ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Artikel Politik » Responsifnya SBY Terhadap Media Massa : Kegagalan Pemimpin Memaknai Demokrasi

Responsifnya SBY Terhadap Media Massa : Kegagalan Pemimpin Memaknai Demokrasi

Salah satu pilar demokrasi adalah pers atau media massa. Peran media massa sebagai sarana mentransformasikan beragam pemikiran, pandangan, opini bahkan kritik terhadap suatu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sejatinya telah berhasil mendudukan eksistensi sebuah bangsa pada formasi ideal dalam struktur kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Dalam konteks yang konstruktif barangkali tepat mendefinisikan peran pers atau media massa sebagai sarana yang berfungsi menjembatani kepentingan antara kebutuhan informasi dan komunikasi publik yang seharusnya layak diterima oleh masyarakat. Apapun informasi itu, apakah menyangkut soal kebijakan maupun yang menyangkut soal tindak tanduk dan perilaku pemimpinya ditengah masyarakat, maupun masyarakat ditengah suatu tatanan atau komunitasnya baik dilihat dari perspektif  ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan sebagainya.

Disamping itu  ia (baca : media massa) sekaligus juga sebagai fungsi kontrol dan problem solving terkait peran dan kontribusi masyarakat terhadap keikutsertaannya sebagai warga negara yang berhak dan dijamin undang-undang ikut serta berkontribusi memberikan gagasan, pemikiran dan sumbangsih lainnya demi kemajuan bangsa dan negara.

Karena faktor kepentingan itulah maka sejatinya media massa juga memiliki tanggung jawab besar membangun proses pendewasaan berfikir, khususnya dalam berdemokrasi dalam konteks menghadirkan ragam informasi dan komunikasi publik yang obyektif sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik pemberitaan. Sehingga dengan demikian proses artikulasi akan nilai-nilai informasi dan komunikasi yang terbangun secara konstruktif mampu menghadirkan nilai-nilai positif pula bagi tatanan demokrasi itu sendiri.

Terkait dengan press conference Presiden Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina  partai demokrat di beranda teras rumahnya, 11/07 lalu terkait menyikapi kisruh dan problem politik partai demokrat, ada hal yang menarik yang seharusnya menjadi catatan, baik bagi partai demokrat dan Yudhoyono sendiri selaku partai demokrat, maupun media massa termasuk publik yang mendengarkan pidato tersebut.

Dalam rilisnya, Secara eksplisit maupun implisit, Yudhoyono mengkritik dan mengeluhkan media massa yang secara destruktif mengambil posisi yang tidak obyektif terhadap berbagai problem dan kisruh politik yang dialami partainya. Menurutnya, media massa sudah mengambil peran yang amat memalukan sebagai alat politik de vide at impera (politik adu domba)-persis seperti di jaman penjajahan dulu.

Dalam perspektif itu, Yudhoyono menilai Media massa sebagai salah satu episentrum utama yang menghancurkan partai demokrat karena berhasil dari sudut pandang nilai pemberitaan, informasi secara bergelombang dan terus menerus menghadirkan tone yang negatif terhadap partai demokrat. Baginya media massa ibarat ranjau yang setiap saat bisa mendestruksi eksistensi dan reputasi partainya.

Jika menelaah pandangan Yudhoyono, maka pernyataan ketua dewan pembina partai demokrat tersebut justru terasa aneh dan barangkali keluar dari logika berfikir bagi sebagian besar masyarakat kita. Yudhoyono dan partai demokrat barangkali alpa bahwa segala bentuk opini publik, pandangan pemikiran bahkan kritik yang dilakukan oleh masyarakat melalui media massa selama ini berangkat dari backgrounders akan informasi dan komunikasi, yang sebenarnya di produksi sendiri kelahirannya oleh kader partai demokrat, dan masyarakat melalui media massa hanya berperan sebagai bidan yang membantu cepatnya proses kelahiran tersebut.

Tugas media memang mengeksplorasi setiap masalah dan problem yang diproduksi partai tersebut karena berimplikasi negatif bagi bangsa dan negara. Itu catatan krusialnya. Dalam kerangka itulah sebenarnya media massa meletakkan substansi nilai-nilai pemberitaannya sebagai bagian dari fungsi kontrol yang secara aktual dan faktual dikomunikasikan kepada publik dan inheren terhadap kepentingan dan harapan publik terhadap eksistensi kepemimpinan dan eksistensi partai politiknya.

Yudhoyono seharusnya menyadari bahwa tingkat kekritisan media selama ini juga dipicu karena terjadinya kelambanan sikap, kontrapoduktifnya kebijakan partai dan terutama perangkat dan alat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kasus yang dialami partai demokrat. Termasuk perilaku sebagian kadernya yang tidak mumpuni melaksanakan manajemen konflik partai politik. Concern-nya media massa juga seharusnya dipahami Yudhoyono sebagai jalan elementer yang efektif untuk mengurai benang kusut setiap kekeliruan dan kelemahan partai politiknya.

Ketika media massa menemukan ruang yang mampu mengeksplorasi setiap informasi yang tidak seluruhnya terbuka kepada publik dan kemudian menjadi transparan diketahui publik, bukankah hal itu merupakan sebuah “kecerdasan” yang layak diterima oleh masyarakat, karena media massa berhasil mengungkap berbagai peristiwa yang selama ini hanya tersirat diketahui. Bukankah hal tersebut juga merupakan haknya masyarakat untuk ikut serta mengetahui apa yang terjadi ?.

Mencermati apa yang dikemukakan Yudhoyono, secara implisit publik menilai bahwa Yudhoyono justru hanya berfikir pertama, cara media mengungkap, bukan substansi yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan investigasi nilai pemberitaannya. Kedua, Yudhoyono hanya meletakkan fungsi pers atau media massa sebagai sarana eksistensi dan pencitraan semata.

Dengan menjustifikasi cara media massa sebagai pihak yang berhasil mengadu domba antar kadernya sendiri melalui suatu program acara, kemudian respons dan investigasi media atas informasi sms maupun BBM yang tendensinya sangat mencederai partai demokrat, justru terkesan Yudhoyono tidak mampu mengambil momentum akan adanya ruang yang eksplisit untuk melihat sebenarnya akar permasalahan partai demokrat.

Sebagai pemimpin dalam konteks ini Yudhoyono sebenarnya telah gagal menempatkan media massa dalam perspektif peran dan fungsinya seperti yang telah dikemukakan diawal tulisan ini.

Terkait dengan persoalan adu domba, seharusnya Yudhoyono menyadari bahwa ada hubungan korelatif antara sumber masalah di tubuh partai demokrat itu sendiri dengan tingkat pendewasaan dan kualitas berfikir kadernya. Dalam perspektif politik kepentingan, Yudhoyono suharusnya sadar bahwa apapun yang terjadi, persoalan komunikasi politik sejatinya melibatkan ruang eksistensi dan reputasi, baik personal maupun kelembagaan.

Dalam konteks itulah maka sebenarnya partai demokrat tidak bisa menghindarkan diri atau secara khusus melarang setiap kader untuk melakukan komunikasi politik kepada publik melalui media massa. Dengan kata lain, partai demokrat dan Yudhoyono tidak bisa membendung sebagian besar kader untuk memanfaatkan ruang komunikasi publik yang disediakan media massa, baik secara pribadi, maupun atas nama partai politiknya dalam rangka menyelamatkan diri maupun partainya untuk mengkonstruksi eksistensi dan reputasi pribadi dan partai yang terkemas dalam bentuk apapun model dan gradien komunikasinya, apakah berbentuk klarifikasi, justifikasi maupun apology.

Persoalan munculnya distorsi komunikasi politik sebagai implikasi atas keberhasilan media massa mengeksplorasi opini, harus dipahami sebagai konsekwensi logis yang harus diterima partai politik karena gagalnya partai melakukan manajemen konflik dan integrasi komunikasi politik melalui kadernya kepada publik secara konstruktif. Dengan demikian, konteks adu domba yang menjadi mind set pemikiran partai demokrat terhadap peran media massa, perlu dipertanyakan dan disayangkan.

Sebab publik sudah teramat cerdas menelaah, memilah dan memilih informasi yang secara layak diterima dengan logika berfikir masyarakat. Substansi logika berfikir masyarakat yang sederhana itu adalah pertama, bahwa polemik dan kisruh partai demokrat terjadi karena memang ada latar belakang kasusnya, Kedua, kasus tersebut kemudian berkorelasi dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara dan langkah politik partai demokrat dalam membongkar kasus tersebut dan ketiga, langkah dan kebijakan tersebut kemudian direspons melalui kapasitas, perilaku dan gaya kader partai demokrat sendiri dan oleh masyarakat, baik praktisi maupun pengamat.

Dari ketiga mata rantai itulah terjadi konglusi opini sementara yang diterima publik terhadap eksistensi dan reputasi partai demokrat saat ini. Dalam konteks logika sederhana itulah maka menjadi aneh apabila media massa yang memberikan ruang bagi alur berfikir tersebut dinyatakan sebagai pihak yang mengadu domba dan sudah keluar dari standar etika pemberitaan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: