ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » MOMENTUM IDUL FITRI : Negara Perlu Minta Maaf Kepada Rakyat

MOMENTUM IDUL FITRI : Negara Perlu Minta Maaf Kepada Rakyat

Bulan ini (Syawal 1431 H) adalah bulan dimana kita baru saja melaksanakan proses panjang pengendalian diri di Bulan Ramadhan. Mudah-mudahan kerja rohani dan sosial kita selama sebulan itu-bukan hanya saja menjadi muara, tapi juga justru menjadi hulu bagi hidup yang lebih baik. Sekaligus membuktikan sebelas bulan berikutnya, yakni semoga kita bukan hanya menjadi pejalan tradisi, tapi 1 Syawal kemarin menjadi episentrum awal perubahan konstruktif bagi rohani kita. Dengan demikian kerja rohani dan sosial kita selama sebulan di bulan Ramadhan kemarin menemukan maknanya di Idul Fitri. Sehingga kita mendapatkan Idul Fitri secara substantif, bukan cuma mendapatkan efek kultural yang senyata dan sejatinya tidak pernah berubah dari tahun-ketahun.

kalo kita concern pada pemberitaan media massa, praktis pada Ramadhan tahun ini, kita menyaksikan nyaris tidak ada kekerasan horizontal yang berarti di tengah masyarakat. Itu artinya kita berhasil mengendalikan diri dari perilaku agresif dan destruktif. Kita berharap absennya kekerasan selama Ramadhan ini bukan sekadar moratorium di bulan suci, melainkan sesuatu yang berlangsung secara permanen. Pasca-Ramadhan justru menjadi titik ujian krusial bagi kita untuk membangun masyarakat tanpa kekerasan.

Akan tetapi, Ramadhan tahun ini masih saja menyisakan sejumlah keprihatinan. Masyarakat kelas bawah berebutan, saling sikut, bahkan saling injak demi mendapatkan sembako atau zakat. Pemandangan seperti itu bukti betapa kemiskinan masih menjangkiti anak bangsa ini. Puncaknya juga dipertontonkan pemerintah SBY yang “melegalisasi kemiskinan masyarakat” demi simbolisasi dan eksistensi pencitraan melalui acara halal bihalal “maut’ di istana, karena ada sejumlah fakta iming-iming pemberian uang kepada masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong, rela berdesak-desakan hingga tak terkendali dan akhirnya menimbulkan korban jiwa. Kondisi demikian sejatinya juga menggambarkan fakta tentang data kemiskinan masyarakat kita. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), diprediksi jumlah orang miskin meningkat dari 32,5 juta pada 2009 menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010. Berbagai indikator ekonomi makro tampak menggembirakan, namun di tingkat warga, daya beli merosot, pengangguran meningkat, dan kemiskinan membengkak.

Kontras dengan kaum papa yang berebut uluran tangan, kaum menengah atas justru berebut menyerbu pusat perbelanjaan untuk melepas syahwat konsumtif. Fakta menjamur dan tidak terkontrol berdirinya pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar itulah yang menandakan bahwa investor masih melihat bahwa primadona sifat konsumtif masyarakat kita adalah pasar potensial mereka.

Kita berharap akhir Ramadhan ini menjadi momentum pengendalian diri dari syahwat konsumtif. Bangsa ini memerlukan asketisisme agar mampu membangun investasi dari kapital nasional yang dihimpun dari keringat sendiri berkat hebatnya gairah menabung dan berfikir secara produktif.

Keprihatinan lainnya adalah di tengah jutaan rakyat yang diimpit kesulitan hidup, DPR justru bernafsu membangun gedung mewah. DPR gagal menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat. Kita berharap dengan berakhirnya bulan Ramadhan, berakhir pula niat DPR membangun gedung baru yang tidak urgensif tersebut. Belum lagi syahwat politik DPR untuk jalan-jalan liburan pasca Ramadhan dengan dalih perjalanan studi banding. Fakta yang tidak masuk akal akan sikap buruk DPR yang menghamburkan uang itu misalnya ketika sejumlah anggota DPR melakukan kunjungan perjalanan atas nama studi banding kepramukaan ke Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya.

Sungguh ironis. Seolah-olah masyarakat tidak tahu (atau DPR kita yang memang kualiatas pengetahuannya di bawah standard-sehingga justru tidak tahu) bahwa salah satu lembaga kepanduan yang terorganisasikan baik dan termasuk terbaik di dunia (baca :Pramuka) justru berada/ dimiliki oleh Indonesia. Jadi sangatlah aneh, ketika negara-negara lain justru berkunjung ke Indonesia untuk belajar bagaimana mengorganisasikan kepanduan (pramuka), DPR malah mau studi banding ke negara-negara lain. Sungguh alasan yang tidak teramat cerdas dan sangat membodohi masyarakat terkait perilaku anggota DPR tersebut.

Keprihatinan berikutnya membuncah manakala pada Ramadhan ini kita menyaksikan betapa negara tidak serius memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pemberian remisi dan grasi menjadi bukti nyata betapa pemerintah separuh hati dalam menghapus korupsi. Institusi pengadilan dan kejaksaan malah menjadi bungker alias tempat berlindung para koruptor dari hukuman berat.

Fakta terakhir justru dipertontonkan pemerintah, ketika Mahkamah konstitusi memutuskan/ menyetujui sebagian gugatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tentang legalitas Jaksa Agung. Kita semua mengetahui putusan tersebut dan yang paling penting urgensi dari keputusan tersebut, pemerintah harusnya mengakui dan lebih banyak belajar membenahi masalah administrasi hukum ketatanegaran agar preseden masalah kelalaian legalitas formal pengangkatan pejabat negara tidak terulang lagi.

Namun respons defensif-konfrontatif pemerintah dengan mengintepretasikan sendiri keputusan MK itu-justru menegasikan substansi bahwa pemerintah tunduk pada keputusan MK. Padahal pemerintah bisa saja secara simplistis meminta maaf atas keteledoran masalah administrasi hukum ini yang berdampak kepada aspek teknis implementasi kebijakan terkait eksistensi jaksa Agung. Meminta maaf kepada publik saja tidak menjadi dasar utama komunikasi publik pemerintah. Kemana nilai kejujuran dan makna Idul Fitri?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: