PKI kepada TNI Angkatan Darat pada 1965. Tokoh-tokoh yang ada dalam daftar itulah yang kemudian dihabisi seusai kegagalan G30S1965.

Sebelum muncul artikel Kadane, ada bahan lain yang mengungkapkan keterlibatan CIA, yakni buku CIA-KGB yang ditulis oleh Celina Beldowska dan Jonathan Bloch (1987). Dalam buku ini tertulis tegas: “pada 1965, CIA dengan sukses mengorganisir kampanye propaganda untuk menggulingkan Sukarno”.

Dua belas tahun sebelum terbitnya buku Beldowska dan Bloch — tepatnya April 1975 — dalam Konferensi “CIA dan Perdamaian Dunia,” Winslow Peck (analis intelijen Dinas Keamanan AU Amerika) secara gamblang juga mengungkap keterlibatan CIA. Peck menyebut penggulingan Sukarno di akhir 1960-an adalah sukses CIA yang disokong oleh pelbagai pihak pro-Barat di Asia, terutama Asian Regional Organization.

Versi keterlibatan Amerika — terutama melalui CIA — tersebut ditentang oleh sejumlah kalangan. Dari kalangan resmi pemerintah AS, Marshall Green — Duta Besar Amerika di Jakarta yang menyaksikan sendiri perpindahan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto — mengajukan bantahan melalui bukunya Dari Sukarno ke Soeharto: G 30 S – PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar (1992).

Dalam ulasannya — dengan bahasa diplomasi yang kental — Green menilai G30S1965 memiliki kaitan dengan gerakan komunis internasional yang saat itu memang sedang menggencarkan perluasan ideologi komunis di Asia tenggara, terutama melalui Vietnam dan Indonesia. Green bahkan menunjuk adanya sejumlah indikasi keterlibatan RRC di belakang manuver PKI yang gagal itu.

Howard Palfrey Jones, mantan Dubes Amerika untuk Indonesia sebelum Green, juga memaparkan versi yang serupa. Dalam bukunya Indonesia: The Possible Dream (1971) Jones menggambarkan G30S1965 sebagai kudeta abortif kekuatan komunis di Indonesia untuk melenyapkan pimpinan teras Angkatan Darat serta lebih lanjut membangun pemerintahan kiri. Amerika, di mata Jones, tidak ikut serta mengkreasi kudeta itu atas nama kepentingan politik apa pun.

Dari kalangan akademisi, bantahan semacam itu pernah datang dari H.W. Brands, asisten profesor pada sebuah Universitas di Texas. Melalui artikelnya, “The Limits of Manipulation: How the United States Didn’t Topple Sukarno” (termuat di Journal of American History edisi Desember 1989), Brands membantah keterlibatan Washington dalam penumbangan Sukarno.

Dengan menggunakan bahan yang sebagian besar diperoleh dari perpustakaan Lyndon B. Johnson, Brands misalnya mengungkapkan betapa Amerika “tidak mengenal Soeharto”. Atas dasar itu, menurut Brands, adalah tak mungkin Amerika ada di belakang penggulingan Sukarno di penghujung 1960-an itu.

CIA, badan Intelijen AS sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya dengan peristiwa G 30 S/PKI, banyak pergunjingan yang menekankan keterlibatan CIA. Risalah CIA dengan judul Indonesia 1965: The Coup That Backfired. Risalah ini berisi catatan intelejen AS yang beroperasi di Indonesia sekitar 1965 mengenai tragedi berdarah G 30 S/PKI. Risalah tersebutlah yang kemudian memberikan catatan serius bagi masyarakat terkait peran CIA terhadap kasus ini.

Kontroversi tentang peran CIA dalam peistiwa G 30 S/PKI hingga kini belum usai. Julius Mader dalam bukunya, Who’s Who in CIA, mencatat 77 nama agen CIA yang bertugas di Indonesia hingga tahun 1967. Sebagian nama yang disebut Mader bukan nama yang asing bagi sejumlah orang Indonesia. Hanya saja nama nama tsb tidak dikenal sebagai agen CIA melainkan nama pejabat di Kedubes AS sekitar 1965 yang suka berdiskusi, mengajak berolahraga bersama, membuat resepsi atau mengundang makan. Rosihan Anwar bekas pemimpin redaksi majalah Pedoman ketika membaca nama nama tsb mengenali beberapa diantaranya Edward E. Masters (Sekretaris Atase Politik Kedubes AS di Jakarta 1965, Jack Wilson Lydman (orang kedua di Kedubes AS), Burton Levin (Sekretaris III Bidang Politik Kedutaan, 1959), dan Francis T. Underhill (pegawai Kedubes AS).

Rosihan Anwar yang dulu sering bergaul dengan banyak orang AS, sudah mencurigai gerak gerik pejabat pejabat tadi. Mereka pada umumnya pandai bergaul dan mengajak bermain Badminton atau makan malam. Sahata Hutagalung yang dahulu pemimpin koran Sinar Harapan di Medan masih mengingat nama nama Dean J. Almy Jr. dan Robert L. Taylor bekas pejabat Konsul AS di Medan sekitar 1965. Robert L. Taylor yang ramah itu tidak saja akrab dengan Sahata tetapi juga dengan Syamsudin Manan (dari koran Mimbar Umum), Dahlan (harian Bintang Indonesia), dan Syarifudin (harian Bukit Barisan). Lewat organisasi English Conversation yang didirikannya, Robert L. Taylor dengan rekan rekan Indonesianya berbicara mengenai banyak hal termasuk masalah politik dan gerakan PKI. Dari persahabatan itu pula tiga pemimpin redaksi dari Medan tadi sempat melancong ke AS. Sahata Hutagalung yang kini 65 dan pengusaha Restoran Tip-Top di medan itu tidak menyangka bahwa rekanan ASnya adalah agen CIA.

Sekitar lima tahun yang silam, perpustakaan Lindon B. Johnson membuka dokumen mengenai hubungan Indonesia-AS di seputar 1965. Dokumen ini digunakan oleh Gabriel Kolko, seorang ahli Indonesia asal AS untuk menerbitkan bukunya The Roots of American Foreign Policy yang antara lain berisikan keterlibatan AS melalui CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI. Manai Sophiaan dalam bukunya Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G 30S/PKI memperkuat pendapat G. Kolko. Sebelum G. Kolko ada penulis lain dari luar negri yang mengemukakan thesis yang berbeda sekali dengan pandangan resmi di Indonesia. Benedict R. Anderson dan Ruth Mc.Vey, dua ahli politik Indonesia dari Cornell University AS menerbitkan apa yang disebut Cornell Paper yang menyebutkan bahwa G 30 S/PKI sebenarnya berawal dari konflik intern Angkatan Darat yang pada saat saat terakhir menyeret PKI. Di Indonesia sendiri belum lama ini terbit Memoar Oei Tjoe Tat yang kemudian dilarang beredar. Dalam bukunya Oei Tjoe Tat menyebutkan bahwa G 30 S/PKI merupakan kudeta terselubung Angkatan Darat. Pada bulan September 1993, Wimanjaya K. Liotohe membuat tulisan yang dipublisir di Amsterdam. Dalam bukunya yang berjudul Primadosa, tanpa bukti autentik ia menuduh Panglima Kostrad Soeharto mendalangi G 30 S/PKI. Kabakin Sudibjo dalam dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI 7 Pebruari 1994 menyatakan bahwa hanya orang gila yang menuduh Pak Harto mendalangi G 30S/PKI.

Menurut laporan GATRA, dokumen CIA Indonesia 1965: The Coup That Backfired yang terdiri dari 311 halaman dan tersimpan di Library of Congress memuat laporan laporan resmi agen CIA sejak 1964-1967. Anehnya, didalam dokumen tsb. tidak diungkapkan keterlibatan CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI dan juga tidak mengungkapkan kecurigaan CIA terhadap Angkatan Darat RI! Hal ini bertentangan dengan semua tulisan tulisan mengenai G 30 S/PKI sebelumnya, kecuali dengan buku putih terbitan Sekretariat Negara yang berjudul Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. Dokumen CIA secara kontroversial justru menyebutkan kecurigaan CIA terhadap Bung Karno yang sebelumnya sudah mengetahui rencana kudeta dan seolah olah tidak dapat berbuat apa apa untuk menghindarinya. Uraian CIA selanjutnya mirip dengan uraian buku putih keluaran Sekneg.

Dalam dokumen CIA disebutkan bahwa Kapuspen Hankam dan bekas ajudan Bung Karno, Jendral Sugandhi, pada 27 September 1965 diberi tahu oleh Sudisman tentang rencana PKI tanggal 30 September 1965. Sugandhi memberi tahu Bung Karno tentang hal tsb namun Bung Karno malah menuduh Sugandhi sebagai komunisto phobi. Menanggapi hal ini, Manai Sophiaan mantan Sekjen PNI dan Dubes RI untuk Moskow berkata: Dalam buku saya (Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G 30 S/PKI), saya menyebutkan pertemuan Sudisman dan Sugandhi 27 September 1965; tapi saya meragukan isi pembicaraan mereka. Masa iya orang kedua PKI berbicara masalah penting dengan orang yang tidak dipercayainya sepenuh hati. Itu kan riskan dan tak masuk akal. Sugandhi memang datang ke istana untuk melapor tapi Sugandhi keburu dimarahi dan diusir Bung Karno sebelum memberikan laporannya. Saya yakin Bung Karno tidak mengetahui rencana G 30 S/PKI!! Saya ingat betul justru para diplomat AS berperan sebagai agen CIA; misalnya Robert J. Martens yang mengungkapkan nama 5000 anggota PKI kepada TNI AD.

Bernardo Hugh Tovar, 73, direktur CIA yang bertugas di Jakarta pada 1964 hingga 1966 menngaku tidak banyak tahu tentang peristiwa 30 September 1965 di Jakarta dan membantah keterlibatan CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI. CIA hanya mengobservasi keadaan dan membuat laporan detail tentang keadaan waktu itu, tuturnya. Selanjutnya Bernardo mengakui bahwa CIA mengetahui rencana PKI untuk mengadakan kudeta tapi CIA tidak membantu TNI AD dalam menumpas PKI.

Bekas Kepala Staf ABRI Jendral (purnawirawan) AH. Nasution juga membantah keterlibatan CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI. Ketika ditanya mengenai laporan Sugandhi kepada Bung Karno mengenai rencana PKI (seperti juga yang ditercantum dalam buku Nasution Memenuhi Panggilan Tugas), Nasution mengatakan bahwa sekalipun dalam pemeriksaan Mahmilub Sugandhi mengakui bahwa ia telah melaporkan rencana PKI itu, tetapi Bung Karno tidak pernah diadili, jadi sulit membuktikan apakah benar Bung Karno mengetahui jauh hari sebelum peristiwa G 30 S/PKI.

Majalah Tiras juga melaporkan dokumen CIA tsb. tetapi dengan nada yang lain sekali. Menurut laporan Tiras, hanya militer yang terlibat dalam kudeta 30 September 1965 dan kejadian itu sepenuhnya merupakan masalah intern TNI AD. Isi dokumen CIA belum tentu semuanya mengandung kebenaran. Seperti dokumen lain, tentunya tak bebas dari bias sehingga memerlukan telaah historis. Namun diluar semua itu, keterlibatan CIA di Indonesia bukan hanya sebuah mitos, tetapi juga merupakan realitas sejarah.

Prof George Mc. T Kahin, ahli Indonesia dari Cornell University AS, mengatakan bahwa pengungkapan peristiwa G 30 S/PKI sangat sulit karena banyak dokumen yang tersembunyi. Prof. Kahin bahkan mensinyalir keterlibatan dinas rahasia Inggris M16 karena Inggris berkepentingan menggulingkan Bung Karno karena politik Ganyang Malaysianya. Dr. Taufik Abdullah, sejarawan LIPI mengatakan bahwa dokumen CIA bukanlah jaminan kebenaran sejarah. Dua tahapan sebagai prasyarat penting bagi pengujian suatu dokumen haru dilewati yaitu: tahapan pengujian internal (diuji logika uraiannya) dan secara eksternal (diuji kebenarannya dengan cara empiris dan diuji dengan fakta dari dokumen sahih lainnya). Menurut Dr. Taufik Abdullah dokumen berstempel CIA belum tentu lulus tahapan ujian diatas.

Debat di Penghujung Orde Baru:

Dalam rentang waktu sekitar satu dekade terakhir Orde Baru, ada setidaknya dua perdebatan besar yang terjadi mengenai dalang G30S1965. Pertama, perdebatan yang terus berlanjut hingga akhir tahun 1980-an di sekitar penerbitan buku Soegiarso Soerojo, Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai. Kedua, kontroversi yang meramaikan terbitnya dua buku: karya Manai Sophiaan, Kehormatan Bagi yang Berhak, dan Buku Putih yang diterbitkan Sekretariat Negara (1996).

Pandangan Soegiarso tentang G30S1965 tertulis di halaman 391 bukunya: “Kudeta itu dilakukan PKI dengan dukungan dari luar dan dari dalam negeri, di samping dukungan diam-diam dari Kepala Negara yang kebetulan juga seorang Marxis konsekuen sejak muda.”

Untuk mendukung pandangannya, Soegiarso menunjukkan argumen untuk mendukung teori berperannya PKI, adanya pelbagai dukungan terhadap PKI dan keterlibatan Sukarno. Dasar argumentasi Soegiarso kebanyakan didasarkan pada bukti-bukti yang tersertakan dalam keputusan-keputusan MPRS soal pidato Nawaksara Sukarno dan pelengkapnya maupun pada sejumlah indikasi yang ditemui Soegiarso dalam praktek Demokrasi Terpimpin.

Lebih jauh Soegiarso bahkan sampai pada kesimpulan: “Maka menurut penulis, segalanya memang sudah diatur rapi, bertahun-tahun sebelumnya, berdasarkan suatu skenario tertentu. Siapa sutradaranya, menurut nalarku ya Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri” (hal. 392).

Soegiarso menguatkan tesisnya ini dengan menunjukkan betapa Sukarno tidak bersikap tegas menghadapi pemberontakan PKI 1948, memberi angin bagi pembesaran PKI sehingga berhasil menjadi salah satu partai di antara empat besar dalam Pemilu 1955, membangun Demokrasi Terpimpin yang memberi peluang kepada PKI untuk berkembang melalui konsep “kabinet berkaki empat”, selalu memihak dan melindungi PKI dalam Demokrasi Terpimpin. Peranan Sukarno dalam G30S1965, menurut Soegiarso, adalah puncaknya.

Buku Manai Sophiaan mengajukan versi yang bertentangan dengan versi Soegiarso. Manai secara gamblang menuturkan-ulang versi Sukarno sendiri tentang G30S1965. Bahwa peristiwa berdarah itu terjadi karena tiga faktor: (1) keblinger-nya pemimpin PKI; (2) lihainya kekuatan Barat atau kekuatan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme); dan (3) adanya “oknum yang tidak benar”.

Menurut Manai, para pemimpin PKI menjalankan gerakan itu tanpa persetujuan dari bawah. Mereka terjebak oleh isu kudeta Dewan Jenderal. Berbeda dengan versi resmi selama ini — yang menganggap PKI sendirilah yang merekayasa isu Dewan Jenderal itu — Manai mencurigai intelijen Barat sebagai perekayasa isu.

Para pemimpin PKI kemudian keblinger karena khawatir dengan kemungkinan kudeta yang akan dijalankan oleh para jenderal Angkatan Darat. Maka Biro Khusus PKI pun mendahuluinya dengan Gerakan 30 September. Karena kekhawatiran itu pula — menurut Manai — PKI kemudian menjadikan para jenderal AD sebagai sasaran utama dan pertama yang harus mereka bersihkan.

Lebih lanjut Manai juga menyebut soal kedekatan Amerika dengan pihak AD (A.H. Nasution adalah nama yang disebut Manai sebagai jenderal AD yang dekat dengan Amerika itu). Pihak-pihak yang dekat dengan Amerika inilah yang disebut Sukarno (dan juga Manai) sebagai “oknum yang tidak benar”.

Dengan memaparkan kedekatan Amerika-AD ini, Manai sepertinya ingin menunjukkan bahwa Amerika memang memiliki peran dalam pemanasan suhu politik saat itu. Para pemimpin PKI kemudian terpancing untuk mempercepat sebuah gerakan untuk menyelematkan kepentingan PKI di tengah suhu politik yang makin panas. Sementara Sukarno — dalam pandangan Manai — tidak terlibat dalam pergolakan yang terjadi sebagai akibat memanasnya hubungan PKI dengan Angkatan Darat itu. Sukarno tidak mengetahui, apalagi menjadi dalang, gerakan yang dilakukan para pemimpin PKI yang keblinger itu. Sukarno — simpul Manai — tak terlibat G30S1965.

Jika Soegiarso dan Manai sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tegas dan eksplisit, Buku Putih menghindari penyimpulan semacam itu. Buku Putih memang secara gambling menunjuk PKI sebagai dalang G30S1965. Berbagai anasir yang terlibat dalam gerakan ini, menurut Buku Putih, merupakan bagian dari kudeta (gagal) yang dikendalikan oleh PKI. Namun, berbeda dengan buku Manai dan Soergiarso yang memposisikan diri secara tegas menunjukkan dengan terang ketidakterlibatan dan keterlibatan Sukarno dalam G30S1965, Buku Putih mengambil posisi yang lebih “tersamar”.

Dari Buku Putih tidak akan kita temui tuduhan tegas soal keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S1965. Bab VII buku ini — dengan judul “Sikap Presiden Sukarno terhadap Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia” — hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah tentang ucapan dan tindakan Sukarno di seputar peristiwa itu.

Dalam konteks itu Ada tiga alinea penting dalam tulisan  ini. Yakni:

“Kenyataan yang terlihat dengan jelas adalah bahwa, baik pimpinan PKI maupun jajaran Biro Khusus PKI memanipulasikan secara cerdik untuk kepentingan PKI dan gerakan komunisme internasional seluruh peluang yang terbuka oleh kebijaksanaan politik Presiden Sukarno yang terpusat pada konsepsi Nasakom” (hal. 141).

“Pada periode epilog G-30-S/PKI, banyak sikap/tindakan Presiden Sukarno yang bernada membela atau menguntungkan G-30-S/PKI. Sikap dan tindakan Presiden Sukarno tersebut, bahkan identik dengan saran-saran D.N. Aidit yang disampaikan melalui suratnya kepada Presiden Sukarno, setelah D.N. Aidit melarikan diri dan bersembunyi di Jawa Tengah” (hal. 147).

“Apa yang dilakukan oleh Presiden Sukarno setelah gagalnya G-30-S/PKI adalah mengarah kepada menyelamatkan organisasi PKI dan paham komunisme sebagaimana diinginkan oleh D.N. Aidit” (hal. 150).

Dalam mengembangkan ketiga alinea penting itu, Buku Putih menyikapi keterkaitan Sukarno dengan G30S1965 dalam beberapa sikap berikut. Pertama, G30S1965 dinilai oleh Buku Putih sebagai klimaks dari manuver PKI untuk mengarahkan jalannya perpolitikan Demokrasi Terpimpin menuju “kemenangan PKI dan gerakan komunisme internasional”. Dalam konteks ini, Sukarno tidak dinilai (secara eksplisit) sebagai aktor yang aktif dalam manuver itu.

Sukarno hanya dieksplisitkan sebagai seorang aktor politik yang pasif. Sukarno hanya memberi peluang kepada PKI untuk memenuhi ambisi politiknya itu melalui konsepsi Nasakom. PKI lah yang dengan cerdik memanfaatkan konsepsi Sukarno itu untuk tujuan dan ambisi politiknya.

Inilah yang membedakan Buku Putih dengan buku Manai dan Soegiarso. Jika Manai sama sekali membersihkan nama Sukarno, Soegiarso sebaliknya menempatkan Sukarno sebagai dalang, Buku Putih berhenti pada “kesimpulan yang mencari aman”.

Kedua, Buku Putih hanya memberi informasi mentah tentang sikap Sukarno di seputar peristiwa G30S1965. Buku Putih tidak menuding Sukarno, melainkan hanya mengajukan sejumlah indikasi tegas yang menunjukkan betapa Sukarno bersikap sangat lunak terhadap pelaku G30S1965. Sukarno — yang hanya menganggap peristiwa besar itu sebagai “kejadian biasa dalam revolusi” — dinilai kompromistis terhadap para pelaku kudeta yang gagal itu.

Ketiga, Buku Putih menampilkan — sambil menyayangkan — tindakan Sukarno yang membela PKI dan faham komunis dalam epilog peristiwa G30S1965. Buku Putih merepresentasikan sikap “pendukung Orde Baru” yang menyayangkan ketidakmauan Sukarno membumihanguskan PKI beserta kekuatan-kekuatan di seputarnya. Sebaliknya, Sukarno justru menunjukkan pembelaan yang tegas terhadap kekuatan komunis setelah kup PKI yang gagal itu.

Dalam kerangka itu, Buku Putih menyajikan sejumlah fakta yang menunjukkan sikap dan tindakan Sukarno yang lunak terhadap PKI bahkan cenderung menyelamatkan partai komunis dan faham komunismenya itu yakni :

1.  Tidak menindak Men/Pangau Omar Dhani sebaliknya mengizinkan Omar Dhani menginap di Istana Bogor dan memberi penugasan ke luar negeri antara 19-10 s.d. 20-12-1965

2 Tidak mengambil tindakan hukum terhadap pimpinan pelaksanaan G-30-S/PKI, Brigjen Soepardjo

3 Tidak menindak Aidit bahkan memberi tanggapan positif terhadap surat Aidit dari persembunyiannya di Jawa Tengah

4 Mengizinkan Njoto (anggota Politbiro CC PKI) menyampaikan sikap PKI terhadap masalah G-30-S-PKI dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora (6-10-65). Bahwa G-30-S/PKI adalah gerakan intern AD dan PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat.

5 Sukarno yang berjanji akan memberikan political solution terhadap masalah G-30-S/PKI malah membentuk Kabinet 100 Menteri yang di dalamnya terekrut orang-orang yang jelas pro PKI.

6 Membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966

7 Tatkala Sidang Umum IV MPRS memberi peluang kepada Sukarno untuk memberikan pengertian kepada rakyat tentang G-30- S/PKI, Sukarno justru menunjukkan keengganan dan kealpaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusionalnya; dan pertanggungjawaban Sukarno melalui pidato Nawaksara tidak cukup memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya G-30-S/PKI bahkan tidak menyinggung peranan PKI dalam gerakan tersebut.

Urgensi Rekonstruksi Sejarah 1965

Setelah kejatuhan Soeharto, 21 Mei 1998, jalan bagi rekonstruksi peristiwa G30S1965 mulai terbuka. Sejauh ini, telah terbentuk setidaknya tiga modus operandi bagi upaya rekonstruksi ini. Pertama, diskusi terbuka melalui media massa yang menghirup kebebasan baru setelah berbagai kebijakan liberalisasi pers dijalankan. Kedua, penerjemahan dan penerbitan ulang dalam bahasa Indonesia berbagai versi – yang antara lain diringkaskan di bagian terdahulu – yang sebelumnya tak diperbolehkan diakses oleh masyarakat. Ketiga, penulisan memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang para pelaku sejarah yang berkait langsung maupun tidak dengan peristiwa G30S1965.

Karena Soeharto sudah tak lagi berkuasa, maka salah satu spekulasi yang banyak didiskusikan melalui tiga modus operandi itu adalah kemungkinan keterlibatan Soeharto di dalam peristiwa berdarah itu. Di masa awal reformasi, misalnya, sejumlah diskusi mengarahkan fokusnya pada terbukanya kemungkinan bahwa Soeharto, tokoh yang selama ini dikenal sentral sebagai pembasmi PKI, bisa jadi terlibat atau paling tidak mengetahui tapi membiarkan kup berdarah tersebut.

Salah satu titik yang menjadi benang merah ke arah kesimpulan ini adalah kedekatan mantan presiden tersebut dengan tokoh-tokoh G30S1965, seperti Letkol Untung, Kol. Latief, dan Brigjen Soepardjo. Selain itu, Soeharto juga dikenal aktif di sebuah kelompok diskusi politik yang dikenal sebagai ”Kelompok Pathuk”, Yogyakarta di masa awal kemerdekaan. Di kelompok inilah ia mengenal Sjam Kamaruzaman dan Untung, dua tokoh lain yang menjadi tokoh kunci peristiwa G30S1965.

Pengakuan Latief melalui pledoi pengadilan Mahmilub pada 1978, yang antara lain mengaku telah memberitahu Soeharto mengenai ”Dewan Jenderal” serta rencana sekelompok perwira untuk mencegah percobaan kup untuk menyingkirkan Bung Karno, juga disinggung dalam laporan berbagai media. Tabloid Adil misalnya, mengutip Latief: ”Saya sudah lapor kepadanya bahwa malam itu (30 September) sejumlah jenderal akan diculik.”

Diamnya Soeharto (tidak melaporkan soal ini ke MenPangab Letjen Ahmad Yani), kedekatannya dengan tokoh-tokoh kunci G30S1965, membuat sejumlah orang membuat hipotesis mengenai kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut. Sebetulnya, ini bukan hipotesis baru. W.F. Wertheim, dalam Whose Plot? New Light on The 1965 Events yang diterbitkan pada 1979, telah menulis bahwa plot G30S1965 dirancang oleh sebuah komplotan dalam klik Angkatan Darat: Sjam, Kepala Biro Chusus Central PKI, yang (menurut Wertheim) bertugas membangun jaringan di tubuh Angkatan Darat.

Menurut Wertheim, Biro Chusus bekerja bebas dari PKI sebagai partai dan organisasi. Aidit, Ketua Comite Central tak melaporkan kegiatan Sjam ke organisasi. Menurut tesis ini pula, klik antara Sjam dan Soeharto yang menyusup ke PKI itulah yang menjadi dalang dibalik peristiwa G30S1965.

Tentu saja diperlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut terhadap tesis itu. Tetapi, bagaimanapun, reformasi telah memberi peluang bagi upaya pembongkaran kembali data-data sejarah di seputar peristiwa penting ini. Dalam sebuah analisisnya, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mencatat bahwa ada enam sampai tujuh versi yang berkembang dalam diskusi di awal masa reformasi itu. Ada versi yang mengatakan PKI dalang peristiwa tersebut. Ada versi yang menyebut dalangnya Sukarno. Ada versi yang mengatakan peran Soeharto tidak bisa diabaikan begitu saja dalam peristiwa tersebut. Ada versi yang mengatakan dalangnya adalah satu klik di AD. Ada pula versi yang mengemukakan faktor eksternal, yakni keterlibatan CIA dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Siapa yang merancang dan mengendalikan G30S1965 adalah satu sisi gelap sejarah yang hingga kini belum juga berhasil dibuat terang. Dalam kerangka ini, dibutuhkan upaya rekonstruksi sejarah yang seksama sehingga bisa terbangun versi yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus secara politik.

Selain soal perancang dan pengendali G30S1965, sisi gelap lain yang perlu dibuat terang adalah mengenai jaringan pelaku, tentang mereka yang secara massif memang terlibat. Versi resmi pemerintah Orde Baru memposisikan siapa saja yang terkait dengan PKI atau bahkan sekadar gerakan kiri di masa itu, sebagai mereka yang terlibat dan mesti bertanggung jawab atas gerakan itu. Pendekatan gebyah uyah (generalisasi serta merta) ini terbukti mendatangkan masalah.*[2] Banyak sekali orang yang akhirnya diberi sanksi – yang bahkan berlapis-lapis hingga ke keturunan mereka secara bertingkat-tingkat – atas kesalahan yang tak mereka lakukan.

Sebagai akibat dari pendekatan yang tak bertanggung jawab itu, terparaktikkanlah perlakuan politik yang tak manusiawi terhadap mereka yang diberi stigma “komunis”. Maka, upaya rekonstruksi sejarah bukan saja dibutuhkan untuk mengklarifikasi siapa saja yang selayaknya dimintai pertanggungjawaban atas gerakan berdarah itu, melainkan juga untuk merehabilitasi status politik dan hukum dari banyak sekali orang yang telah dimintai pertanggungjawaban untuk peristiwa yang sejatinya mereka tak ikut terlibat di dalamnya.

Sisi gelap lainnya yang juga membutuhkan upaya rekonstruksi dan penjawaban-ulang tak main-main adalah soal jumlah korban. Sejauh ini tersedia data jumlah korban yang beragam.

Sumber-sumber resmi tentu saja menyebutkan jumlah korban yang minimal. Fact Finding Commission yang dibentuk segera setelah peristiwa G30S1965 terjadi, misalnya, menyebut jumlah korban 78.000 orang. Data itu jauh lebih kecil dari yang disebutkan oleh Kopkamtib – sebagaimana dikutip oleh Frank Palmos (“One Million Dead?”, The Economist, 20 Agustus 1966) dan Robert Cribb (ed., The Indonesian Killings of 1965-1966, 1990) – yang menyebutkan jumlah korban sebesar 1 juta jiwa.

Cribb (1999) sendiri menyebut 500.000 jiwa sebagai jumlah korban yang wajar. Sementara Iwan Gardono (dengan menjumlahkan dan merata-ratakan jumlah korban yang disebut oleh 39 literatur) menyebut angka 430.590 orang. Terlepas dari ketidaksepakatan mengenai jumlah korban itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk menelusuri kembali berbagai sumber sejarah yang tersedia guna memperoleh data jumlah korban yang kredibel.

Dalam konteks kontroversi peristiwa G30S1965 yang tak kunjung habis, Asvi Warwan Adam (2005) pun menyebut 1965 sebagai “tahun yang tak pernah selesai.” Pengaruh tahun 1965 hingga sekarang tak kunjung menyurut. Bukan hanya itu, implikasi peristiwa di tahun itu terhadap kehidupan sejumlah besar orang hingga saat ini masih terus berjalan. Sejumlah mantan tahanan politik akibat peristiwa 1965 itu, misalnya, masih terus mencari keadilan hingga sekarang.

Sejarah memang penting bukan ketika peristiwanya terjadi melainkan karena apa yang kemudian mengikutinya. Sejarah 1965 menjadi penting karena pengaruhnya terasa hingga waktu-waktu setelah itu, hingga saat ini. Celakanya, sejarah lazimnya dibuat oleh mereka yang menang. Setiap zaman pun akhirnya punya tuturan sejarah sesuai dengan pemegang kendali kekuasaan di masa itu. Lalu, bagaimana halnya dengan kita di hari ini, ketika demokratisasi terjadi dan semestinya kehidupan menjadi lebih transparan, terbuka dan bertanggung jawab?

Demokratisasi sejatinya adalah usaha untuk mereposisi para pemegang kekuasaan sehingga akhirnya penguasa sesungguhnya adalah orang banyak. Benar bahwa tak pernah ada system demokratis yang secara ideal menjadikan orang banyak sebagai pemegang kedaulatan politik tertinggi senyatanya dan sejatinya. Namun demikian, sistem yang lebih demokratis seyogianya memfasilitasi perumusan ulang sejarah atas nama tingkat kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas yang lebih terjamin.

Maka, selayaknya, atas nama peningkatan kualitas demokrasi, upaya rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 dilakukan segera secara terlembagakan, seksama, dan terorganisir.

Pemerintah selayaknya menugaskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk segera membentuk tim yang independen secara politik dan kredibel secara akademik/intelektual yang beranggotakan para ilmuwan – khususnya sejarawan – yang kompeten. Tim ini selayaknya bekerja secara profesional dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber sejarah yang ada, mulai dari literatur yang sesungguhnya kaya hingga para pelaku sejarah yang terkait dengan peristiwa G30S1965 yang masih hidup.

Kita terlanjur mengenal peribahasa “bangsa yang besar adalah yang menghormati para pahlawannya”. Sesungguhnya, ada rumusan yang lebih tepat dan komprehensif: “Bangsa yang besar adalah yang pandai menghargai waktu sebagai tiga lipat masa kini: masa lalu sebagai alat peringatan dan memori bagi masa kini, masa kini sebagai tempat kerja keras dan memperbaiki diri, dan masa depan sebagai harapan masa kini.” Rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 adalah salah satu (dari sekian banyak) pembuktian sebagai bangsa yang besar itu.

Sejumlah karya sastra telah (dengan caranya sendiri yang khas) telah mengeritik pendekatan ini dengan memperlihatkan betapa banyak orang yang tak berdosa akhirnya terkena getah G30S1965 dan mesti menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak mereka buat. Untuk sekadar menyebut karya sastra itu: trilogi Ronggeng Dukuh Paruk-nya Ahmad Tohari dan Para Priyayi-nya Umar Kayam.

*) penulis : Eep Saefulloh Fattah


5 Komentar

  1. rahman mengatakan:

    soekarno itu kan Presiden pemegang kekuasaan , masak meng kup negara yang dikuasainya

  2. Gda dasarnya negara gak menghaqgai sejarah dan satu sisi masyarakat sbgi pelaku utama yg butuh cerita dan kearifan fakta tuk anak cucu.gmana kita mau serius ngurus ibu pertiwi,kasarnya bapak nya gak jelas.aku sedih melihat anak ku sedangkan aq sudah 2 generasi…apa yg aq banggakan lg pertiwi ini sedangkan anak aq tau separah ini dimatanya ibuku.pesanku bukan makar tapi mau dbawakemana negara ini…klo trus seperti rentenir…aq tak percaya lg…tp klo orang luar yg menjajah lg mungkin br terasa negara ini milik siapa…dan timbul lagi rasa persatuan.

  3. erwiyansyah mengatakan:

    ya kalau menurut saya sih keterlibatan CIA adalah alasan yang paling masuk akal.Karena perbedaan ideologis liberal dengan komunisme selain itu amerika memang tidak suka dengan keberadaan soekarno waktu itu yang agak melonggarkan keberadaan komunisme di indonesia

  4. Christin mengatakan:

    akuy setuju denan artikel itu karna kita itu tidak bisa sembarangan menuduh keterlibatan PKI< CIA< dll….. kita itu sebaiknya lebih meluruskan dan berasumsi saja,

  5. who am i mengatakan:

    Sangat setuju dengan segala upaya pelurusan sejarah negara kita tercita ini, bagaimana akan lulus ujian jika catatan dan pemahaman kita selama ini tidak benar?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: