ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Artikel Politik » Kerusuhan Ambon : Gagalnya Terapi Sosial Pemerintah

Kerusuhan Ambon : Gagalnya Terapi Sosial Pemerintah

Peristiwa Kelam kembali terjadi lagi di Ambon pada hari Minggu (11/9). Dipicu oleh meninggalnya seorang tukang ojek yang di duga kabarnya meninggal akibat penganiayaan, sekejab mata kelompok masyarakat mengamuk membakar kendaraan dan gedung-gedung disekitarnya. Dalam sekejab pula perang antar kelompok kembali terjadi, mencekam dan sangat menakutkan.

Begitu cepatnya eskalasi konflik tersebut jelas sangat memprihatinkan kita semua. Keprihatinan itu bukan saja karena persoalan trauma psikologi masyarakat  Ambon akibat mimpi buruk perisistiwa kelabu yang pernah terjadi 1999 hingga 2002 lalu yang menewaskan ribuan orang dari dua kelompok.

Namun keprihatinan lainnya yang bisa kita saksikan adalah ternyata begitu rentan dan rapuhnya komunalisme sosial masyarakat kita karena mudahnya di agitasi dan di provokasi. Apalagi agitasi dan provokasi itu meminjam term agama, suku ras dan seterusnya. Maka jadilah upaya mendestrukturisasi tatanan sosial itu semakin efektif.

Dari perspektif itu sudah seharusnya para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah menyadari, khususnya konflik yang terjadi baru-baru ini, bahwa perjanjian damai atas konflik panjang yang pernah terjadi di Ambon, ternyata hanya berfungsi meredam semangat pertentangan diantara dua kelompok yang bertikai. Dan sejatinya jika ditelaah, perjanjian damai tersebut hanya berfungsi sebagai elemen yang mengkohabitasi secara politik dan kulural bagi kedua kelompok yang bertikai waktu itu. Walaupun demikian seharusnya pemerintah meletakkan perjanjian damai itu sebagai modal sosial yang sangat penting untuk memulai rekonsiliasi yang substantif – bukan rekonsiliasi yang legal formalistik.

Artinya dalam konteks itu, seharusnya pemimpin baik di daerah dan dipusat tidak berhenti pada hanya aspek formalistik tekstualitas isi perjanjian damai. Pemerintah, baik di daerah maupun di pusat seharusnya memiliki formala efektif yang secara substansial mampu merekonstruksi dampak psikologis dan melakukan rekulturisasi semangat pertentangan yang masih menghinggapi kelompok masyarakat di Ambon secara terus menerus sambil meletakkan pembangunan sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan ditengah masyarakat Ambon yang memang terkenal sangat majemuk.

Tanpa upaya yang terus menerus itu, tugas pemerintah dan aparat keamanan sejatinya hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Padahal sejatinya konflik terus bersemayam ibarat api dalam sekam yang setiap saat bisa saja meletus.

Faktor lain yang menjadi penting untuk menelaah peristiwa kelam ini adalah pemerintah harus kembali fokus meletakkan fungsi koordinasi dan peta kondisi intelijen teritorial yang efektif mampu mengenali, mendeteksi sekaligus mengantisipasi setiap kecil kemungkinan munculnya peristiwa serupa. Hal tersebut sangat penting mengingat jika dicermati, sangat tidak masuk akal sebuah peristiwa yang hanya di picu oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas (menurut versi kepolisian), namun secara eskalatif dan terorganisir dengan baik, konflik begitu cepat meluas.

Dalam konteks itu publik sejatinya secara instan bisa menilai bahwa terjadinya proses eskalasi konflik lebih dipicu oleh keberhasilan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan operasi pencipta-kondisian untuk target-target politik tertentu.  Apakah target politik itu terkait dengan kondisi obyektif persoalan lokal didaerah atau apakah target tersebut berkoefiesien korelasi dengan kondisi obyektif persoalan yang berada di pusat.

Publik harus menyadari bahwa mengorbankan nyawa dan melakukan disintegrasi sosial termasuk juga mendestrukturisasi komunalisme humanistis masyarakat yang realitanya memang berbeda suku, agama dan ras adalah sebuah keniscayaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Apapun modusnya, kenyataan itu haruslah sama-sama dipahami bahwa dalam strategi dan teori peta konflik, apapun situasi dan kondisinya perbuatan melakukan cipta kondisi menjadi halal dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok dengan target-target politik tertentu. Walaupun justifikasi mereka menyatakan bahwa tidak mungkin untuk sebuah target politik, nyawa dan harmonisasi kelompok dalam masyarakat di pertaruhkan. Padahal kenyataannya memang demikian.

Oleh karenanya masyarakat harus menyadari bahwa posisinya ditengah masyarakat sangat rentan untuk hanya dijadikan alat pemuas nafsu syahwat politik mereka. Masyarakat harus sadar bahwa dihampir semua peristiwa,  konflik yang terjadi di Indonesia kerap terkondisikan secara sistematis. Bukan saja keberhasilan mereka memanfaatkan momentum kecelakaan lalu lintas (seperti yang baru saja terjadi di Ambon) untuk menjadi pemantik efektif kecurigaan antar kelompok masyarakat, kasus kekalahan calon pemimpin di pilkada yang sebagian besar berujung pada kerusuhan juga menunjukkan bahwa sejatinya masyarakat adalah satu-satunya korban kebiadaban sebagai alat dan pemuas nafsu mereka.

Khusus dalam kaitan mengenai konflik yang berlarut di Ambon,  semestinya kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah untuk menjaga kohesitas masyarakat. Pemerintah harus lebih kreatif menemukan terapi-terapi sosial guna merawat kerekatan yang sudah terjalin antarberbagai kelompok masyarakat. Pemerintah harus menyadari pula bahwa evaluasi yang dilakukan dalam rangka melakukan terapi sosial sepanjang pasca perjanjian damai di Ambon beberapa tahun yang lalu itu, sejatinya menunjukkan buruknya formula terapi sosial itu.

Pemerintah harus sadar bahwa operasi intelijen dalam bentuk cipta kondisi “penggalangan massa dan penghancuran tatanan” yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk tujuan dan target politik tertentu dengan cara mengorbankan nyawa, harmonisasi dan integrasi sosial di tengah masyarakat, ternyata lebih ampuh formulanya ketimbang strategi operasi penataan harmonisasi dan rekonstruksi tatanan sosial masyarakat secara konstruktif yang dilakukan pemerintah. Jelas dalam konteks itu ada program, pendekatan dan strategi pembangunan sosial yang salah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Akibatnya sepanjang pasca peristiswa kelam dulu, hampir 10 tahun masyarakat Ambon ternyata tidak berubah. Mudah tersulut dan gampang di provokasi. Jikapun kemudian pemerintah melakukannya, kenyataannya semua sudah terlambat. Pemerintah menyadari tatkala infrastruktur sudah luluh lantak, tatanan sosial sudah rusak dan pendekatan kulural keagamaan juga dilakukan pasca peristiwa kelam itu ditengah tangis dan kebencian masyarakat karena anggota keluarganya mati meregang nyawa.

Persoalannya, apakah pemerintah dan pemimpin baik di tingkat daerah dan di pusat mau mengakui kondisi tersebut dan melakukan tindakan kongkrit kedepan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi ? wallahualam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: