ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » MP3EI Antara Idealitas dan Realitas

MP3EI Antara Idealitas dan Realitas

Penyusunan MP3EI yang diluncurkan oleh Presiden (27/5/2011) merupakan roadmap kebijakan ekonomi SBY dalam jangka panjang.

Dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Cetak biru kebijakan ekonomi, khususnya program investasi untuk tujuan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia diletakkan sebagai fundamental nilai implementasi tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.

Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing.

Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

Pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.

Ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.

MP3EI berisi tentang rencana investasi, yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh Badan-badan Usaha Milik Negara dan oleh swasta nasional, yang jumlahnya hampir mencapai 3000 triliun.

Dalam program MP3EI ini, pemerintah berharap bisa mengundang investasi senilai Rp.4.000 triliun selama 2011-2014. Dari sisi BUMN, mereka menargetkan sebanyak 6,6 juta lapangan kerja bisa tersedot dari target investasi BUMN selama 2011-2014.

Total nilai investasi (capex) selama periode itu akan mencapai Rp.835,6 triliun sesuai MP3EI. Sementara kalangan pengusaha di dalam negeri sudah siap mendukung seluruh proyek percepatan dan perluasan pembangunan dan berkomitmen untuk menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 100-150 miliar atau sekitar Rp1.350 triliun. Khusus untuk tahun ini, BUMN siap berinvestasi Rp133 triliun.

Peluncuran MP3EI ditandai dengan dimulainya proyek-proyek groundbreaking yang pencanangannya akan dipusatkan pada empat lokasi, yaitu Sei Mangke Sumatera Utara, Cilegon, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika Papua dengan pembangunan 17 proyek besar. Ke-17 proyek tersebut adalah:

1.  Sei Mangke (Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)

Di lokasi direncanakan akan dibangun proyek pembangunan Kawasan Industri Kelapa Sawit Sei Mangke yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Negara III (PTPN III). Dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun dimulai tahun ini dan diperkirakan selesai pada 2014.

  • Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 (2×44 MW) di provinsi Nagroe Aceh Darusalam yang terletak di Takengon, Ibukota Kabupaten Aceh Tengah di dataran tinggi Gayo. Proyek ini rencananya akan dibiayai oleh JICA dengan estimasi biaya Rp1,53 triliun.
  • Dibangun proyek Broadband Access dan Through Broadband Access Plan oleh PT. Telkom yang merupakan pemerataan Access Broadband untuk seluruh wilayah Indonesia. Dimulai tahun ini hingga 2015.

2.  Cilegon (Jawa Barat)

  • Proyek Pembangunan Pabrik Baja Modern yang merupakan join operation antara PT Krakatau Steel dan POSCO Korea Selatan. Investasinya berjumlah Rp 60 trilian untuk 2 tahap.
  • Pencanangan Proyek FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) Jawa Barat. Nilai proyek Rp 59 triliun.
  • Proyek perluasan pabrik stamping, engine, casting, dan assembling kendaraan bermotor oleh PT Astra Daihatsu Motor berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang. Nilai investasi Rp 2,4 triliun produksi pertama mulai beroperasi pada 2014.
  • Proyek jalan bebas hambatan Tanjung Priok seksi E2 dan NS yang berlokasi di Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh JBIC, Pemerintah Pusat, Pemda, PT Angkasa Pura dan Jasa marga dengan nilai investasi senilai Rp 1,6 triliun.
  • Proyek Chemical Grad Alumunium (CGA) berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai rangkaian terakhir. Pelaksana proyek ini adalah PT Antam Tbk yang diperkirakan selesai 2013 dengan nilai investasi Rp 4,3 triliun.

3. Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)

  • Proyek Waduk Pandan Duri berlokasi di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Investornya melibatkan pemerintah pusat, dan pemda dengan nilai investasi Rp 728 miliar.
  • Proyek Bendungan Titab yang akan dibangun di desa Ularan, Buleleng, Bali. Dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang didanai dari APBN dengan nilai investasi sebesar Rp 481 miliar.
  • Proyek perluasan pembangunan bandara internasional Ngurah Rai dengan sumber dana oleh BUMN dengan nilai proyek Rp 1,944 triliun.

4. Timika (Papua)

Pencanangan dibangunnya proyek jalan raya Timika-Enarotali sepanjang 135 kilometer. Nilai investasi sebesar Rp600 miliar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi papua dan pemerintah Kabupaten Merauke.

  • Pembangunan proyek jalan raya dari merauke-Waropko sepanjang 600 kilometer dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun.
  • Proyek Pertambahan dan Pengolahan Nikel dan Kobal dengan tenaga hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan halmahera Timur, di provinsi Maluku Utara. Proyek ini didanai oleh PT Weda Bay Nickel senilai Rp 50 triliun. Diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2500-3000 orang saat operasi.
  • Proyek PLTS Miangas (150 kwp) dan proyek PLTS Sebatik (200 kwp) di Kalimantan Timur yang akan dimulai pada 2011 oleh PLTN. Kedua proyek ini sebagai bagian dari pembangunan proyek PLTS 100 pulau. Dengan ini diharapkan dapat meningktakan elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur dari 53,08% menjadi 53,12%.

Total proyek tersebut yaitu Rp 190 triliun yang akan dibiayai melalui BUMN, swasta, Foreign Direct Investment (FDI), dan APBN. Diharapkan, ke-17 proyek tersebut dapat menelan investasi sebesar Rp 4.000 triliun. Sebanyak 17 proyek itu bagian dari serangkaian proyek di tahun 2014, yang akan menelan investasi Rp 4.000 triliun.

Namun demikian publik berharap agar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak sekedar menjadi kertas kosong. Oleh karenanya pemerintah diharapkan konsisten dalam menyelesaikan berbagai faktor penyumbat (debottlenecking) yang telah di identifikasi yakni kelambanan dalam pelayanan birokrasi dan penyimpangan dalam rencana induk, egoisme dan kebijakan daerah yang menghambat, serta investor tidak bonafid yang tidak mampu merealisasikan komitmen investasinya, serta ketidakpedulian dalam penyiapkan regulasi yang pro MP3EI dan kepentingan politik tersembunyi yang mengalahkan kepentingan program yang telah disepakati

Tinggal butuh ketegasan dalam menyelesaikan lima penyakit tersebut. Dan semua masalah itu pangkalnya berada dalam jangkauan keputusan dan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah.

Oleh karenanya agar proyek besar ini tidak macet ditengah jalan, seperti beberapa rencana sebelumnya, pemerintah perlu konsentrasi untuk mengeksekusi realisasi pendanaan, penyediaan lahan dan koordinasi antar lembaga atau institusi.

Disisi lain, ketika masterplan ini diluncurkan, sebenarnya masyarakat melihatnya program ini tidak genuine. Sebab pemerintah terkesan hanya mengakomodasi secara formal berbagai proyek investasi yang sudah ditanamkan oleh pihak swasta selama ini.

Dengan kata lain, program ini sebenarnya merupakan make up pemerintah untuk menutupi kekurangan yang ada, karena program implementasi MP3EI yang termaktub dalam proyek-proyek groundbreaking kebanyakan adalah program-program swasta yang sudah berjalan. Tanpa campur tangan Pemerintah program tersebut pun akan berjalan. Kecenderungannya jelas bahwa Pemerintah terkesan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dengan memanfaatkan pembagunan proyek swasta.

Karena program-program tersebut sudah ada, maka seharusnya yang lebih mendesak dan paling mendasar yang dibutuhkan oleh iklim dunia usaha dan investasi di Indonesia saat ini adalah adanya ketegasan dan political will pemerintah dalam membenahi kebijakan fiskal yang masih jelek.

Kebijakan fiskal yang masih menjadi masalah saat ini adalah subsidi dan pemborosan. Pada akhir tahun terdapat pemakaian di daerah sebesar Rp.60 triliun dan di pusat sebesar Rp.60 triliun. Sehingga kas di Pemerintah Pusat menjadi semakin kecil, yakni tinggal sekitar 5%-10%. Padahal idealnya sisa anggaran yang yang harus di buat Pemerintah adalah sebesar 30%, bukan 10%. Jika pemerintah memiliki political will untuk membenahi struktur perekonomian, maka pamerintah harus serius membenahi sektor fiskal ini. Jika ada political will, maka pemerintah dapat berhemat sebesar 30% dari belanja negara. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya pemborosan bahkan kebocoran.

Disamping itu pula, implementasi program ini juga tidak bisa dilakukan secara saklek sesuai text book yang ada. Sebab Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dinilai selalu sulit diterapkan secara konsisten. Hal itu disebabkan tidak ada yang bisa menduga perubahan di masa mendatang. Oleh karenanya program MP3EI sebaiknya harus fleksibel mengikuti perubahan dunia yang terjadi di masa mendatang. Apalagi terkait program jangka panjang. Selama ini pemerintah selalu sulit menjalankannya secara konsisten karena siapapun tidak pernah akan tahu kemajuan teknologi dan tidak bisa menduga perubahan-perubahan di dunia.

Sebagai contoh, cepatnya perubahan teknologi informasi harus diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian yang cepat dalam rencana jangka panjang pemerintah. Contoh lainnya misalnya terkait isu perubahan iklim yang dulu tidak begitu penting dan tidak menjadi prioritas issue dunia, sekarang menjadi perhatian utama dunia.

Selama ini pula harus diakui bahwa program jangka panjang pemerintah memang selalu terkendala inkonsistensi pada penerapannya. Salah satunya hal tersebut diakibatkan adanya perubahan pemerintahan. Oleh karenanya pemerintah yang ada saat ini setidaknya membuktikan dahulu program MP3EI-nya dapat berjalan sukses dalam sisa 3 tahun pemerintahan. Dengan begitu, pemerintah yang berikutnya juga akan melanjutkan dan mengikuti program yang telah dicanangkan pemerintah sebelumnya. Disamping itu pula persoalan adalah inti dari pencanangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) adalah bukan saja bagaimana program tersebut terus berlanjut hingga pemerintahan berikutnya saja, tapi  tapi saat ini yang paling penting adalah apakah masterplan ini akan mengatasi masalah struktural di Indonesia.

Sebab perlu dicatat pula bahwa Indonesia membuat koridor seperti yang tertuang ke dalam masterplan tersebut terlihat seolah-olah sangat mungkin. Walaupun dapat diyakini program ini dapat berjalan, namun perlu ditelaah bagaimana pengelolaan masing-masing koridor. Intinya sebelum membicarakan bagaimana program tersebut dapat berlanjut, pemerintah perlu memiliki strategi ekonomi nasional.

Strategi tersebut membahas hal-hal prinsip seperti seberapa besar asing berperan dalam meningkatkan sumber daya dalam masing-masing koridor. Jika tidak, rencana pembangunan ekonomi itu hanya akan meningkatkan kepemilikan asing tanpa bangsa ini ketahui seberapa besar manfaat yang didapatkan industri dalam negeri.

Oleh karenanya pemerintah harus mengatur mana yang boleh dikelola oleh asing dan mana yang boleh dikelola oleh dalam negeri. Tanpa ketegasan pengaturan itu, masterplan ini hanya untuk mengekploitasi Indonesia bukan rencana untuk membangun Indonesia.

Selain itu pengesahkan MP3EI ke dalam undang-undang bisa saja dilakukan. Namun, undang-undang hanya merupakan turunan, karena tidak ada roh pembangunan di dalamnya. Artinya jika pemerintah yang selanjutnya tidak setuju dengan undang-undang tersebut, bisa saja undang-undang diganti. Itulah problem krusial terkait  program MP3EI.

Pada akhirnya, terlepas apakah program pemerintah ini dianggap konstruktif menemukan cetak biru pembangunan ekonomi nasional, telaah kritis atas fakta empiris, yuridis dan filosofis terkait berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia tetap harus menjadi catatan krusial pula agar bangsa Indonesia sejatinya tidak terjebak pada sloganisme konseptual yang dangkal terkait komitment bangsa Indonesia yang bisa keluar dari hukum pasar dan persaingan penguasaan sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan asing.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: