ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Artikel Politik » Wacana Pembubaran KPK : Ketua DPR (tidak) Konyol

Wacana Pembubaran KPK : Ketua DPR (tidak) Konyol

Belum lama ini, Ketua DPR RI mengemukakan pernyataan yang mengejutkan publik. Diberbagai media massa muncul sejumlah judul dengan kalimat yang setidaknya telah mengistilahkan tentang wacana pembubaran KPK yang dikemukakan oleh Marzuki Alie.

Akibat pernyataannya tersebut, berbagai headline media massa yang mengulas statement ketua DPR itu, membuat publik menjadi terhentak. Seolah tak percaya, bahwa ditengah desakan publik agar bangsa ini keluar dari penyakit kronis-korupsi yang sudah berakar dan beranak pinak disetiap level dan tatanan serta struktur masyarakat, dan ditengah harapannya yang begitu besar terhadap lembaga pemberantasan korupsi (KPK) – justru eksistensi dan kinerja KPK mendapat tantangan dari tokoh yang seharusnya menjadi bagian dari garda terdepan sebagai pihak yang memiliki komitment terhadap pemberantasan korupsi. Marzuki Alie, sebagai ketua DPR justru menyatakan perlunya KPK dibubarkan saja.

Ibarat menonton perkelahian yang tak seimbang, pernyataan Marzuki Alie ramai-ramai di hakimi oleh sejumlah kalangan, dari praktisi/pegiat anti korupsi, pengamat, anggota legislatif, LSM dan sebagainya. Politisi Demokrat asal Palembang tersebut, seolah tak berdaya walau sanggup menghadapi berbagai pukulan telak atas statement yang diproduksinya sendiri.

Walaupun ia memiliki banyak ruang untuk mengklarifikasi atau bahkan menjustifikasi pernyataannya, namun sejatinya Ia tak memiliki banyak kesempatan yang memungkinkan ia secara produktif bisa menjelaskan latar belakang, argumentasi dan paradigma berfikirnya mengenai persoalan eksistensi KPK. Sebab atmosfir persepsi dan diskusi publik semua sudah berada pada penilaian atas personality dan motif negatif Marzuki. Jadi apapun klarifikasi maupun justifikasi Marzuki Alie, ia akan tenggelam dengan stigmatisasi publik terhadap dirinya. Ditambah memang situasi ini menjadi peluang yang sangat terbuka bagi penumpang lain, termasuk kompetitor politik untuk menggalang kekuatan sebagai bentuk penegasan korelatif bahwa sikap Marzuki Alie memang bertalian kelindan dengan kisruh politik atas sejumlah kasus di tubuh partainya.

KPK memang harus bubar !

KPK adalah produk reformasi yang eksistensinya merupakan pilihan sekaligus konsekwensi logis atas mandulnya lembaga aparatur penegakan hukum di Indonesia. KPK lahir dibidani atas upaya atau ikhtiar masyarakat untuk menyelamatkan bangsa ini karena sejumlah catatan empiris terkait endemiknya penyakit moral secara kronis, yakni kasus korupsi diberbagai level dan strata birokrasi di Indonesia dari pusat hingga daerah. Lembaga Adhoc ini kemudian diberikan kepercayaan dan kewenangan penuh untuk melakukan amanah konstitusional terkait upaya pemberantasan korupsi secara tepat, cepat dan sistematis.

Harus diakui bahwa progress kinerja KPK luar biasa dalam hal pencegahan dan penindakan sejumlah kasus korupsi di Indonesia. Eksistensi dan Independensi KPK pada akhirnya menjadi oase digurun kedahagaan publik atas upaya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang lebih bermartabat dan bermoral karena bebas praktek korupsi. Berbagai hasil yang telah dicapai oleh KPK selama ini kemudian mengikhtiarkan sejumlah komunitas, LSM dan pegiat anti korupsi lainnya untuk bersama-sama secara konstruktif mengawal eksistensi KPK dari berbagai ancaman dan praktek-praktek yang berupaya melemahkan kekuatan KPK sebagai salah satu lembaga yang masih tersisa kredibilitas dan harapannya di mata publik.

Namun demikian, sebagai lembaga Ad Hoc, eksistensi KPK dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait dengan persoalan penuntasan praktek tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang bersifat sementara. Kesementaraan ini adalah sebagai sebuah konsekwensi logis karena kita sudah memiliki lembaga permanen dalam penegakan hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, KPK masih merupakan institusi pendukung, bahkan penggerak utama bagi kedua lembaga tersebut dalam memerangi maraknya kasus korupsi.

KPK dengan sendirinya akan dibubarkan sesuai dengan UU manakala kedua lembaga institusi tersebut, yaitu kepolisian dan kejaksaan sudah secara independen memiliki kewenangan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi, termasuk secara moral aparatur penegak hukumnya mampu menjadi benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Karena faktor tidak maksimalnya kedua institusi tersebut, akhirnya KPK dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga superbody pemberantasan korupsi.

Jadi, jika masyarakat dan bangsa ini mau konsisten, sebenarnya tidak ada pernyataan yang aneh dari Ketua DPR Marzuki Alie. Secara kontekstual pernyataan Marzuki Alie sangat jelas dan relevan. Bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja apabila tidak mampu memperoleh sumber daya manusia yang memiliki komitment dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Marzuki Alie dan kita semua memiliki persepsi yang sama terhadap persoalan kejahatan korupsi. Bahwa KPK harus diisi oleh orang-orang bermoral yang memiliki komitment dan integritas penegakan hukum itu pointnya. Sebagai institusi dengan kewenangan yang besar dan sebagai institusi yang menjadi motor pendukung dan penggerak bagi dua institusi penegakan hukum kita (polisi dan kejaksaan) yang sedang dirudung sakit kepercayaan oleh publik, maka sudah semestinya proses recruitment pimpinan KPK menjadi isu strategis yang harus menjadi concern kita semua sebagai masyarakat yang peduli akan kelangsungan hidup KPK. Dalam kerangka itulah saya fikir opini Marzuki Alie perlu di letakkan secara proporsional dan bijaksana.

Respons dan reaksi atas pernyataan Marzuki Alie yang dipersepsikan sebagian besar masyarakat sebagai ancaman serius demokrasi adalah berlebihan dan menurut saya sejatinya menunjukkan bahwa telah terjadi lompatan substansi atas makna eksplisit maupun implisit yang dikemukakan oleh ketua DPR itu kepada publik.

Beberapa potongan dalam adegan pernyataan Marzuki Alie sangat setuju untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa memaafkan koruptor adalah tindakan tidak masuk akal dan konyol. Koruptor akan tetap dimaafkan dan dapat menikmati kehidupannya kembali secara normal setelah ia secara setimpal melewati proses hukum baik pidana maupun perdata sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas segala kejahatan korupsi yang dilakukan.

Jadi dalam konteks ide gagasan Ketua DPR yang menyatakan bahwa memaafkan koruptor hanya dengan mengembalikan sejumlah uang hasil kejahatan korupsi adalah jelas menyederhanakan masalah dan dalam konteks itu barangkali kita sepakat bahwa Marzuki Alie, sebagai pejabat negara dan pejabat publik gagal mengemas sebuah pernyataan politknya untuk secara produktif bisa direspons oleh publik. Walaupun diberbagai kesempatan, yang bersangkutan kerap mempersoalkan hak pribadinya dalam menyuarakan pendapat di era demokrasi.

Sejumlah Catatan Tegas Terkait Implikasi Pernyataan Marzuki Alie

Marzuki Alie memang gagal memproduksi pernyataan yang efektif. Namun sebagai masyarakat yang concern atas harapan yang besar di tubuh KPK dalam pemberantasan kejahatan korupsi, setidaknya secara empiris pernyataan ketua DPR tersebut setidaknya memberikan sejumlah catatan-catatan tegas kepada kita agar kita tetap fokus membentengi KPK, agar lembaga tersebut tetap secara kredibel dan memiliki integritas, konsisten dalam upaya penegakan supremasi hukum terkait kejahatan korupsi yang ada di Indonesia dari level pusat hingga level daerah.

Fokus membentengi KPK bukan berarti semua pihak tanpa reserve membela KPK. Sejatinya KPK juga diisi oleh manusia-manusia biasa, yang senantiasa setiap saat diuji konsistensi dan kejujurannya sepanjang usia mereka memimpin KPK. Tanpa mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap mereka, kredibilitas KPK juga berkorelasi kuat dengan perilaku pejabat/ pimpinannya. Jika publik konsisten atas harapannya terhadap KPK, maka diharapkan kita juga konsisten memiliki persepsi tentang sosok pemimpin KPK.

Mereka memang orang biasa, tapi mereka adalah orang pilihan yang memiliki sejumlah konsekwensi ketika menjadi pejabat/pemimpin KPK. Bahkan jika mau jujur, jika mereka berpegang teguh untuk mengkonstruksi institusi KPK, maka seharusnya personal previladge dan hak-hal pribadi mereka harus dengan ikhlas tercerabut dari akarnya demi bangsa dan negara. Sebab aspek itulah yang membedakan mereka dengan pejabat publik lainnya di institusi kepolisian maupun kejaksaan. Bercakap-cakap saja dengan tersangka koruptor di acara pernikahan teman, itu saja sebenarnya sudah melukai hati publik.

Salah satu konteks pernyataan Marzuki Alie adalah ketika beberapa pimpinan KPK di sebut oleh buronan Muhammad Nazarudin. Dalam testimoninya, Nazarudin mengungkap sejumlah keterlibatan pimpinan KPK yang diduga melakukan negosiasi untuk menghapus penyidikan atas beberapa kasus yang juga melibatkan Nazarudin. Karena buron dan statusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas sejumlah proyek, pernyataan Nazarudin hampir saja diabaikan publik.

Publik sangat percaya kepada KPK dan pimpinan KPK yang dituduhkan Nazarudin sangat confidence membantah semua tuduhan Nazarudin. Namun seketika sejumlah supir dan saksi dihadirkan media sebagai testimoni untuk mengklarifikasi pernyataan Nazarudin tersebut, akhirnya satu-persatu pimpinan KPK itu mengakui telah bertemu Nazarudin.

Kalau kita mau jujur dalam konteks itu, pernyataan Ketua DPR sangat relevan, bahwa kepercayaan publik terhadap KPK, haruslah diimbangi oleh pimpinan KPK untuk bersikap jujur dan terbuka kepada masyarakat. Terlepas terbukti atau tidak pernyataan Nazarudin terhadap sejumlah pimpinan KPK tersebut, menurut saya amat relevan dan tidak konyol apabila mereka segera mundur karena sudah memainkan kejujuran dalam dirinya dihadapan publik. Ketidakjujuran sejatinya pintu orang yang melakukan kebohongan. Itulah salah satu catatan tegas atas pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie.

Mendramatisasi analisa mengenai adanya grand design atau skenario untuk melemahkan KPK dan seterusnya itu menurut saya pada akhirnya hanyalah menegasi kita tentang adanya masalah krusial di tubuh KPK yang juga secara urgen mesti dibenahi. Kekhawatiran pribadi saya ini beralasan mengingat secara empiris kasus “kriminalisasi KPK” beberapa waktu lalu telah berhasil menutup semua pintu bagi sejumlah masyarakat yang memiliki testimoni dan sejumlah fakta mengenai keterlibatan pimpinan KPK.

Pada waktu itu, isu lebih menenggelamkan informasi mengenai sepak terjang dan keterlibatan pimpinan yang sekarang juga disebut oleh Nazarudin terlibat dalam persengkongkolan jahat.

Padahal OC Kaligis pada waktu itu siap dengan bukti-bukti yang dimiliki atas sejumlah data dan fakta keterlibatan beberapa pimpinan KPK. Namun pada waktu itu, isu lebih dominan pada upaya berbagai pihak untuk melemahkan KPK, segala informasi dan pemberitaan dengan tone negatif kepada KPK, sudah di claim sebagai upaya untuk melemahkan KPK.

Dalam kerangka terkuaknya kembali sejumlah pimpinan KPK yang disebut “berhubungan” dengan pihak-pihak yang berperkara, Marzuki Alie melalui pernyataannya mengajak publik untuk secara jujur mengambil pilihan tegas. Apakah mereka layak atau tidak untuk terus ada di KPK. Dan publik sudah tegas menjawabnya bahwa pernyataan Marzuki Alie adalah kekonyolan. Dan tentunya sementara ini sejumlah pimpinan KPK yang disebut Nazarudin dan para supirnya itu pasti tersenyum dan bangga atas dukungan publik terhadap dirinya itu. Setidaknya publik masih lebih percaya mereka ketimbang ocehan Nazarudin.

Catatan tegas lainnya barangkali relevan ditujukan bagi publik, khususnya pegiat anti korupsi, LSM dan organisasi lainnya, bahwa apabila memang selama ini ada upaya untuk mendestrukturisasi eksistensi KPK, karena kekuasaan dan kewenangannya, sementara publik juga menyadari bahwa KPK seharusnya tidak sendirian, tapi kepolisian dan kejaksaan juga harus mengambil pilihan tegas agar kembali memperoleh trust dari masyarakat.

Maka agar KPK tidak menjadi lembaga ad hoc semata, fungsi dan kedudukannya perlu di restrukturisasi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Pernyataan Marzuki Alie dalam konteks ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa legalitas eksistensi KPK harus diperkuat dengan menempatkannya dalam UUD 1945.

Oleh karena itulah, pernyataan Ketua DPR tersebut menjadi semacam titik balik bagi semua pihak, khususnya MPR dan legislatif untuk memanfaatkan momentum untuk mendiskursuskan eksistensi KPK secara komprehensif sehingga institusinya menjadi layak untuk diparmanenkan, apalagi saat ini eskalasi pihak-pihak tertentu untuk mengubur KPK terasa kian besar dan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melakukan revisi UU KPK.

Demikian beberapa catatan tegas sebagai implikasi dari pernyataan Ketua DPR tersebut yang barangkali layak untuk diskusikan dan menempatkan opini Marzuki Alie tentang KPK menjadi lebih obyektif dan bijaksana.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: