ANDI TRINANDA

Beranda » ARTIKEL » Artikel Politik » Menyoal Fenomena Golput

Menyoal Fenomena Golput

Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 banyak dikatakan sebagai penentu bagi awal kematangan sistem demokrasi Indonesia. Dikatakan awal kematangan demokrasi, karena sejak tumbangnya negara Orde Baru, lebih dari satu dasawarsa ini, bangsa Indonesia belajar dengan biaya sosial dan financial amat mahal untuk menjadi sebuah bangsa yang demokratis.

Walaupun proses pembelajaran berdemokrasi tersebut berjalan amat tertatih dan dibarengi dengan berbagai ujian munculnya ragam pergeseran pemikiran dalam menyoal wajah politik dan demokrasi di Indonesia, namun kita masih meyakini bahwa pilihan yang kita ambil saat ini merupakan suatu keniscayaan positif tentang masih adanya sikap optimisme masa depan bagi sebuah bangsa. Ibarat ujian, bangsa ini memang lulus belajar berdemokrasi, walaupun dengan nilai yang amat minim atau baru sekedar lulus.

Tentu, salah satu nilai ukuran kelulusan tersebut dilihat dari bagaimana perjalanan bangsa ini melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu yang telah digelar selama 3 kali dan ratusan kali Pemilukada yang berulang-ulang telah digelar semenjak reformasi. Dari pemilu tersebut, kita melihat sejauhmana partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang merupakan bagian paling penting dari esensi legitimasi dari sistem demokrasi kita itu.

Dalam konteks ini, tentu kita amat cemas menilai, apakah legitimasi dari sistem demokrasi kita ini mampu menjadi pilar penting kehidupan berbangsa bernegara, jika dari periode pemilu ke pemilu berikutnya, angka partisipasi pemilih bukannya semakin tinggi, malah semakin turun. Bahkan diprediksi oleh berbagai kalangan, angka partisipasi pemilu untuk Pileg 2014 ini akan mengalami dekilinasi, alias makin terjun bebas dari pemilu 2009 lalu.

Jika hal itu terjadi, maka tentu ada sesuatu yang salah, dan kesalahan itu terus melembaga karena kita selalu abai pada esensi korektif fakta perjalanan demokratisasi itu. Pengabaian atas esensi korektif fakta perjalanan demokratisasi karena oleh elit politik kerap dimaknai sebagai kemunduran demokrasi.

Contoh serius dari pengabaian tersebut adalah tidak efektifnya dan makin jenuh serta skeptisnya masyarakat dalam menjalankan pemilukada. Jika dirata-ratakan, setiap minggu Indonesia melaksanakan pesta demokrasi pemilukada, itu, baik dilevel Provinsi, Kabupaten dan Kota, hingga kepala desa. Jika di total, berapa ongkos politik dan uang yang beredar di Indonesia khusus pelaksanaan pemilukada tersebut. Faktor skeptis dan tingginya angka kejenuhan masyarakat dalam menjalankan Pemilukada dengan segala implikasi politik dan sosialnya selama ini, secara empiris sedikit banyaknya menyumbang kontribusi terhadap penilaian masyarakat tentang Pemilu. Baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Faktor itulah yang menurut saya menyumbang persepsi tingginya fenomena angka golput dari pemilu ke pemilu berikutnya. Seperti diketahui, fenomena tidak mencoblos, alias golput dalam pemilu makin meningkat.  Atau dengan kata lain tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif pasca reformasi cenderung menurun.

Di Pemilu 1999 sebesar 93,30 persen, Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, dan di Pemilu 2009 sebesar 70,99 persen.  Artinya, angka golput dalam pemilu menurut data tersebut mengalami kenaikan sebagai berikut: 6,70%  pada pemilu tahun 1999, 15,93% pada pemilu tahun 2004, dan 29,01 % pada pemilu tahun 2009.  Apakah angka golput dalam pemilu 2014 akan naik lagi menjadi 45%?

Tingginya angka golput tersebut tidak bisa digeneralisasi sebagai pihak yang tidak mau berpartisipasi. Ada dua problem mendasar mengapa akhirnya masyarakat tidak bisa memilih. Dalam konteks inilah kita tidak bisa serta-merta mendeclair bahwa golput merupakan salah satu penghambat dalam pesta demokrasi.

Dua problem tersebut adalah pertama, golput karena subyektif problem.Problem ini merupakan faktor krusial mengapa akhirnya masyarakat menjadi golput. Subyektif problem ini terjadi karena secara teknis, politis dan ideologis masyarakat akhirnya tidak bisa/mau memilih. Golput teknis terjadi karena pemilih terkendala secara teknis seperti keliru menandai surat suara atau tidak hadir ke TPS. Golput karena faktor politis, yaitu merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Sedangkan golput ideologis terjadi karena tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan adanya beberapa segolongan umat Islam yang mengharamkan demokrasi dan sekaligus mengharamkan pemilu dengan logika bahwa pemilu adalah sebagai bagian atau instrumen dari sistem demokrasi yang dibidani oleh mereka yang berfaham liberal.

Kedua adalah Golput karena faktor obyektif problem.Kondisi ini terjadi karena pemilih tidak terdaftar dalam DPT akibat buruknya sistem administrasi kependudukan.Untuk beberapa kasus di Indonesia faktor ini terjadi karena kondisi kondisi geografis akibat jauhnya lokasi atau jarak pemilih ke TPS,

Jika mengacu kepada fakta empiris rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada, ditambah dengan angka statistik makin turunnya partisipasi pemilu legislatif dan pemilu presiden, maka Dua faktor tersebut diatas pada akhirnya menyumbang tingginya persepsi publik tentang Pemilu di Indonesia selama ini.

Pertanyaannya kemudian, apakah pelaksanaan pemilu selama ini justru malah membuat masyarakat menjadi jenuh dan skeptis serta memunculkan sikap apatis yang rasional ? Bukankah persepsi tersebut merupakan kongklusi bahwa sejatinya memang tidak ada yang signifikan adanya perubahan bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu pemilukada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Jika demikian adanya, apakah hal tersebut seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara negara untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk merubah persepsi tersebut ?

Pada akhirnya mudah-mudahan kecemasan kita terhadap fenomena tingginya Golput menjadikan kita bukan berfikir pada tingginya angka golput, tapi berfikir sebab, mengapa timbulnya golput. Rendahnya antusiasme masyarakat dalam keikutsertaanya pada saat kampanye pileg yang baru saja usai kemarin, makin menegaskan kecemasan tentang fenomena Golput pada pemilu 2014 ini.

Dan bukankah pula menyoal tingginya fenomena Golput ini juga merupakan bagian dari kesimpulan kita tentang makin dewasa, matang dan kritisnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi ? Jika sejatinya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu indikator terpenuhinya legitimasi dari nilai-nilai demokrasi dan kekuasaan, dan tingginya angka golput menjadi salah satu pula indikator tidak legitimate-nya kekuasaan, tentu penyelenggara negara paham, pekerjaan rumah apa yang seharusnya dibenahi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: