ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Quo Vadis Hasil Reshuffle Kabinet KIB II

Quo Vadis Hasil Reshuffle Kabinet KIB II

Setelah melalui jalan panjang berliku ditambah dengan segala melodrama romantika dan dinamikanya. Akhirnya reshuffle kabinet diumumkan oleh presiden Yudhoyono. ada 9 point esensi reshuffle kabinet yang harus diketahui publik berdasarkan hasil konsultasi presiden Yudhoyono dengan sejumlah pimpinan partai politik koalisi, Yaitu :

Pertama, Bahwa reshuffle kabinet di paruh waktu ini merupakan kabinet yang secara khusus bertugas menjalankan sisa pemerintahan Yudhoyono. Presiden berharap hasil reshuffle kabinet kali ini merupakan kabinet yang diupayakan tidak akan kembali berubah. Sebab gonta-ganti kabinet menurut SBY tidak akan efektif untuk memberikan kesempatan para menteri bekerja maksimal mengejar target program kementeriannya.

Kedua, Reshuffle kabinet kali ini juga difokuskan untuk lebih mengamankan postur perekonomian nasional dari segenap dinamika dan tantangannya. Baik tantangan domestik maupun tantangan global terkait upaya bangsa Indonesia mengantasipasi dampak krisis ekonomi dunia yang bisa saja berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Ketiga, Reshuffle kabinet kali ini juga diupayakan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan integrasi antar kementerian untuk program-program yang mengait pada kerjasama antar kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Pernyataan Yudhoyono tersebut dikaitkan dengan hasil evaluasi dan hasil konsultasi dengan pimpinan parpol. Bahwa selama ini terdapat adanya beberapa kecenderungan sikap, komitment dan visi para menteri kerap berbeda dan berseberangan dengan menteri lainnya. Kondisi tersebut tentu saja tidak baik dan menimbulkan iklim yang kurang kondusif bagi kinerja secara keseluruhan kementerian dalam kabinet SBY. Diharapkan, pergantian para menteri di paruh waktu ini mampu menjawab kondisi tersebut dan kedepan kerjasama dan sinergi kinerja antar kementerian akan menjadi lebih konstruktif lagi.

Keempat, benang merah pertemuan Yudhoyono dengan para pimpinan partai politik mengambil suatu kesimpulan.  Bahwa kabinet kedepan adalah kabinet kerja berdasarkan hasil evaluasi presiden, konsultasi dengan pimpinan partai politik koalisi dan pertimbangan masukan dari masyarakat.

Kelima, berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, Yudhoyono menyadari dan memahami bahwa memang idealnya dalam sistem presidential, presiden memegang hak prerogatif memilih pembantunya sebagai menteri. Namun Yudhoyono memaparkan bahwa real politics (kenyataan politik) secara etis tidak memungkinkan untuk tidak mengajak serta pertimbangan, masukan dan konsultasi dengan para pimpinan politik yang tergabung kedalam koalisi.

Hal tersebut di dasarkan atas komitment kesepahaman untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang didasarkan atas kerja sama antar partai politik yang disebut koalisi.

Keenam, terkait dengan komitmen tersebut, maka keputusan untuk menentukan para menteri, secara etis juga harus menyertakan dialog, diskusi bahkan rekomendasi dari pimpinan parpol.

Ketujuh, Dalam konteks latar belakang menteri yang berasal dari parpol atau profesional, itu dikotomi tersebut menjadi tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Mengingat partai politik juga tentunya akan mempertimbangkan kader-kader terbaiknya sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, integritas dan jejak rekam yang baik untuk layak dipertimbangkan menjadi menteri.

Kedepalan , reshuffle kabinet juga di didorong untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian. Solusi dari tantangan untuk meningkatkan kinerja tersebut salah satunya adalah dengan mengganti atau menambah porsi wakil menteri untuk beberapa kementerian.

Kesembilan, Hasil konsultasi dengan para pimpinan partai politk juga menegaskan ulang tentang upaya untuk lebih meningkatkan kualitas hubungan partai politik koalisi di pemerintahan dan di lembaga legislatif. SBY menekankan perlunya lebih meningkatkan kerjasama yang konstruktif, tanpa meninggalkan sikap kritis partai politik koalisi di DPR terhadap pemerintah.

Sembilan point tersebut menjadi komitmen dan bagian penting dari hasil konsultasi Yudhoyono dengan pimpinan parpol. Karena selama ini terdapat kecenderungan adanya ketidak-elokan, dan sikap-sikap yang kurang etis terkait sikap dan opini kader partai politik dalam satu kesatuan koalisi. Menurut Yudhoyono, dengan mengeliminir perbedaan tersebut, hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu yang justru akan menghambat suksesnya program 3 tahun sisa pemerintahan, akan dapat diatasi dengan kerjasama dan saling pengertian yang lebih konstruktif.

Disamping itu, Yudhoyono juga menggunakan tolok ukur sebagai salah satu indikator kualitatif mengenai komposisi reshuffle yang digunakan dalam meramu kabinet Indonesia bersatu (KIB) II. Tolok ukur tersebut dipengaruhi oleh (1) hasil evaluasi kinerja dari integritas, (2) faktor “the right man on the right place”, (3) kebutuhan atau keperluan organisasi yaitu kabinet, (4) masukan dan aspirasi masyarakat luas yang diterima Presiden dalam kurun waktu setahun, dan (5) pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan, yang tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri.

Intinya tujuan dari penataan kembali atau reshuffle KIB II ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet. Sekaligus untuk menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan tiga tahun mendatang di tengah tantangan dan permasalahan yang makin komplek dan berat. Dengan kata lain Yudhoyono menegaskan tidak mungkin lagi melakukan reshuffle kabinet sesuai dorongan dari masyarakat, karena dapat mengganggu stabilitas dan kontunuitas kabinet.

Disamping dikatakan berjalan secara yuridis yang mengacu kepada UU No.29/2008 tentang Kementerian Negara, reshuffle kabinet juga dilakukan secara sistemik dan akuntabel. Reshuffe kabinet kali ini juga mempertimbangkan berbagai faktor termasuk melakukan konsultasi kepada pimpinan partai politik koalisi menyangkut pemberhentian menteri yang berasal dari parpol koalisi dan tentunya terakhir mempertimbangkan rekomendasi tes hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter kepresidenan terkait menteri yang diganti karena faktor kesehatan.

Terkait dengan keberadaan dan penambahan wakil menteri, secara yuridis Yudhoyono mengacu kepada UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri. Ditegaskan Yudhoyono pula, wakil Menteri merupakan pejabat karier. Jadi bukan bukan anggota kabinet. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Mereka mendapat fasilitas setara dengan eselon IA, sehingga tidak ada biaya yang berlebihan. Wakil menteri bertugas membantu dan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh menteri.

Itulah rentetan panjang dalam proses terjadinya reshuffle kabinet yang mencapai puncaknya ketika diumumkan Yudhoyono pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 di Istana negara. Latar belakang dan dasar pemikiran yang dibangun Yudhoyono memang keliatan ideal sebagai sebuah alasan logis urgensi reshuffle saat ini.

Publik berharap bahwa hasil reshuffle kabinet kali ini memberikan implikasi positif terhadap upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan yang pro rakyat senantiasa menjadi ekspektasi publik dalam menelaah sejauhmana nanti kinerja para menteri sesuai dengan idealisme retorika Yudhoyono ketika memberikan latar belakang terkait alasan mengapa Kabinet Indonesia bersatu (KIB) 2 ini di reshuffle.

Namun setelah episode panjang dalam proses pengambilan keputusan mengenai tokoh dan nama menteri, hasilnya, realitas pemahaman publik tetap saja tidak terbantahkan. Bahwa realitas yang mengemuka dari proses reshuffle kabinet, lebih mendasari pada aspek stabilitas politik dan kuatnya hegemoni kekuasaan parpol yang akhirnya menyandera Yudhoyono untuk menentukan siapa yang otentik dan layak mendampinginya di sisa 3 tahun kekuasaannya.

Namun demikian, menimbang hasil sejumlah nama menteri dan wakil menteri yang telah diumumkan kepada publik, terdapat resistensi terkait kekhawatiran mengenai sosok dan penempatan para menteri jika dilihat dari berbagai perspektif. Pasca pengumuman, banyak hal yang menyertai penilaian publik terkait ketidaksesuaian antara opini yang dibangun oleh Yudhoyono mengenai komposisi dan kualifikasi para pembantunya dengan realitas sosok atau tokoh yang dipilih.

Masalah di kementerian ekonomi dan reformasi Birokrasi

Dalam konteks ekonomi misalnya. Kabinet di team ekonomi Yudhoyono mendatang dihadapkan pada situasi yang cukup sulit.  Sementara problem mendasar di tubuh internal kabinet bidang ekonomi sebelum reshuffle kental diwarnai oleh silang pendapat dan disharmoninya program antar kementerian akibat perbedaan mind set yang berimplikasi terjadinya distorsi di berbagai program ekonomi yang berdampak pada semkain senggangnya dikotomi antara nilai pertumbuhan ekonomi yang digadang sebagai salah satu indikator keberhasilan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak signifikan.

Termasuk implikasi terkait makin tidak berdayanya pelaku ekonomi nasional akibat regulasi dan kebijakan ekonomi yang sejatinya tidak pro rakyat. Tapi cenderung kepada propasar. Tengok saja kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan inflasi akibat pemborosan yang dilakukan negara melalui APBN, dengan solusi membuka seluas-luasnya kebijakan deregulasi. Berupa pembukaan kran impor untuk semua produk kebutuhan masyarakat.

Dengan komposisinya sekarang tim menteri ekonomi hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diprediksi juga akan sulit mencegah krisis ekonomi di dalam negeri. Sulit diharapkan kinerja para menteri itu karena penempatan seorang menteri lebih berdasarkan pada pertimbangan politik untuk memenuhi tuntutan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam Satgab dan bukan karena pertimbangan kompetensi.

Menteri yang selama ini kerap dominan menerobos sehingga menegasi jalur koodinasi dan regulasi bersama antar kementerian ekonomi yang berdampak pada terjadinya miskomunikasi tidak diganti. Padahal salah satu episentrum urgensinya mengapa Yudhoyono melakukan reshuffle adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antar kementerian.

Yudhoyono menyadari bahwa distabilitas kebijakan politik para menteri akan berdampak pada tidak fokusnya pemerintah mengejar target pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Seharusnya kondisi yang dialami dalam kabinet KIB II tersebut menjadi jejak rekam dan track record bagi Yudhoyono jika ia mau konsisten mengambil keputusan yang berangkat dari faktor tersebut.

Namun faktanya menteri-menteri tersebut, yang dianggap publik sebagai trouble maker  bagi kebijakan pemerintah, justru tetap dipelihara. Fakta Ini sungguh ironis. Dengan demikian justifikasi publik bahwa Yudhoyono tidak bisa melepaskan diri secara personal dari orang dekatnya ada benarnya. Kasus bertengkarnya Marie Elka Pangestu dengan sejumlah menteri terkait gemarnya yang bersangkutan menerapkan kebijakan impor yang mematikan ekonomi nasional, justru tidak dicopot presiden. Bagi publik realitas ini melampaui logika berfikir masyarakat. Mengapa sosok yang justru membawa masalah dan mencederai komitmen SBY terhadap visi pemerintahan ini justru tetap dipelihara. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa sosok Marie Pangestu bukan cuma sebagai representasi kristen dan kalangan Tionghoa di Kabinet. Tapi menegaskan bahwa Marie Elka Pangestu adalah sosok yang berpengaruh yang memberikan jalan elementer bagi suksesnya kekuasaan Yudhoyono hingga saat ini. Dan Yudhoyono memiliki alasan sendiri mengapa yang bersangkutan tetap harus berada di kabinet.

Kasus hegemoni personal menteri yang menerobos jalur koordinasi dan sinergi antar kementerian juga dilakukan oleh Kepala BKPM, Gita Wirjawan yang kemudian di tunjuk Yudhoyono sebagai menteri perdagangan menggantikan Marie Elka Pangestu. Sosoknya yang ambius dan cenderung fokus dan mendewakan konsep global investor dengan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi nasional itu, dimata kolega para menteri cenderung mendapat reaksi yang kurang baik.

Karena kedekatannya dengan Yudhoyono, Gita mencederung bisa lebih leluasa menerobos kebijakannya di BKPM tanpa memperdulikan kebijakan kementerian lain yang sesungguhnya banyak sekali berseberangan dan bertabrakan. Kondisi yang tidak sehat tersebut pada akhirnya membuat friksi di tingkat antar kementerian. Kasus bertengkarnya Gita dengan menkominfo Tiffatul Sembiring tentang menara Tower telekomunikasi, menjadi catatan penting. Mengapa Gita dianggap perwakilan “asing” untuk menguasai sektor strategis ekonomi Indonesia.  Padahal investasi menara tower telekomunikasi tersebut adalah merupakan salah satu daftar hitam bagi investor asing untuk berinvestasi.

Namun Yudhoyono lebih memilih mendengarkan Gita ketimbang Tifatul Sembiring.Kebijakan satu pintu bagi para investor melalui BKPM yang di gagas Gita, prakteknya juga telah banyak menghambat pemerintah daerah untuk lebih leluasa meningkatkan volume jumlah investor yang berinvestasi di daerah karena berbagai faktor birokrasi dan hambatan mengenai syarat-syarat yang secara ekslusif hanya menguntungkan pemerintah pusat.

Program tersebut hanya efektif mendata calon investor dengan nilai investasi yang rencananya ditanamkan. Data kuantitatif tersebut kemudian menjadi asumsi bagi opportunity pertumbuhan ekonomi. Padahal kenyataannya, realisasi investasi sangat rendah di daerah. Angka pertumbuhan semu itulah yang digadang-gadang Yudhoyono sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi.

Kasus tersebut juga menguatkan betapa dominasi Gita cenderung mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi pro rakyat yang sejatinya menjadi visi perekonomian pemerintahan Yudhoyono. Yang bersangkutan juga di duga terbelit kasus masalah pajak perusahaan Ancora group miliknya yang hingga kini tidak tersentuh hukum. Padahal Yudhoyono memproklamirkan diri bahwa perampok uang negara harus ditindak tegas. Seolah jauh panggang dari api, justru Yudhoyono kembali menempatkan Gita sebagai menteri perdagangan pasca reshuffle kabinet.

Walaupun keputusan Yudhoyono mencopot Marie Elka Pangestu dari kursi menteri perdagangan yang telah didudukinya sejak Kabinet Indonesia Bersatu I dinilai tidak lepas dari kebijakannya selama ini yang mengundang kemarahan publik karena banyak kebijakan mantan peneliti CSIS itu lebih pro asing dan membuat daya saing ekonomi UKM dan industri tidak meningkat secara signifikan. Namun Yudhoyono menggantinya dengan orang dengan benchmark yang sama. Sama-sama pro asing, yakni Gita Wiryawan.

Disamping Gita tidak pernah bekerja di perusahaan nasional sama sekali. Ia justru dikenal publik dan pelaku ekonomi sebagai antek global investor dan neoliberal yang kerap merendahkan dan meremehkan pelaku ekonomi nasional. Wamennya, Bayu Krisnamurthi, juga belum mempunyai kompetensi dan track record yang memadai dalam perdagangan internasional.

Dilain pihak, menteri-menteri yang terbelit kasus hukum (korupsi) juga kenyataannya tidak diganti oleh Yudhoyono. Padahal retorika hukum Yudhoyono sangat jelas terkait visi pemerintah sebagai ujung tombak bagi pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Andi Malarangeng dan Muhaimin Iskandar masih melenggang mulus di kabinet. Padahal keduanya secara kasat mata, berdasarkan saksi-saki yang saat ini tengah menjalankan persidangan, telah mengungkapkan keterlibatan keduanya dalam kasus Wisma Atlet dan kasus suap menakertrans.

Masuknya Amir Syamsudin dan  wakilnya Deny Indrayana sebagai Menkum dan HAM, disinyalir untuk meredam upaya tersentuhnya kader-kader demokrat yang terbelit kasus hukum. Seperti diketahui, selain Andi Malarangeng, kader demokrat yang tertimpa isu suap adalah Anas Urbaningrium, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir. Paling tidak stabilitas politik di internal partai demokrat tetap terjaga dengan baik dengan keberadaan Amir Syamsudin sebagai menteri.

Reformasi birokrasi hanya sebagai retorika

Berbagai kasus tersebut diatas menegaskan bahwa sejatinya Yudhoyono telah gagal menerapkan prinsip-prinsip good governance bagi terciptanya birokrasi yang efektif bagi pemerintah untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kata lain Yudhoyono menerapkan politik standar ganda dalam menyusun kabinet, sehingga membuat reformasi birokrasi yang telah dijanjikan gagal dilaksanakan. Efektifitas dan kualitas birokrasi hasil reshuffle jelas sangat dipertanyakan.

Standar ganda tersebut terlihat dari  komposisi kabinet yang telah disusun, termasuk para wakil menteri yang sebagian seharusnya pantas menjadi menteri. Sementara itu, pada sisi lain ada sejumlah menteri yang bermasalah justru dipertahankan. Akibatnya, banyak kritik terhadap kabinet yang baru dilantik tersebut. Politik standar ganda tersebut, bisa juga dikatakan politik bermain di dua kaki. Satu sisi berbagi kursi untuk parpol, satu kaki lagi lagi untuk rakyat.

Dalam konteks ini, Yudhoyono mencoba menciptakan politik harmoni dengan cara sangat elitis. Yakni mengakomodasi kepentingan kaolisi. Pada sisi lain, Yudhoyono berupaya memuaskan rakyat mengingat popularitasnya yang terjun bebas yang disertai dengan merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap kekuasaanya.

Pada bagian lain, hasil reshuffle juga lebih berorientasi ke atas untuk kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat. Melalui reshuffle, Yudhoyono tidak terlihat melakukan reformasi birokrasi, namun sebaliknya terjadi penggemukkan kabinet dengan menambah para wakil menteri.

Padahal, inti dari reformasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi agar bisa menjadikan pemerintahan yang efektif. Padahal Yudhoyono pernah mengatakan bahwa menteri yang diganti adalah salah satunya karena menteri tersebut melakukan pemborosan terhadap penggunaan APBN. Kenyataannya, apa yang dilakukaan Yudhoyono dengan membuat tambun birokrasi jelas bukan semakin membuat birokrasi efektif dan efisien. Namun semakin boros dan membebani APBN yang artinya apa yang dilakukan Yudhoyono menjadi langkah paradok dalam agenda reformasi birokrasi. Dengan cara seperti itu, Yudhoyono mengambil solusi berbiaya tinggi dengan manfaat yang tidak pasti sekaligus berisiko.

Reformasi birokrasi semakin jadi omong kosong. Kabinet yang mestinya dirampingkan dengan menghapus beberapa aselon satu yang mubazir, malah dimekarkan di tingkat pimpinan. Padahal jika Yudhoyono mau jujur, sebenarnya ada dua masalah yang mesti diperbaiki terkait kinerja kementerian di kabinetnya. Yakni menyangkut menteri yang kemampuannya rendah dan mayoritas pejabat aselon satu yang juga kurang memenuhi kualifikasi dari segi kemampuan maupun mentalitas.

Dengan memperbanyak pos wakil menteri. Hal tersebut bukan solusi yang baik. Tapi sejatinya, menunjukkan Yudhoyono ingin bertoleransi terhadap menteri-menteri yang tidak cakap dan para birokrat yang tidak memenuhi syarat karena belenggu prosentase jumlah komposisi partai koalisi.

Namun dari kesemua hal tersebut, kritik terhadap pemerintah, seharusnya tetap menjadi tempat yang produktif untuk ditelaah oleh pemerintah Yudhoyono. Benar bahwa Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY adalah urusan prerogatif SBY sendiri dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Namun demikian, rakyat juga berhak untuk menilai, bahwa sejatinya Reshuffle ini sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan rakyat dan tidak ada yang bisa diharapkan rakyat dari hasil reshuffle. Penunjukan menteri baru dan berderetnya wakil-wakil menteri baru bukan jawaban dari karut marutnya tata kelola pemerintahan yang sarat dengan korupsi. Reshuffle juga bukan jawaban atas ketidaktegasan menentukan arah pembangunan nasional bagi rakyat dan masa depan bangsa.

Sebenarnya sederhana saja, bahwa rakyat berkeinginan agar Yudhoyono cukup menggusur menteri yang terindikasi korupsi. Bila itu dilakukan, maka akan mengembalikan kepercayaan dan harapan rakyat untuk terciptanya clean and good governance di bawah Presiden Yudhoyono. Dan, meskipun ada 20 menteri yang dibongkar-pasang, bila tidak mencopot menteri bermasalah apalagi yang yang terindikasi korupsi, tetap saja rakyat tidak akan puas.

Diperkirakan suhu politik pasca reshuffle ini bukan menurun tapi justru akan semakin meningkat. Alasannya reshuffle bukan solusi dari karut marutnya persoalan bangsa. Apalagi dilihat dari peta komposisi hasil perombakan yang nyata-nyata hanya bertendensi mengakomodasi stabilitas politik kekuasaan dan kepentingan parpol koalisi untuk target 2014 mendatang. Itulah yang menyebabkan sejumlah kalangan, termasuk kelompok lintas agama mengalami kegundahan yang mendalam.

Mereka gundah karena negara, melalui aparatur pemerintahan, abai terhadap kepentingan dan martabat rakyat. Bila kegundahan sebelumnya mereka sampaikan kepada pemerintah sebagai kaki tangan negara, kali ini kegundahan ditujukan langsung kepada rakyat dalam bentuk pernyataan sikap. Kelompok dan pemuka agama telah menyampaikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi atas republik, bahwa sejak jauh-jauh hari pemerintah memang kerap tidak berpihak kepada rakyat.

Persoalan kegundahan ini tidak bisa dianggap main-main dan enteng dalam substansi. Apalagi dengan menyitir atas nama kepentingan agama, mereka adalah para pemimpin ummat beragama, yang menyatakan kepada khalayak bahwa pemerintah telah berbohong dalam banyak hal. Antara lain kebohongan soal kemiskinan, korupsi, kepemimpinan, dan ingkar janji tetap menjadi masalah utama yang amat memprihatinkan.

Selalu menjadi perdebatan ketika publik mengatakan pemerintah gagal atau berhasil, maju atau mundur, salah atau benar. Pemerintah, dan kaum yang sepaham, selalu mendesak agar publik melontarkan kritik yang konstruktif. Itu frasa yang lama-kelamaan menjadi klise karena kita tidak lagi menganggap kritik itu sendiri adalah solusi.

Apalagi pemerintah kerap menganggap kaum tertentu dalam masyarakat dituding sebagai orang-orang yang hanya berpikir negatif. Mereka lupa bahwa tingkat kepercayaan publik yang merosot rata-rata di bawah 50% dalam hampir segala bidang merupakan penyebab utamanya. Mustahil di tengah krisis kredibilitas yang semakin besar mengharapkan gelombang kritik yang semakin konstruktif.

Optimisme publik harus ditumbuhkan lewat kerja, bukan pidato. Sekali lagi hasil reshuffle bukan hanya soal menggenjot popularitas yang semakin menurun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan partai koalisi di sisa 3 tahun pemerintahan, sementara peluang produktivitas kerja hanya tinggal setahun. Selebihnya seperti yang sudah-sudah, persoalan kinerja bukan lagi menjadi ekspektasi output kabinet, tapi ekspektasinya jelas kepentingan bagaimana mendulang peluang dan kepentingan di pemilu mendatang.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: