ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Artikel Politik » Menimbang Kembali Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia

Menimbang Kembali Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia

Sistem negara demokrasi di Indonesia adalah pilihan rasional atas hipotesa fakta empiris dan sosiologis terkait struktur dan tatanan masyarakat Indonesia saat ini. Ia tumbuh di atas metamorfosa pemikiran yang membidani sebuah sistem politik untuk meletakkan masyarakat sebagai episentrum partisipatoris akan quo vadis nasib bangsanya. Walaupun demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang sempurna, namun saat ini barangkali kita sepakat bahwa pilihan demokrasi adalah pilihan terbaik  dari sistem lainnya. Sebut saja misalnya monarki, aristokrasi, otokrasi, plutokrasi, gerontokrasi,dll.

Walaupun demikian, sistem demokrasi yang dipilih negara untuk mengorganisasikan tatanan kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara bukanlah sebuah sistem  sempurna dan tanpa cacat. Oleh karenanya, sebuah sistem politik yang mengonstruksi sebuah negara,  juga perlu menimbang berbagai Implikasi serius yang timbul terkait ekses subyektif maupun obyektif dari penerapan sistem demokrasi. Baik penerapannya melalui sistem perwakilan (melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat DPR/DPRD), maupun langsung (melalui mekanisme pemilu presiden dan pilkada).

Pemilihan Umum secara langsung dalam pilkada, sejatinya merupakan salah satu wujud demokrasi yang saat ini tengah diterapkan di Indonesia. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya  memberdayakan peran dan partisipasi masyakarat terkait pengejewantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional. Medium demokrasi dan demokratisasi melalui mekanisme politik partisipasi inilah yang diharapkan akan mampu memberikan multiplier effect. Bukan saja terkait pada semakin besarnya tingkat pendewasaan berfikir masyarakat akan hak dan kewajiban politik-konstitusionalnya, namun juga diharapkan melalui mekanisme dan sistem pemilihan langsung (baik pilpres maupun pilkada). Posisi tawar masyarakat terkait kepentingannya menentukan masa depan yang lebih baik semestinya menjadi keniscayaan.

Terkait hasil dan berbagai problem dalam pelaksanaan pilkada itulah, saat ini diperlukan kembali upaya menakar ekses penerapan sistem pemilihan langsung (Pilkada). Saat ini berbagai bentuk wacana untuk mengevaluasi kembali penerapan pilkada sangat penting untuk memberikan referensi bagi pengambil kebijakan negeri ini untuk menimbang kembali implementasi pilkada secara konstruktif dan proporsional, tanpa mencederai substansi peran partisipasi politik masyarakat. Analisis ini menjadi catatan penting mengingat pelaksanaan pilkada selama ini. Secara empiris, akhirnya menyadarkan kita akan perlunya kembali menelaah arah dan cita-cita politik masyarakat terkait bagaimana meletakkan proses, pelaksanaan dan hasil pilkada dalam konstruksi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perspektif pemberitaan media massa tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia, terdapat beberapa keyword yang sangat penting sebagai ranah kajian bagi pengambil kebijakan negeri ini untuk menempatkan kembali quo vadis pilkada dalam konteks yang lebih produktif bagi kemaslahatan masyarakat. Keyword penting tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Pilkada di daerah masih merupakan pilihan rasional yang masih diinginkan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya di daerah. Fakta opini masyarakat ini menjadi catatan penting pemerintah. Mengingat, masyarakat kita secara sosiologis memandang bahwa pemilihan langsung untuk menunjuk seorang pemimpin yang berasal dari putra daerah  merupakan kebanggaan, Selain itu, juga masih menganggap bahwa mekanisme pemikiran dan kepentingan masyarakat akan nilai keterwakilan aspirasinya masih lebih besar terakomodir dengan baik. Ketimbang, asumsi bahwa pemimpin tersebut merupakan titipan yang berasal dari pusat kekuasaan seperti yang terjadi di masa orde baru dulu. Persepsi publik inilah yang kerap dijadikan oleh pemerintah untuk melegitimasi pencitraan politiknya kepada dunia internasional, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat produktif melahirkan struktur kehidupan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai demokratisasi dengan baik.

Persepsi publik masyarakat ini seharusnya perlu dikritisi agar masyarakat memahami dan cenderung lebih penting mendudukkan kembali nilai-nilai objektifitas untuk mendefinisikan kembali secara personal maupun kepemimpinan seorang kepala daerah. Sebab faktanya, pemimpin yang berasal dari putra daerah tidak serta merta berkoefisien korelatif secara langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif kepemimpinan ini dikaitkan dengan struktur kekuasaan pemerintah daerah, yang di peroleh oleh seorang  kepala daerah dengan ongkos politik yang tidak murah. Biaya pilkada yang sangat mahal inilah yang justru menyebabkan sistem demokrasi langsung di daerah berkembang secara tidak proporsional dan obyektif. Terminologi yang tepat mendefinisikan maksud pernyataan ini adalah bahwa proses pilkada yang mahal itu telah menyebabkan terjadinya kapitalisasi pilkada dengan kultur kekuasaan yang ekonomistik, yang menempatkan kekuasaan politik kepala daerah hanya sebagai investasi an sich dan melihat potensi daerah sebagai opportunity ekonomi bagi kepentingan pribadinya.

Implikasi politik terjadinya kapitalisasi pilkada inilah yang menyebabkan demokratisasi-partisipasi masyarakat menjadi ter-negasi oleh paradigma tersebut. Artinya masyarakat hanya diletakkan sebagai obyek politik massa ,yang dimanfaatkan calon kepala daerah hanya ketika proses pilkada itu berlangsung. Masyarakat kemudian menjadi mahfum dengan terminologi kapitalisasi pilkada ini, karena proses pilkada sarat dengan politik uang.

Masyarakat memang sejatinya mendapat “berkah” sesaat dari proses pelaksanaan pilkada. Setelah pelaksanaan pilkada usai, maka kepala daerah terpilih, akan sibuk dengan upaya merekapitalisasi kembali asset yang telah dikeluarkan selama proses “investasi” pemilihan itu berlangsung. Fakta ini bisa dilihat dengan data 10 tahun terakhir terkait tingkat korupsi kepala daerah yang sangat tinggi. Termasuk data yang dilansir oleh lembaga-lembaga survei bahwa saat ini saja 60 persen lebih, kepala daerah dipimpin oleh seorang pemimpin berstatus tersangka.

Karena terjadinya pola kapitalisasi pilkada inilah, maka yang terjadi adalah siapa yang mempunyai modal besar, dialah yang akan menjadi pemimpin. Karena kapitalisasi pilkada ini pulalah kemudian berimbas bagi ketidakrelaan calon yang kalah dalam pilkada. Ketidakrelaan kekalahan ini kemudian dimanifestasikan dalam upaya mempolitisasi hasil pilkada baik secara formal-konstitusional (melalui gugatan ke MK), maupun mempolitisasi massa untuk tidak menerima calon pemimpin yang menang. Sehingga, berimplikasi kepada timbulnya resistensi politik bagi kepemimpinan kepala daerah terpilih. Lebih parah lagi,  semakin diproduksinya eskalasi konflik politik dan  konflik sosial dalam berbagai spektrum kepentingan, oleh calon yang tidak berjiwa besar menerima kekalahan. Dalam konteks yang demikian, maka kita kerap menyaksikan bahwa konflik politik dan sosial di daerah tidak pernah kunjung usai dan terus terpelihara dengan baik walaupun pelaksanaan pilkada jauh telah usai.

Kedua, pilkada merupakan manifestasi reformasi birokrasi yang merubah mindset pengelolaan negara yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Sebagai salah satu buah semangat reformasi adalah merubah tatanan struktur pengelolaan birokrasi negara yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini merupakan antitesa dari semangat merubah tatanan dari orde baru menjadi sistem baru yang dikenal pasca reformasi sekarang ini. Namun demikian, setelah 10 tahun lebih reformasi bergulir, semangat desentralisasi ini cenderung dimanfaatkan oleh pemimpin daerah untuk “bebas” mengeksploitasi daerah sesuai dengan selera kekuasaannya. Radikalisasi pengelolaan pemerintahan daerah inilah yang menyebabkan konstitusi negara yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah pusat terabaikan. Yang terlihat, justru munculnya  raja-raja kecil yang sangat “otonom” menguasai daerah.

Akibatnya, program-program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat. Fakta terjadinya distorsi ini terlihat ketika presiden, sebagaimana dilansir  berbagai media massa, menyatakan salah satu gagalnya program-program berskala nasional, karena ulah arogansi sepihak pimpinan daerah.  Misalnya , masalah kebijakan ekonomi dan investasi, justru sebagian besar dihambat pimpinan pemerintah daerah sekelas  walikota dan bupati. Terhambatnya program-program tersebut, bukan cuma terkait dengan arogansi pemimpin daerah, tapi juga disebabkan karena banyaknya regulasi dalam bentuk perda dan kebijakan pemerintah daerah yang tidak inheren atau justru bertentangan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat. ini menunjukkan absurditas hiraki pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat menjadi gembos ketika masuk pada tataran pelaksanaan teknis di daerah.

Pemerintah memang kerap melakukan evaluasi terkait persoalan ini. Namun faktanya, hingga saat ini, problem mendasar masalah regulasi dan kebijakan pemimpin daerah yang menghambat kebijakan program nasional pemerintah pusat, masih kerap terjadi. Salah satu sebab mendasar yang menjadi argumentasi pemerintah daerah adalah  menyangkut persoalan intervensi pemerintah pusat, yang dianggap melanggar sendi-sendi atau semangat otonomi daerah. Kesalah-kaprahan memaknai otonomi daerah inilah yang menyebabkan pemerintah pusat sampai saat ini mengalami dispute dan seolah tidak memiliki kekuasaan “memaksa”. Padahal, pemerintah pusat secara formal dan konstitusional punya kewenangan untuk meluruskan kesalahpahaman pengelolaan daerah, karena terlalu sempit menafsirkan konsep kepala daerah dipilih langsung oleh rakyatnya di daerah. Sehingga, pucuk pimpinan pemerintah daerah “merasa” mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan kebijakan apapun.

Ketiga, Pemilukada telah meletakan sistem demokrasi di Indonesia baru sebatas demokrasi “theatrical“. Yakni demokrasi yang diusung  melalui jalan pemilihan umum, hanya sebatas kosmetika wajah suatu bangsa yang seolah-olah menjalankan nilai demokrasi dalam pemilihan umum. Yaitu, langsung, umum, bebas, jujur dan adil.  Namun, dalam prakteknya hal tersebut sangat jauh dari nilai-nilai yang sesungguhnya. Walaupun kita sibuk menjustifikasi bahwa demokrasi memerlukan proses. Tapi, faktanya proses tersebut  tetap haruslah bersinergi dengan faktor-faktor lain, yang mendasari terbentuknya proses demokratisasi tersebut secara konstruktif.

Faktor-faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh wibawanya Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR) dan KPU/ KPUD dalam membuat aturan yang tegas terkait rule of the game pemilukada. Hal tersebut penting, mengingat selama ini regulasi yang tegas hanya terkait pada proses dan mekanisme pemilhan. Namun sangat tidak berbanding lurus dengan ketegasan membangun law enforcement bagi setiap bentuk pelanggaran etika dan pelanggaran konstitusional aturan pemilukada. Sehingga inilah yang dikatakan, demokrasi kita masih bersifat theatrical, bukan demokrasi substantif yang benar-benar mengusung nilai-nilai demokratisasi dan hak-hak civil society dengan baik.

Terkait dengan masalah civil society ini, maka faktor yang mendorong berkembangnya proses demokrasi sangat dipengaruhi juga oleh, bagaimana peran parpol dalam mencetak kader pemimpin di daerah. Sebab selama ini proses pengkaderan dan lahirnya pemimpin melalui jalan mekanisme politik praktis, khususnya di daerah masih sangat lemah. Kondisi ini yang menyebabkan hampir sebagian besar pemimpin daerah lahir dari seorang pengusaha dan/ atau mereka yang hanya memliki modal kuat. Sementara, parpol berfungsi hanya sebagai stempel yang menjadi kendaraan sekaligus supir yang ditumpangi oleh calon kepala Daerah. Kondisi obyektif inilah yang menyebabkan hasil pemilukada secara langsung tidak serta merta menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kompeten dan memiliki integritas serta peduli dengan rakyatnya.

Seperti yang telah diulas sebelumnya, karena persoalan melihat perspektif pemilukada sebagai sebuah peluang ekonomis inilah maka yang terjadi  praktek korupsi di daerah dan suburnya persoalan money politics tak pernah kunjung usai dan sulit diberantas. Sinergitas dan kolaborasi efektif antara parpol dan calon kepala daerah dalam konteks melihat begitu besarnya biaya pemilukada adalah dikarenakan antara calon kepala daerah dengan parpol sama-sama memiliki persepsi dan mindset yang sama, yakni memahami pilkada sebatas sebagai sebuah komoditas dan industri yang profitabilitasnya memadai untuk tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang kekuasaan-bukan kesejahteraan sosial masyarakat.

Keempat, Alasan kompatibilitas bahwa pemilihan langsung presiden juga harus dilakukan pula terhadap gubernur,  bupati dan walikota harus segera dievaluasi. Alasan kompabilitas sebagai implementasi UU No.32 Tahun 2004, sebenarnya dimaksudkan agar arah  pembangunan politik dan ekonomi bersinergi serta terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Namun pada kenyataannya, kesamaan proses inilah yang  menjadi akar penyebab hirarki kepemimpinan dalam pemerintahan menjadi tersekat-sekat dan tidak sejalan.

Sehingga, antara pemimpin pemerintahan di daerah  dan  pusat seolah masing-masing berdiri sendiri. Implikasinya, baik pemerintah maupun pejabat di daerah bekerja secara parsial -tidak kontekstual sesuai dengan arah dan visi negara. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya sama saja bangsa ini menerapkan pseudo demokrasi. Hanya menjadikan pemimpin sekedar simbol kosong, yang tidak memiliki peran strategis dalam memberdayakan rakyatnya. Dengan kata lain, kondisi ini menyebabkan ada atau tidaknya pemimpin, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya, ditentukan sendiri oleh kesanggupan dan nasib individu masyarakatnya. Padahal negara berperan melindungi segenap masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Empat kata kunci tentang implikasi dinamika pelaksanaan pilkada  ini, seyogyanya mendorong pengambil kebijakan negeri ini untuk menemukan formasi ideal dan proporsional terkait masa depan bangsa. Khususnya, menyangkut masalah proses suksesi kepemimpinan melalui pemilukada. Sehingga dapat menimbang dan menakar secara obyektif, antara konsep sistem pelaksanaan demokrasi di daerah dengan ekses yang timbul selama penerapan pemilukada secara langsung di daerah.  Proses ini seharusnya menjadikan bangsa besar  ini lebih peka terhadap berbagai akar persoalan baik secara ideologis, sosiologis maupun filosofis yang kerap menjadi preseden yang tak pernah selesai, atau minimal tereliminasi kualitas dan kuantitatsnya.

Seperti besarnya biaya politik pemilukada dan money politics selama proses pemilukada, yang berimbas pada terjadinya korupsi pemimpin di daerah sebagai bentuk pengganti ongkos investasi menjadi pemimpin.  Selain itu, terjadinya resistensi pemimpin daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan eksistensi pemerintah pusat justru tidak legitimate di mata pemerintah daerah terkait dengan banyaknya program, kebijakan dan kebijakan berskala nasional yang tidak/ enggan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan, tak jarang di tentang oleh pemerintah di daerah. Kemudian, lestarinya konflik horizontal antar masyarakat akar rumput karena kerap dipicu oleh pemanfaatan politik massa oleh calon pemimpin dan pemimpin yang berkuasa didaerah. Baik selama proses pemilukada maupun sepanjang pemimpin tersebut memimpin daerah, yang konstelasi masalahnya kerap dipicu oleh calon pemimpin daerah yang kalah dalam kompetisi pemilihan.

Pada akhirnya, setidaknya perlu evaluasi secara tepat, proporsional dan obyektif. Sangat logis, bilamana mewacanakan kembali sistem pemilihan langsung  hanya cukup sampai dengan presiden dan gubernur saja. Dengan cara dan mekanisme yang tetap menjunjung tinggi peran dan partisipasi masyarakat, tanpa mencederai hak dan kepentingan civil society masyarakat terhadap negara.


1 Komentar

  1. joyolandoh mengatakan:

    yuppp,,..bikin pusing aja..ngabisin duit

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: