ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Kado HUT TNI ke 65 : Kembalinya TNI dalam Operasi Penumpasan Terorisme

Kado HUT TNI ke 65 : Kembalinya TNI dalam Operasi Penumpasan Terorisme

Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja memperingati ulang tahunnya  yang ke-65. Hari ulang tahun di tengah suasana buram menghantui bangsa ini. Buram karena masih banyak hal belum beres dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan peran dan fungsi TNI maka suasana buram itu adalah semakin tenggelamnya eksistensi TNI sebagai pilar pertahanan negara.

Berbagai kasus terkait dengan persoalan peran dan fungsi TNI di tanah air semisal kasus perbatasan dan terorisme mengundang wacana bagi masyarakat. Sudah semakin mendesakkah keterlibatan TNI untuk membantu pihak kepolisian terutama yang berkaitan dengan persoalan terorisme ?.

Memang era reformasi telah menempatkan kedudukan kepolisian dan TNI membagi peran dan fungsinya masing-masing. Kepolisan memiliki domain mengatasi masalah keamanan. Sedangkan TNI memiliki domain mengatasi persoalan-persoalan pertahanan negara. Lebih tepatnya kedudukan penanganan tersebut telah diatur di dalam Pasal 30 UUD 1945 hasil amendemen kedua yang menyebutkan TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan polisi bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Persoalan terorisme memang persoalan yang kompleks. Ia bukan saja terkait dengan persoalan teror semata. Bukan cuma terkait persoalan anti pemerintah dan kebijakan negara. Terorisme adalah persoalan ideologi dan keyakinan. Oleh karenanya biarpun kepolisian berhasil memberantas dan menangkal aksi kejahatan terorisme di Indonesia. mereka dengan kelompok yang sama dan jaringan kelompok nya yang baru terus saja tumbuh dan menunjukkan eksistensinya.  Artinya sampai kapanpun aksi terorisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa ini. Apalagi disinyalir teritorial dan karakteristik  serta kultur bangsa Indonesia memungkinkan aksi terorisme tumbuh subur di tanah air.

Dalam konteks ini kita perlu memberikan apresiasi terhadap kerja kepolisian yang dengan segenap tenaga berhasil melumpuhkan berbagai aksi kejahatan terorisme.Namun demikian hantu dan penebar ancaman teror akan terus dan tetap ada dalam berbagai bentuk dan dimensi dan spektrumnya. Lihat saja aksi dan pola terorisme yang baru-baru ini berhasil dilumpuhkan aparat kepolisian. Dari aksi teror bom sekarang bereskalasi menjadi aksi teror dengan senjata dan perampokkan. Sungguh suasana yang menakutkan bagi masyarakat.

Terkait dengan domain penanganan masalah terorisme, kepolisian memang diberikan domain oleh undang-undang menangani persoalan keamanan-termasuk masalah terorisme ini. Kondisi obyektif inilah yang menyebabkan TNI yang justru dan juga memiliki pasukan yang terlatih, baik dari segi atau aspek intelijen maupun dari segi operasionalisasi teknis di lapangan seolah-olah tidak memiliki peran yang signifikan. Padahal sejatinya kita sepakat, apapun namanya setiap tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir termasuk menggunakan kekuatan senjata didalamnya dengan tujuan mengancam eksistensi negara, maka semua aparat dan alat negara harus bahu membahu mengatasi masalah itu.

Dalam konteks inilah sebenarnya payung hukum telah disediakan oleh negara. Pintu masuk bagi TNI agar terlibat memberantas terorisme sudah diakomodasi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 41 UU Kepolisian menyebutkan dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, polisi dapat meminta bantuan TNI yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Payung hukum bantuan TNI untuk memperkuat operasi-operasi polisi sudah ada. Artinya polisi tidak perlu sungkan meminta bantuan TNI. Namun yang perlu diatur adalah agar TNI tidak meminta berlebihan dan polisi tidak memberi berlebihan.

Berbagai kecenderungan ketidakmaksimalan operasi pemberantasan tindak kejahatan terorisme memang disinyalir karena terjadinya semacam asumsi terkait bunyi undang-undang tersebut. Bunyi undang-undang sebagai pintu masuk TNI seolah-olah memberikan semacam demarkasi bagi kedua institusi. Disinilah dikhawatirkan yang muncul selama ini adalah kebanggaan sekaligus gengsi atas korps-masing-masing yang berlebihan terkait kompetensi dan kewenangan yang diberikan negara terkait penanganan masalah terorisme.

Masyarakat awam menilai Kepolisan tidak serta merta memanfaatkan keterbatasan kemampuannya dengan melibatkan TNI. Karena menganggap bahwa Densus 88 anti teror selama ini dapat menjalankan operasinya dengan baik. Dilain pihak kecerdasan TNI dan kompetensi intelijen TNI yang berpengalaman di bidang intelijen tempur dan intelijen teritorial, merasa bahwa karena tidak pernah dilibatkan, maka support TNI terhadap  masalah terorisme tidak secara maksimal dijalankan. Pengalaman operasi tempur dan intelijen serta ilmu mengenai masalah-masalah penanganan kelompok bersenjata tidak sepenuhnya diberikan kepada pihak kepolisian karena tidak pernah diminta. Padahal sejatinya sebagai alat negara, tanpa payung mengenai pembagian tugas itu, baik kepolisian maupun TNI seharusnya secara koordinatif kerap berbagi informasi dan masukan terkait berbagai tindak lanjut operasi penanganan terorisme.

Ketika belum lama ini pasukan elit TNI (Kopassus) melakukan latihan gabungan bersama pasukan elit dari Australia mengenai operasi tindak terorisme, ada angin segar bagi masyarakat bahwa TNI mulai kembali terlibat dalam operasi ini. Sinyalemen tersebut juga dikuatkan oleh Kapolri yang mendukung dibackup-nya operasi tindak kejahatan terorisme yang selama ini dijalankan oleh kepolisan oleh TNI. Inilah wacana itu. Wacana yang disatu sisi tidak bisa dipisahkan oleh semangat bangsa ini untuk menumpas teorisme hingga ke akar-akarnya dan disisi lain bahwa akan munculnya semangat hegemonitas baru di tubuh TNI seperti yang pernah dirasakan pada zaman orde baru dulu.

Dua sisi inilah yang semestinya dan senyatanya perlu ditelaah oleh kita semua. Kehadiran TNI saat ini memang mendesak untuk ikut serta dalam operasi pemberantasan terorisme. seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan Kasad Jenderal Ryamizad Riacudu, bahwa TNI memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi kejahatan yang berdimensi nasional maupun internasional.

Dan terorisme adalah yang dimaksud dengan pernyataan itu. Paling tidak TNI akan siap dengan satu pleton baik di tingkat korem maupun kodim untuk membantu meningkatkan kinerja kepolisian. Dan sudah saatnya koordinasi ini di bakukan kedalam pokok-pokok petunjuk teknis kerja di lapangan untuk melakukan cegah tangkal dan pemberantasan terorisme secara profesional. Kerja operasi intelijen dan operasi teknis dilapangan dalam konteks penyelidikan, pengamamanan dan penggalangan sejatinya dapat dirumuskan bersama oleh kapolri, Panglima TNI dan Kepala Lembaga Intelijen (BIN). Rumusan kerjasama dan koordinasi inilah yang kemudian dilaporkan kepada Presiden.

Melalui rumusan kerjasama dan koordinasi terpadu antara kepolisan dan TNI inilah kemudian memudahkan baik bagi kepolisan maupun TNI untuk meningkatkan eskalasi pengamananya dengan melakukan kerjasama dan koordinasi yang berskala lebih luas, misalnya dengan melibatkan jaringan dan kerjasama internasional terhadap negara-negara lain. Sehingga kedepan akan terjalin suatu co-community dalam wadah lembaga anti terorisme yang akan dapat meningkatkan sinergi informasi dan operasi dalam pemberantasan tindak kejahatan terorisme.

Catatan Penting

Namun demikian walaupun sejatinya masyarakat mendukung upaya maksimal negara dalam mendayagunakan TNI untuk membantu kerja Polri, perlu diingat, tanpa kontrol dan garansi masyarakat, kekhawatiran yang beralasan akan terjadinya operasi yang kebablasan juga menjadi wacana di masyarakat. Oleh karena itu maka perlu ada batasan-batasan terukur dalam setiap bantuan TNI kepada polisi. Kita tidak ingin membawa TNI kembali ke masa lalu dengan memberinya begitu banyak kewenangan dan kekuasaan.  Diharapkan wacana ini juga menjadi bagian dari urung rembuk yang tidak terpisahkan dalam rangka mendayagunakan peran dan fungsi TNI terkait upayanya membantu kerja Polri. Intinya berbagi kecerdasan dengan polri adalah hal yang mutlak dan urgen, namun pembagian itu tetap pada ukuran dan porsinya. TNI jangan minta lebih, Polri juga jangan berlebihan. Dengan kata lain apabila semangat membantu kerja Polri ini maksimal dan efektif, sejatianya inilah kado terindah TNI di hari ulang tahunnya yang ke 65 itu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: