ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Istana Bising Yudhoyono

Istana Bising Yudhoyono

HASIL survei yang tak bersahabat adalah salah satu bingkisan penting untuk ulang tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Survei Kompas yang dilansir pekan lalu menyebutkan, dalam rentang waktu April 2009-Oktober 2010, citra positif Yudhoyono melorot dari 93,5 persen menjadi 67,8 persen.

Kebanggaan publik terhadap Yudhoyono juga turun dari 90,8 menjadi 68,8 pers en. Penurunan yang lebih bermakna terjadi dalam kepuasan publik terhadap kerja Yudhoyono dalam memimpin pemerintahan (76,6 menjadi 44,3 persen). Elektabilitas Yudhoyono merosot tajam dari 82,6 persen pada April 2009 menjadi 34,2 persen pada Oktober 2010. Hasil survei itu menunjukan kegagalan Yudhoyono-Boediono mendayagunakan modal potensial yang sudah dalam genggaman. Secara potensial, postur politik Yudhoyono sesungguhnya amat meyakinkan.

Ia sukses mendongkrak suara Partai Demokrat nyaris tiga kali lipat dari Pemilihan Umum 2004 ke Pemilu 2009. Bersama Boediono, ia menang pemilu presiden dalam satu putaran dengan 60,8 persen suara. Ia sukses menyertakan enam partai dalam koalisi penyokong pemerintah dengan persentase kursi legislatif 75,5 persen. Tapi modal besar itu berhenti sebagai energi potensial dan tak bergerak menjadi energi kinetik.

Ada banyak kemungkinan jawaban. Di antaranya selama setahun ini melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki “kantor eksekutif presiden” yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.

Yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi. Yudhoyono dikelilingi beberapa lapis lingkaran pendukung yang berkerumun dengan semangat kerja politik yang berapi-api tapi payah dalam kecermatan birokratis dan teknokratis.

Kerumunan di seputar Presiden itulah yang sejak Oktober tahun lalu menorehkan sejumlah “prestasi mengagumkan”. Misalnya, pembatalan pelantikan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan beserta epilognya yang kisruh, penundaan pelantikan Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal Gita Wiryawan, dan banyak kekeliruan fatal dalam komunikasi publik dari kantor kepresidenan. “Prestasi” paling mutakhir dan menggetarkan adalah kealpaan administrasi dan hukum yang membuat keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji cedera, juga kisruh di balik pembatalan mendadak kunjungan kenegaraan Presiden ke Belanda.

Yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bising. Banyak anggota staf khusus dibiarkan bertindak menjadi “juru bicara” untuk beragam urusan. Kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celakanya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga.

Dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera. Selama masa kepresidenan Yudhoyono-dan makin menjadi-jadi pada setahun terakhir-lingkaran politik di sekitar Presiden seperti berlomba tampil ke atas pentas. Mereka seolah ingin membuktikan sudah memberikan layanan terbaik untuk sang majikan, sambil mengais-ngais simpati, dukungan, dan popularitas.

Kebisingan itu jadi terasa mengganggu karena berjalan di tengah miskinnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi di antara kalangan dekat Presiden itu. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan. Semakin
hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap.

Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel.

Kantor eksekutif presiden mudah ditemukan dalam setiap sistem presidensial dalam pengertian yang sesungguhnya. Model awal kantor ini bisa ditemukan di Amerika Serikat sejak periode kedua masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt pada 1939. Terlepas dari perkembangan dan penyesuaian yang dilakukan dari waktu ke waktu, kantor ini-biasa disebut sebagai Gedung Putih-dijalankan dengan beberapa ciri pokok.

Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas kerja, Gedung Putih biasanya dikelola oleh kantor berstruktur ramping. Penjenjangan jabatan, misalnya, dibuat amat bersahaja sehingga tak merumitkan birokrasi Istana. Di kantor eksekutif Presiden Barack Obama saat ini hanya ada tiga jenjang jabatan: asisten, wakil asisten, dan asisten khusus untuk presiden.

Kepala Staf Gedung Putih, sang pemimpin kantor (di bawah koordinasi Presiden), Pete Rouse, dan dua wakilnya, Mona Sutphen dan Jim Messina, menduduki jenjang “Asisten untuk Presiden”. Birokrasi yang ramping juga tecermin dalam pembagian urusan: kebijakan dan operasional-masing-masing dikendalikan oleh wakil kepala staf.

Di Gedung Putih memang ada tiga dewan, dua badan, dan tujuh kantor, tapi semuanya dikendalikan dalam sistem kerja yang jelas. Ada mekanisme baku untuk menjahit komunikasi, koordinasi, dan sinergi berbagai unsur.

Kesalahan bukan tak pernah terjadi. Beberapa pekan lalu, miskoordinasi menyebabkan sejumlah besar duta besar tak bisa masuk Gedung Putih untuk menghadiri acara yang diadakan Presiden Obama untuk menghormati diplomat asing.

Dalam masa kepresidenan tertentu, prinsip organisasi Gedung Putih yang ramping itu pernah dilanggar. Namun biasanya itu dilakukan untuk mengimbangi kabinet sangat ramping yang dibentuk presiden. Gedung Putih bertugas menambal lubang-lubang yang tak terjangkau
kabinet dengan membentuk sejumlah dewan.

Tentu saja model Amerika tak bisa sepenuhnya kita gunakan. Sistem presidensial mereka jauh lebih sederhana (disokong sistem dwipartai) dibanding kita (yang bersistem multipartai). Kantor eksekutif presiden di berbagai negara Amerika Latin-yang mengawinkan presidensialisme dengan sistem multipartai-bisa jadi pembanding yang lebih layak.

Terlepas dari keragaman operasi sistemnya, umumnya demokrasi presidensial di Amerika Latin bersungguh-sungguh membangun kantor eksekutif presiden. Ada ikhtiar untuk menggabungkan sifat ramping organisasi, kesederhanaan penjenjangan birokrasi, dan jahitan komunikasi-koordinasi-sinergi dengan kebutuhan mengakomodasi sistem multipartai.

Konsekuensinya, sekadar misal, ada organ-organ khusus untuk mengurus hubungan kabinet dengan partai-partai serta lembaga legislatif. Organ ini bersifat permanen, bekerja penuh untuk tujuan itu, sehingga bisa menjadi instrumen presiden untuk membangun disiplin koalisi pemerintahan. Juga memastikan dukungan politik dari partai dan parlemen terhadap kebijakan presiden serta mengatasi hubungan presiden dengan partai-partai.

Andai Yudhoyono memiliki organ semacam itu, anggota staf khusus bidang bencana alam, Andi Arief, tak perlu sibuk melobi tokoh-tokoh politik seperti yang kerap ia lakukan. Adanya organ khusus semacam itu juga tak akan membuat pihak-pihak yang dilobi salah paham karena
merasa dinilai sebagai “sumber bencana” oleh Presiden.

Belajar dari pengalaman setahun terakhir, ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu. Jika Yudhoyono abai, saya khawatir, ia akan terkurung di dalam Istana dengan kaca-kacanya yang buram.

Kaca buram Istana adalah sebuah penyakit yang biasa diidap presiden yang tak memiliki kantor pendukung yang sigap dan cakap. Kaca Istana dibuat buram karena informasi dan data yang sampai ke presiden bermutu rendah. Kaca yang buram membuat presiden silap mata. Publik diluar Istana yang cemas, kecewa, marah, dan menuntut dilihat presiden seperti rombongan pendukung yang bahagia, nyaman, dan bersuka ria.

Sebagai warga negara, saya mendambakan presiden yang kuat, sigap, dan tangkas mengelola berbagai persoalan. Presiden patut menata ulang istananya agar dalam empat tahun tersisa, ia tak selalu merasa cemas karena merasa kekuasaannya hendak direbut orang lain.

*)Eep Saefulloh Fatah, Pemerhati politik, CEO PolMark Indonesia

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: